Kamis, 28 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13027

1.300 Pasangan di Batam Bercerai

0
ilustrasi

batampos.co.id – Kondisi ekonomi yang sulit tak hanya memicu masyarakat Batam depresi. Namun situasi ini mulai mengganggu harmonisasi pasangan rumah tangga. Pengadilan Agama Kelas IB Batam mencatat, hingga September lalu ada 1.300 pasangan suami-istri yang memutuskan untuk bepisah.

Penyebab kasus perceraian di PA Batam ini didominasi masalah ekonomi. Kebanyakan pasangan suami istri memutuskan bercerai karena sang suami menganggur atau berpendapatan rendah.

“80 persen istri yang menggugat. Sisanya baru suami,” kata Petugas Pusat Pelayanan Infomasi PA Batam, Ahmad Nabawi.

Ahmad mengatakan, sepanjang bulan ada ratusan kasus perceraian. Rata-rata penyebabnya faktor ekonomi. Paling tinggi terjadi pada Agustus lalu. Ada 178 kasus perceraian yang masuk ke PA Batam. Pasangan cerai rata-rata merupakan usia produktif. “Sekitar 40 persen berusia rata-rata 30 tahun,” sebutnya.

Ironisnya, di tengah tingginya angka perceraian saat ini yang mayoritas akibat faktor ekonomi, justru kasus pernikahan dini atau bawah umur meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah pengajuan dispensasi pernikahan yang masuk ke PA Batam. September saja, ada 13 pengajuan dispensasi pernikahan. Meningkat dari periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sembilan pengajuan.

“Penyebabnya karena pergaulan bebas,” jelasnya. Pernikahan dini ini juga rentan bercerai karena faktor ekonomi. Secara ekonomi pasangan ini belum matang, bahkan belum berpenghasilan.

Tak hanya cerai, ada juga warga Batam memilih jalan pintas karena terhimpit masalah ekonomi. Bunuh diri. Jalan itu dinilai paling cepat mengatasi masalah, meski salah.

Pihak Kepolisian mencatat di semester pertama 2017 ada 16 kasus bunuh diri terjadi di Kepri. Kebanyakan di wilayah hukum Polresta Barelang, 13 kasus.

Dari catatan Batam Pos, kasus bunuh diri tersebut disebabkan berbagai faktor. Namun lebih banyak masalah ekonomi. Ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari jembatan Barelang, gantung diri, meminum racun, dan menyayat leher atau nadinya.

“Cukup tinggi itu,” kata Psikolog Bibiana Dyah Sucahyani, belum lama ini.

Ia mengatakan harusnya angka ini, sudah menjadi perhatian semua orang termasuk pemerintah. Di beberapa Kota Besar, kata Bibiana, sudah mendirikan posko krisis untuk menampung orang-orang yang bermasalah secara psikis.

Ilustrasi

Dari kasus bunuh diri yang terjadi di Batam, kebanyakan mengakhiri hidupnya akibat faktor ekonomi, menurut Bibiana bisa jadi. “Tapi ekonomi penyebab tak langsung. kalau stres, iya,” ujarnya.

Dijelaskannya ada beberapa proses yang dilalui seseorang, sebelum akhirnya memutuskan bunuh diri. Diawali dengan stres, lalu menjadi depresi. Karena terus memikirkan permasalahan yang tak kunjung mendapatkan solusi, orang-orang itu akhirnya menjadi frustasi.

“Lalu salah solusi, menganggap dengan mengakhiri hidup adalah solusi. Padahal itu salah,” tuturnya.

Masyarakat dapat melihat, orang-orang yang stres, depresi atau frutasi. Bibiana mengatakan hal itu bisa terlihat secara langsung, murung, sedih, kelihatan bingung, suka menyendiri, sensian, serta menarik diri dari lingkungan. Tak hanya itu saja, orang-orang ini juga tak bisa berinteraksi ditengah keramaian.

Data yang diperoleh dari Polresta Barelang, sepanjang 2017 hingga pekan pertama Agustus, laporan kasus kriminal yang masuk sudah 1.713 kasus. Ada 923 kasus berhasil diselesaikan.

Sebelumnya, pada 2016, laporan yang masuk ke polisi ada 3.241 kasus. Yang berhasil diselesaikan 1.246 kasus. Dua tahun sebelumnya (2015) ada 3.505 laporan dan berhasil diselesaikan 1.750 kasus.

