batampos –Dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum pegawai Imigrasi Batam hingga kini belum dapat diproses secara hukum. Polda Kepri mengaku telah mengetahui informasi tersebut sejak viral di sejumlah media, namun masih menunggu laporan resmi dari korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Ronni Bonic, pihaknya sudah menerima berbagai informasi terkait kasus tersebut, termasuk pernyataan resmi dari pihak Imigrasi.

“Ya, terkait kasus pungli itu, kami sudah tahu sejak ramai diberitakan,” ujar Ronni.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kepolisian belum bisa menindaklanjuti dugaan tersebut ke tahap penyelidikan lebih lanjut. Hal ini karena belum adanya korban yang secara resmi membuat laporan.

“Harus ada korban yang melapor, karena ini nantinya masuk delik aduan,” jelasnya.

Menurut dia, proses hukum tetap membutuhkan dasar laporan dari pihak yang dirugikan.

“Kalau ada yang merasa keberatan dan melapor, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur hukum,” tambahnya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah sejumlah wisatawan asing, khususnya warga Singapura, mengaku menjadi korban pungli saat masuk ke Batam melalui Terminal Feri Internasional Batam Centre.

Para korban menyebut modus yang digunakan relatif seragam. Mereka dihentikan saat antrean pemeriksaan, lalu diarahkan ke ruangan tertutup. Di lokasi tersebut, korban diminta menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman tidak dapat melanjutkan perjalanan jika menolak.

Salah satu korban berinisial AC, warga Singapura, mengaku mengalami kejadian tersebut pada 13 Maret 2026. Saat itu, ia bersama pasangannya hendak menggunakan jalur pemeriksaan otomatis sebelum dihentikan oleh petugas.

AC mengaku diminta menunggu di luar sebuah ruangan yang diduga sebagai ruang pemeriksaan tertutup. Situasi kemudian berubah tidak nyaman hingga berujung pada permintaan uang.

Pihak Imigrasi sendiri telah mengakui adanya oknum petugas yang terlibat dalam praktik pungli tersebut. Sebagai tindak lanjut, oknum bersangkutan telah diberhentikan sementara dari jabatannya sambil menunggu proses pemeriksaan internal lebih lanjut.(*)

Artikel Terkait Dugaan Pungli di Imigrasi, Polda Kepri Tunggu Laporan Korban pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam menegaskan bahwa titik parkir di kawasan industri Panasonic Batam Center, merupakan lokasi resmi yang telah memiliki izin sejak 2018 dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‎
‎Kepala Dishub Batam, Leo Putra, menjelaskan titik parkir tersebut termasuk dalam titik registrasi resmi yang dikelola pemerintah, dengan petugas juru parkir yang berjaga setiap hari.
‎
‎“Termasuk dalam titik parkir resmi. Ada dua juru parkir yang bertugas hingga 12 jam setiap hari,” jelasnya.
‎
‎Meski demikian, persoalan parkir karyawan yang meluber hingga memakan badan jalan kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Batam, Rabu (1/4) siang. Perhatian utama diarahkan pada tanggung jawab perusahaan dalam menata parkir karyawan yang dinilai belum optimal.
‎
‎Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, Suryanto, itu digelar menyusul keluhan masyarakat terkait kendaraan karyawan yang parkir di tepi hingga badan jalan, yang dinilai memicu kemacetan dan membahayakan pengguna jalan.
‎
‎“Jalan itu fungsi utamanya untuk lalu lintas, bukan tempat parkir. Kalau terus dibiarkan, ini berpotensi menimbulkan kecelakaan,” tegasnya.
‎
‎Selain itu, DPRD juga menyoroti potensi retribusi parkir di lokasi tersebut yang disebut mencapai sekitar Rp188 ribu per hari. Nilai ini menjadi perhatian agar pengelolaannya tetap transparan dan optimal.
‎
‎Anggota Komisi III, Muhammad Rudi, menilai kondisi di luar kawasan industri tidak sejalan dengan penataan di dalam area perusahaan. “Di dalam rapi dan bersih. Tapi di luar justru semrawut. Ini menyangkut citra perusahaan juga,” ujarnya.
‎
‎Ia menegaskan perusahaan perlu mengambil langkah lebih tegas agar karyawan memanfaatkan fasilitas parkir yang tersedia di dalam kawasan, sehingga tidak membebani ruang publik.
‎
‎Kepala UPT Parkir Dishub Batam, Jeskiel Aleksander Baik, menambahkan bahwa lokasi tersebut memang merupakan parkir resmi di tepi jalan umum berdasarkan surat keputusan wali kota.
‎
‎Namun, ia mengakui penataan di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama karena keterbatasan kapasitas parkir di dalam kawasan industri. “Kalau dikosongkan, parkir di dalam penuh. Ini perlu solusi bersama,” ujarnya.
‎
‎Ia juga menjelaskan, sistem kerja karyawan dengan durasi hingga 12 jam menyebabkan lonjakan kendaraan pada jam tertentu. Kondisi ini mendorong sebagian karyawan memilih parkir di luar kawasan karena lebih dekat dengan lokasi kerja.
‎
‎Di sisi lain, perwakilan manajemen Panasonic, Budi, menyebutkan bahwa fasilitas parkir di dalam kawasan sebenarnya mencukupi.
‎
‎“Untuk parkir di luar itu pilihan individu karyawan. Kami sudah mengimbau agar memanfaatkan parkir di dalam,” katanya.
‎
‎Namun DPRD menilai, imbauan saja belum cukup. Diperlukan langkah konkret dari perusahaan untuk memastikan penataan parkir berjalan efektif dan tidak berdampak pada ketertiban umum.
‎
‎Menanggapi hal itu, pihak manajemen PT Panasonic melalui perwakilannya, Budi, menepik bahwa ketersediaan lahan parkir di dalam kawasan perusahaan sebenarnya mencukupi.
‎
‎“Untuk area parkir di luar tidak ada kaitannya dengan perusahaan, melainkan pilihan individu karyawan,” ujar dia.
‎
‎Ia menambahkan, pihak manajemen telah mengimbau karyawan untuk memanfaatkan fasilitas parkir yang tersedia di dalam kawasan serta melengkapi dokumen kendaraan agar dapat masuk area perusahaan.
‎
‎Budi menjelaskan, hasil RDP tersebut akan disampaikan dan dibahas lebih lanjut bersama Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, untuk menentukan kebijakan terbaru terkait izin parkir di lokasi tersebut.
‎
‎Menurutnya, akan ada pembahasan lanjutan guna mencari kesepakatan, termasuk mengevaluasi apakah parkir di bahu jalan akan tetap dilanjutkan atau dihentikan.

