batampos – Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, tampil memimpin upaya reformasi birokrasi perizinan menyusul penetapan Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (24/7). Ia ingin sinkronisasi lintas instansi agar Batam mampu bersaing sebagai destinasi investasi unggulan.

Status KSN menjadikan Batam sebagai simpul tiga kebijakan utama: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Proyek Strategis Nasional (PSN), serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini menuntut kecepatan dan kepastian dalam pemrosesan perizinan usaha, yang selama ini kerap tersendat oleh persoalan tumpang tindih kewenangan.

“Perizinan yang kini dilimpahkan ke kita harus segera dikaji. Jika belum ada (aturan teknisnya), bentuk tim khusus. Tim ini harus menelaah jenis perizinan, durasi, dokumen yang dibutuhkan, hingga hambatan-hambatan yang muncul,” kata Li Claudia.

Respons cepat terhadap perubahan regulasi, termasuk implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta dua peraturan terbaru, yakni PP 25 dan PP 28 Tahun 2025 yang memperluas pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah terus dimatangkan pemerintah daerah.

Menurutnya, kebijakan nasional ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Batam. Tanpa sinkronisasi antar instansi, terutama dalam aspek tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan, dan pengelolaan lahan, investor akan sulit mendapatkan kepastian hukum yang menjadi syarat mutlak investasi.

Rapat koordinasi ini juga bertujuan memetakan permasalahan aktual yang dihadapi dalam proses perizinan di Batam. Selain itu, ia harap forum tersebut mampu merumuskan rencana tindak lanjut secara kolektif agar sistem perizinan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah di Batam untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, berdaya saing, dan inklusif. Reformasi perizinan tak hanya penting untuk menarik investasi baru, tetapi juga menjaga kepercayaan investor yang telah lebih dahulu menanamkan modalnya di kota ini.

“Keputusan tidak boleh diambil tanpa dasar kuat. Kajian menyeluruh itu penting. Kita sedang menyusun fondasi pelayanan yang akan menjadi cermin wajah Batam di mata nasional maupun internasional,” ujar Li Claudia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Li Claudia Dorong Reformasi Perizinan Batam di Era KSN pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan lampu hijau terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kota Ramah Anak. Dukungan ini menandai dimulainya babak baru pembahasan legislasi yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak di tengah pesatnya pembangunan Batam.

Persetujuan Pemko Batam disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Kamis (24/7). Ia menyebut, Ranperda ini merupakan langkah penting guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak.

“Mengingat pentingnya Ranperda ini sebagai salah satu upaya menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, Pemerintah Kota Batam berpandangan bahwa Ranperda ini layak dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” katanya.

Ia menambahkan, substansi pengaturan Ranperda Kota Ramah Anak mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam peraturan tersebut, penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) harus diatur dalam peraturan daerah.

Jefridin juga menggarisbawahi bahwa tantangan sosial di Batam cukup kompleks, terutama dalam hal pemenuhan hak dasar anak akibat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses layanan dasar. Karena itu, keberadaan payung hukum yang jelas akan memperkuat langkah-langkah perlindungan terhadap anak.

Di sisi legislatif, DPRD Batam menginisiasi langsung Ranperda ini melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Anggota Bapemperda, M Putra Pratama Jaya, mengatakan penyusunan Ranperda Kota Ramah Anak bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional, melainkan komitmen nyata dalam menjadikan anak sebagai prioritas pembangunan.

“Penyampaian Ranperda inisiatif ini bukan sekadar pemenuhan amanah regulasi, tapi juga bentuk sinergi kebijakan lintas pemerintah, agar perlindungan anak menjadi prioritas pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Dia berharap, setelah Ranperda ini ditetapkan, implementasinya segera dapat dilakukan melalui peraturan kepala daerah sebagai aturan teknis pelaksanaan. Ia juga mendorong keterlibatan semua pihak untuk memastikan bahwa Kota Batam benar-benar menjadi kota yang ramah anak.