Namun angka 2016 tersebut sedikit berbeda dengan data yang dirilis Polresta Barelang pada penghujung 2016. Perbedaan data ini disebabkan adanya beberapa laporan dicabut pelapor dan beberapa laporan lainnya tidak memenuhi unsur pidana sehingga tak bisa dilanjutkan, sehingga angka terkoreksi.

Data yang dirilis pada 28 Desember 2016 disebutkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Batam selama 2016 tercatat 3.564 kasus. Meski tetap tinggi, namun turun dibandingkan 2015 yang mencapai 4.501 kasus (berhasil diungkap 2.084 kasus).

Jika dirata-ratakan dalam dua tahun (2015-2016) ada 4.032 kasus kriminalitas setiap tahunnya di Kota Batam. Atau 1.008 kasus setiap semester. Dibandingkan dengan semester pertama 2017 ada 1.513 kasus dan sampai awal Agustus 2017 tercatat 1.713 kasus. Ada kecenderungan peningkatan.

Itu baru Batam. Jika ditotalkan se-Kepri, angkanya jauh lebih besar. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Kepri, pada 2016 mencapai 4.623 kasus dan berhasil diungkap kepolisian 1.649 kasus. Sementara pada 2017 hingga semester pertama ada 2.082 kasus se-Kepri. Berhasil diungkap 1.005 kasus.

Dari ribuan kasus kriminal setiap tahunnya itu, umumnya kejahatan yang terjadi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup pelaku. Meski berdalih untuk kebutuhan perut, namun jalan yang mereka tempuh tetap keliru. (cha/nur/yulita/ska)

Ekonomi Lemah, Penderita Stres di Batam, Meningkat

0

batampos.co.id – Perekonomian yang lesu menimbulkan efek domino bagi masyarakat Batam. Bukan hanya membuat sekitar 200 ribu orang kehilangan pekerjaan, kondisi ini juga mengakibatkan kesehatan masyarakat menurun. Baik fisik maupun psikis.

PRIA berkemeja liris putih-biru itu tampak serius. Dengan penuh seksama, ia menempelkan stetoskop di dada seroang pasien. Sesekali ia menggeser posisi alat tersebut.

Usai memeriksa, pria ini berbincang dengan pasiennya mengenai penyakit yang diderita. Sejurus kemudian tangannya menarik kertas di meja kerjanya. Pena di antara ibu jari dan telunjuknya menari di atas kertas itu. Ia menulis resep obat untuk si pasien.

Dia adalah dr Brain Gantoro SpGK, dokter spesialis gizi Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam. Jumat siang (3/11) pekan lalu Batam Pos menemuinya di ruang praktiknya di lantai enam RSAB Batam.

Brain menjelaskan kondisi ekonomi sangat besar pengaruhnya pada kesehatan masyarakat. Saat ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun. Efeknya, yang biasanya belanja makanan yang bergizi demi memenuhi standar kebutuhan gizi tubuhnya dan keluarganya, terpaksa belanja makanan yang standar gizinya lebih rendah.

“Gizi itu didapat menggunakan apa? Ya dengan duit. Kalau duit tak ada bagaimana mau memenuhi asupan gizinya,” katanya.

Saat krisis, kata dia, masyarakat cenderung memilih makanan yang harganya relatif murah. Masyarakat tak lagi berpikir apakah kandungan gizinya cukup atau tidak. Masyarakat tak lagi melihat apakah kadar lemaknya tinggi, bervitamin atau tidak. Yang penting harganya ekonomis dan mengeyangkan.

“Akibatnya, gizi menjadi tak seimbang. Penyakit degeneratif akan cepat datang, seperti jantung, stroke, kanker, dan diabetes,” ungkapnya.

Penyakit degeneratif itu, menurut Brain, tidak langsung timbul. Melainkan ditandai dengan gejala gangguan kejiwaan dan tubuh.

“Awalnya pikiran, lalu ke saluran cerna seperti muntah, mencret, konstipasi, tak nafsu makan. Ditambah pola makan salah, ya sudah muncul penyakit degeneratif itu,” jelasnya.

