batampos – Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam berhasil menyelamatkan aset milik Pemerintah Kota Batam berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) senilai fantastis, Rp631,79 miliar.

Langkah ini melanjutkan komitmen yang telah dirintis Kajari sebelumnya, I Ketut Kasna Dedi, yang pada tahun 2024 juga berhasil mengamankan PSU senilai Rp334 miliar.

Kali ini, capaian penyelamatan aset berasal dari hasil serah terima yang dilakukan oleh 12 pengembang (developer) kepada Pemerintah Kota Batam, Senin (5/8), di Kantor Wali Kota Batam disaksikan langsung oleh Kajari Batam dan Tim Jaksa Pengacara Negara.

Kejari Batam melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) tidak hanya memberikan pendampingan administratif semata, tetapi juga mengambil langkah-langkah hukum aktif dan strategis dalam mengurai persoalan penguasaan PSU oleh pihak ketiga yang selama ini belum diserahkan ke Pemko Batam.

Langkah ini dilakukan bersama Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Perkimtan) serta didukung oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Tim Kejari melakukan inventarisasi, verifikasi, hingga mendorong penyelesaian secara hukum terhadap aset-aset yang tersebar di berbagai kawasan perumahan di Batam.

“Penyelamatan aset ini merupakan bentuk nyata fungsi preventif dan represif Kejaksaan yang berjalan seimbang. Kami tidak hanya menunggu sengketa, tapi turut aktif memastikan hak-hak pemerintah daerah atas aset negara dapat dipulihkan,” kata Kajari Batam, I Wayan Wiradarma.

Keberhasilan penyelamatan PSU ini dinilai bukan sekadar pencapaian angka nominal, namun merupakan bukti kuat sinergi antar lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pendekatan persuasif berbasis regulasi yang dilakukan JPN terbukti mampu mendorong developer untuk taat menyerahkan aset PSU yang sebelumnya belum dialihkan secara hukum ke Pemko.

Kajari menambahkan bahwa tugas JPN kini telah berkembang menjadi mitra strategis pemerintah daerah tidak hanya saat bersengketa di pengadilan, tetapi juga dalam membangun sistem administrasi aset yang tertib, efektif dan legal.

“Ini bukan hanya tentang aset, tapi juga soal tanggung jawab moral dan legal kita dalam menjaga kepentingan publik. Kami sangat mengapresiasi kepercayaan dan kolaborasi dari Pemerintah Kota Batam,” ujar I Wayan.

Serah terima aset PSU ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam tata kelola aset daerah. Dengan telah dialihkan ke Pemko, aset tersebut kini dapat segera dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan publik pengembangan fasilitas umum serta mendukung pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Batam.

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar Kejari Batam, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada Kajari Batam.

Wali Kota menyebut capaian ini sebagai bukti nyata keberhasilan sinergi antarlembaga yang sejalan dengan arah pembangunan Kota Batam.

“Penyelamatan aset bukan hanya soal angka, tapi juga bentuk nyata kepedulian kita menjaga masa depan masyarakat Batam. Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Batam atas kontribusi dan pengabdiannya,” ujar Amsakar. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Kejari Selamatkan Aset PSU Pemko Batam Senilai Rp631 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Komisi I DPRD Batam turun langsung ke lokasi sengketa lahan di Pelabuhan Rakyat Pandan Bahari, Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, Selasa (5/8). Kunjungan tersebut dilakukan untuk merespon kisruh penutupan akses jalan oleh pihak perusahaan yang dianggap sepihak dan mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya warga Suku Laut dari pulau-pulau terdekat.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Mustofa, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan peta lokasi (PL) yang dimiliki, jalan yang dipersoalkan berada di luar batas lahan PT BIN. “Jalan itu berada di luar PL. Sesuai peta yang kami terima dari BP Batam, akses ini merupakan jalan umum,” tegasnya di hadapan masyarakat dan perwakilan instansi terkait.

Mustofa menambahkan, penutupan akses jalan oleh perusahaan dinilai sebagai tindakan keliru dan berpotensi masuk ranah pidana. “Jalan ini dibangun menggunakan APBD, jadi tidak boleh ditutup atau dikuasai secara sepihak oleh perusahaan. Polsek sudah membuka kembali dan kami pastikan tidak akan boleh ditutup lagi,” ujarnya.

Komisi I juga menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan dalam pertemuan tersebut. “Kami sudah undang secara resmi, tapi mereka tidak hadir. Tindakan penutupan yang mereka lakukan jelas-jelas keliru,” tambah Mustofa.

Baca Juga: Pemko Batam Tanggapi Serius Keresahan Warga soal Harga Bahan Pokok

Perusahaan diwakili oleh Hasan yang hadir belakangan dan menyatakan akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada manajemen perusahaan.

Kanit Reskrim Polsek Batuaji, Iptu Andi Pakpahan, yang hadir mewakili Kapolsek AKP Raden Bimo Dwi Lambang, membenarkan bahwa sebelumnya memang ada penutupan sepihak oleh perusahaan. “Kita sudah buka kembali akses tersebut, dan dengan adanya hearing hari ini bersama DPRD, BP Batam dan Satpol PP, diharapkan tidak ada lagi masalah serupa ke depan,” kata Andi.

Perwakilan tokoh masyarakat Suku Laut, Jamali, berharap masalah ini menjadi yang terakhir. “Kami sangat berharap ke depan tidak ada lagi penutupan jalan atau pelantar. Ini satu-satunya akses kami dari pulau-pulau seperti Pulau Gara, Lingka, Bertan, dan lainnya ke Kota Batam,” ujarnya.

Komisi I juga memastikan bahwa koordinasi untuk penetapan titik koordinat pembangunan pelantar rakyat akan segera dilakukan agar tidak lagi terjadi pembongkaran berkali-kali. “Pelantar rakyat akan dibangun permanen, bukan sementara. Kita minta suku laut silakan gotong royong, tapi proyek ini nanti tetap melalui proses penganggaran APBD,” kata Mustofa.

Sesuai hasil pertemuan, pembangunan pelantar akan segera dikoordinasikan dalam minggu ini dan dituangkan dalam notulen resmi. BP Batam juga diminta mendampingi agar tidak terjadi tumpang tindih data dan klaim lahan di kemudian hari.

Baca Juga: Tumbuh 7,14 Persen, Ekonomi Kepri Perkasa se-Sumatera 

Tumbur Hutasoit, anggota dewan lainnya menegaskan DPRD Kota Batam berkomitmen untuk menjaga hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan seperti Suku Laut. Dengan jalan dan pelantar sebagai akses utama mereka, maka harus dijamin keberadaannya secara hukum dan fisik.

“Intinya persoalan sudah clear. Perusahaan tidak boleh lagi menutup akses jalan dan jalur aktivitas masyarakat Suku Laut. Ini wilayah publik, dan hak masyarakat harus dijaga,” tutup Tumbur. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Kisruh Lahan Pelabuhan Rakyat Diperjelas, DPRD Batam Tegaskan Jalan Umum Tak Boleh Ditutup pertama kali tampil pada Metropolis.