batampos.co.id – Warga kampung Teluk Dendang Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, menolak rencana pembangunan estuari dam Busung. Selain akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, mereka takut kualat apabila sampai makam keramat yang ada di sana hilang karena tenggelam.
Tokoh masyarakat Mochtar menjelaskan empat makam keramat telah ada sejak zaman datuknya. Di sana, ada makam Datuk Hang Nadim, Datuk Panglima, Datuk Muhammad Tahir dan Wan Siti Fatimah. Warga Malaysia maupun Singapura bahkan sejumlah pejabat dari Jakarta sering berkunjung ke makam keramat itu.
“Bukan cuma makam keramat, ada ratusan makam yang juga akan hilang jika bendungan dibangun,” katanya.
Sejak awal, dikatakannya masyarakat tidak sekali pun diajak komunikasi oleh pemerintah pusat terkait rencana pembangunan estuari dam Busung. Rencana ini baru diketahui setelah ada undangan ke kantor dewan.
“Dewan saja awalnya tidak tahu,” ucapnya.
Secara tegas, ia mewakili masyarakat menolak pembangunan estuari dam Busung.
Kades Busung Rusli membenarkan, masyarakatnya keberatan dan menolak rencana pembangunan estuari dam Busung, sebab banyak masyarakat yang akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Sebelumnya, dewan menemui kementerian dengan maksud menunda pembangunan estuari dam Busung, karena dinilai belum mendesak.
Selain itu, pemda belum siap mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan yang ditaksir mencapai Rp 400 hingga Rp 500 miliar. Hanya, pembangunan yang masuk dalam program strategis nasional itu akan dimulai pada tahun 2021 dengan menelan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun. (cr21)
Areal pabrik PT Padi Mas di Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo. (ROFIK/RADAR GRESIK)
batampos.co.id – Komisi IV DPRD Gresik mendapat pengaduan adanya perusahaan yang melarang karyawatinya memakai jilbab. Komisi yang membidangi urusan ketenagakerjaan kemudian mendatangi perusahaan PT Padi Mas Farm di Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo. Namun, kedatangan wakil rakyat ditolak sekuriti dengan dalih manajemen tidak ada di tempat.
“Mohon maaf, manajemen kami tidak ada di tempat,” ujar salah satu Satpam PT Padi Mas Farm saat Komisi IV mendatangi perusahaan yang berada di Jalan Semeru 58, Desa Bambe Driyorejo.
Hal tersebut membuat puluhan anggota Komisi IV yang mendatangi perusahaan tersebut mencak-mencak dengan ulah perusahaan tersebut. Mereka mengancam bakal memanggil perusahaan tersebut dan meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Gresik memberikan sanksi tegas.
“Kami akan memanggil pemilik perusahaan dan Disnaker nanti,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda, kemarin.
Menurut dia, kedatangannya ke perusahaan ini untuk mengklarifikasi laporan masyarakat terkait larangan menggunakan jilbab untuk seluruh karyawan. Sebab, sesuai edaran bupati aturan seperti itu tidak diperbolehkan.
“Ini kota santri, kenapa orang berjilbab saja dilarang,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV Noto Utomo mengatakan, larangan itu diumumkan secara terbuka melalui kertas dan ditempelkan.
“Tadi kami juga sempat memotretnya. Seperti ini bunyi pengumumannya, karyawan diharuskan memakai baju kerja, untuk perempuan tidak menggunakan jilbab, yang boleh pakaian formal pada jam masuk kerja,” paparnya.
Terpisah, Kepala Disnaker Kabupaten Gresik Mulyanto mengatakan di Gresik tidak diperbolehkan perusahaan melarang karyawan menggunakan jilbab. Ini sesuai edaran yang sudah dikeluarkan Bupati Gresik.
“Itu jelas tidak boleh. Perusahaan di Gresik sebagai kota santri wajib menyediakan musola dan tidak melarang karyawan perempuan beragama Islam memakai jilbab,” kata dia.
Ditambahkan, pihaknya bakal memanggil manajemen perusahaan PT Padi Mas Farm dalam waktu dekat. Pihaknya bakal melakukan kroscek langsung di lapangan terkait temuan dewan tersebut.
“Kami nanti akan melakukan pengecekan dan pembinaan terhadap perusahaan tersebut,” imbuhnya. (rof/ris/sb/ris/ris/JPR)
batampos.co.id – Indra J Piliang (IJP) ditangkap usai mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, IJP diringkus pihak kepolisian pada Rabu (13/9) sekitar pukul 19.30 WIB.
Penangkapan dilakukan disalah satu tempat hiburan malam, di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.