Brain mengungkapkan, di era krisis seperti sekarang ini memang harus hati-hati dan lebih cermat dalam memilih makanan. Ia menyebutkan sebagian besar pasien yang datang kepadanya adalah pasien dengan masalah gizi karena faktor pikiran.

“75 persen pasien yang saya urus itu karena faktor stres. Ada akibat masalah ekonomi, ada juga akibat faktor-faktor lainnya,” ungkapnya.

Direktur RSAB Batam, dr Widya Putri. MARS menyebutkan, akhir-akhir ini pihaknya banyak menerima pasien dengan indikasi non infeksi seperti jantung, diabetes mellitus, hipertensi, stroke, hingga kanker. Ada dua tipe penyakit dengan intensitas tinggi di RSAB, yakni penyakit infeksi seperti diare, ISPA, DB Dengue, dispepsi atau mag. Sedangkan penyakit non infeksi seperti jantung, diabetes mellitus, hypertensi, stroke, dan kanker.

“Persentasenya 70 persen pasien kategori penyakit infeksi, dan 30 persen kategori non infeksi,” ujar Widya, Kamis (2/11) lalu.

Apakah itu ada pengaruhnya dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga berpotensi mempengaruhi kesehatan? Widya mengaku belum bisa menyimpulkan ke arah tersebut. Butuh survei khusus dan tentunya harus atas persetujuan keluarga pasien. “Itu sudah masuk ranah privasi,” jelas Widya.

Namun, Widya membenarkan penyakit timbul memang bisa akibat kesalahan konsumsi dan kurang gizi. Namun bukan itu saja, pemicunya, banyak akibat pengaruh pikiran. Misalnya stres yang bisa memicu penyakit berbahaya lainnya.

“Stres itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, mulai dari gangguan saluran pencernaan, asam lambung, dada berdebar-debar, keringat dingin. Ini kalau tak segera ditangani secara medis, atau lewat pemikiran positif si penderita ya bisa fatal,” jelasnya.

Manajer Pengembangan Bisnis RSAB, dokter Shinta Trilusita menyebutkan dibanding 2016 lalu, untuk gangguan saluran cerna akibat stres terjadi peningkatan kunjungan untuk tahun ini.

Untuk melihat faktor penyebabnya, Shintia mengaku tak bisa hanya melihat dari satu sisi indikasi, tapi harus melibatkan konsultasi psikiater. Apakah itu diakibatkan masalah rumah tangga, pekerjaan, atau murni sakit.

“Pasien yang mengalami stroke, jantung, misalnya. Penyebabnya apa karena masalah ekonomi, itu perlu dibuktikan lagi ke si pasiennya,” jelas Shinta.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi mengatakan gangguan kesehatan yang paling berdampak akibat permasalahan perekonomian adalah depresi.

Berdasarkan data yang dilaporkan pemberi fasilitas kesehatan ke Dinas Kesehatan Kota Batam, jumlah pasien depresi mengalami peningkatan di tahun 2017. Pada tahun 2016 penderita depresi hanya 14 orang, namun saat ini 49 orang.

“Ini masuk kategori cukup tinggi,” katanya, pekan lalu.

Namun jumlah tersebut bisa jadi hanya sebagian kecil dari jumlah sesungguhnya di lapangan. Sebab, bisa jadi ada penderita depresi tak dilaporkan pihak pemberi faskes ke Dinkes Batam.

Dari jumlah tersebut, gangguan depresi atau stres akut paling banyak dialami perempuan. Tahun 2016 dari 14 kasus depresi, delapan perempuan dan enam laki-laki. Sedangkan tahun ini, dari 49 kasus, 28 orang perempuan, sisanya 21 laki-laki.

Perempuan lebih rentan depresi karena perempuan yang mengatur keuangan rumah tangga. Saat kekurangan akibat krisis, perempuan yang pertama merasakan dampaknya. Apalagi jika sudah terbiasa setiap bulannya mengatur keuangan dengan jumlah yang cukup, lalu tiba-tiba berkurang jauh, kondisi ini membuat ibu rumah tangga depresi. Apalagi jika suami tak ada lagipenghasilan akibat tak memiliki pekerjaan setelah di-PHK.

Didi mengakui, tak semua kasus depresi itu penyebabnya akibat tekanan ekonomi. Ada juga faktor genetik, kepribadian, dan pengalaman buruk.

