batampos.co.id – Sejak Sabtu (25/11) pagi ini hingga lima hari ke depan, masyarakat Tanjungpinang punya waktu menanti akankah ada seorang terpilih yang berani mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah independen ke Komisis Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang.
Sebagaimana yang telah dijadwalkan, 25-29 November adalah tenggat waktu yang disediakan KPU Tanjungpinang bagi pihak-pihak yang ingin berpartisipasi pada kontestasi Pilkada Tanjungpinang melalui jalur independen alias perseorangan alias non-partai politik.
“Kami akan menunggu sampai 29 November pukul 23.59 WIB, jika memang ada yang hendak mendaftar lewat jalur perseorangan,” kata Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria, Jumat (24/11).
Namun mesti diingat, bahwasanya persyaratan pendaftaran jalur perseorangan ini berbeda dengan jalur partai politik. Perbedaan itu diatur dalam undang-undang dengan kewajiban melampirkan paling sedikit 10 persen KTP dari total penduduk Tanjungpinang sebagai bukti dukungan.
Robby menjelaskan, dalam lingkup Tanjungpinang, dibutuhkan setidaknya 14.621 KTP yang harus dilampirkan sebagai bukti dukungan pasangan kepala daerah yang maju via jalur perseorangan atau non-partai politik.
Pada penyerahan dukungan ini, lanjut Robby, diharapkan tidak mendekati batas akhir penerimaan. Guna memberikan waktu lebih dalam mengantisipasi adanya persyaratan yang kurang lengkap. Sehingga terdapat sisa waktu yang cukup untuk memenuhi persyaratan.
“Selama proses pencalonan kami juga membuka help desk. Dan bagi pendukung perseorangan dan parpol agar datang ke KPU Tanjungpinang dengan membawa surat mandat utuk mendapatkan user id SILON,” terang Robby. (aya)
Gedung Network Operator Center Palapa Ringa Barat di Natuna yang proyeknya tengah diselidiki Jaksa. F. Aulia Rahman/Batam Pos.
batampos.co.id – Kejaksaan Negeri Natuna mulai mengendus proyek bermasalah di Natuna. Dugaan proyek bermasalah tersebut hingga saat ini tidak difungsikan semestinya dan terbengkalai meski habiskan anggaran ratusan miliar rupiah.
Menurut informasi di lapangan, Kejaksaan Negeri Natuna tidak hanya mengendus proyek bermasalah di Natuna, termasuk di Anambas. Bahkan Kajari Natuna sudah mengeluarkan surat perintah penyelidikan 6 proyek bernilai ratusan miliar rupiah.
Di Natuna terdapat tiga proyek mulai dilakukan penyelidikan, diantaranya proyek pembangunan pelabuhan Pelni di Pulau Subi. Pelabuhan tersebut ditargetkan selesai tahun 2015 lalu, namun hingga saat ini belum rampung.
Kajari Natuna Juli Isnur membenarkan, sudah mengeluarkan surat perintah penyeledikan enam proyek yang dibangun Pemerintah Pusat di Natuna dan Anambas. Di Natuna adalah proyek pemasangan fiber optik Palapa Ring di Natuna, proyek perumahan nelayan Seminte di Batubi dan proyek pembangunan pelabuhan
Pelni di Pulau Subi. Sementara di Anambas, terdapat proyek pasar miring, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangunan kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Betul, kami mulai penyelidikan enam proyek, terutama proyek pusat yang dikucurkan ke Natuna dan Anambas. Kami selidiki, jika ada indikasi kerugian negaranya akan kasus ini akan dilanjutkan,” kata Kajari Natuna, saat dikomfirmasi dikantornya, Kamis (23/11).
Seperti diberitakan, menurut data di Dinas perhubungan Kabupaten Natuna, tahun 2015 lalu Kementerian Perhubungan sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk pembangunan pelabuhan Pelni di Natuna termasuk pelabuhan pelni di Kecamatan Subi dan pelabuhan Pelni di Pulau Laut. Namun hingga saat belum selesai.
Menurut laporan terkini terkait pembangunan pelabuhan Pelni di pulau Subi, progres sejak tahun 2015 lalu masih sebatas pembangunan disisi laut, belum menyelesaika sisi darat. Meski Pemerintah Pusat merencanakan pelabuhan yang terbengkalai diselesaikan tahun 2018 mendatang.
Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Natuna Iskadar DJ mengatakan, menurut laporan terkini, pembangunan pelabuhan Pelni di Pulau Subi masih sebatas pemancangan tiang pelabuhan. Pembangunan pelabuhan Pelni di Subi sepenuhnya dilaksanakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Pelabuhan di Pulau Subi katanya, saat ini belum difungsikan. Karena belum selesai dibangun. Menurut informasinya baru diselesaikan progres fisik sekitar 60 persen, namun informasinya akan diselesaikan tahun 2018 mendatang.
“Pelabuhan Pelni di Subi itu sudah mulai dibangun dari tahun 2011 lalu. Sampai sekarang setahu saya baru sebatas tiang pelabuhan yang dipancang,” sebut Iskandar, Jumat (24//11). Selain proyek pelabuhan Pelni di pulau Subi, proyek pembangunan perumahan nelayan di kampung Seminte
Kecamatan Bunguran Batubi yang diendus Kejaksaan, hingga saat ini belum difungsikan dan ditempati nelayan sejak dibangun tahun 2015 lalu oleh Kementerian PUPR. Seperti diketahui, proyek tersebut untuk menunjang program transmigrasi sektor perikanan di Natuna.
Kepala Dinas perizinan pemkab Natuna Minwardi, sebelumnya menjabat Kepala Dinas PU Pemkab Natuna mengatakan, pembangunan perumahan nelayan di Seminte adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam penggangaran, Pemerintah menyediakan 50 unit rumah, namun hanya direalisasi 39 unit rumah yang dibangun.
Kurangnya jumlah rumah tersebut, alasannya lokasi yang perlu pembersihan atau perapian sehingga jumlah unit perumahan dikurangi. Sementara pemerintah daerah menyediakan lahan dan dihibahkan untuk pembangunan perumahan nelayan tersebut.
“Memang sampai sekarang belum ada penyerahan perumahan yang dibangun itu dari pemerintah pusat ke daerah,” sebut Minwardi.
Sementara Kacabjari Anambas Bayan Nullah mengatakan, pembangunan kantor Bupati Anambas sudah mulai dibangun bertahap sejak tahun 2015 lalu, saat ini sudah tahapa finising. Namun terdapat dugaan tidak pidana pada tahap dua dalam pembangunannya atas laporan konsultas pengawas. Selain itu pasar miring dan PLTS, hingga saat ini belum
difungsikan.
“Kita lihat nanti hasil penyelidikan, jika ada temuan kerugian atau tidak,” sebut Bayan.(arn)
batampos.co.id – Kehadiran Maya Suryanti pada seremoni peresmian pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tanjungpinang yang ditaja Komisi Pemilihan Umum, tengah pekan lalu, menyiratkan sejumlah hal.
Kini semakin kentara bahwasanya putri mantan wali kota Suryatati A Manan ini semakin percaya diri akan terpilih sebagai pendamping wali kota petahana Lis Darmansyah pada pilkada tahun depan. Terlebih, kini Maya tinggal menunggu berkas rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan setelah menempuh uji kelayakan dan kepatutan beberapa waktu lalu.
“Saya masih menunggu rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Kalau ditanya siap atau tidak (maju ke pilkada, red), insyallah saya siap,” kata Maya.
Kesiapan yang disampaikan Maya ini juga bahkan hingga menyangkut dokumen-dokumen administratif yang kelak harus dilampirkan ketika melakukan pendafataran di KPU Tanjungpinang pada Januari mendatang. “Semua syaratnya pasti saya penuhi, tapi ya itu, saya tunggu rekomendasinya dulu. Sejauh ini, keluarga juga sudah mendukung keputusan ini,” ujar Maya.
Selain menyiratkan kepercayaan diri Maya akan maju kembali pada pilkada, kehadiran Maya tengah pekan lalu juga menguak hubungan personal dan politisnya dengan Lis Darmansyah yang semakin harmonis. Urusan pernah berkompetisi pada Pilkada Tanjungpinang 2013 silam, bagi Maya, adalah bagian dari masa lalu dan sekarang, tegas Maya, ia ingin sepenuhnya menatap masa depan.
