
Pemprov Targetkan Tiga Tahun Pembenahan Dompak

Pebalap Batam, Bima Febrinda Arifin akan Ngebut di Sirkuit Sepang Malaysia, Dukung Ya…

batampos.co.id – Setelah absen di seri ketiga Suzuka, Jepang karena masalah visa, pebalap asal Batam, Bima Febrinda Arifin siap turun dan habis-habisan pada seri keempat Asian Talent Cup (ATC) 2017 yang bakal berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia.
Seri keempat ATC 2017 sendiri akan digelar 28-30 Juli mendatang.
“Sekarang, semua masalah non teknis seperti visa maupun paspor sudah beres, jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tinggal latihan saja,” ujar Bima kepada Batam Pos, Senin (3/7).
Bima langsung membidik posisi 10 besar demi mengejar ketinggalan poin saat absen di Suzuka Jepang kemarin.
Sirkuit Sepang Malaysia sudah tidak asing lagi bagi pelajar SMAN 8 Batam tersebut. Pasalnya, di sirkuit ini, Bima berhasil lolos ke babak utama ATC 2017 setelah lolos kualifikasi pada 2016 lalu.
“Ini satu-satunya sirkuit yang pernah saya jajal sebelumnya saat kualifikasi dan semoga itu bisa membantu saya meraih poin di sini,” kata Bima.
Namun untuk mewujudkan finis 10 besar ATC 2017 tentu tidaklah mudah. Bima dituntut untuk bisa berlatih lebih keras lagi.
Ambisi dan kenyataan yang harus dialami Bima tampaknya berbanding terbalik. Ambisinya yang ingin menembus 10 besar tidak didukung fasilitas latihan yang memadai.
Selama gelaran ATC 2017 berlangsung, remaja 17 tahun itu hanya berlatih sekadarnya saja di Sirkuit Marina, Batam. Tentu saja, Sirkuit Marina berbeda jauh dengan sirkuit-sirkuit internasional yang menjadi arena ATC 2017 dan tidak bisa dijadikan patokan.
Meski begitu, masalah fasilitas yang tidak memadai tidak menyurutkannya untuk menyerah begitu saja.
“Saya tahu misi 10 besar ini sangat sulit, selain fasilitas yang tidak memadai, saya juga sudah lama tidak membalap karena absen kemarin. Tapi dengan doa dan usaha keras, saya optimis bisa mewujudkannya,” tutup Bima.
Sebelumnya, pada race seri pertama di Sirkuit Buriram, Thailand, 10-12 Maret 2017 kemarin, Bima harus finis di peringkat 19 dari 23 pembalap se-Asia.
Kemudian, di race kedua yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, 23-26 Maret 2017, peringkat Bima naik ke posisi 16. (cr16)
Tim Saber Pungli Pantau Penerimaan Murid Baru

200 ASN Tak Ikut Apel Perdana

batampos.co.id – Pemko Tanjungpinang menggelar apel pagi perdananya pasca cuti bersama Idul Fitri di Halaman Kantor Walikota Tanjungpinang, Senin (3/7). Dalam apel bersama itu persentasi kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 98,3 persen. Sedangkan 1,7 persen lagi atau sekitar 200 ASN tak dapat hadir dikarenakan berbagai alasan.
Warga Batam, Dishub belum Keluarkan Izin Operasi Taksi Online
batampos.co.id – Keinginan masyarakat Batam untuk merasakan transportasi yang nyaman dan praktis masih harus bersabar. Pasalnya, hingga kini Dinas Perhubungan (Dishub) belum mengeluarkan surat izin operasi mereka.
Kuasa Hukum taksi berbasis online, Azwir mengatakan bahwa pihak Dishub meminta perizinan taksi online seperti taksi Uber, Gocar dan Grab untuk disatukan perizinannya.
“Memang izinnya saat ini masih dalam tahap proses dari Dishub. Baik izin Gocar, Garab dan Uber disatukan perizinannya,” ujar Azwir.
Dijelaskan Azwir, mereka telah mengajukan izin sejak dua bulan yang lalu. Bahkan pihak Dishub telah melakukan survey kepada seluruh taksi berbasis aplikasi untuk dikeluarkan izinnya.
“Suratnya sudah masuk dan mereka (Dishub, red) sudah melakukan survey sebelum lebaran kemarin. Sekarang hanya menunggu persetujuan dari pimpinannya (Kadishub, red) saja,” tuturnya.
Sementara, untuk kasus dugaan pemukulan terhadap salah seorang pengemudi taksi Uber, Azwir mengaku telah membuat laporan ke Mapolresta Barelang atas dugaan penganiayaan. Saat ini, kasus dugaan penganiayaan itu telah ditangani oleh jajaran Sat Reskrim Polresta Barelang.
“Sudah dibuat laporannya dan ditangai sama Reskrim Polres. Anggota saya yang mendampingi semalam,” katanya.
Selain mengalami pemukulan, pengemudi taksi yang diketahui bernama Susanto itu juga ditilang oleh anggota polisi Sat Lantas Polresta Barelang. Ia ditilang lantaran belum memiliki izin operasional.

Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol Andar Sibarani saat dikonfirmasi mengaku bahwa Sat Lantas Polresta Barelag belum diberitahu oleh Dishub, terkait kendaraan mana saja yang memiliki izin trayek di Kota Batam.
“Sebenarnya kalau masalah perizinan bukan sama kita. Kita akan melakukan penindakan tilang jika dia tidak memiliki izin. Bahwasanya, sampai saat ini kita juga belum ada pemberitahuan kendaraan mana saja yan memiliki izin,” ucapnya.
Andar menambahkan, berdasarkan peraturan mentri perhubungan, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang ada persyaratannya. Diantaranya, kendaraan itu harus atas nama perusahaan dan telah terdaftar di Dishub.
“Untuk bisa beroperasi, dia harus melengkapi persyaratan itu. Kemarin (Minggu Siang, red) itu ada tiga kendaraan yang kita tilang. Jika memang dijumpai di jalanan akan kita tilang,” imbuhnya. (cr1)
Jika Ada Pungli, Kepsek Dijadikan Guru Biasa
batampos.co.id – Kadis Pendidikan Kabupaten Bintan Tamsir mewanti-wanti kepala sekolah menjauhi praktik pungutan liar di penerimaan peserta didik baru (PPDB), yang diadakan sejak 3 hingga 5 Juli nanti.
Jika ditemukan praktik pungli, Tamsir tidak segan mencopot kepala sekolah yang melanggar dari jabatannya serta akan dijadikan sebagai guru biasa.
“Akan ditindak tegas. Sanksinya, dijadikan guru biasa,” tegas Tamsir kepada Batam Pos, kemarin.
Tamsir menegaskan, tidak ada punggutan sekecil apapun saat PPDB. Karena, pemerintah telah menganggarkan termasuk pembelian 5 stel seragam sekolah siswa baru juga telah dianggarkan. 5 stel seragam itu yakni seragam OSIS, pramuka, batik, baju Melayu dan olahraga.
“Buku tulis, tas, sepatu, topi dan dasi juga dianggarkan,” sebutnya.
Hanya, seragam sekolah diberikan ke siswa baru di bulan Oktober nanti. Sehingga, ia mengatakan, siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP boleh menggenakan seragam lamanya sementara menunggu seragam barunya dibuat. “Yang kelas 1 SD dibolehkan pakai seragam TK, sedangkan yang kelas 7 SMP boleh pakai seragam SDnya,” jelasnya.
Di sisi lain, persoalan PPDB masih menurut Tamsir, pendaftaran calon siswa baru yang belum merata. Misalkan, 1 sekolah daya tampung siswa baru hanya 2 ruangan kelas, sedangkan yang mendaftar sampai 3 kelas.
“Diberikan (izin) ruang baru atau siswa baru tadi diarahkan ke sekolah terdekat,” jelasnya.