“Tapi melihat keadaan Batam sepertinya kesulitan ekonomi menjadi faktor pertama penyebab depresi itu,” ungkap Didi.

Menurutnya, depresi menjadi gangguan kesehatan yang paling terdampak dari krisis ekonomi yang dialami rumah tangga sebagai akibat dari krisis global. Sedangkan penyakit lainnya menyusul sesuai keadaan kesehatan pasien. Jenis penyakit yang akan menyusul antara lain jantung, diabetes melitus, hipertensi, penyakit pencernaan, stroke, dan beragam penyakit lainnya, khususnya yang terkait asupan gizi. (cha/nur/yulita/ska)

Pengusaha Ragukan Konsep KEK di Batam

0
Sejumlah pekerja sedang melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batuampar, Rabu (27/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sempat terpuruk di angka 1,52 persen pada triwulan kedua 2017, perekonomian Kepri mulai bangkit. Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat, pada triwulan III 2017 ekonomi Kepri tumbuh 2,41 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar, mengatakan meski masih relatif rendah, angka 2,41 persen itu merupakan pencapaian yang positif. Menurut dia, ini menjadi indikasi baik bagi perekonomian di Kepri.

“Ini termasuk lumayan setelah babak-belur di triwulan I dan belum membaik di triwulan II,” kata Panusunan, Senin (6/11).

Dijelaskan Panusunan, pertumbuhan positif ini ditopang sektor industri pengolahan yang menyumbang 37,49 persen, industri konstruksi senilai 18,05 persen, dan sektor industri pertambangan dan penggalian senilai 13,42 persen.

“Kalau dihitung andilnya, yang paling besar 1,76 persen (dari 2,41 persen) itu dari industri pengolahan,” sebut Panusunan.

Meski tumbuh, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Kepri masih berada di posisi buncit alias urutan ke-10 dari 10 provinsi se Sumatera. Posisi teratas masih diduduki Sumatera Selatan dengan pertumbuhan ekonomi 5,56 persen (year on year).

Disusul Provinsi Suamtera Barat dengan pertumbuhan ekonomi 5,38 persn (yoy). Kemudian di posisi berikutnya ada Sumatera Utara dan Lampung dengan pertumbuhan masing-masing 5,21 persn (yoy).

Menurut Panusunan, yang terpenting dalam perekonomian adalah pemulihan dan pertumbuhannya. Meski masih berada di urutan terakhir di Sumatera, setidaknya ekonomi Kepri mulai bangkit jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

“Ini pencapaian positif,” ujarnya.

Sebagaimana dirilis BPS Kepri, pertumbuhan ekonomi ini terutama didorong oleh PMTB dan Konsumsi Rumah Tangga yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 9,03 persen dan 7,20 persen dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 3,26 persen dan 2,70 persen. Sebaliknya, Net Ekspor, pada triwulan ini mengalami kontraksi sebesar 17,59 persen.

Sementara perekonomian Kepulauan Riau triwulan II-2017 (c-to-c) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 1,82 persen, melambat dibanding pertumbuhan triwulan III-2016 (c-to-c) yang tumbuh hingga 4,97 persen. Pertumbuhan tertinggi c-to-c pada triwulan III-2017 dicapai oleh Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan konsumsi LNPRT masing-masing sebesar 6,88 persen; 4,29 persen; dan 4,08 persen dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 2,57 persen; 1,62 persen; dan 0,01 persen.

Seorang investor asal Tiongkok, Li Guan Jin, mengatakan di antara pemicu pertumbuhan perekonomian di Kepri dan Batam adalah perbaikan sarana, infrastruktur, dan sistem perizinan. Ia mengakui, saat ini pengurusan izin untuk perusahaan asing di Batam lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun, kata dia, perizinan yang cepat tidak cukup untuk menjamin perekonomian Batam bisa tumbuh dengan baik. Menurut dia, masih banyak aspek lainnya yang menjadi pertimbangan investor sebelum mereka memutuskan untuk menanamkan modalnya.

Menurut dia, Batam ke depannya dikembangkan menjadi kawasan industri pariwisata, industri kesehatan, dan industri pendidikan yang menurutnya lebih banyak manfaatnya.

“Batam tak cocok lagi untuk industri,” ujar investor yang bergerak di bidang pertambangan ini, Senin (6/11).

