batampos – Dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat (AS) terungkap ke publik terkait dengan otoritas dan izin akses lintas menyeluruh di wilayah Indonesia. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengakui hal tersebut. Namun, dokumen tersebut masih rancangan awal dan belum final.

“Menanggapi pemberitaan sejumlah media asing yang menyiratkan adanya persetujuan final terkait akses lintas udara militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi,” ungkap Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Sirait saat dikonfirmasi pada Senin (13/4).

Menurut Rico, dokumen tersebut bukan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan belum bisa dijadikan sebagai dasar kebijakan resmi Pemerintah Indonesia. Jenderal bintang satu TNI AD itu menyampaikan, dalam setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain, instansinya selalu mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan berpedoman pada ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional.

Rico memastikan, setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama selalu melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku. Kemhan juga selalu meminta pertimbangan seluruh pemangku kepentingan terkait.

”Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional,” jelasnya.

Setiap rencana kegiatan yang disusun oleh Kemhan, lanjut Rico, selalu menyesuikan dengan aturan. Termasuk kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain. Semua disusun atas dasar hukum nasional masing-masing negara. Rico menjamin, Kemhan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan, mekanisme kelembagaan, dan keputusan politik negara.

“Tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, dokumen pertahanan bersifat rahasia milik Amerika Serikat (AS) terungkap ke publik. Media India, The Sunday Guardian, melaporkan bahwa dokumen tersebut berisi persetujuan dari Pemerintah Indonesia atas proposal yang diajukan oleh AS.

Dikutip pada Senin (13/4), berita yang dibuat pada Minggu (12/4) melalui laman sundayguardianlive, menyebutkan bahwa AS mengusulkan kepada Indonesia untuk mendapatkan otoritas dan akses izin lintas menyeluruh.

The Sunday Guardian menyebutkan bahwa proposal itu diajukan saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Washington D. C. pada Februari lalu. Persisnya di sela-sela lawatan Presiden Prabowo untuk hadir dalam rapat perdana Board of Peace (BoP), 18-20 Februari 2026.

Disebutkan oleh The Sunday Guardian, dalam pertemuan itu Prabowo menyetujui proposal yang disampaikan oleh AS. Yakni memberikan otoritas izin terbang lintas menyeluruh bagi pesawat AS di ruang udara Indonesia untuk kepentingan operasi kontijensi, situasi krisi, dan latihan militer bersama.(*)

Artikel Pesawat Militer AS Ingin Akses Wilayah Udara Indonesia, Ini Penjelasan Kemhan pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers mengenai kebijakan harga BBM bersubsidi dan transportasi udara di Jakarta, Senin (6/4).

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM telah dihitung secara matang dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk asumsi harga minyak dunia yang mencapai USD 100 per barel hingga akhir tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di kisaran 2,9 persen.

“Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Anggaran kita cukup,” kata Menkeu, dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai keputusan pemerintah menahan kenaikan harga BBM cukup populis di tengah kenaikan harga crude imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Itu bisa dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas nasional (melindungi daya beli dan sosial), meskipun harus dilihat pula, jangan sampai keputusan ini hanya mengalihkan beban fiskal ke neraca PT Pertamina (Persero).

Pergerakan ICP saat ini sudah mendekati level Brent. Dengan asumsi ceteris paribus (nilai tukar diasumsikan sama dengan asumsi dalam APBN 2026 yang sebesar 16.500 per dolar AS) saja, saat ini produk BBM yang dijual di Indonesia selisihnya sudah Rp 5.000-Rp 9.000 per liter dibanding harga keekonomian.

Berdasarkan data terakhir, volume penjualan BBM nasional mencapai 80 juta kiloliter (KL) per tahun, dengan market share Pertamina 88-90 persen setara 72-75 juta KL atau kurang lebih 200 ribu KL per hari. Dengan selisih harga keekonomian Rp 5.000-Rp 9.000 tersebut, maka sejatinya Pertamina perlu ‘menalangi’ antara Rp 1,5-Rp 2 triliun per hari atau Rp 60 triliun per bulan.

