batampos – Memasuki masa pengumuman hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, sejumlah sekolah negeri favorit di Batam mengalami lonjakan pendaftar yang signifikan.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, mengingatkan orang tua agar tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu.

“Antusias masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMA dan SMK unggulan memang tinggi. Tapi perlu dipahami, semua sekolah memiliki kuota maksimal yang tidak bisa dilampaui,” kata Lagat, Selasa (8/7).

Beberapa SMA yang disebut-sebut sebagai sekolah favorit antara lain SMA Negeri 1, SMAN 3, SMAN 5, dan SMAN 8. Sedangkan di jalur SMK, peminat tertinggi tercatat di SMKN 1, SMKN 3, SMKN 4, SMKN 5, dan SMKN 7.

“Beberapa SMA dan SMK di Batam memang memang menjadi favorit,” tegasnya

Dijelaskannya saat ini telah terjadi pergeseran paradigma pendidikan di Batam. Jika sebelumnya masyarakat lebih memprioritaskan SMA, kini minat ke SMK meningkat. Hal ini tak lepas dari tingginya serapan tenaga kerja lulusan SMK oleh industri di Batam.

“Anak-anak melihat peluang kerja lebih besar bagi lulusan SMK. Makanya trennya bergeser. Ini perkembangan positif,” ujar Lagat.

Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) telah mengunci kuota maksimal per kelas, yakni 48 siswa.

“Jadi tidak bisa lagi ada penambahan kelas atau daya tampung di luar ketentuan. Jika kuota penuh, maka siswa yang tidak diterima akan disalurkan ke sekolah lain yang masih memiliki kapasitas,” ucapnya.

Ia mencontohkan, jika pendaftar tak tertampung di SMA Negeri 3, maka akan diarahkan ke sekolah lain seperti SMA Negeri 20 atau SMA Negeri 26. Meski jaraknya relatif lebih jauh, itulah konsekuensi dari sistem zonasi dan pemerataan pendidikan.

Lagat juga mengingatkan para orang tua untuk tidak melakukan aksi protes jika anaknya tidak diterima di sekolah favorit.

“Sudah tidak bisa lagi sekolah menerima siswa melebihi kuota karena sistemnya sudah dikunci oleh Kementerian. Kalau tetap memaksa menerima, data siswa tidak akan tercatat di Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Artinya, tidak dianggap sebagai siswa resmi,” tegasnya.

Bagi siswa yang benar-benar tidak tertampung di sekolah negeri, orang tua juga bisa mempertimbangkan sekolah swasta. Untuk jenjang SD dan SMP, Pemko Batam memberikan bantuan subsidi SPP bagi siswa tidak mampu.

“SD dapat Rp300 ribu, SMP Rp400 ribu. Sayangnya, untuk SMA/SMK yang berada di bawah kewenangan provinsi, belum ada bantuan SPP bagi siswa swasta. Tapi untuk yang negeri, tahun ini diberikan bantuan seragam gratis,” kata Lagat.

Ia menekankan, semua anak tetap harus sekolah. Jika pilihan sekolah negeri sudah tidak tersedia, maka sekolah swasta bisa menjadi solusi.

“Jangan sampai anak-anak tidak sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah yang diinginkan. Pendidikan tetap prioritas,” ujarnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Ombudsman Minta Orang Tua Tak Paksa Anak Masuk Sekolah Tertentu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dua unit rumah yang diduga menjadi sarang peredaran narkotika di Kampung Madani, Muka Kuning, Kota Batam, dihancurkan oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepri, Selasa (8/7). Rumah tersebut terbukti digunakan sebagai tempat penyimpanan dan transaksi narkotika jenis sabu.

Dua bangunan itu dihancurkan secara terbuka di hadapan warga sekitar. Sejumlah petugas berseragam lengkap tampak berjaga di lokasi, sementara satu unit alat berat dikerahkan untuk meratakan bangunan yang berdiri di lahan ruli (rumah liar) tersebut.

“Rumah yang dibongkar berada di kamar kost nomor 11 dan ruli nomor 25 di Kampung Madani,” kata Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Kepri, Kompol Komarudin.