Selain itu, ia menyarankan agar Batam memperbaiki regulasi. Sebab selama ini banyak pengusaha dan calon investor yang pusing dengan kebijakan dan regulasi yang tidak jelas dan tumpang tindih.

Di sisi lain, banyak pihak yang meragukan transformasi Batam dari era Free Trade Zone (FTZ) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Transformasi FTZ menuju KEK harus jelas. Tiba-tiba BP Batam mengatakan akan menjadikan Batam sebagai KEK dalam dua tahun tanpa memberitahu kami,” ucap Ketua Dewan Pakar Kadin Batam, Ampuan Situmeang, kemarin.

Ia hanya tidak menginginkan masyarakat dan pengusaha Batam seperti membeli kucing dalam karung. “Jadi kita tidak tahu apakah kucingnya kurapan atau kucing itu belang,” tambahnya.

Ampuan menegaskan sangat mustahil menumbuhkan perekonomian Batam hingga 7 persen hanya dengan transisi FTZ menuju KEK. “Transisi itu bisa berjalan kalau regulasi antara Pemko Batam dan BP Batam berjalan harmonis,” terangnya.

Pernyataan tersebut dikuatkan lagi oleh Sekretaris BSOA Batam, Novi Hasni. Ia khawatir konsep KEK nanti mengganggu lahan shipyard. “FTZ menuju KEK itu downgrade. Bagaimana nanti lahan-lahan shipyard. Kami belum tahu konsepnya secara teknis,” katanya.

Galangan kapal Drycock di Tanjunguncang, Batuaji, Kamis (2/11). F. Dalil Harahap/Batam Pos

Kesulitan sektor galangan kapal bertambah lagi dengan tingginya tarif labuh tambat yang tertera dalam Perka 17 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jasa Pelabuhan.

“Tarif shipyard sudah kompetitif, tapi lihat tingginya tarif labuh tambat jadi hambat kapal masuk,” ungkapnya.

Di samping, itu keterpurukan shipyard ditambah dengan fakta bahwa BP Batam memungut tarif UWTO untuk garis pantai dan besarannya 20 kali tarif UWTO biasa. “Saat ini kami sedang terpuruk. Dan peraturan di Perka 17 tumpang tindih juga dengan peraturan Kemenhub,” jelasnya.

Sedangkan Sekretaris Real Estate Indonesia Khusus Batam, Robinson Tan, berharap bahwa Perka 9 Tahun 2017 tentang lahan segera direvisi, khususnya terkait diversifikasi tarif untuk perumahan.

“Tarif untuk perumahan murah dihilangkan sehingga kami berharap revisi nanti harus mengikutsertakan tarif tersebut,” jelasnya. (FARADILA V-RIFKI SETIAWAN)

Beras dari Batam Diawasi

0
Bupati Bintan Apri Sujadi meninjau beras di salah satu
gudang beras di Bintan, baru-baru ini. F. Kominfo untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi meminta Disperindag Bintan mengawasi masuknya beras dari Batam ke Bintan. Tak hanya itu, ia juga meminta masyarakat pro aktif melaporkan ke pihaknya apabila menemukan beras oplosan beredar di supermarket atau warung di Bintan. Hal ini dilakukan menyusul pengerebekan salah satu gudang beras di Batam oleh pihak Mabes Polri pada Sabtu (4/11) lalu.

“Antisipasi harus dilakukan, karena jarak Batam dan Bintan sangat dekat,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga meminta Disperindag Bintan meningkatkan pengawasan secara berkala meski sebenarnya pengawasan yang paling penting dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, ia meminta konsumen pro aktif melaporkan temuan yang mencurigakan agar pemerintah daerah cepat bergerak.

Dirinya juga meminta Pemkab melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan segera melakukan langkah-langkah antisipasi beras oplosan jangan sampai masuk ke wilayah Kabupaten Bintan.

“Sampai saat ini belum kita dengar adanya temuan beras oplosan, namun guna memastikan Kabupaten Bintan aman dari beras tersebut, kita minta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan ada baiknya melakukan sidak secara berkala guna memastikan hal tersebut,” ujarnya.