“Nah, berapa bulan lagi mereka (Pertamina) tahan dengan cash-flow yang ada? Sementara mereka juga mungkin ada beberapa bond yang jadwalnya jatuh tempo juga,” ujar Komaidi, dalam diskusi yang digelar Energy & Mining Editor Society (E2S) bertajuk Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Dunia, Kamis (9/4).

Komaidi menuturkan, gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran semestinya memberikan harapan baik bahwa dalam beberapa waktu kedepan harga ICP akan relatif lebih stabil. Namun menurutnya, yang juga harus lebih diperhatikan adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Kalau sampai stabil di 17.000, sementara asumsi kita kan 16.500, nah ini kan cukup besar juga selisihnya,” katanya ditemui di sela-sela diskusi.

“Jadi, akan ada tambahan pengeluaran juga yang harus ditanggung oleh Pertamina dengan ada pelemahan (rupiah) itu. Jadi, kalau tadi kan akhir Juni mungkin sudah selesai (kemampuan Pertamina nalangi), kalau ada kombinasi (ICP dan kurs) itu otomatis bisa lebih cepat lagi,” imbuhnya.

Doktor Kebijakan Energi dari Universitas Trisakti ini pun memberikan rekomendasi solusi moderat. Jika harga BBM bersubsidi memang tidak dinaikkan hingga akhir tahun, maka setidaknya ada kenaikan bertahap untuk jenis non-subsidi.

Dengan demikian, pengadaan BBM oleh Pertamina dan ketahanan energi bisa terus terjaga. “Kalau subsidi kan sudah dijamin tidak akan naik sampai dengan akhir tahun. Ya, mungkin yang nonsubsidinya supaya (Pertamina) ada napas begitu, ya. Yang katakanlah dari akhir Juni, mungkin ya lumayan, di minggu pertama Juli,” tutur Komaidi.

Dalam diskusi sama, Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Dipo Satria Ramli menghitung, jika harga minyak dunia mencapai USD 105 per barel dan kurs 17.000 per dolar AS, maka defisit APBN bisa mencapai 3,6 persen dari PDB. “Kita apresiasi pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Tapi kan secara ekonomi, dia pindah dari beban APBN ke neraca Pertamina,” tukasnya.(*)

Artikel Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir Tahun, Pertamina Harus ‘Talangi’ Rp 2 Triliun per Hari pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Statistik Pusat (BPS) baru saja merilis pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2 untuk penyaluran bansos Triwulan II 2026.

Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Hasilnya, ribuan nama terpaksa dihapus dari daftar, sementara puluhan ribu lainnya resmi bergabung sebagai penerima manfaat baru.

Mengapa Data Bansos Terus Berubah?

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa perubahan data ini adalah hal yang wajar karena kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis.

“Ada yang sebelumnya tidak menerima, sekarang menerima. Dan ada yang selama ini menerima tetapi masuk ke inclusion error, sehingga tidak menerima lagi. Jadi memang data ini dinamis,’ ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Senin (13/4).

Rincian Data: 11 Ribu KPM Dicoret dari Daftar

Berdasarkan hasil audit terbaru, tercatat ada 11.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dikeluarkan dari daftar penerima. Kelompok ini masuk dalam kategori inclusion error, atau mereka yang dianggap sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.

Angka pencoretan ini mencakup sekitar 0,06% dari total seluruh penerima bansos pada Triwulan I 2026. Dengan pembersihan data ini, anggaran negara diharapkan bisa dialokasikan secara lebih efisien.

25 Ribu Nama Baru Masuk Kategori Penerima

Di sisi lain, pemutakhiran data juga membawa angin segar bagi warga yang selama ini belum tersentuh bantuan. Melalui proses ground check yang ketat, Kemensos berhasil mengklasifikasi keluarga-keluarga yang sebelumnya belum memiliki status desil.

Dari hasil pengecekan lapangan:

• 25.665 keluarga resmi masuk dalam Desil 1–4 (berpotensi kuat menerima bansos).
• 1.511 keluarga berada di Desil 5–10, sehingga masuk dalam daftar inclusion error.

Cara Mengajukan Sanggahan Jika Bansos Terhenti

Bagi Anda yang merasa masih layak menerima bantuan namun namanya tidak terdaftar, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap koreksi. Kemensos telah menyiapkan kanal resmi bagi masyarakat yang ingin memberikan laporan atau sanggahan.

