batampos – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Bintan Center, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (10/7/2025). Sebanyak 36 pedagang dipindahkan ke Pasar Sore Bincen, yang berjarak tak jauh dari lokasi sebelumnya.

Namun, para pedagang mengaku belum sepenuhnya siap untuk berjualan di lokasi relokasi. Mereka menilai fasilitas di Pasar Sore masih belum memadai.

Salah satu pedagang, Mida, menyebutkan meja lapak yang tersedia terlalu tipis dan tidak tahan lama.

“Mau pindah ke Pasar Sore, tapi semua mejanya harus tebal. Karena kita jualan bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun,” ujar Mida saat ditemui di lokasi penertiban.

Selain soal meja, Mida juga mengeluhkan kondisi atap pasar yang bocor ketika hujan deras. Ia berharap pengelola pasar segera melakukan perbaikan agar pedagang merasa nyaman.

“Apalagi sewa lapaknya cukup mahal. Ada yang Rp500 ribu sampai Rp1 juta per bulan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Mida menyebut lokasi baru juga sepi pembeli. Hal ini berbeda jauh dibandingkan saat mereka masih berjualan di trotoar, yang kerap didatangi pelanggan tanpa harus turun dari kendaraan.

“Itu yang bikin kami keluar dari pasar. Di luar ramai pembeli, sedangkan di dalam sepi,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Tanjungpinang, Fery Andana, menyatakan bahwa penertiban dilakukan secara persuasif dan telah melalui proses sosialisasi sebelumnya. Langkah ini diambil agar para pedagang tidak lagi menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang.

“Tempat yang disediakan jauh lebih baik. Sudah ada atap, jadi saat hujan dagangan mereka tidak kehujanan,” kata Fery.

Fery menegaskan, jika masih ada pedagang yang nekat kembali berjualan di trotoar, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai Peraturan Daerah.

“Kalau satu dua pedagang masih berjualan di luar, pembeli pasti larinya ke sana. Itu tidak adil bagi yang sudah taat aturan. Kalau masih melanggar, bisa sampai ke pidana,” tegasnya.

Reporter: M. Ismail

Artikel PKL Bincen Ditertibkan Satpol PP, Mengeluh Lapak Relokasi di Pasar Sore Tak Layak pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tanjungpinang menerbitkan surat edaran terkait penertiban gangguan terhadap jalur hijau, taman kota, fasilitas umum, serta jalan dan angkutan di kawasan Pasar Bintan Center dan sekitarnya.

Surat edaran bernomor B/300/7/6.2.01/2025, tertanggal 6 Juli 2025, ditujukan kepada pengelola pasar, pemilik dan penyewa kios, serta pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di wilayah tersebut.

Dalam surat edaran itu, Satpol PP mengimbau agar seluruh pihak tidak memanfaatkan jalan dan trotoar di luar peruntukannya. Aktivitas berjualan, menempatkan barang dagangan, atau meninggalkan peralatan usaha di jalur hijau, taman kota, dan fasilitas umum tanpa izin dari pemerintah daerah juga tidak diperbolehkan.

BACA JUGA: PKL Tarempa Kena Ultimatum Satpol PP, Gerobak Bisa Disita!

Kepala Satpol PP Tanjungpinang Abdul Kadir Ibrahim menjelaskan, aturan tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, lanjutnya, dapat dikenakan pidana kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp50 juta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1).

Oleh sebab itu, Satpol PP Tanjungpinang meminta kerja sama dari seluruh pihak-pihak terkait untuk menaati ketentuan dalam Surat Edaran tersebut.

“Apabila hingga 10 Juli 2025 masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Ibrahim, Rabu (9/7). (*)

Reporter: Yusnadi

Artikel Gerobak dan Barang Dagangan Dilarang Ditinggal di Trotoar dan Taman Kota pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Rencana Pemerintah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan masyarakat di RSUD Tanjungbatu dengan cara merekrut dokter baru segera
dilaksanakan.

Mengingat, dokter dua dokter tambahan yang bertugas rumah sakit tersebut berasal dari dokter yang bertugas di Puskesmas dan juga ada dari rumah sakit.

”Sampai saat ini dua dokter setiap bulan masih ditempatkan di RSUD Tanjungbatu secara
bergiliran. Ini disebabkan keterbatasan tenaga dokter di RSUD Tanjungbatu, sehingga, kita
menerapkan sistem rolling atau bergantian,” ujar Pj Sekda Kabupaten Karimun, Djunaidy kepada Batam Pos, Rabu (9/7).

BACA JUGA: Pemerintah Pusat Dukung Program Beasiswa Dokter Spesialis Pemprov Kepri

Namun, tambahnya, tentunya penempatan dokter secara bergantian tidak bisa dilakukan secara kontinyu. Sehingga, sesuai dengan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun untuk merekrut dua orang dokter umum untuk ditempatkan di sana akan segera dilaksanakan. Dan, untuk pembiayaannya akan diambild ari dana BLUD RSUD Tanjungbatu.

”Kajian ke berbagai lembaga terkait sudah dilakukan bahwa dana BLUD bisa digunakan untuk
membayar gaji dokter. Untuk itu, sesuai target dalam waktu 6 bulan atau sebelum akhir tahun sudah ada dokter yang berhasil direkrut. Untuk pembukaan perekrutan dokter umum akan dilakukan langsung RSUD Tanjungbatu,” jelasnya.

Untuk proses penerimaan, lanjut Djunaidy, selain akan diumumkan secara terbuka, juga
disarankan kepada Dinas Kesehatan untuk menjalin kerja sama dengan relasi dari fakultas
kedokteran umum yang ada di wilayah Riau dan Sumatera. Tujuannya, agar proses perekrutan bisa segera selesai. (*)

Reporter: Sandi P

Artikel Kekurangan Dokter di RSUD Tanjungbatu masih Berlanjut pertama kali tampil pada Kepri.