Seperti di SMP 16 Seri Kuala Lobam (SKL), yang pendaftarnya mencapai 140 pendaftar padahal di sana hanya memiliki daya tampung 2 kelas. “Kita sarankan ke sekolah terdekat, yakni SMP Negeri 13. Kita juga sediakan bus sekolahnya, untuk antar jemput dari Lobam ke Tanjunguban,” tukasnya.
Sementara itu, Kabid SMP Disdik Bintan, Miraj mengatakan, trennya banyak orangtua di Seri Kuala Lobam mendaftarkan anaknya ke sekolah di Tanjunguban. Padahal, di Seri Kuala Lobam selain di SMP 16, ada SMP 15 di Busung.
“Kita arahkan juga ke SMP 15 Busung, nanti disediakan bus sekolahnya,” katanya.
Sobri orangtua siswa mengatakan, dirinya mendaftarkan anaknya ke SMP 16 Seri Kuala Lobam karena dekat dengan rumahnya. Namun, pendaftar di sekolah itu sudah lebih dari 100 padahal daya tampungnya untuk 2 ruang kelas. “Semoga saja masuk, karena kakaknya juga di sana, lagian dekat dengan rumah,” jelasnya.
Untuk daya tampung, ia memperkirakan cukup. Satu kelas, rata-rata menampung 32 siswa. Saat ini, di Bintan ada 28 SMP negeri, 1 MTs negeri, 7 Mts swasta dan 4 SMP swasta.
Sementara itu, Johari, Kabid SD mengatakan, pihaknya belum bisa memperkirakan daya tampung. “Tunggu setelah tanggal 6 atau 7 baru diketahui daya tampung kita, karena melihat kondisi sekarang yang masih membeludak,” katanya. Untuk SD di Bintan, terdapat 90 SD negeri, 7 swasta dan 2 SLB.
Pantauan di sekolah, jumlah pendaftar di hari pertama terlihat membeludak. Mulyani kepala SD 001 Toapaya Asri mengatakan, di hari pertama ada sebanyak 54 siswa yang telah mengisi formulir pendaftaran.
“Kita utamakan siswa yang berdomisili di Toapaya Asri, dan yang berumur 6 tahun,” jelasnya. Meski demikian, ia mengatakan, ada orangtua yang dari luar seperti dari Gesek dan Tanjungpinang yang datang tapi seperti Cikolek diarahkan ke sekolah di Gesek sedangkan yang Tanjungpinang tetap diutamakan anak Bintan.
Sementara itu, pendaftaran di SMAN 1 Bintan Utara dan SMKN I Bintan Utara membeludak. Zulfan Wakil Kepala SMKN 1 Bintan Utara bidang kesiswaan, Zulfan mengatakan, sekitar 480 telah diambil, sedangkan pengembalian hingga 7 Juli mendatang. Dijelaskannya, untuk kuota sekolahnya, sebanyak 210 siswa.
Ahmad Quesnepi panitia penerimaan siswa baru mengatakan, daya tampung di sekolahnya sekitar 252 sedangkan formulir yang sudah diambil oleh calon siswa sekitar 500 formulir. ” Akan diseleksi nantinya,” jelasnya.(cr21)
6 PNS Mangkir di Hari Pertama Masuk Kerja

