Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 1308

Pemprov Kepri Ambil Langkah Pembiayaan Alternatif untuk Hadapi Penyempitan Fiskal

0
Sekdaprov Kepri Adi Prihantara memimpin rapat bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Senin (7/7/2025). Pemprov Kepri mengambil langkah pembiayaan alternatif untuk menghadapi penyempitan fiskal. (Angga/Biro Adpim Kepri)

batampos-Pemerintah Provinsi Kepri mengambil langkah strategis berupa penyusunan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kepri bersama PT Sarana Multi Infrastruktur / PT SMI (Persero) menggelar rapat digelar di Ruang Rapat Gubernur, Lt.4, Gedung A Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (7/7/2025).

Pertemuan tersebut membahas skema pembiayaan alternatif melalui PT SMI untuk mendukung pembangunan strategis daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, dalam sambutannya menekankan pentingnya langkah strategis dalam menyikapi penurunan celah fiskal daerah.

Ia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada dana rutin untuk belanja pegawai, tanpa menghasilkan pembangunan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.

BACA JUGA: Keuangan Belum Stabil, Bupati Aneng Tak Akan Ajukan Pinjaman ke Bank untuk Tutup Biaya Operasional Daerah

“Oleh sebab itu kita mulai berpikir bersama apa yang terbaik menyikapi menurunnya celah fiskal,” ujar Adi.

Dalam diskusi tersebut, Pemprov Kepri mempresentasikan sejumlah rencana pembangunan prioritas yang akan diusulkan untuk dibiayai melalui PT SMI.

Adapun proyek-proyek strategis tersebut mencakup:
• Koneksi Pelabuhan Pelantar 1 dan 2
• Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) sebagai venue Porwil 2027
• Penambahan layanan poli dan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah
• Renovasi dan penataan Masjid Nur Ilahi sebagai destinasi wisata religi dan pusat pelayanan publik
• Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan ke Pulau Penyengat
• Revitalisasi kawasan Kota Lama sebagai kawasan UMKM dan destinasi wisata budaya
• Pembangunan Monumen Bahasa sebagai bagian dari penguatan identitas budaya Melayu

Team Leader Pembiayaan Publik Joan J Tampubolon, Relationship Manager Panjar Pamungkas, dan Asisten Relationship Manager Nevala Pulungan mewakili PT SMI. (Angga/Biro Adpim Kepri)

Proyek-proyek ini telah dikelompokkan ke dalam lima klaster sektor prioritas yang sesuai dengan kriteria pembiayaan PT SMI, antara lain sektor kesehatan, pariwisata, infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengingatkan agar setiap rencana pembiayaan benar-benar mengedepankan asas kemanfaatan dan keberlanjutan.

Ditegaskan pula bahwa proyek yang diajukan harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Tidak hanya memperindah, tetapi kita harus fokus pada proyek yang punya dampak sosial dan ekonomi tinggi,” tegas Adi.

Dalam konteks tata kelola, Pemprov Kepri memastikan seluruh rencana pembiayaan akan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD yang saat ini tengah difinalisasi.

Gagasan tersebut juga akan dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPD) dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD terkait.

“Ini soal tanggungjawab bersama. Jangan sampai risikonya hanya ditanggung pemerintah daerah. Karena itu, pembiayaan harus prudent, berorientasi dampak, dan masuk dalam perencanaan yang sah,” tambah Adi.

Pemprov Kepri optimistis, dengan dukungan pembiayaan dari PT SMI, berbagai proyek strategis tersebut akan menjadi pengungkit kemajuan daerah secara merata sesuai dengan visi Gubernur Kepri: Maju, Makmur, dan Merata.

Perwakilan PT SMI,Kepala Divisi Pembiayaan Publik I, Erdian Dharmaputra yang hadir dalam pertemuan tersebut turut menyampaikan mekanisme teknis pembiayaan, termasuk persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.

Proses pengajuan pembiayaan ditargetkan rampung pada Desember 2025 agar pelaksanaan fisik dapat dimulai paling lambat triwulan pertama tahun 2026.

Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Administrasi Umum Misni, Inspektur Daerah Irmendes, Kepala BPKAD Venny Meitaria Detiawati, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Dinas PUPR Rodi, serta sejumlah perwakilan OPD teknis terkait.