Dirinya juga meminta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan turut mengontrol setiap bahan pokok yang diperjual belikan di masyarakat, terutama yang ada di pusat perbelanjaan. “Tidak salah kalau kita antisipasi dini dengan melakukan kontrol secara berkala, terlebih menjelang akhir tahun,” tutupnya.
(cr21)

Usulan UMK Tanjungpinang 2018 Rp 2,56 juta

0

batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro (Disnaker KUM) Kota Tanjungpinang, Marzul Hendri menyatakan, usulan besaran angka upah minimum sudah disepakati pembahasannya di tingkat kota dan tinggal menunggu persetujuan gubernur.

“Kami sudah rapat dengan serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah. Ditetapkan naik 8,71 persen dan kami telah mengusulkan ke gubernur untuk ditetapkan,” kata Marzul, kemarin.

Kenaikan sebesar 8,71 persen pada upah minimum yang berlaku tahun depan ini menjadikan angka UMK Tanjungpinang senilai Rp 2.565.187 atau naik Rp 205.527 dari tahun sebelumnya.

Perhitungan UMK ini mengacu kepada pasal 44 ayat 1 dan 2 PP nomor 78 tahun 2015. Dalam aturan ini, kata Marzul, rumus penghitungan UMK adalah UMK tahun berjalan (2017) ditambah jumlah inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi inflasi nasional ditetapkan 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen, ditotalkan dapatlah 8,71 persen kenaikan UMK Tanjungpinang,” terang Marzul.

Sebelum ke gubernur, hasil penghitungan ini terlebih dahulu diserahkan kepada Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. Setelah itu, Pemko Tanjungpinang akan meneruskan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi UMK Tanjungpinang tahun 2018.

“Dalam surat edaran Gubernur, penetapan selambat-lambatnya tanggal 21 Januari dan akan berlaku Januari 2018,” pungkas Marzul. (aya)

6 Oknum Polisi Dipindahkan ke Rutan

0
Para terdakwa kasus penggelapan barang bukti sabu digiring petugas Kejaksaan dari Mapolres Tanjungpinang, Senin (6/10). F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, akhirnya memindahkan ketujuh terdakwa kasus penggelapan sabu-sabu seberat 0,5 kilogram, ke Rutan Kelas I Tanjungpinang, Senin (6/11). Diantaranya, AK, IW, KT, JA, TA (polisi bintara), DA (oknum perwira) dan DS, yang merupakan warga sipil.

Pemindahan tahanan ini sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang. “Pemindahan ini merupakan rangkaian dari penetapan hakim PN Tanjungpinang. Seluruh tahanan yang berjumlah tujuh orang dipindahkan sekaligus ke rutan hari ini (kemarin, red),” jelas RD Akmal, eksekutor pemindahan tahanan dari Kejari Tanjungpinang, Senin (6/11).

Menurutnya, dalam proses pemindahan ini pihaknya juga sudah melengkapi berkas yang diperlukan. Diantaranya, kelengkapan berita acara pemindahan penahanan, serta sudah melakukan koordinasi ke Rutan Kelas I Tanjungpinang. “Para tahanan ini juga sudah dipastikan dalam kondisi sehat, sehingga bisa kita pindahkan langsung hari ini,” terangnya.

Terpisah, Kasi Pidum Kejari Tanjungpinang, Supardi mengatakan pihaknya sudah melaksanakan pemindahan penahanan terhadap tujuh terdakwa penggelapan sabu, sesuai dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

“Kita sudah menjalankan apa yang diminta oleh hakim. Ini semua sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Terlepas dari itu, dipastikan semua prosedur yang diperlukan untuk pemindahan penahanan juga sudah kita lengkapi,” imbuhnya.

Pantauan Batam Pos, pemindahan penahanan terhadap tujuh terdakwa dalam kasus penggelapan sabu ini berlangsung ketat dan dilakukan langsung oleh eksekutor dari Kejari Tanjungpinang, didampingi pengawalan dari Kepolisian Polres Tanjungpinang. (cr20)

Penumpang Roro Dikenakan Retribusi

0

batampos.co.id – Kapal Roro yang melayani rute dari Desa Siantan Tengah-Kampung Baru Kecamatan Palmatak, kini tidak gratis lagi. Sudah ada pungutan retribusi Rp 3 ribu untuk motor dan Rp 5 ribu untuk mobil yang menggunakan jasa Roro tersebut. Pungutan retribusi ini mulai diberlakukan sejak Rabu (1/11) kemarin.