Menurut dia, tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya memberantas peredaran narkoba di wilayah rawan. Sebab dari rumah itu, digunakan untuk transaksi narkoba

“Dari dua rumah ini, kami mengamankan dua orang tersangka,” ujar Komarudin.

Ia menjelaskan, tersangka pertama adalah Saddam, yang diamankan dari kamar kost No 11. Dari tangan Saddam, petugas menyita enam paket besar sabu dengan total berat 21,4 gram. Penangkapan dilakukan pada 10 Juni 2025 lalu.

Sementara itu, tersangka kedua adalah Rudi, yang ditangkap di rumah ruli No 25. Dari tempat ini, polisi menemukan delapan paket kecil sabu dengan total berat 1,7 gram. Rudi diamankan lebih dahulu, yakni pada 2 Juni 2025.

“Setelah dilakukan pendalaman, dua lokasi ini kami nyatakan sebagai tempat penyimpanan dan transaksi narkotika. Oleh karena itu, kami ambil langkah tegas dengan menghancurkan bangunan tersebut,” ujarnya.

Proses pembongkaran berlangsung dramatis. Warga sekitar tampak menyaksikan dari kejauhan, sebagian merekam dengan ponsel mereka. Asap dan debu mengepul saat atap dan dinding bangunan dihancurkan alat berat.

Ia menegaskan, tindakan ini sekaligus menjadi peringatan keras kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan narkoba.

“Tidak ada toleransi bagi para pelaku yang menjadikan rumah tempat bisnis haram ini. Kami akan tindak tegas,” tegasnya.

Ia mengimbau masyarakat agar aktif melapor jika mengetahui aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Langkah ini dinilai penting untuk membasmi peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Jadi Tempat Transaksi dan Penyimpanan Sabu, 2 Rumah di Kampung Madani Dihancurkan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Reklamasi masif kembali terjadi di kawasan Teluk Tering, Batam Center. Pantai yang dulunya menjadi lokasi nelayan mencari hasil laut, kini berubah menjadi hamparan tanah timbunan. Di kawasan dekat Kampung Belian ini, penimbunan berjalan gila-gilaan dan diperkirakan telah meluas hingga belasan, bahkan puluhan hektare.

Aktivitas reklamasi yang terpantau Selasa (8/7), memperlihatkan sejumlah alat berat di lokasi. Meski tak sedang beroperasi, keberadaan alat-alat ini menjadi penanda bahwa pekerjaan belum benar-benar berhenti.

Sehari sebelumnya, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, sempat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Kini, sebuah plang pengawasan dari BP Batam berdiri di lokasi tersebut.

Informasi yang dihimpun Batam Pos menyebutkan setidaknya ada tiga perusahaan yang terlibat dalam proyek reklamasi ini. Salah satunya adalah PT Dirgantara Inti Abadi (DIA). Dugaan kuat mengarah kawasan yang ditimbun itu nantinya akan dijadikan area pemukiman mewah, memperkuat kesan reklamasi ini lebih bertujuan komersial ketimbang untuk kepentingan publik.

Reklamasi Teluk Tering sebenarnya bukan isu baru. Di era kepemimpinan Muhammad Rudi sebagai Kepala BP Batam, izin untuk reklamasi kawasan ini pernah memicu perdebatan panas. Selain berdekatan dengan alur pelayaran internasional, proyek ini juga sempat dibatalkan karena mendapat tentangan keras dari pemerintah pusat dan masyarakat.

Ketua Kelompok Nelayan Teluk Tering, Romi, menyebut reklamasi ini telah berlangsung sejak 2021. Ia menyayangkan aktivitas yang terus berulang meski sempat disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023.

“Sekarang malah jalan lagi. Padahal dampaknya besar buat kami,” katanya.

Menurut Romi, sekitar 15 hektare lahan pantai telah tertimbun. Di sisi lain, nelayan kini kesulitan mendapatkan hasil laut seperti udang dan ketam yang dulu melimpah.

“Kalau hujan, tanah timbunan terbawa ke laut. Air jadi keruh, terumbu karang mati, tangkapan nelayan menurun drastis,” kata Romi.

Dia mendesak agar aparat berwenang menyegel lokasi dan menindak para pelaku perusakan lingkungan. Aktivitas ini berlangsung terang-terangan, bahkan tak jauh lokasinya dari kantor BP Batam.