Sedang dari PT SMI hadir Team Leader Pembiayaan Publik Joan J Tampubolon, Relationship Manager Panjar Pamungkas, dan Asisten Relationship Manager Nevala Pulungan. (*)

      

Artikel Pemprov Kepri Ambil Langkah Pembiayaan Alternatif untuk Hadapi Penyempitan Fiskal pertama kali tampil pada Kepri.

Xi Jinping Tidak Hadir pada KTT BRICS

0

batampos – Untuk pertama kalinya dalam lebih dari sepuluh tahun masa kepemimpinannya, Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, mulai Minggu (7/7), di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

Ketidakhadiran Xi berlangsung di saat yang cukup krusial bagi BRICS—yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kelompok negara berkembang ini tengah berpacu menyusun strategi menyikapi rencana Presiden AS Donald Trump untuk menerapkan tarif tinggi per 9 Juli, serta dinamika baru akibat dukungan militer AS terhadap Israel dalam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Meski Xi tidak hadir secara langsung, Tiongkok tetap mengirimkan perwakilan resminya, yaitu Perdana Menteri Li Qiang. Para pengamat menilai bahwa absennya Xi tidak serta-merta menunjukkan penurunan komitmen Tiongkok terhadap BRICS.

“BRICS tetap menjadi instrumen penting dalam strategi Beijing untuk menghindari dominasi aliansi Barat yang dipimpin AS,” ujar Chong Ja Ian, pengajar di National University of Singapore, dikutip CNN pada Senin (7/7).

Namun, Chong juga menyampaikan bahwa dalam konteks saat ini, prioritas utama Xi tampaknya bergeser ke dalam negeri, terutama dalam upaya mengatasi berbagai tantangan ekonomi. Selain itu, dengan kemungkinan berkurangnya tekanan dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump, keterlibatan langsung Xi dalam forum BRICS menjadi kurang mendesak.

Minim Harapan Hasil Signifikan

Faktor lain yang turut memengaruhi keputusan Xi adalah rendahnya ekspektasi terhadap capaian konkret dalam KTT tahun ini. Xi sendiri telah mengadakan kunjungan bilateral ke Brasil pada November 2024 dalam rangka KTT G20 dan menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Beijing pada Mei 2025.

“Diplomasi tingkat tinggi yang telah dijalankan sebelumnya mungkin menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menunjuk Li Qiang sebagai delegasi,” imbuh Chong.

 

Isu Dedolarisasi dan Energi

Di tengah tekanan internal seperti ketegangan dagang dengan Amerika dan persiapan pertemuan politik penting dalam negeri, Xi mempercayakan Li untuk memperkuat kemitraan energi dengan anggota BRICS penghasil minyak, sekaligus mendorong penggunaan yuan digital dalam transaksi internasional.

Brian Wong dari University of Hong Kong menegaskan bahwa ketidakhadiran Xi tidak semestinya diartikan sebagai pengabaian terhadap BRICS. Platform ini, menurutnya, tetap menjadi saluran strategis dalam upaya dedolarisasi global—terutama bagi negara-negara seperti Rusia dan Iran yang dikenai sanksi berat oleh AS.

 

Putin Juga Absen, Modi Jadi Sorotan

Selain Xi, Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir secara fisik dalam pertemuan ini. Ia hanya berpartisipasi secara virtual mengingat status hukumnya di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sebagai negara penandatangan Statuta Roma, Brasil berkewajiban menahan Putin jika ia hadir secara langsung atas tuduhan kejahatan perang terkait invasi Ukraina.

Dengan ketidakhadiran dua pemimpin besar, perhatian publik dan media pun tertuju kepada Perdana Menteri India Narendra Modi, yang dijadwalkan hadir secara langsung dan menjadi salah satu tokoh sentral dalam pertemuan tersebut. (*)

Artikel Xi Jinping Tidak Hadir pada KTT BRICS pertama kali tampil pada News.

Cadangan Devisa Indonesia Menguat pada Juni 2025

0

batampos – Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa posisi cadangan devisa nasional pada akhir Juni 2025 mengalami sedikit peningkatan menjadi USD 152,6 miliar dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar USD 152,5 miliar. Kenaikan tipis ini bersumber dari penerimaan negara melalui sektor pajak, jasa, dan hasil penerbitan surat utang global oleh pemerintah.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa cadangan tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini jauh melampaui standar kecukupan internasional yang hanya sekitar tiga bulan impor.