DPRD Batam, lanjutnya, akan terus berupaya menghadirkan regulasi yang tidak hanya berpihak kepada masyarakat secara umum, tetapi juga kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Anak yang sehat, bahagia, dan berdaya saing adalah masa depan Batam,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pemko Batam Setujui Ranperda Kota Ramah Anak, DPRD Dorong Percepatan Pembahasan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tiga terdakwa dalam perkara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia, yakni Mulyadi, Heriyadi, dan Said Efendi, masing-masing dituntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Martua dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (24/7).

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer, yakni Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Mereka juga dikenai dakwaan subsider Pasal 83 juncto Pasal 68 UU yang sama.

“Para terdakwa secara bersama-sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal. Tindakan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda Rp300 juta, dan jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 3 bulan,” tegas JPU Martua saat membacakan amar tuntutan.

Baca Juga: Polda Kepri Gagalkan Penyaluran Calon PMI Ilegal dari Pelabuhan Batam Center

Sidang yang dipimpin majelis hakim Tiwik, dengan anggota Andi Bayu dan Douglas Napitupulu, memberi kesempatan kepada ketiga terdakwa untuk menanggapi tuntutan. Penasihat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan pleidoi (pembelaan) secara tertulis pada sidang selanjutnya.

Dalam fakta persidangan sebelumnya, terungkap bahwa Mulyadi diminta oleh seseorang bernama Kecik (DPO) untuk mencarikan tempat kos dan membantu keberangkatan calon PMI asal Lombok bernama Linda Nova Rianty ke Malaysia. Mulyadi kemudian meneruskan urusan pembuatan paspor kepada Heriyadi, yang disebut sebagai pengurus dokumen.

Linda menyerahkan uang sebesar Rp7,7 juta kepada Mulyadi di Batam. Dari jumlah itu, Rp5,3 juta digunakan untuk membuat paspor secara nonprosedural. Heriyadi mendapat bagian Rp1,3 juta, dan sisanya dikirim ke Said Efendi yang diduga sebagai perantara di Tanjungpinang.

Meski demikian, dalam kesaksiannya, Heriyadi mengaku hanya membantu teman kerja dan tidak mengetahui bahwa Linda akan bekerja secara ilegal di Malaysia. Sementara Said Efendi berdalih bahwa dirinya hanya membantu pembuatan paspor karena sering diminta oleh pemohon, termasuk untuk keperluan umrah.

“Saya biasa bantu urus paspor karena banyak yang kesulitan di kampung. Itu pun karena diminta agen travel,” ujarnya.

Berdasarkan dakwaan JPU, Linda dua kali gagal berangkat ke Malaysia melalui Pelabuhan Batam Center dan Harbour Bay karena ditolak oleh petugas Imigrasi.

Setelah gagal berangkat, Linda diamankan oleh petugas P4MI dan mengungkap seluruh rangkaian peristiwa. Dari situ, penyidik mengamankan para terdakwa satu per satu, sedangkan pelaku utama, Kecik, masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dalam keterangan JPU, seluruh rangkaian kegiatan dilakukan tanpa izin resmi sebagai pelaksana penempatan PMI, yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sidang akan kembali digelar dalam waktu dekat dengan agenda pembacaan pleidoi dari penasihat hukum terdakwa. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel 3 Terdakwa Kasus PMI Ilegal Dituntut 3,5 Tahun Penjara di PN Batam, Otak Pelaku DPO pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menyikapi kembali viralnya video besi pembatas Jembatan V Barelang yang tampak dipotong, Polsek Galang mengambil langkah cepat dengan meningkatkan intensitas patroli di kawasan tersebut. Langkah ini dilakukan guna mencegah terulangnya aksi perusakan atau pencurian terhadap fasilitas publik.

Kapolsek Galang, Iptu Hendrizal, menyampaikan bahwa pihaknya menanggapi serius kekhawatiran masyarakat. Patroli rutin di sekitar jembatan kini ditingkatkan, terutama di malam hari yang dianggap sebagai waktu paling rawan. “Kita sudah tingkatkan patroli pengamanan di sekitar Jembatan V. Ini bentuk antisipasi agar tidak ada lagi aksi yang merusak fasilitas umum,” ujar Hendrizal, Jumat (25/7).