Kritik keras terhadap BP Batam juga tak terelakkan. Sebagai otoritas lahan di Batam, BP Batam dituntut bersikap tegas dan tidak membiarkan praktik reklamasi liar berlangsung. Apalagi, kawasan ini sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan semestinya berada dalam pengawasan ketat.

“Kami yakin ada beking-nya. Kalau tidak, mana mungkin bisa jalan terus bertahun-tahun,” ujarnya.

Kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan juga disuarakan oleh pegiat lingkungan. Founder Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, menyebut kawasan Teluk Tering adalah daerah hutan lindung dan padang lamun yang sangat penting secara ekologis. Ia juga mengungkap penyegelan oleh KLHK sudah dilakukan pada Juli 2023.

“Pada waktu itu, kami bersama Komisi IV DPR RI, Dirjen PSDKP dan Dirjen KLHK menyegel dua titik. Salah satunya adalah lokasi yang sekarang kembali dikerjakan,” katanya.

Perusahaan yang disegel kala itu adalah PT Dirgantara Inti Abadi, yang disebut melakukan penimbunan tanpa izin resmi. Aktivitas reklamasi di lokasi itu sempat berhenti setelah penyegelan, namun kembali aktif setengah tahun terakhir. Bahkan, penimbunan saat ini diklaim meningkat hingga sepuluh kali lipat dibanding sebelumnya.

“Dari 3 hektare, bisa jadi lebih. Mereka kerja siang malam,” kata Hendrik.

Ia menyebut, kawasan reklamasi itu membentang hingga ke patok-patok beton yang berada di tengah laut. Secara historis, kawasan Teluk Tering ini dulunya membentang hingga ke Alun-Alun Engku Putri.

“Kalau Anda berdiri di alun-alun, sejatinya itu juga bagian dari Teluk Tering yang telah lama direklamasi,” ujarnya.

Hendrik juga menyinggung fakta bahwa daerah ini dulunya dikenal sebagai Tanjung Lamun, menandakan kawasan padang lamun dan terumbu karang yang kini telah rusak. Kawasan pesisir seperti ini seharusnya dilindungi, bukan dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak.

“Ada tiga sanksi dalam hukum lingkungan: sanksi administrasi, pidana, dan denda. Dalam kasus ini, semua itu seharusnya bisa diterapkan,” kata dia, merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Hendrik, proyek-proyek reklamasi seperti ini acap kali melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No 122 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklamasi serta peraturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (Permen KKP). Ia khawatir reklamasi dilakukan tanpa kajian lingkungan memadai.

Ia juga menduga proyek ini merupakan bagian dari skema bisnis yang terselubung, mengingat lokasinya berada di dekat komplek perumahan elit.

“Jangan sampai ditimbun, kemudian dijual murah untuk hunian mewah. Masyarakat yang dirugikan. Masa depan lingkungan kita rusak,” kata dia.

Akar Bhumi menyatakan akan terus menyelidiki keterlibatan perusahaan-perusahaan lain dalam reklamasi ini. Mereka juga mengumpulkan bukti untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait.

Kasus Teluk Tering adalah cermin konflik laten antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di Batam. Di satu sisi, kota ini didorong menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Di sisi lain, tata kelola lingkungan hidupnya kerap diabaikan.

Jika tidak ada langkah tegas dari aparat penegak hukum, proyek reklamasi seperti ini akan terus berulang. Dan yang paling dirugikan adalah masyarakat pesisir—nelayan, warga lokal, serta generasi mendatang yang kehilangan ruang hidup alaminya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Aktivitas Reklamasi di Teluk Tering Makin Meluas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Puluhan warga yang menjadi korban penipuan jual beli kavling bodong mendatangi Mapolresta Barelang, Selasa (8/10) pagi, sekitar pukul 09.45 WIB. Kedatangan warga ini untuk melaporkan Direktur PT Erracipta Karya Sejati, Restu Joko Widodo.

Diketahui, Joko kerap menjadi penanda tangan kwitansi dan surat perjanjian jual beli. Ia juga aktif menawarkan lahan kepada calon pembeli.