Menurut Denny, jumlah cadangan devisa yang memadai ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, menopang sistem keuangan, dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia. Ia menambahkan bahwa prospek ekspor yang tetap positif, ditambah dengan surplus neraca transaksi modal dan finansial serta minat investor yang terus terjaga, turut mendukung posisi devisa nasional. “Hal ini mencerminkan persepsi positif terhadap perekonomian dalam negeri serta daya tarik imbal hasil investasi Indonesia,” ujarnya pada Senin (7/7).

Sementara itu, Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyoroti bahwa ketenangan relatif di pasar global juga memberikan ruang bagi penguatan nilai tukar rupiah dan turut mendorong kenaikan cadangan devisa. Ia menambahkan, meskipun ketegangan perdagangan global belum sepenuhnya hilang, beberapa kesepakatan dagang bilateral antara Amerika Serikat dengan negara-negara seperti Vietnam dan Inggris menjelang batas waktu, telah memperbaiki sentimen pasar. “Kesepakatan awal ini memberi napas lega bagi pasar dan mengurangi tekanan dalam jangka pendek,” kata Andry.

Kondisi tersebut, lanjutnya, meningkatkan minat investor terhadap instrumen keuangan di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, sekaligus mengurangi potensi capital outflow. Namun, kewaspadaan investor masih tinggi, terutama menyikapi kebijakan tarif balasan dari Amerika Serikat.

Presiden AS, Donald Trump, telah menyatakan bahwa tarif balasan akan resmi diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Selain itu, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan bahwa tarif perdagangan akan kembali ke level 2 April bagi negara-negara yang belum menuntaskan kesepakatan dagang baru. “Perpanjangan waktu negosiasi memang membuka peluang penyelesaian, tapi juga menciptakan ketidakpastian baru dalam dinamika perdagangan global,” jelasnya.

Data terkini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah secara year-to-date (YtD) hanya mengalami pelemahan sebesar 0,5 persen per Juni 2025. Ini merupakan perbaikan dari depresiasi 1 persen di bulan Mei, dan jauh membaik dibandingkan penurunan hingga 4 persen di awal tahun.

Andry memproyeksikan bahwa cadangan devisa Indonesia akan terus meningkat hingga mencapai kisaran USD 155–160 miliar pada akhir tahun, seiring masuknya arus modal dan langkah-langkah kebijakan aktif dari Bank Indonesia. “Dukungan kebijakan moneter yang responsif akan menjadi kunci menjaga stabilitas ke depan,” pungkasnya. (*)

Artikel Cadangan Devisa Indonesia Menguat pada Juni 2025 pertama kali tampil pada News.

Bank Sentral Tiongkok Lanjutkan Pembelian Emas Selama 8 Bulan Berturut-turut

0
Ilustrasi emas batangan. (antara)

batampos – People’s Bank of China (PBOC), atau bank sentral Tiongkok, kembali meningkatkan kepemilikan cadangan emasnya pada Juni 2025. Ini menjadi bulan kedelapan secara beruntun di mana bank sentral tersebut menambah jumlah logam mulianya. Per akhir Juni, cadangan emas Tiongkok tercatat sebesar 73,9 juta troy ounce, naik dari posisi sebelumnya di bulan Mei yaitu 73,83 juta troy ounce.

Dari sisi nilai, total cadangan emas tersebut mencapai USD 242,93 miliar pada akhir Juni, lebih tinggi dibandingkan akhir Mei yang sebesar USD 241,99 miliar. Analis dari Julius Baer, Carsten Menke, menjelaskan bahwa langkah ini menunjukkan upaya PBOC dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (USD). “Kami memperkirakan PBOC akan terus melakukan pembelian emas secara konsisten dalam beberapa tahun mendatang, guna memperkuat cadangan devisa dari risiko sanksi ekonomi oleh AS,” ujarnya sebagaimana dilansir oleh Reuters pada Minggu (7/7).

Sebelumnya, PBOC sempat menghentikan pembelian emas selama 18 bulan hingga Mei 2024, yang saat itu memengaruhi minat investor domestik. Namun, aktivitas pembelian kembali dilanjutkan pada November 2024.

Sementara itu, harga emas dunia masih menunjukkan tren kenaikan hingga penutupan perdagangan global minggu lalu. Pada sesi perdagangan Jumat (4/7), komoditas emas dengan kode XAU/USD mencatat kenaikan mingguan lebih dari 1,5 persen. Namun, analis memperkirakan pergerakan harga emas minggu ini akan dibayangi sentimen negatif atau bearish, seiring dirilisnya data ekonomi Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan.