“Yang mengatur itu Perda retribusi. Nanti uang itu langsung masuk daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah jadi PAD, uang itu bisa untuk biaya operasional seperti biaya perawatan atau gaji petugas,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Nurman, kemarin.

Untuk pelayanan tetap sama seperti sebelumnya yakni dalam satu hari Roro beroperasi dari pagi sampai malam. “Roro beroperasi dari jam 06.00 WIB sampai jam 22.00 WIB. Dalam 16 jam itu Roro berlayar selama 10 kali pergi-pulang,” ungkapnya lagi.

Meski dalam jadwal hanya sampai pukul 22.00 WIB saja, tapi jika ada kondisi darurat, Roro bisa juga beroperasi di luar jam itu. “Kalau ada emergency, Roro bisa juga beroperasi meski lebih dari pukul 22.00 WIB, karena tenaga kerjanya dibagi menjadi tiga shift. Khusus untuk shift tiga bisa melayani masyarakat saat ada kondisi darurat,” ungkapnya.

Camat Siantan Tengah Herry Fakhrizal mengatakan jika masyarakatnya tetap mendukung apapun bentuk pungutan retribusi asalkan Roro tersebut tetap beroperasi normal seperti biasa. “Masyarakat tidak pernah mengeluhkan besarnya pungutan itu. Masyarakat justru merasa berterima kasih kepada Pemda karena Roro beroperasi. Dengan adanya Roro tersebut warga bisa lebih mudah menjangkau tempat lain,” ungkapnya. (sya)

UMK 2018 Disetujui Rp 2,8 Juta

0

batampos.co.id – Kalangan pengusaha sebenarnya keberatan jika Upah Minimim Kabupaten (UMK) Karimun mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi yang masih berjalan lambat sejak setahun terakhir. Namun, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang baku, maka pengusaha harus menaatinya.

“Kalau bicara kenaikan upah, memang kalangan pengusaha keberatan. Apalagi situasi ekonomi sekarang yang lagi sepi. Meski demikian, kami dari pengusaha tetap berusaha agar bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Bahkan masih tetap bisa membayar gaji kepada para pekerja. Terkait kenaikan UMK 2018, meski berat, tapi itu sudah amanat PP nomor 78 tahun 2015. Jadi kami ikuti saja,” ujar Ketua Apindo Kabupaten Karimun, Alex Ng kepada Batam Pos, Jumat (3/11).

Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Kabupaten Karimun sudah menyetujui kenaikan UMK 2018 sebesar Rp 228 ribu. “Untuk 2018 UMK sebesar Rp 2,8 juta atau tepatnya Rp 2.845.766. Dilihat dari besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah sesuai aturan. Karena angka yang disetujui itu sudah di atas UMP Kepri sebesar Rp 2,5 juta,” kata Sekretaris DPK Karimun, Poniman.

Di sisi lain, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Karimun, Fajar menyatakan menolak penetapan UMK 2018 yang telah selesai dibahas. “Kami jelas menolak dan tidak setuju dengan besarnya UMK tahun depan. Pada saat awal pembahasan dan berdasarkan fakta di lapangan harga-harga kebutuhan itu sudah naik. Yang kami usulkan itu sebesar Rp 650 ribu,” jelasnya.

Hanya saja, kata Fajar, usulan dari FSMI tidak disetujui berdasar pada data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Karimun berkisar Rp 2,5 juta. Padahal, hasil survei yang dilakukan pihaknya, KHL sudah menyetuh angka Rp 3 juta. Karena itu, pada saat penetapan UMK 2018, pihaknya menyatakan menolak UMK 2018 dan memilih walkout. (san)

Pengawasan Asrama Harus Dievaluasi

0
Sidang lapangan kasus pencabul Taruni di SMK kelautan dan perikanan di Natuna beberapa waktu lalu. F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, pengawasan asrama di SMKN 1 kelautan dan Perikanan Bunguran Timur harus dievaluasi. Agar jangan sampai kasus mencederai dunia pendidikan terulang kembali.

Pencabulan yang terjadi di dalam asrama taruni ini tegas Ngesti, tidak sepantasnya terjadi. Karena masih di dalam lingkungan sekolah. Dan tentu ada kewajiban dari pihak sekolah melakukan pengawasan. Menghindari terjadinya tindakan yang sepantasnya terjadi dikalangan anak usia dini.