“Yang lalu, biarlah berlalu. Pak Lis ketika mengajak, niatnya baik. Kalau niatnya untuk membuat Tanjungpinang menjadi lebih baik lagi, tidak ada salahnya kami bersinergi,” ujarnya.
Pilkada kedua ini tentu tidak lagi sama bagi Maya ketimbang pilkada 2013 silam. Kala itu, Maya mencalonkan diri sebagai calon wali kota berdampingan dengan Tengku Dahlan. Sementara kini, jika mendampingi Lis Darmansyah yang berstatus sebagai wali kota petahana, hampir dapat dipastikan Maya hanya akan menduduki kursi nomor dua. Perihal ini, Maya pun sudah tidak lagi mau memusingkannya.
“Sekali lagi, tidak lagi penting siapa yang jadi wali kota atau wakil wali kota. Yang penting tujuannya bekerja untuk membangun Tanjungpinang lebih baik lagi kan,” kata Maya.
Atmosfer kompetisi pada pilkada 2013 silam seolah telah dilupakan Maya. Kini, ia sedang menatap lembar baru petualangan hidupnya menghadapi pilkada kedua. Dan untuk itu, Maya mempersiapkan diri sebaik-baiknya mendampingi Lis yang, sepenuturannya, memang datang dengan permintaan dan niat baik untuk bersinergi membangun Tanjungpinang.
“Saya menghargai permintaan baik masyarakat, dan itu juga disampaikan Pak Lis. Komunikasi kami lancar, baik sekali. Sudah tak terhitung lagi bertemu dengan beliau. Doakan saja,” pungkas Maya. (aya)
Kepala Dinas Kesehatan Angkatan laut Laksma TNI drg. R.A. Nora Lelyana didampingi Gubkepri Nurdin Basirun , Walikota Tanjungpinang Lis Darmasyah, Dirjen Kuthan Kemhan Mayjen Bambang Hartawan (2 kanan) dan Karumkital Kolonel Ahmad Samsulhadi (kanan), menandatangani prasasti peresmian dan penggunaan Hyperbaric Centre di RSAL dr. Midiyato Tanjungpinang, Jumat (24/11). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Dr. Midiyato Suratani, Tanjungpinang terus berinovasi untuk memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan. Yakni dengan menghadirkan Chamber Hyper Baric yang berfungsi untuk mempercepat penyembuhan berbagai jenis penyakit. Alat medis tersebut resmi diluncurkan, Jumat (24/11).
Kepala RSAL Midiyanto Suratani Tanjungpinang, Kolonel Laut Ahmad Samsul Hadi juga menyampaikan rasa terimakasih nya kepada seluruh stakeholder yang ikut berperan dalam terwujudnya kelengkapan fasilitas di RSAL ini. Menurutnya, peran rumah sakit ke depan semakin kompleks dan untuk menjalankan hal tersebut diperlukan bantuan dan kerjasama antar semua pihak.
“Karna terwujudnya kelengkapan fasilitas yang ada di Rumkital ini adalah berkat sumbangsih dan dukungan dari berbagai stakeholder di Kepri,” ujar Samsul dalam sambutannya.
Hyperbaric Chamber, fasilitas unggulan di RSAL dr. Midiyato Tanjungpinang. F.Yusnadi/Batam Pos
Sementata itu, Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut Laksma TNI drg. R.A. Nora Lelyana dalam sambutannya mengatakan dengan diresmikannya Hyperbaric Centre ini keberadaan Fasilitas RSAL Tanjungpinang semakin lengkap. Ia berharap, dengan adanya alat medis ini, RSAL bisa terus memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.
“Karna selain peran manusia yang profesional dalam menangani para pasien juga dibutuhkan alat-alat yang mumpuni dalam menunjang kinerjanya, Hyperbaric Chambers merupakan alat yang paling dibutukan apalagi di daerah bahari. Sebuah kebanggaan yang didapat jika kita memiliki Hyperbaric Chambers tersebut,” ujar Nora.