“Untuk yang merasa keberatan tentu diperbolehkan, salurannya sudah kita siapkan. Dengan harapan disertai bukti sehingga bisa kami nilai untuk kelanjutannya,” tegas Gus Ipul.

Untuk memperkuat validitas, data DTSEN terbaru ini kini sudah terintegrasi langsung dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan input data dan memastikan bansos Triwulan II 2026 lebih akurat serta transparan.

Cara Pembaruan DTSEN/DTKS

Terdapat dua cara jika anda ingin koreksi data desil pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Yakni dapat dilakukan melalui aplikasi “Cek Bansos” dengan fitur usul pembaruan data, atau secara offline dengan mendatangi kantor desa/kelurahan membawa Kartu Keluarga (KK).

Pembaruan ini bertujuan menyesuaikan kondisi ekonomi riil, seperti perubahan pendapatan atau anggota keluarga.

1. Online via Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store/App Store.
• Registrasi akun menggunakan NIK dan KK.
• Pilih menu “Usul Pembaruan” untuk mengajukan perubahan data.
• Isi data terbaru sesuai kondisi, lalu tunggu verifikasi.

2. Offline via Desa/Kelurahan/Dinsos

• Datang ke kantor desa/kelurahan atau Dinas Sosial setempat.
• Bawa KTP dan KK asli.
• Sampaikan permohonan pembaruan desil ke petugas atau operator SNG (Sistem Nasional Gigitan).
• Akan ada proses ground check atau verifikasi lapangan oleh petugas sosial.(*)

Artikel 11 Ribu Orang Dicoret dari Data Penerima Bansos, Ini Caranya Jika Ingin Melakukan Sanggahan pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah Iran menyindir Amerika Serikat (AS) yang dinilai mencari alasan untuk meninggalkan meja perundingan setelah negosiasi damai antara kedua negara berakhir tanpa hasil.

Perundingan tingkat tinggi yang digelar di Islamabad, Pakistan, berlangsung selama sekitar 21 jam. Namun, gagal menghasilkan kesepakatan apapun.

Sejumlah pejabat Iran menilai kegagalan bukan karena kurangnya upaya dari pihak mereka, melainkan akibat sikap AS yang dinilai tidak realistis.

Seorang sumber yang dekat dengan negosiasi bahkan menyebut bahwa tim Amerika Serikat “mencari alasan untuk meninggalkan pembicaraan” di tengah proses diplomasi.

Pemerintah Iran menegaskan bahwa pembicaraan gagal karena tuntutan Amerika Serikat dianggap berlebihan, terutama terkait program nuklir dan kontrol wilayah strategis.

Pemerintah Iran menyebut tuntutan Amerika Serikat sebagai tidak masuk akal dan berlebihan. Ini menghambat tercapainya kesepakatan.

Iran juga menuduh Amerika Serikat melanggar komitmen sebelumnya. Tidak menunjukkan itikad baik selama proses negosiasi.

Teheran mengklaim telah menawarkan berbagai inisiatif konstruktif, tetapi tidak mendapat tanggapan positif dari pihak Amerika.

“Negosiasi gagal karena Iran menolak memenuhi tuntutan utama, terutama terkait penghentian pengembangan senjata nuklir,” kata Delegasi Amerika Serikat, Wakil Presiden, JD Vance, dikutip dari Axios, Senin (13/4).

Amerika Serikat menyebut telah memberikan tawaran terbaik, tetapi tidak diterima oleh Iran. Perbedaan mendasar inilah yang membuat kedua negara tidak menemukan titik temu meski pembicaraan berlangsung panjang.

Kegagalan negosiasi berpotensi memperburuk situasi di kawasan Timur Tengah. Donald Trump bahkan mengancam akan mengambil langkah tegas, termasuk rencana blokade di Selat Hormuz.

Iran menegaskan tidak akan melanjutkan pembicaraan lebih lanjut tanpa adanya perubahan sikap dari Amerika Serikat.(*)

Sumber: axios.com & nypost.com

Artikel Perundingan Panjang Berakhir Buntu, Iran Sindir Amerika Serikat Tak Serius Bernegosiasi pertama kali tampil pada News.