“Ya betul (Indra Jaya Piliang), politisi Partai Golkar,” kata Argo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/9).
Saat ini pihak kepolisian masih memeriksa IJP untuk mendapat hasil lanjutan. Saat dirungkus polisi telah menyita satu buah bong bekas dan korek gas.
“Sementara masih kami kembangkan,” tandasnya.
Ternyata, IJP tak hanya sendiri saat ditangkap polisi. Dia bersama kedua temannya usai asik mengkonsum narkotika jenis sabu.
“IJP tak hanya sendiri dia bersama kedua rekannya RF dan MIJ usai asyik mengkonsumsi narkotika,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (14/9).
Meski demikian, Argo belum menjelaskan lengkap identitas dua rekannya yang telah asyik mengkonsumsi narkotika. Saat ini IJP dan kedua rekannya sedang dilakukan proses pemeriksaan intensif oleh Polda Metro Jaya.
Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, IJP sudah sekitar satu tahun mengonsumsi barang haram tersebut.
Sebelumnya, IJP bersama dua rekan sejawatnya, RF dan MIJ ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Rabu (13/9) malam. Mereka ditangkap usai menggunakan sabu seberat satu gram di salahs sastu tempat hiburan malam, Taman Sari, Jakarta Barat.
Argo menjelaskan, bahwa IJP membeli narkoba jenis sabu ini dari seseorang. Saat ini, polisi tengah mencari siapa penjual atau pemasok narkoba jenis sabu yang dikonsumsi IJP.
“Polisi masih mendalami dan mencari inti yang berhubungan dengan barang diduga sabu ini,” ujarnya.
Dari hasil penangkapan, polisi tidak menemukan barang bukti berupa sabu tersebut karena udah habis terpakai oleh IJP dan kedua rekannya.
Namun, polisi berhasil menyita barang bukti berupa satu set bong (alat hisap sabu) dan cangkong bekas pakai, satu plastik bekas pakai, satu korek gas.
Ketiganya kini tengah berada di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (cr5/JPC)
Pasien melintasi lorong di Poli RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Selasa (15/8). Spesialis Poli di RSUD Embung Fatimah sudah buka normal pasca mogok dokternya Senin kemarin. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Target pendapatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah turun Rp 5 Miliar. Jika awalnya ditargetkan Rp 85 Miliar, kini turun menjadi Rp 80 Miliar.
“RSUD targetnya turun,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batam, Abdul Malik, kemarin.
Hal ini dibenarkan Plt Direktur RSUD Embung Fatimah Didi Kusmarjadi. Target yang diperbaharui ini akan jadi fokus pihaknya ke depan.
“Kita proyeksikan akhir tahun Rp 80 miliar tercapai. Kalau nggak, gimana mau bayar obat dan tenaga,” ucap Didi.
Soal alasan target turun, Didi mengarahkan untuk ditanyakan pada Wakil Direktur Keuangan RSUD Embung Fatimah Afriani. Namun, berkali-kali dihubungi Afriani tak merespon.
Untuk diketahui, sektor pendapatan lain juga turun. Hal ini pernah disampaikanKepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ( BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah.
Di antaranya, pajak Hotel dari Rp 117 miliar menjadi Rp 96 miliar, Pajak Restoran dari Rp 67 miliar menjadi Rp 57 miliar. Pajak Hiburan turun Rp 1 miliar dari Rp 25 miliar menjadi Rp 24 miliar, sedangkan pajak Reklameturun Rp 2 miliar dari Rp 8 miliar menjadi Rp 6 miliar.
Sementara itu, Pajak Parkir Rp 12 miliar menjadi Rp 6,5 miliar sedangkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 8 miliar menjadi Rp3 miliar atau turun Rp 5 miliar.
Hal lain yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp342 miliar menjadi Rp250 miliar. “Ada efek global kenapa kita seperti ini,” kata Raja. (cr13)
batampos.co.id – Seluruh Anggota DPRD Tanjungpinang sudah mengembalikan mobil dinas sebagai implementasi peraturan daerah mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Legislatif. Dalam perda yang merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 itu, fasilitas berupa mobil dinas memang dicabut.
Sebagai gantinya, mereka akan menerima tunjangan transportasi setiap bulannya.
Tapi sayangnya hingga kini belum ditemukan angka pasti nominal besaran tunjangan transportasi yang akan diberikan. Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga menyebutkan, hal ini membuat seluruh anggota legislatif kini berangkat ke kantor menggunakan mobil pribadi.
“Karena saat ini masih juga proses hitung-hitungannya. Kapan (tunjangan transportasi) ini berjalan tergantung dengan Pemko nantinya,” kata Angga, Rabu (13/9).