Dijelaskannya, satu unit Hyperbaric Chambers berstandar internasional dihadirkan dengan ukuran yang dapat memuat 8 orang . Adapun kegunaannya adalah untuk penyelaman atau efek penyakit dari penyelaman tersebut juga dapat digunakan untuk menyembuhkan beragam penyakit dengan cara menghirup oksigen murni yang berguna untuk perbaikan sel-sel di dalam tubuh.
“Alat tersebut berfungsi dan diperlukan untuk menangani stroke, luka bakar, luka pada kencing manis, patah tulang dan penyakit akibat penyeleman atau dekompresi,” paparnya.
Ditambahakannya, seiring perkembangannya, alat tersebut juga berfungsi untuk meningkatkan kebugaran pada tubuh, mengencangkan kulit, dan menjadikan tubuh menjadi lebih sehat. Fungsi secara medis adalah untuk terapi pengobatan utama pada kasus penyakit penyelaman seperti kelumpuhan setelah menyelam tanpa prosedur yang benar, dan untuk pengobatan penyerta penyakit klinis.
“Pasien-pasien dengan penyakit klinis, bisa dipercepat penyembuhannya dengan terapi ini,” tutup Nora.
Pada Kesempatan tersebut Gubernur Nurdin juga disematkan Brevet Kehormatan Penyelaman dan Hyperbaric bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah dan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah setelah meninjau dan mencoba langsung Hyperbaric Centre.
Hadir juga pada kegiatan itu adalah Dirjen Kuathan Kemhan Mayjen TNI Bambang Hartawan, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksmana Pertama TNI R. Eko Suyatno, Asisten I Bidang Pemerintahan Raja Ariza, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kepri Dr Muchtar Munawar, dan Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro.(jpg)
batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teliti dan mengawasi kegiatan fisik yang dijalankan pemerintah. Agar hasil pembangunan lebih dapat dimanfaatkan masyarakat.
Dikatakan Hamid, pemerintah daerah sudah banyak menerima masukan dan keluhan masyarakat, terkait kualitas pembangunan fisik. Misalnya pembangunan jalan, belum lama dibangun aspal sudah terkelupas.
“Soal pembangunan jalan, Dinas PU saya harap lebih teliti mengawasi di lapangan. Kualitas harus diutamakan, Dinas juga harus tegas,” kata Hamid saat meninjau proses pembangunan infrastruktur di Ranai kemarin.
Hamid Rizal didampingi sejumlahlah kepala OPD dan Sekda juga tinjau pembangunan jembatan Tok Ibeh Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut yang masih dalam tahap pengerjaan yang bersumber dari anggaran dana alokasi khusus dan pembangunan jalan Desa Sebadai Ulu.
Hamid Rizal juga meninjau pembangunan Taman Wisata Gerbang Utara Tourist Informasi Center (TIC) yang merupakan sebuah gagasan oleh Dinas Pariwisata dalam rangka menciptakan sebuah icon Wisata Natuna yang diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pembangunan pada sektor pariwisata daerah dan pendapatan masyarakat terutama bagi pelaku usaha pariwisata.
Dikatakan Hamid, Natuna pada RPJMD hingga tahun 2021 mendatang memperiotaskan dua program unggulan, yakni pariwisatanya perikanan. Sehingga berbagai pendukung baik sarana dan prasarana serta sumber daya manusia harus disiapkan.
“Tahun depan, pemerintah daerah sudah menyiapkan regulasi untuk menambah pendapatan retribusi daerah dari sektor perikanan, karena sentra kelautan dan perikanan terpadu sudah beroperasi,” ujar Hamid.(arn)
Warga bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Pasar Maimun setiap Selasa. F. Tri Haryono/Batam Pos.
batampos.co.id – Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Pasar Maimun dari Puskesmas Tanjungbalai Karimun yang dibuka setiap Selasa, telah berjalan selama tiga minggu. Pos UKK tersebut dibuka untuk memberikan pelayanan medis kepada para pedagang di pasar tersebut.
Kepala Puskesmas Tanjungbalai Karimun dr Ade mengungkapkan, selain memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan penyuluhan kesehatan secara gratis, pihaknya juga memberikan motivasi kepada para pedagang agar senantiasa menjaga kesehatan.
“Rata-rata sakit ringan saja, seperti batuk, flu, demam akibat perubahan cuaca. Layanan berupa pemeriksaan dan pemberian obat yang diberikan secara gratis kepada para pedagang di pasar Puan Maimun,” jelasnya, kemarin (24/11).