“Pengawasan dan pembinaan diasrama SMK harus dievaluasi, kejadian tidak sepantasnya tidak hanya bisa disalahkan pada siswa atau taruna. Tapi pada pengawasan,” tegas Ngesti, Jumat (3/11).

Dalam pembinaan sekolah ini kata Ngesti, diperlukan komitmen dari semua kalangan. Baik guru-guru, staf, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, KPPAD dan elemen masyarakat serta alim ulama sama-sama mengawasi, jangan hanya mengandal satu petugas jaga saja yang awasi siswa di asrama.

Ngesti juga mengingatkan, agar Komisi perlindungan dan pengawasan anak daerah (KPPAD) Natuna memberikan kepedulian penuh terhadap sekolah yang rawan terjadi korban. Karena dalam satu tahun ini, sudah dua kali taruni di SMKN 1 kelautan dan Periakan ini menjadi korban.

Mengevaluasi pengawasan dan pembinaan asrama di SMK kelautan dan periakanan ini sambungnya, adalah hak Pemerintah Daerah dan tentu akan berkoordinasi dengan Dinas pendidikan provinsi Kepri, selaku penanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh.

“Pemerintah Daerah tidak bisa diam saja, evaluasi harus dilakukan. Karena kasusnya didepan mata, tentu ini menyangkut masa depan anak daerah,” sebut Ngesti.

Ketua KPPAD Kabupaten Natuna Raja Peni mengatakan, selain kasus pencabulan di asrama taruni SMKN 1. Saat ini KPPAD juga mendampingi dua kasus lagi yang masih proses di Pengadilan Negeri Natuna. Saat ini sudah terjadi berbagai kasus melibatkan anak usia dini menjadi korban, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan.

“Yang dua kasus kami dampingi, korbannya juga masih pelajar. KPPAD ini baru setahun terbentuk, sudah banyak kasus terungkap,” ujar Peni.

Masyarakat terutama orangtua kata Peni, hars selalu siaga untuk melindungi anak-anak dari segala diskriminasi, kekerasan dan kekerasan seksual. Untuk itu KPPAD setiap bulan selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah.(arn)

Apri Ajak Warga Berzikir dan Salawat

0
Bupati Bintan Apri Sujadi foto bersama ulama Habib Azhar Bin Alwi Assegaf dan tokoh masyarakat serta kepala organisasi perangkat daerah usai acara zikir dan shalawat bersama di Gedung nasional Tanjunguban, Jumat (3/11). F. Humas Pemkab Bintan.

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi mengajak masyarakat mengimplementasikan zikir dan salawat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Bintan Berzikir dan Bershalawat yang dihadiri ratusan ibu majelis taklim dari Kecamatan Bintan Utara dan Seri Kuiala Lobam. Kegiatan dilakukan di Gedung
Nasional, Tanjunguban Kecamatan Bintan Utara, Jumat (3/11) pagi.

Menurutnya, zikir dan salawat memiliki banyak keistimewaan karena bisa mendatangkan keberhakan bagi masyarakat di Bintan. “Kegiatan seperti ini hendaknya bisa dijadikan ajang silaturahmi untuk semakin mempererat ukhuwah Islamiah sekaligus berdoa kepada Allah SWT,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengajian As Saodah yang juga sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kepri Susi Susilawati mengatakan kegiatan ini akan terus dilakukan dengan mengunjungi dan mengajak ibu majelis takim di Bintan. “Di masa sebelumnya, Bintan Berzikir dan Bersholawat ini telah kita selenggarakan di Kecamatan Bintan Timur. Kali ini, kita selenggarakan di Kecamatan Bintan Utara bersama sejumlah ibu majelis taklim,”
tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut menghadirkan tausiyah oleh Habib Azhar Bin Alwi Assegaf. Hadir juga Kadis Kebudayaan Makhfur Zurachman, Kepala Dinas Kesehatan dr. Gama, Kasatpol PP Kabupaten Bintan Insan Amin, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Luki Zaiman Prawira dan sejumlah unsur tokoh masyarakat, camat, dan lurah serta pengurus
Yayasan As. (cr21)