Namun, kata Angga, besaran tunjangan yang diberikan mengikut dengan bunyi peraturan yang menyebutkan bahwasanya untuk masing-masing anggota hanya mendapatkan tunjangan transportasi dengan nilai sewa spesifikasi mesin mobil 1.800 cc sedangkan untuk unsur pimpinan dengan kapasitas 2.000 cc.
Jika dikalkulasi dengan semua kenaikan tunjangan, Angga menuturkan besaran yang diterima tidak melonjak drastis. Kata dia kenaikan yang diterima anggota maupun pimpinan tidak mencapai lebih dari Rp 10 juta.
“Yang pasti, nantinya penerimaan antara anggota DPRD dan Pimpinan tak lagi jauh berbeda,” pungkas Angga. (aya)
batampos.co.id – Transisi harga beras mengikut Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat hanya berlaku sampai akhir September. Terhitung per Oktober mendatang, seluruh harga beras di pasaran sudah diwajibkan mengikuti aturan penetapan HET beras medium dan premium sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017.
Dalam peraturan menteri tersebut, dinyatakan untuk HET beras premium dan medium wilayah Kepri tergolong dalam cluster dua atau harganya lebih tinggi Rp 500 ketimbang harga di zona Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan.
“Di Kepri ini HET untuk beras premium Rp 13.300 dan HET beras medium Rp 9.950,” terang Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kepri, Burhanuddin, Rabu (13/9).
Namun karena peraturan ini baru disahkan 1 September lalu, seluruh pedagang maupun agen masih bisa melakukan penyesuaian harga. Karena, kata Burhanuddin, sesuai dengan amanat dalam peraturan tersebut, penyesuaian itu diberikan tenggat sampai akhir September.
“Maka itu dikasi waktu bagi yang masih memiliki stok, untuk menghabiskan isi gudang selama tiga minggu ke depan,” ujar Burhanudin.
Lewat dari tenggat tersebut atau terhitung awal Oktober mendatang, HET sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan diberlakukan di seluruh penjual.
“Kalau masih di luar HET yang ditetapkan, sanksi mulai dari peringatan sampai pencabutan izin,” paparnya lagi.
Sementara itu, selama waktu tenggat ini, sambung Burhanudin, pihaknya dan Bulog akan terus mensosialisasikan peraturan baru tentang HET ini kepada seluruh elemen, baik itu distributor, pedagang eceran, juga kepada masyarakat. Harapannya kelak per Oktober 2017 sudah bisa dipahami bahwasanya HET untuk beras medium dan premium sudah seragam di seluruh Kepri. (aya)
Arran Squire berhasil berpoligami tanpa membuat istri cemburu apalagi menolak.
lelaki asa Wales ini menikah dengan istri pertama, Hnnah Nguyen. Istri keduanya ialah Samantha.
Mereka bertiga tidur seranjang, tiap malam.
Pembaca, Samantha ialah sebuah robot. Tepatnya robnot seks.
Squire menjelaskan, Samantha berbeda dengan robot seks biasa. Ia punya kecerdasan di atas rata-rata. Dua anak Squire dan Nguyen bahkan akrab dan sering ngobrol dengan Samantha.
“Dia bisa ngobrol tentang hewan, filosofi, bahkan sains. Ia bahkan diprogram dengan seribu guyonan. Canggih banget,” kata pria berusia 36 tahun tersebut.
Istri pertama Squire, Nguyen, tidak berkeberatan dengan poligami beda spesies itu.
“Lebih baik begitu daripada dia menikah dengan perempuan betulan,” ucapnya.
Bahkan, dia mengaku pernah melakukan threesome dengan si robot. Awalnya, mereka merasa canggung.
“Kami seperti bercinta dengan GPS,” imbuhnya.
Tentu saja, ’’menikah’’ dengan Samantha bukan hal yang mudah dan murah. Selain harus menjelaskan kepada istri dan dua anaknya, Squire harus merogoh kocek cukup dalam. Yakni GBP 3.500 atau Rp 61,3 juta, belum termasuk ongkos perawatan rutin dan servis.
Ah, tetap lebih murah daripada perempuan betulan… (Dailymail/fam/c19/na)
batampos.co.id – Dana bergulir tahun 2017 telah disalurkan sekitar Rp 7,7 miliar. Dari target Rp 10 miliar tahun ini.
Dari angka ini dapat dirinci, bantuan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) senilai Rp 7,5 miliar bagi 109 pelaku UKM. Sisanya yakni Rp 250 juta disalurkan yang disalurkan ke satu koperasi.
