batampos – Gempa bumi magnitudo 7,6 terjadi di perairan Bitung, Sulawesi Utara dan Maluku Utara, Kamis, pukul 06.48 Wita. Gempa sangat terasa di Kota Manado.

Gempa bumi magnitudo 7,6 itu berlokasi di 1,25 lintang utara, 126,27 bujur timur serta di kedalaman laut 62 km.

Melansir Antara, guncangan gempa sekitar 1 menit lebih itu, sejumlah warga langsung keluar rumah untuk menghindari dampak buruk.

“Gempa ini kuat sekali, bahkan bunyi kuat dari beberapa perabotan rumah tangga kami,” kata Deysi, salah itu ibu rumah tangga di Kelurahan Malalayang, Kota Manado.

Fanli, salah satu pengemudi daring, juga mengaku menghentikan aktivitas sementara untuk menghindari dampak gempa itu, seperti robohnya pohon atau tiang listrik.

“Saya lagi mengendarai mobil, tapi terasa juga gempa itu. Saya harus berhentikan dulu karena banyak tiang listrik yang bergerak-gerak,” ujarnya.

BMKG telah melakukan pemutakhiran data dengan adanya peringatan dini tsunami di perairan Sulut dan Maluku Utara.

Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado, Muhammad Zulkifli mengatakan, gempa ini berpotensi tsunami di tujuh daerah di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

“Daerah-daerah di Provinsi Maluku Utara yang berpotensi siaga tsunami, yaitu Ternate, Halmahera, dan Tidore,” kata dia di Manado, Kamis, seperti dikutip dari Antara, pagi ini.

Status siaga tsunami di Provinsi Sulawesi Utara diberlakukan di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa bagian selatan, Kabupaten Minahasa Selatan bagian selatan, dan Kabupaten Minahasa Utara bagian selatan.

Selanjutnya, status waspada potensi tsunami di antaranya meliputi Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara bagian utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow bagian selatan.

Zulkifli mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya minta masyarakat di wilayah terdampak untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa,” ujarnya. (*)

Sumber: Antara

Artikel Gempa 7,6 Magnitudo di Perairan Bitung, Berpotensi Tsunami di 7 Daerah pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau perusahaan swasta, BUMN hingga BUMD untuk mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja.

Dalam surat edaran tersebut, perusahaan diimbau memberikan fleksibilitas kerja dengan menerapkan WFH selama satu hari kerja dalam satu minggu. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan, termasuk pengaturan hari dan jam kerja.

“Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN dan BUMD dihimbau untuk menerapkan WFH bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantornya, Rabu (1/4).

Namun demikian, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pemerintah memberikan pengecualian bagi sejumlah sektor strategis yang membutuhkan kehadiran fisik.

Seperti sektor kesehatan rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi. Lalu sektor energi BBM, gas, dan listrik, serta infrastruktur dan pelayanan publik seperti jalan tol, air bersih, dan pengelolaan sampah.

Selain itu, sektor perdagangan bahan pokok, industri manufaktur, transportasi dan logistik, jasa keuangan, hingga sektor pariwisata, perhotelan, serta makanan dan minuman juga termasuk dalam kategori yang dapat dikecualikan.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perusahaan untuk menjalankan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Langkah ini meliputi penggunaan teknologi hemat energi, pengendalian konsumsi listrik dan bahan bakar, hingga membangun budaya hemat energi di lingkungan kerja.

“Kami juga mengimbau agar pekerja atau serikat buruh dilibatkan dalam merancang dan melaksanakan program efisiensi energi, serta mendorong inovasi untuk menciptakan cara kerja yang lebih produktif dan adaptif,” pungkas Yassierli.

Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat dan daerah yang akan berlaku setiap hari Jumat. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah transformasi budaya kerja untuk menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Tak hanya ASN, pemerintah juga mendorong penerapan skema serupa di sektor swasta. Kebijakan tersebut nantinya akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Meski demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Airlangga menegaskan ada sejumlah sektor yang dikecualikan dan tetap harus bekerja dari kantor atau lapangan.

“Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap berjalan normal. Begitu juga sektor strategis seperti industri dan produksi, energi, air, bahan pokok makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan,” tukasnya.(*)

Artikel Pemerintah Imbau Perusahaan Swasta hingga BUMD Terapkan WFH Sehari Sepekan pertama kali tampil pada News.