Andy Nugraha, analis dari Dupoin Futures Indonesia, menjelaskan bahwa lonjakan harga emas pekan lalu dipicu oleh pelemahan dolar AS serta dampak dari perayaan Hari Kemerdekaan Amerika. Namun menurutnya, secara teknikal, harga emas menunjukkan tanda-tanda penurunan. “Kombinasi pola candlestick dan indikator moving average menunjukkan bahwa tekanan jual mulai mendominasi pergerakan harga,” jelasnya pada Minggu (7/7).

Pada sesi perdagangan pagi di kawasan Asia hari Senin, harga emas sempat mencapai level USD 3.320. Peningkatan ini dipicu oleh laporan Nonfarm Payrolls (NFP) AS untuk bulan Juni, yang mencatatkan penambahan 147 ribu lapangan kerja—melebihi proyeksi sebelumnya yang hanya 110 ribu. Kuatnya data ketenagakerjaan ini turut mengubah ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

Artikel Bank Sentral Tiongkok Lanjutkan Pembelian Emas Selama 8 Bulan Berturut-turut pertama kali tampil pada News.

Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 437

0
Ilustrasi jamaah haji di Tanah Suci. (Dokumentasi JawaPos.com)

batampos – Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 hampir mencapai tahap akhir. Berdasarkan data sementara dari Kementerian Agama (Kemenag), jumlah jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia telah mencapai 437 orang, mendekati total kematian pada musim haji tahun sebelumnya yang mencatat 461 jemaah wafat. Angka ini masih berpeluang bertambah, mengingat proses haji masih berlangsung hingga 10 Juli dan terdapat jemaah yang saat ini masih menjalani perawatan medis.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Muchlis M. Hanafi, menyampaikan bahwa hingga kini masih terdapat 852 jemaah yang menjalani rawat jalan di layanan kesehatan kloter. Selain itu, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) masih merawat tiga pasien secara intensif, sementara dua jemaah telah dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Secara keseluruhan, 34 jemaah tercatat masih dalam perawatan di fasilitas kesehatan Arab Saudi.

Muchlis menjelaskan bahwa pemulangan jemaah dari Madinah ke Indonesia dijadwalkan berakhir pada 11 Juli dini hari waktu setempat. Ia berharap para jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan bisa kembali ke Tanah Air bersama rombongan lainnya. Bagi jemaah yang belum memungkinkan untuk terbang, perawatan medis akan terus diberikan hingga mereka dinyatakan layak untuk melakukan perjalanan udara.

Terkait tingginya angka kematian, Muchlis mengungkapkan bahwa penyebab utama kematian jemaah haji tahun ini serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni penyakit kronis. Empat penyakit terbanyak yang menyebabkan kematian adalah gangguan jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan masalah pernapasan.

Lebih lanjut, Muchlis menegaskan bahwa aspek kesehatan akan menjadi fokus utama pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji ke depan. Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan adalah kewajiban pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan biaya haji bagi calon jemaah. Ia menekankan pentingnya peran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam memperketat standar kelayakan kesehatan atau istitha’ah bagi setiap jemaah.

Sementara itu, hingga kemarin, total jemaah haji Indonesia beserta petugas kelompok terbang (kloter) yang telah kembali ke Tanah Air berjumlah 180.744 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 178.904 jemaah dan 1.840 petugas yang terbagi dalam 460 kloter. (*)

Artikel Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 437 pertama kali tampil pada News.

Harapan Baru di Tanjung Banon, 117 Kepala Keluarga Tempati Rumah Baru

0

batampos – BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran lima Kepala Keluarga (KK) terdampak pengembangan kawasan terpadu Rempang Eco-City ke hunian baru di Tanjung Banon, Kamis (3/7/2025).

Dengan tambahan tersebut, total warga yang telah menempati rumah baru mencapai 117 KK atau 409 jiwa.

BP Batam melaksanakan pergeseran secara bertahap, dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.

Pendekatan tersebut juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Batam.

Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen BP Batam dalam mendukung investasi di Rempang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“BP Batam berkomitmen untuk terus memastikan hak-hak warga terdampak pengembangan terpenuhi dengan baik,” Kepala Biro Umum, Mohamad Taofan, Senin (7/7/2025).

Ia menambahkan bahwa pemerintah menargetkan Batam tumbuh menjadi pusat investasi dan ekonomi unggulan.