Pemanfaatkan Pos UKK tersebut, selain untuk memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas, juga untuk mengoptimalkan fungsi Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada publik. Layanan tersebut hasil kerja sama dengan pihak Perusda Karimun, dengan harapan para pedagang rutin untuk mengecek kesehatan seminggu sekali.
“Walaupun seminggu sekali, pelayanan kesehatan di pasar Puan Maimun cukup diterima oleh warga,” ungkap dr Ade. (tri)
batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karimun yang mengusulkan bantuan bus perintis melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN 2018 untuk membantu para pelajar yang ada di 5 kecamatan sebanyak 10 unit, akhirnya terealisasi walaupun jumlahnya hanya 8 unit.
“Alhamdulillah, meski dari yang kita ususlkan 10 unit dan direalisasikan hanya 8 unit sudah cukup membantu,” kata Kepala Dishub Kabupaten Karimun, Fajar Horizon Jumat (24/11).
Sebelumnya Dishub Karimun mengusulkan ke Kementerian Perhubungan, tapi di kementerian tersebut sudah tidak ada lagi anggaran untuk bus perintis. “Lalu usulan kami masuk dan diterima di Kementerian Desa. Hal ini tidak ada masalah, yang penting usulan kami diterima dengan nilai anggaran Rp 3,9 miliar,” ujarnya lagi.
Meski disetujui, kata Fajar, peruntukkannya berbeda yakni tidak boleh untuk kecamatan, melainkan untuk desa-desa. Karena DAK bersumber dari Kementerian Desa. Untuk itu, kemarin Fajar yang sedang berada di Bogor, akan kembali membahas dengan staf Kementerian Desa tentang perubahan alokasi bus dari tingkat kecamatan ke tingkat desa. Jumlah desa yang akan menerima bantuan disesuaikan dengan jumlah bus.
“Sebelumnya kami usulkan 5 kecamatan dengan masing-masing kecamatan dua unit. Tapi karena alokasi dana itu dari Kementerian Desa, maka harus diubah lagi penerimaanya tidak boleh kecamatan tapi desa yang ada di kecamatan,” jelasnya.
Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun, dua kecamatan tidak masuk dalam prioritas. Yakni, Kecamatan Durai dan Kecamatan Kundur Barat. Fajar menyebutkan, dalam pertemuan terakhir nanti pihaknya akan menyiapkan nama-nama desa yang akan mendapatkan alokasi bus. “Yakni desa yang ada di Kecamatan Karimun, Moro, Buru, Kundur Utara, Belat, Ungar, Meral Barat dan Kecamatan Tebing,” ungkapnya.
8 unit bus ini tidak dikelola oleh pihak kecamatan. Pengelolaannya akan dilakukan di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mendapatkan pendapatan untuk desa. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, untuk meningkatkan sumber pendapatan di desa. Bantuan bus peristis ini dapat digunakan untuk mengangkut para pelajar atau masyarakat desa dan pendapatannya masuk ke kas BUMDes. (san)
Bupati Karimun Aunur Rafiq saat berdiskusi dengan mahasiswa Karimun di Yogyakarta. F. Dok Humas Pemkab Karimun untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq, melakukan audiensi bersama Keluarga Besar Mahasiswa Kabupaten Karimun Kepri (KPMKR-KKJ) di Yogyakarta, Kamis (23/11) lalu. Dalam audiensi tersebut, Rafiq menjelaskan soal beasiswa. Proses mendapatkan beasiswa.
Dijelaskan Rafiq prosesnya tidak seperti dahulu menggunakan dana hibah, akan tetapi harus melalui proses pembahasan di Legislatif (DPRD Karimun) yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Karimun tahun 2018 mendatang. “Untuk mendapatkan beasiswa dari Pemkab Karimun, para mahasiswa harus melampirkan nilai dan kartu tanda mahasiswa sebagai persyaratan,” jelasnya.