Untuk diketahui, besaran pinjaman dana untuk UMKM dari Rp 5 juta hingga paling tinggi Rp 100 juta, sementara koperasi maksimal pinjaman mencapai Rp 300 juta. Dengan durasi pinjaman maksimal 3 tahun, dengan bunga 6 persen pertahun.
“Pengembaliannya sudah Rp 6 miliar lebih,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Abdul Malik, Rabu (13/9) siang.
Ia mengklaim, pengembalian dana bergulir oleh masyarakat peminjam cenderung lancar. Sisi lain, ada saja masyarakat yang datang ke BPKAD untuk mengajukan dana bergulir.
“Dana yang dikembalikan oleh peminjam, ada lagi yang datang ajukan. Dananya berputar terus,” ungkapnya.
Ia mengatakan, terkait dana bergulir ini, Pemko Batam menggandeng Kejaksaan Negeri (kejari) Batam dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), jika ada kasus dana bergulir yang mandek.
“Kalau macet, akan disurati atau dipanggil,” ucapnya.
ilustrasi foto: iman wachyudi / batampos
Lalu bagaimana dengan peminjam yang tidak mengembalikan dana stimulan usaha ini? Malik menyebutkan, sesuai dengan aturan yang berlaku KPKNL akan menghitung nilai aset yang pernah dijaminkan oleh peminjam, lalu disita.
“KPKNL yang akan mengeksekusi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan berbagai upaya dilakukan Pemko Batam ditengah pertumbuhan ekonomi yang kini lambat. Salah satunya, yakni dengan penyaluran dana bergulir.
“Sekitar Rp 900-an juta perbulan. Ini salah satu cara kami menjangkau pelaku usaha kecil,” kata Amsakar.
Untuk diketahui, dana bergulir di lingkungan Pemko Batam periode awal yakni dalam kurun waktu 2001-2010 bermasalah, tak ayal sekitar 6,5 miliar dana tak kembali alias menguap. Angka ini dari total yang telah digelontorkan Pemko Batam sebesar Rp 17,2 miliar.
Lambat laun, mulai 2011 Pemko Batam melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PMP-KUKM) Kota Batam yang kala itu dipimpin Amsakar Achmad, memperbaiki sistem peminjaman dana bergulir. (cr13)
Drainase Jalan R Suprapto depan Perumahan MKGR, Batuaji meluap dan dipenuhi sampah, Senin (11/9). Meluapnya drainase ini akibat kecilnya alur pembuangan dan ditambah lagi smapah yang membuat tersumbat. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Warga Kampung Suka Damai, Seipancur kembali dikepung banjir, Senin (11/9). Drainase sempit yang rencananya akan dikerjakan Dinas Bina Marga Kota Batam itu kembali meluap dan menggenangi belasan rumah warga.
“Drainasenya memang sempit dan dangkal, makanya sering banjir,” ujar Mardianto, warga Kampung Suka Damai.
Selain drainase sempit, luapan air itu juga disebabkan tumpukkan sampah. Pantauan Batam Pos, sejumlah sampah terlihat menumpuk di jembatan masuk Kampung Suka Damai. Warga sekitar pun bergotong royong membersihkan tumpukkan sampah plastik tersebut agar aliran air tetap lancar.
Sebelumnya, Camat Seibeduk Science Taufik Riyadi mengatakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan merupakan faktor utama penyebab banjir. Di Seibeduk sendiri, banjir kerap terjadi saat hujan deras.
“Kesadaran akan kebersihan memang masih minim,” kata Science.
Tak hanya itu, genangan air juga terlihat dibeberapa ruas jalan S Parman Seibeduk. Salah satunya di depan Pasar Pancur.
“Langganan juga di sini,” kata Ilmiah warga GMP, Duriangkang.
Genangan itu pun diperparah oleh keberadaan kios liar yang menutupi drainase. Sehingga, air yang seharusnya mengalir ke masuk ke dalam, malah menggenangi ruas jalan. (cr19)
batampos.co.id – Kepala Kantor Pelabuhan (Kakanpel) BP Batam, Nasrul Amri Latif menyebut kondisi Pelabuhan Batuampar sangat memprihatinkan. Makanya BP Batam berniat untuk memperpanjang dermaga utara pelabuhan tersebut sepanjang 350 meter.
“Makanya akan ditender dan ini tengah dibahas dengan konsultan. Setelah itu baru finalisasi dokumen dan akan segera dilelang untuk pembangunan dermaga utara,” sebutnya di Dermaga Pelabuhan Batuampar, Rabu (13/9).