batampos.co.id – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bintan mencatat terdapat 6 pegawai negeri sipil (PNS) mangkir di hari pertama masuk kerja seusai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Senin (3/7). Keenam PNS tersebut membolos dengan alasan kehabisan tiket pulang seusai mudik.
Kepala BKPPD Bintan, Irma Annisa usai apel gabungan di Kantor Bupati Bintan Bandar Seri Bentan mengatakan, keenam PNS yang mangkir di hari pertama masuk kerja sudah menghubungi dirinya.
Para PNS itu beralasan tidak hadir di hari pertama masuk kerja karena kehabisan tiket pulang seusai mudik. “Tiket kepulangan mereka di hari Selasa juga sudah di WA. Namun tetap BKPPD melaporkan ke BKN pusat,” jelasnya.
Sejak awal, Irma mengaku, banyak pegawai yang mengajukan penambahan cuti di luar cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Malah dirinya sering menerima teror. “Sampai diteror, tetapi tetap tak ibu diberikan,” katanya.
Lebih jauh Irma mengatakan, saat ini, pihaknya menunggu rekap dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan kelurahan maupun desa. “Setelah menerima rekap absensi, BKPPD akan melaporkan sesuai arahan Kemen PAN & RB dan bagi PNS yang mangkir akan ditegur,” ujar mantan Kabag Agraria Pemkab Bintan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam menilai kedisiplinan PNS dilingkungan Pemkab Bintan sudah sangat baik. “Hampir semua PNS hadir di apel gabungan di hari pertama masuk kerja,” menurutnya.
Masih menurut Dalmasri, kesadaran PNS Pemkab Bintan juga sangat tinggi.
Dalmasri juga mengingatkan di hari pertama masuk kerja, PNS langsung bekerja melayani masyarakat. “Pelayanan publik juga dimulai hari ini. Saya minta PNS melayani publik secara maksimal,” pintanya.
Seusai memimpin apel gabungan di hari pertama masuk kerja, Dalmasri yang menjadi irup upacara mengantikan Bupati Bintan Apri Sujadi yang berhalangan hadir karena alasan kesehatan langsung menyalami pegawai.
Kegiatan halalbihalal dilanjutkan makan bersama di aula Kantor Bupati Bintan. (cr21)
Tarif Baru UWTO Itu… Usulan Pengusaha
batampos.co.id – Polemik perubahan Tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) terus berlanjut. Pengusaha menilai besaran tarif sewa lahan tersebut memberatkan dan dapat mengganggu iklim investasi. Namun Badan Pengusahaan (BP) Batam mengklaim revisi tarif UWTO itu justeru masukan dari kalangan pengusaha.
“Perubahan UWTO sudah berdasarkan arahan Menko Perekonomian dan juga masukan dari pengusaha itu sendiri,” kata Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto, Senin (3/7).
Eko menjelaskan, di antara masukan dari kalangan pengusaha adalah soal kepastian hukum tarif UWTO. Maka dibuatlah tarif UWTO naik 4 persen per tahun dalam Perka BP Batam Nomor 9 Tahun 2017. Dengan begitu, pengusaha bisa merencanakan investasi mereka dengan baik setelah mengetahui kepastian kenaikan UWTO.
Selain itu, pengusaha juga keberatan dengan besaran tarif UWTO sebelumnya yang diatur dalam Perka BP Batam Nomor 19 Tahun 2016 yang kemudian direvisi dalam Perka BP Batam Nomor 1 Tahun 2017. Sebab tarif UWTO pada kedua Perka tersebut dinilai terlalu tinggi.
“Kemarin diminta untuk diubah, sekarang sudah diubah dan turun tapi masih belum terima, jadi maunya bagaimana,” cetus Eko.
Selain dari pengusaha, Eko mengakui setelah mengubah tarif UWTO pada akhir 2016 lalu, pihaknya dapat masukan dari berbagai pihak. Termasuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“BPKP menilai terjadi anomali karena tarif 20 tahun nilainya sama dengan yang 30 tahun. Sebab itu dievaluasi lagi,” terangnya.