Rafiq juga mengabarkan proses pembangunan di Kabupaten Karimun yang sudah berjalan dengan konsep mengedepankan konektivitas antarpulau. Telah direncanakan pembuatan jembatan antara Pulau Kundur sampai Pulau Parit yang diprediksi akan siap dalam lima tahun ke depan. “Anda-anda inilah pengganti saya nanti. Silakan mengukir prestasi disini, terutama memanfaatkan waktu untuk berkreasi sesuai bidang study,” pesannya.
Sementara itu Ketua KPMKR-KKJ Zakir mengungkapkan, mahasiswa Karimun yang kuliah di Yogyakarta berjumlah 250 orang. Para mahasiswa tersebut, banyak yang mengikuti event-event budaya di bidang tari dan sebagainya. “Kami sudah promosikan Kabupaten Karimun hingga ke Mataram. Setiap ada kesempatan atau event kegiatan, terus mempromosikan Kabupaten Karimun,” ucapnya. (tri)
batampos.co.id – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Reformasi Kabupaten Bintan menemukan banyak pemilik usaha yang tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayarkan upah pekerja sesuai aturan. Akibatnya, pekerja minimarket digaji di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan.
“Sarannya agar mereka menyampaikan keberatan ke dinas terkait agar diteruskan ke gubernur untuk dilakukan penundaan,” ungkap Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi Kabupaten Bintan Darsono, Jumat (24/11).
Dalam menyikapi persoalan ini, Darsono meminta semua pihak berpikir bijak dan tidak memaksa penerapan UMK kepada seluruh pemilik usaha kecil seperti minimarket. Karena hal ini akan memberikan dampak buruk, misalnya pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) bagi pekerja.
“Sebagai contoh di sebuah minimarket yang mempekerjakan 10 orang pekerja. Sebulan si pemilik usaha mengaku mengeluarkan upah Rp 25 juta, karena upah naik, upah yang harus dibayarkan membengkak menjadi Rp 30 juta an per bulan. Ini membuat pemilik
usaha harus mengurangi operasional dengan memecat dua pekerjanya. Ini
yang tidak kami harapkan,” jelasnya.
Dari pengakuan para pekerja, mereka terpaksa menerima upah rendah karena lapangan pekerjaan di Kabupaten Bintan minim sekali. “Sudah kami survei ke beberapa minimarket sampai kedai kopi. Rata-rata mereka menerima upah berkisar Rp 1 juta sampai dengan Rp 1,5 juta per bulan. Padahal mereka harus bekerja mulai pagi sampai malam,” katanya.
Oleh karena itu, Darsono berharap pemerintah dapat menarik lebih banyak investasi ke Bintan dan menciptakan lapangan pekerjaan. “Jangan bebani pengusaha yang baru mau mulai usaha. Di sini pemerintah harus merealisasikan lapangan pekerjaan,” pintanya. (cr21)
Tersangka Martoni (diborgol) digiring petugas untuk pemeriksaan di Mapolres Tanjungpinang, Jumat (24/11). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Tanjungpinang membekuk Martony,34, pelaku yang diduga sebagai pengedar sabu di Jalan Sumatera, Tanjungpinang, Rabu (22/11), sekitar pukul 01.30 WIB.
Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu paket sabu seberat 5 gram yang
sempat dibuang pelaku. “Saat kita tangkap, pelaku (Martony, red) sempat melawan dan mencoba melarikan diri, namun tim kita langsung sigap dan akhirnya pelaku bisa diamankan beserta barang bukti yang sudah disiapkan di dalam amplop putih,” jelas Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang, Mohamad Djaiz di Mapolres Tanjungpinang, Jumat (24/11).
Ia menuturkan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat maraknya transaksi penjualan narkoba di Jalan Sumatera. “Modus pengambilan barang (sabu, red) dengan cara dilempar ke jalan, lalu diambil oleh pelaku. Tapi yang melempar tidak diketahui identitasnya sama pelaku. Cuma janjian melalui ponsel tanpa tahu siapa orangnya,” terangnya.
Menurutnya, dari banyaknya jumlah barang bukti yang diamankan, diduga sabu tersebut akan dijual untuk diedarkan di Tanjungpinang. “Pelaku ini merupakan target operasi yang sudah satu minggu kita incar gerak-griknya,” ungkapnya.
Akibat perbuatannya, pelaku ini dikenakan pasal 114 ayat 2, dan pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (cr20)