Melalui proyek tersebut, lanjut Taofan, pemerintah menargetkan Batam tumbuh menjadi pusat investasi unggulan dan dapat memberikan dampak terhadap bagi kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai arahan Presiden kepada Kepala BP Batam, kami bertugas mengoptimalkan sektor-sektor strategis. Tujuannya agar Batam dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Taofan. (*)

Artikel Harapan Baru di Tanjung Banon, 117 Kepala Keluarga Tempati Rumah Baru pertama kali tampil pada Metropolis.

Harapan Baru di Tanjung Banon, 117 Kepala Keluarga Tempati Rumah Baru

0

batampos – BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran lima Kepala Keluarga (KK) terdampak pengembangan kawasan terpadu Rempang Eco-City ke hunian baru di Tanjung Banon, Kamis (3/7/2025).

Dengan tambahan tersebut, total warga yang telah menempati rumah baru mencapai 117 KK atau 409 jiwa.

BP Batam melaksanakan pergeseran secara bertahap, dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.

Pendekatan tersebut juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Batam.

Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen BP Batam dalam mendukung investasi di Rempang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“BP Batam berkomitmen untuk terus memastikan hak-hak warga terdampak pengembangan terpenuhi dengan baik,” Kepala Biro Umum, Mohamad Taofan, Senin (7/7/2025).

Ia menambahkan bahwa pemerintah menargetkan Batam tumbuh menjadi pusat investasi dan ekonomi unggulan.

Melalui proyek tersebut, lanjut Taofan, pemerintah menargetkan Batam tumbuh menjadi pusat investasi unggulan dan dapat memberikan dampak terhadap bagi kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai arahan Presiden kepada Kepala BP Batam, kami bertugas mengoptimalkan sektor-sektor strategis. Tujuannya agar Batam dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Taofan. (*)

Artikel Harapan Baru di Tanjung Banon, 117 Kepala Keluarga Tempati Rumah Baru pertama kali tampil pada Metropolis.

Pemerintah Pusat Dukung Program Beasiswa Dokter Spesialis Pemprov Kepri

0
Untuk program beasiswa Gubernur Ansar mengusulkan sebanyak 64 calon penerima beasiswa PPDS, dan berharap penerima dapat diangkat sebagai PNS lewat jalur afirmasi. (Ogi/Diskominfo Kepri)

batampos-Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memberikan dukungan terhadap gagasan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melaksanakan pogram beasiswa kepada dokter spesialis dan subspesialis.

Dukungan mengemuka dalam rapat koordinasi antara Pemprov Kepri dengan Kemenko PMK dilaksanakan secara daring, Senin (7/7/2025).

Rapat digelar sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri yang memberikan beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) secara mandiri melalui skema sharing budget antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Kemenko PMK, Redemtus Alfredo Sani, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Ansar dan jajaran atas inisiatif progresif ini.

BACA JUGA: Puluhan Mahasiswa Karimun Unjuk Rasa Minta Bupati Segera Terbitkan Perda Beasiswa

Ia menyebut tidak banyak daerah yang secara mandiri mengambil langkah konkret mengatasi kekurangan dokter spesialis di wilayahnya.

“Langkah Pemprov Kepri ini adalah bentuk kepemimpinan daerah yang patut dicontoh. Pemerintah Pusat tentu akan mendukung penuh inisiatif seperti ini,” ujar Alfredo.

Apresiasi senada juga disampaikan Direktur Perencanaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Laode Musafin.

Menurutnya, inisiatif Kepri sangat relevan untuk menjawab persoalan kesenjangan distribusi dokter spesialis di Indonesia.

“Rasio dokter spesialis di Indonesia saat ini hanya 0,47 per seribu penduduk, jauh di bawah Singapura dan Malaysia yang berada di atas 2 per seribu penduduk,” jelas Laode.

Dia menilai pemenuhan dokter spesialis dengan karakteristik wilayah Kepulauan Riau menjadi sangat mendesak.

Harapan Diangkat jadi PNS Lewat Jalur Afirmasi

Dalam rapat itu, Gubernur Ansar menyampaikan harapannya agar para dokter spesialis penerima beasiswa, termasuk dari kalangan PPPK dan fresh graduate, dapat diangkat menjadi PNS melalui jalur afirmasi.

Hal ini disebut Ansar demi menjamin keberlanjutan pengabdian tenaga dokter yang telah disiapkan dengan beasiswa.

