batampos.co.id – Kondisi Batam saat ini dinilai sangat buruk. Tak hanya salah dalam tata kelola pemerintah, namun dari segi ekonomi Batam jauh terpuruk. Pertumbuhan ekonomi Batam hanya dua persen, jauh lebih kecil dari inflasi. Dan jika tak segera dibenahi, Batam bisa menjado daerah gagal.
Kemarin, beberapa tokoh masyarakat Batam yang tergabung dalam Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang mendeglarasika Pembentukan Propinsi Khusus Barelang. Pembentukan Provinsi Khusus dinilai menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi sejumlah persoalan di Batam. Terutama dalam dualisme kepemimpinan di Batam.
Deklarasi tersebut menyatakan perlunya pembentukan Provinsi Khusus Barelang.
Bahwa untuk itu, akan segera bekerja dengan sungguh, tulus dan ikhlas demi kemajuan pembangunan Pulau Batam, Renpang, Galang dan Pulau-Pulau sekitarnya. Serta tercapainya cita-cita Batam sebagai ujung tombak ekonomi nasional.
Hal-hal teknis yang terkait diperlukan dalam pembentukan Provinsi Khusus Barelang akan dopersiapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang, Taba Iskandar mengatakan Perjuangan Pembentukan Propinsi Khusus Baraleng didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki dan pemikiran yang sama. Dimana mereka bersama-sama ingin mencari solusi terbaik untuk Batam kedepannya. Apalagi ditengah lesunya pertumbuhan ekonomi di Batam.
“Pembentukan Propinsi Khusus Barelang ini kami tuangkan dalam pokok-pokok pikiran. Dan selama hal ini berlangsung, kami sangat terbuka menerima kritik dan saran,” kata Taba , di Harmoni One, Minggu (11/6/2017a) sore.
Dijelaskannya, pembentukan daerah khusus barelang hanya ingin menyelamatkan Batam dari ketepurukan. Tak ada maksud lain, apalagi untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Apalagi, sejak awal dibangun, Batam bukan didesain untuk bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi lebih untuk bersaing dengan negara luar diantaranya Singapura, Malaysia, Thailand dan lainnya. Namun sayang, saat Batam masih memakai jurus 4, negara global ternyata sudah menguasai jurus 12. Hal itu menjadikan Batam terlihat jauh tertinggal dibanding megara lain, padahal Batam memiliki potensi yang sangat luar biasa.
“Kenapa khusus? Karena ekonominya dan wilayah Batam ini sangat strategis dan ini tidak bisa dihilangkan. Kalau ada daerah khusus semua potensi bisa diurus, karena sudah ada kepastian hukum,” tegas Taba.
Menurut dia, pihaknya akan melakukan kajian akademis untuk menunjukan keseriusan untuk membentuk propinsi khusus barelang. Kajian ini ditargetkan selesai akhir tahun 2017. Dalam kajian itu nantinya tak hanya menjelaskan seperti apa struktur pemerintahan, namun juga potensi yang bisa digali untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.
“Kami beberapa kali sudah melakukan diskusi dengan sejumlah tokoh seperti Pak Habibie , dan Pak Jimly Asshiddiqie, tentu kami harapkan ada masukan dari masyarakat dan pihak lainnya,” terang Taba.
Sementara Dewan Pertimbangan, Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang, Soerya Respationo tidak menapik nantinya wacana ini akan menghadapi pro dan kontra dari sejumlah pihak. Namun ia berharap hal itu bisa diselesaikan dengan duduk bersama untuk mencari pendapat yang tepat. Jika pendapat dari yang pro bisa diterima, maka yang kontra harus legowo menerima wacana tersebut. Begitu juga dengan pendapat yang kontra bisa menyakinkan, pihaknya juga akan menerima dengan baik.
“Kita harus berbicara dengan menggunakan kajian. Jangan hanya berkoar-koar di media sosial atau media online. Intinya harus duduk bersama dan berbicara dengan data. Jangan dipolitisi,” harap mantan Wakil Gubernur Kepri ini ditempat yang sama.
Dijelaskannya, Kepri khususnya Batam memiliki banyak potensi yang belum digali. Hal itu diduga karena salahnya tata kelola yang dilakukan pemerintah. Bahkan ia memiliki data jika pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan pertama 2017 sangat lambat. Hal itu dikhawatirkan akan membuat batam menuju kehancuran.
“Tahun ini paling buruk secara ekonomi. Hal ini diduga karena adanya salah kelola dan bisa menjerumuskan Batam sebagai daerah gagal. Siapa saja warga Batam punya tanggungjawab moral untuk memperbaiki kondisi Batam. Filosofinya jangan sampai mati dilumbung padi,” bebernya.
Dijelaskannya, pemikiran yang salah jika Batam menjadi Provinsi Khusus lantas Kepri semakin tertinggal. Meski selama ini Batam dinilai menjado tulang punggung untuk Kepri. Namun daerah seperti Natuna dan Anambas juga dinilai memiliki potensi yang sangat luar biasa.
“Hanya saja potensi itu belum dikelola dengan baik. Dan ini tentu nanti kita juga perlu diskusi dengan pemerintah daerah. Jadi jangan ada anggapan Kepri tidak bisa kalau tidak ada Batam. Semuanya punya potensi, hanya saja belum digali.” Beber Soeryo.
Menurut dia persolan Batam sebenarnya tidak lepas dari kelalian pemerintah pusat. Dimana sebenarnya dalam Undang-Undang 53/1999 dijelaskan dalam jangka waktu 12 bulan sejak aturan tersebut keluar harus segera di bentuk aturan atau peraturan pemerintah yang mengatur hubungan kerja BP Batam dan Pemko Batam.
Namun sampai saat ini aturan tersebut tak kunjung keluar. Bahkan permasalahan di Batam terus berlanjut sampai sekarang. Kendati demikian Soerya tetap menyambut baik jika saat ini ada etikad baik daru pusat untuk menyelesaikan persoalan di Batam, melalui komado langsung Menko Perekonomian.
“Masalahnya sebenarnya di PP itu tadi, Undang-Undang 53/1999 masih berlaku. Meski undang-undang yang lain sudah ada,” katanya.
Bahkan ia menilai Menko Darmin salah cara dalam mengatasi persoalan di Batam. Dimana Darmin sebagai Ketua Kawasan dinilai tidak pas memberi solusi atas permasalahaan di Batam yang telah berlarut-larut.
“Pendapat saya, pak Menko Darmin salah mendiagnosa penyakit di Batam. Sehingga obat yang diberikan pun salah. Jadi sakit Batam tak kunjung sembuh,” tegas Soeryo. (She).