foto: iman wachyudi / batampos
Maka terbitlah Perka Nomor 1 Tahun 2017 pada awal 2017. Meskipun sudah mengakomodir keinginan DK, muncul lagi desakan untuk menyesuaikan tarifnya dengan ketentuan hanya boleh naik 150 persen.
“Makanya kami sampaikan ke DK, dan keluarlah Perka Nomor 9 Tahun 2017 ini,” imbuhnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang akan mengurus UWTO agar tidak melalui jasa notaris atau yang lainnya. Pasalnya warga bisa datang langsung ke kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sendiri, petugas BP Batam menurut dia akan melayani dan membantu sebaik mungkin sampai pengurusan UWTO selesai. Terlebih lagi saat ini sudah menggunakan sistem online yang diyakini akan mempermudah.
“Jadi bisa datang sendiri, kalau mau tau berapa biayanya bisa dihitung sendiri melalui tabel tinggal dikalikan luas lahannya atau untuk lebih jelasnya bisa datang langsung ke PTSP BP Batam,” terangnya. (leo)
@lionairgroup Perluas MRO di Batam, akan Serap 4.000 Tenaga Kerja

batampos.co.id – Maskapai penerbangan Lion Air terus melakukan pengembangan Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO) di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Pada Oktober mendatang, perluasan MRO dilakukan di atas lahan 8 haktare.
Setelah selesai, MRO Lion Air ini akan mampu menampung 18 pesawat dalam sekali perbaikan atau perawatan. Menariknya, tenaga kerja yang bisa terserap bisa menembus angka 4.000 orang. Khususnya tenaga kerja yang memang memiliki keahlian di bidang perawatan dan perbaikan pesawat.
“Mereka (Lion Air,red) sudah selesai melakukan pematangan lahan seluas 8 Haktare,” kata General Manager Operasional Hang Nadim Batam, Suwarso, Senin (3/7).
Pengembangan MRO Lion Air tersebut, mengambil lahan di kiri MRO lama. Nantinya direncanakan untuk ke MRO Lion Air, akan ada jalan khusus. “Jadi gak lewat bandara lagi, ada jalan tersendiri. Bila kita melintasi jalan lintas bandara, kita akan melihat pintu masuknya,” tuturnya.
Saat ini, kata Suwarso pihak Lion Air sudah menyelesaikan proses pematangan lahan untuk pembangunan gedung MRO tersebut. MRO tersebut direncakan akan jadi homebase pusat perawatan pesawat Lion Air untuk Indonesia Bagian Barat. “Katanya begitu,” tutur Suwarso.
Lion Air sendiri saat ini sudah mengoperasikan MRO seluas 4 haktare. Bangunan tersebut terdiri dari dua bagian yang masing-masing bisa menampung enam pesawat atau total 12 pesawat.
“Kami siapkan lahan yang cukup luas, mencapai 28 haktare. Saat ini sudah terpakai 4 haktare,” ujar Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto, belum lama ini.
Selain itu kata Eko, 12 hektar lagi tengah dalam proses pematangan lahan, bahkan delapan hektare telah selesai.
Eko memperkirakan jika bisa beroperasi penuh, maka MRO Lion bisa nantinya menampung 50 unit pesawat.
“Dan jika beroperasi penuh, maka bisa menampung 8000 hingga 10 ribu tenaga kerja lagi,” jelasnya lagi.
Eko menambahkan, Garuda Maintenance Facility (GMF) juga berencana menbangun fasilitas serupa. Pihaknya merespon baik.
Pria berambut putih ini menegaskan Hang Nadim akan terus dikembangkan supaya Batam dapat menjadi kota tujuan industri berteknologi tinggi.
Nantinya bandara akan dikembangkan dengan membangun terminal dua, perluasan terminal satu, pembangunan terminal kargo, hotel, pusat bisnis, pusat medis, taman hunian, taman budaya, pusat komersial dan konvensi, kebun botani, pusat hiburan, apartemen dan kawasan berikat.
“Saat ini terminal satu hanya dapat menampung 5 juta orang. Sedangkan tahun lalu sudah 6,1 juta orang. Tingkat pertumbuhan rata-ratanya 13-18 persen pertahun,” jelasnya.
Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun lalu, bandara menyumbang Rp 190 miliar ke BP Batam.
“Dan awal tahun ini hingga Mei sudah dapat Rp 90 miliar,” kata Eko. (ska/leo)
PT Pasific Fery Line Rugi Rp 100 Juta

batampos.co.id – Peristiwa kebakaran kantor agen tiket kapal fery Majestic tujuan Tanjungpinang – Singapura milik PT Pasific Fery Line, pada Minggu (2/7) sore, menyebabkan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran tersebut mengalami kerugian sekitar Rp 100 juta.