“Kami minta iktikad baik Pak Joko, kembalikan hak kami, uang kami. Kalau tidak kami serahkan semuanya ke hukum,” ujar Intan, salah seorang korban.

Intan mengaku mengalami kerugian Rp 80 juta. Ia membeli 2 kavling di Seibinti dengan cara kredit sejak 2023. “Korban ada 317 orang dengan total kerugian lebih Rp 9 Miliar,” katanya.

Hal senada dikatakan Putra, korban lainnya. Ia meminta pihak kepolisian segera menangkap Joko. “Kami ingin Joko ditangkap dulu. Kalau tidak kembalikan uang kami, beri kavling kami,” ujarnya

Ia menjelaskan lahan yang dibeli pada korban berada di tiga lokasi. Yakni di belakang Kantor Lurah Seibinti, belakang SP Plaza, dan kawasan Tembesi.

“Ada 3 lokasi, sampai sekarang tidak ada kejelasan kavlingnya,” katanya.

Sementara Wakasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Thetio Nardiyanto yang menyambut kedatangan para korban meminta pihak perwakilan untuk membuat laporan.

“Perwakilan saja. Laporannya akan kita terima,” ujarnya dihadapan para korban. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Korban Kavling Bodong Minta Joko Ditangkap pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam kembali menggelar sidang lanjutan perkara tindak pidana perbankan dengan terdakwa Daisy, mantan Manajer Funding PT BPR Dana Mitra Sukses, Selasa (8/7).

Sidang kali ini menghadirkan dua saksi dari internal perusahaan, termasuk Direktur Utama, Agita Ulfa Zuriana, yang memberikan kesaksian kunci terkait temuan audit internal yang mengungkap adanya pemalsuan data dan penggelapan dana nasabah.

Sidang yang dipimpin oleh majelis hakim Tiwik, Andi Bayu, dan Dina, sedianya mengupas lebih dalam praktik curang yang diduga dilakukan Daisy selama menjabat sebagai manajer funding di bank tersebut.

Saat ditanya oleh majelis hakim mengenai keterkaitan para saksi dengan terdakwa, salah satu saksi menjawab mengenal Daisy dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Iya mengenal terdakwa, dan memang ada beberapa tahapan yang dilanggar oleh terdakwa, khususnya terkait prosedur pencairan deposito,” ujar saksi dalam persidangan.

Sementara itu, saksi lainnya, Agita Ulfa, yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Dana Mitra Sukses, menjelaskan bahwa kecurigaan bermula saat ia menjabat dan menginisiasi audit internal terhadap aset perusahaan.

“Saya instruksikan tim baru untuk verifikasi. Saat itu ditemukan adanya selisih data antara sistem dan konfirmasi langsung kepada nasabah. Dari situ ketahuan bahwa terdakwa melakukan pemalsuan,” kata Agita

Dalam dakwaan yang dibacakan sebelumnya oleh JPU, Daisy diduga kuat memalsukan bilyet deposito dan tanda tangan nasabah guna mencairkan dana ke rekening pribadi maupun pihak ketiga tanpa persetujuan nasabah.

Perbuatan itu dilakukan pada April 2022 hingga Agustus 2023, saat Daisy masih aktif di kantor cabang PT BPR Dana Mitra Sukses.Salah satu contoh kasus adalah pencairan dana sebesar Rp197,7 juta dari bilyet No. 1175 milik seorang nasabah, yang seharusnya didepositokan ulang atas nama keluarga, namun malah ditransfer ke rekening BCA atas nama Yanti, teman dekat terdakwa.

Dalam kasus lain, dana milik nasabah atas nama Nurlela dicairkan tanpa persetujuan, dengan formulir yang diduga dipalsukan dan uang dikirim ke rekening atas nama Hely, abang kandung terdakwa.

JPU menyebut bahwa perbuatan Daisy melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Hasil audit internal dan penyidikan menyimpulkan bahwa total dana nasabah yang digelapkan mencapai Rp2,1 miliar. Hingga kini, terdakwa baru mengembalikan dana sebesar Rp200 juta, sehingga nilai kerugian yang masih ditanggung PT BPR Dana Mitra Sukses mencapai Rp1,928 miliar. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Eks Manajer Funding BPR Didakwa Gelapkan Dana Nasabah Rp2,1 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.