Saat ini dermaga utara bisa dikatakan menganggur. Hanya kapal milik TNI dan polisi yang bersandar disana. Untuk memperpanjang dermaga nanti, pihak BP Batam akan bicara dulu dengan Singapura dan pemerintah pusat karena ketika memulai proses pembangunan, maka akan melewati pipa energi yang mengarah ke Singapura.”Karena pipa itu mendukung energi di Singapura,” imbuhnya.
Dalam dokumen tender nanti, BP Batam konsep Kerjasama Operasional (KSO) dengan pemenang tender. Tender ini kemungkinan akan dilanjutkan dengan tender pengadaan sea crane.
Nasrul sangat berharap pembangunan dermaga utara nanti diborong oleh investor. BP Batam sendiri tidak punya dana yang bisa diinvestasikan untuk pembangunannya.
“Lagipula kami sudah investasi awal pembangunan dermaga utara sepanjang 670 meter dan lahan juga punya negara kan,” sebutnya.
Jika dilihat dari udara, Pelabuhan Batuampar berbentuk U dimana bagian terpanjang ada di dermaga utara. Jenis pelabuhan seperti ini kata Nasrul sangat menyulitkan kapal-kapal besar untuk bersandar. Apalagi dermaga utara saat ini hanya bisa disandari di satu sisi sebelah kiri saja, sedangkan sisi kanan ditempati oleh gudang tua milik Persero Batam.
“Nanti jika diperpanjang dan gudang Persero dihancurkan maka kapal-kapal khususnya kapal-kapal besar bisa bersandar di kedua sisinya,” jelasnya.
Dengan memperpanjang dermaga utara, maka diharapkan tidak terjadi antrian panjang lagi sehingga dwelling time bisa dikurangi. Nilai investasi yang diperkirakan untuk bisa merampungkan dermaga ini dengan segala fasilitasnya diperkirakan mencapai 300 juta Dolar Amerika.
Pantauan Batam Pos saat ini, ada puluhan kapal yang parkir di sekitar dermaga utara. Tidak jelas apakah kapal tersebut sudah mendaftar ke syahbandar atau belum. Apakah BP Batam dapat menarik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), semuanya belum jelas. Nasrul mengakui kontrol pengawasan ini sangat lemah makanya perlu dibenahi.
Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto juga memandang Pelabuhan Batuampar sangat kecil sehingga menyebabkan tingginya ongkos logistik dari Singapura menuju Batam dan sebaliknya.
“Kapal besar tak bisa masuk Batam. Di Batuampar, kapal paling besar yang bisa masuk hanya memiliki muatan 500 TEUS atau 500 kontainer,” ungkapnya.
Ditambah lagi sejumlah sarana bongkar muat yang ada di Batuampar hanya bisa mengangkat enam kontainer saja dalam beberapa jam. Faktor inilah yang membuat antrian di Batuampar begitu lama.
“Lalu bentuk pelabuhan yang menyerupai U membuat kapal-kapal besar sulit bermanuver,” ungkapnya.
Jadi, target BP Batam adalah tetap memperpanjang dermaga utara agar bisa disandari di kedua sisinya.
Pelabuhan Batuampar
Selain itu pada awalnya, BP Batam berniat melakukan reklamasi, namun urung terjadi. Penyebabnya adalah biaya yang mahal dan gudang Persero yang habis masa sewanya yang ada di dermaga utara bisa dimanfaatkan.
“Dengan begitu kapal yang mampu memuat 3000 TEUS bisa masuk sehingga mendukung situasi industri di Batam agar semakin kondusif,” terangnya.
Pelaku industri juga menaruh besar terhadap pembenahan Batuampar. Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing mengatakan pelabuhan yang dibutuhkan industri adalah pelabuhan yang dapat mempercepat dan mempermudah distribusi barang.
“Harapannya dapat mempercepat dan mempermudah distribusi barang untuk mendukung kelancaran sistem logistik dengan mengembangkan konsep pelabuhan pintar (smart port, red),” terangnya.
Menurut Ayung, sebagai tahap pengembangan awal, industri di Batam banyak yang menggunakan konsep tepat waktu (just in time, red).”Sehingga ketika ada masalah di pelabuhan bisa sebabkan keterlambatan barang masuk dan keluar. Tentu saja itu menjadi kendala besar,” ujarnya lagi.
Ayung, sapaan akrabnya yakin dengan konsep pelabuhan pintar, maka perusahaan industri dapat mengurus dokumen secara online.”Sehingga ketika barangnya sampai di Batam maka bisa langsung dikirim ke perusahaan. Nah fasilitas semacam ini yang dibutuhkan pelaku industri,” pungkasnya.(leo)