Rakor secara daring antara Pemprov Kepri bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Senin (7/7/2025). (Ogi/Diskominfo Kepri)

Dan sulan ini mendapat respon positif dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). M Ridwan, Kepala Pusat Perencanaan dan Kebutuhan ASN BKN RI menyebut bahwa kebijakan afirmatif bersifat instansional dapat diusulkan oleh Pemprov Kepri.

“Preseden semacam ini pernah terjadi, seperti pengangkatan tenaga SPPI untuk program MBG sesuai arahan Presiden. Jadi pengadaan ASN berbasis kebutuhan sangat dimungkinkan,” ungkap Ridwan.

Usulkan 64 Calon Penerima Beasiswa PPDS

Sementara itu, berdasarkan pemetaan Dinas Kesehatan Kepri, hingga Juni 2025, setidaknya 120 posisi dokter spesialis dan subspesialis masih dibutuhkan di rumah sakit se-Kepri, dengan kebutuhan tertinggi di RSUD Raja Ahmad Tabib, RSJKO Engku Haji Daud, dan RSUD Embung Fatimah.

Untuk menjawab tantangan itu, Pemprov Kepri mengusulkan 64 calon penerima beasiswa PPDS, yang berasal dari berbagai kategori status kepegawaian.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 orang akan dibiayai oleh Pemprov Kepri, sedangkan 18 orang lainnya akan dibiayai oleh pemerintah kabupaten/kota melalui skema sharing budget.

Program beasiswa PPDS ini diutamakan untuk putra-putri daerah Kepri, baik yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, maupun dari kalangan umum.

Para penerima wajib menandatangani kontrak kerja dan akta notaris, serta berkomitmen mengabdi selama minimal 20 tahun. Bila tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi berupa denda 20 kali lipat dari total beasiswa yang diterima, serta penonaktifan STR, sesuai MoU dengan Kementerian Kesehatan.

Gubernur Ansar menegaskan, skema beasiswa ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

“Kita ingin masyarakat Kepri bisa mendapatkan pelayanan dokter spesialis di daerah sendiri, tanpa perlu ke luar provinsi,” tutupnya. (*)

Artikel Pemerintah Pusat Dukung Program Beasiswa Dokter Spesialis Pemprov Kepri pertama kali tampil pada Kepri.

Warga Tiban Dianiaya dan Diselingkuhi, Minta Suami Dihukum Berat

0

F.Yofi Yuhendri/Batam Pos

Mia yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pemuda Karya (LBH IPK) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan laporan polisi KDRT yang dialaminya. F.Yofi Yuhendri/Batam Pos

batampos – Warga Cipta Land, Sekupang, Mia angkat bicara dengan kasus perselingkuhan yang dialaminya beberapa waktu lalu. Wanita 26 tahun ini sempat viral karena memergoki dan merekam suaminya, Irvan bersama wanita lain di dalam kamar rumahnya.

Mia mengatakan kasus perselingkuhan ini berawal saat ia pulang ke rumah setelah menginap di rumah orang tuanya.

“Saat di kamar saya melihat suami dengan wanita lain di dalam kamar,” ujarnya didampingi Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pemuda Karya (LBH IPK) Provinsi Kepulauan Riau, Senin (7/7)

Ia menjelaskan usai mengetahui perselingkuhan tersebut, ia terlibat pertengkaran. Sehingga ia merusak ponsel dan laptop suaminya.

“Saya dilaporkan karena merusak barangnya. Padahal dia sudah berselingkuh dan tidak menafkahi saya,” kata ibu satu orang anak ini.

Menurut Mia, pernikahannya selama 6 tahun tidaklah bahagia. Selain berselingkuh, suaminya kerap melakukan penganiayaan, bahkan mengkonsumsi narkotika.

“Saya dianiaya, ditampar. Bahkan dia selalu berjudi, dan bawa ganja ke rumah,” ungkapnya.

Sementara Perwakilan LBH IPK Kepri, Romesko mengatakan dengan adanya kejadian tersebut, kliennya mengalami psikis berat.

“Mia ini sempat mencoba bunuh diri. Sehingga kita melaporkan pelaku,” katanya.

Menurut dia, pelaku harus dihukum berat. Sehingga tidak ada wanita atau korban lain yang dianiaya oleh pelaku.

“Kita harap pelaku ini ditahan. Kami (LBH IPK Kepri) akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, membela kelompok rentan, dan melawan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Warga Tiban Dianiaya dan Diselingkuhi, Minta Suami Dihukum Berat pertama kali tampil pada Metropolis.