Selain patroli rutin, pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan BP Batam untuk membahas upaya pengamanan tambahan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemasangan CCTV dan pengaman fisik di titik-titik rawan kerusakan. “Kita akan koordinasi dengan BP Batam. Harapannya ada tindak lanjut seperti pemasangan pengaman dan kamera pengawas,” tambahnya.

Baca Juga: Viral Video Besi Jembatan V Barelang Dipotong, Polisi Membenarkan Adanya Kejadian

Hendrizal menjelaskan, meskipun dugaan pemotongan besi pada jembatan bukan kejadian baru dan kemungkinan terjadi beberapa waktu lalu, tetapi pengawasan tidak boleh kendor. Infrastruktur seperti Jembatan V memiliki peran vital bagi mobilitas warga dan harus dijaga bersama.

Pihak kepolisian juga mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga fasilitas umum. Warga diminta segera melapor apabila melihat aktivitas mencurigakan atau potensi perusakan. “Peran masyarakat sangat penting. Jangan ragu sampaikan informasi, sekecil apa pun itu,” tegas Hendrizal.

Upaya peningkatan patroli ini diharapkan mampu memberikan efek jera serta mencegah aksi serupa di masa mendatang. Polisi memastikan bahwa pengawasan terhadap Jembatan V akan terus diperketat, seiring dengan koordinasi yang dilakukan bersama pihak-pihak terkait. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Antisipasi Pemotongan Besi, Polisi Tingkatkan Patroli di Sekitar Jembatan Barelang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Proyek pelebaran Jalan Ahmad Yani dari simpang Kepri Mall hingga simpang Panbil terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Jumat (25/7), ruas jalan sepanjang 3,8 kilometer itu kini sudah dilebarkan menjadi lima lajur, memberikan harapan besar bagi kelancaran lalu lintas di kawasan strategis tersebut.

Pantauan di lapangan, sebagian besar pekerjaan fisik utama sudah rampung, terutama pada jalur dari simpang Kepri Mall hingga mendekati simpang Panbil. Beberapa bagian bahkan telah selesai disemenisasi dan tinggal menunggu tahap pengaspalan.

Meski begitu, pengerjaan di sekitar simpang Panbil masih terus dikebut. Pekerjaan di titik simpang Panbil saat ini fokus pada pembukaan row jalan baru yang akan menjadi bagian dari lajur tambahan. Proses semenisasi juga tengah berlangsung intensif di area tersebut.

Baca Juga: BP Batam Percepat Pelebaran Jalan Kepri Mall – Batamindo Sepanjang 3,8 Km

Guna menunjang kelancaran proyek, akses masuk ke kawasan Panbil Mall untuk sementara ditutup selama pengerjaan berlangsung. Meski menimbulkan sedikit gangguan lalu lintas dan perubahan akses, warga terlihat cukup memahami dan berharap proyek ini segera selesai agar manfaatnya bisa segera dirasakan.

Petugas proyek dan alat berat masih berjibaku di lapangan, menggesa penyelesaian tahap akhir di sejumlah titik. Dengan pelebaran menjadi lima lajur, ruas jalan ini nantinya diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas, terutama di jam sibuk pagi dan sore hari.

Selama ini, Jalan Ahmad Yani menjadi salah satu titik rawan kemacetan di Batam karena volume kendaraan yang tinggi, terutama di kawasan industri Mukakuning dan sekitarnya.

Sebagaimana diketahui, proyek pelebaran jalan ini merupakan bagian dari penguatan infrastruktur strategis di Batam yang digagas oleh BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad sebelumnya menyebut bahwa pembangunan jalan ini merupakan prioritas untuk mendukung iklim investasi yang sehat.

“Pembangunan strategis ini harus terus kita pacu. Infrastruktur yang baik akan memperlancar konektivitas dan membuka lebih banyak peluang ekonomi,” ujar Amsakar dalam pernyataannya beberapa waktu lalu. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Jalan Ahmad Yani Dilebarkan Jadi 5 Lajur, Akses Kepri Mall–Panbil Kian Mulus pertama kali tampil pada Metropolis.