“Untuk sementara ini parkir di area tersebut dikosongkan dulu, itu yang kami jalankan,” kata dia.

Artikel Parkir Karyawan PT Panasonic Batam Center Meluber ke Jalan, DPRD Soroti Tanggung Jawab Perusahaan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mencatat jumlah penduduk Kota Batam hingga Semester II tahun 2025 mencapai 1.394.459 jiwa. Data ini merupakan hasil konsolidasi bersih yang menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.

Kepala Disdukcapil Batam, Adisthy menyampaikan, dari total tersebut, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 705.945 jiwa, sementara perempuan 688.514 jiwa.

“Data ini terus kami perbarui secara berkala untuk memastikan seluruh pelayanan administrasi kependudukan tepat sasaran. Basis data ini juga menjadi rujukan dalam berbagai program pemerintah,” ujarnya, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan, jumlah anak di Batam mencapai 407.913 jiwa. Namun, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) masih perlu ditingkatkan. Saat ini, baru 258.427 anak yang telah memiliki KIA, sementara 149.486 anak lainnya belum.

“Persentase kepemilikan KIA saat ini berada di angka 63,4 persen. Ini menjadi perhatian kami untuk terus ditingkatkan melalui berbagai program jemput bola ke sekolah dan masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, capaian pelayanan KTP elektronik (KTP-el) di Batam sudah sangat tinggi. Persentase pencetakan KTP-el mencapai 99,19 persen, yang menunjukkan hampir seluruh wajib KTP telah terlayani.

Selain itu, Disdukcapil Batam juga terus mendorong penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga saat ini, jumlah aktivasi IKD tercatat sebanyak 61.829 pengguna.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera mengaktifkan IKD karena ini merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan yang lebih praktis dan efisien,” katanya.

Berdasarkan sebaran wilayah, Kecamatan Sagulung menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 243.694 jiwa, disusul Batam Kota sebanyak 218.580 jiwa, dan Sekupang sebanyak 200.176 jiwa.

Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Galang sebanyak 21.108 jiwa dan Belakang Padang dengan 21.468 jiwa.

Adisthy menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, baik melalui optimalisasi pelayanan langsung maupun digital.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh pengurusan dokumen administrasi kependudukan, seperti KTP-el, KIA, Kartu Keluarga, hingga akta pencatatan sipil, dilakukan secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat. Masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh layanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Batam gratis. Ke depan, fokus kami adalah meningkatkan kepemilikan KIA serta memperluas aktivasi IKD agar masyarakat semakin merasakan kemudahan layanan,” tutupnya.(*)

Artikel Jumlah Penduduk Batam 1,39 Juta Jiwa, Kebanyakan Laki-laki pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam resmi membuka Penerimaan Murid Baru (PMB) Satu Pintu untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) melalui jalur prestasi tahun 2026.

Program ini mencakup tiga madrasah negeri, yakni MTsN 1 Batam, MTsN 2 Batam, dan MTsN 3 Batam. Pendaftaran jalur prestasi berlangsung mulai 25 Maret hingga 12 April 2026.

Penerapan sistem satu pintu dilakukan untuk mempermudah akses pendaftaran sekaligus memastikan proses seleksi berjalan lebih tertib, transparan, dan terintegrasi.

Adapun sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi calon peserta didik antara lain scan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), pas foto terbaru ukuran 3×4 latar merah menggunakan seragam sekolah, serta bukti Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang telah terverifikasi melalui PDSS atau Dapodik.

Selain itu, calon siswa juga diminta melampirkan scan rapor kelas 4, 5, dan 6 semester ganjil, sertifikat prestasi beserta surat keterangan (khusus jalur prestasi), serta ijazah MDTA/MDT.

Kepala Kemenag Kota Batam, H. Budi Dermawan, mengatakan pihaknya berharap pelaksanaan PMB tahun ini dapat berjalan optimal dan sesuai prinsip akuntabilitas.

“Proses seleksi ini diharapkan berjalan transparan dan akuntabel, sehingga mampu menjaring peserta didik terbaik serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan madrasah di Kota Batam,” ujarnya, Rabu (1/4).

Ia menambahkan, melalui sistem PMB Satu Pintu ini, Kemenag Batam berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih optimal serta memastikan seluruh tahapan penerimaan berlangsung profesional dan berintegritas.(*)

Artikel MTsN Batam Buka Penerimaan Murid Baru untuk Jalur Prestasi, Ini Syarat-syaratnya pertama kali tampil pada Metropolis.