Will Seaton melamar dua orang sekaligus. Yakni, sang pacar, Ashley Schaus, 23, plus adiknya, Hannah. (ABCNews)
batampos.co.id – Will Seaton melamar dua orang sekaligus. Yakni, sang pacar, Ashley Schaus, 23, plus adiknya, Hannah, 15.
Tujuannya mulia.
Hannah yang menderita down syndrome selama ini dirawat Ashley. Will melamarnya sekalian agar Hannah tak merasa ’’ditinggalkan’’.
’’Aku menikahi keduanya meski bukan secara harfiah. Istriku nanti ya jelas cuma Ashley. Tapi, kami tidak sampai hati kalau Hannah merasa diabaikan kalau aku hanya melamar kakaknya,’’ ungkap Will sebagaimana dikutip Daily Mail.
Kepada Ashley, pria 25 tahun itu menyematkan cincin berlian milik nenek buyutnya. Untuk calon adik ipar, Will memberikan cincin milik nenek ketika muda.
Ashley sangat terharu dengan tindakan Will. Acara lamaran dilaksanakan di sebuah padang bunga. Will menyewa fotografer untuk mengabadikan saat dia berlutut di kaki Ashley, lalu Hannah.
’’Kami berdua sama-sama bilang ’iya’. Kami sangat happy,’’ ujar Ashley, warga Santa Claus, India, AS. Di pernikahan nanti, Hannah menjadi best sister.
Ketika Hannah lahir, orangtua mereka meminta Ashley merawatnya dengan sangat baik. Ashley melaksanakan betul amanah tersebut. Alhasil, meski punya pacar, dia tak pernah meninggalkan Hannah. Mereka dinner bertiga, jalan-jalan bertiga, dan melakukan berbagai aktivitas lain bertiga. Kini lamaran pun bertiga. Asal, nanti malam pertamanya nggak bertiga juga ya… (adn/c14/na)
Di lokasi inilah museum Batam berada. F. Yusuf Hidayat/Batam Pos
batampos.co.id – Museum sejarah Batam yang menggunakan bangunan eks Astaka MTQ Nasional 2014 akan beroperasi pada 2018 mendatang.
“Interiornya sudah, tinggal konten atau isinya yang belum,” kata Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam Pebrialin.
Ia menyebutkan museum tersebut akan memuat sejarah Batam dari zaman kerajaan Riau Lingga, zaman penjajahan hingga kini Batam menjadi daerah otonom. Hal yang pasi, museum tersebut juga akan diisi dengan benda-benda sejarah, namun Pebrialin belum menyebutkan benda apa saja yang akan ditempatkan di museum ini
“Tak lupa gambaran Otorita Batam (OB) zaman Ibnu Sutowo dan pak Habibi,” katanya.
Menurut Pebrialin, Batam yang notabenenya daerah melayu yang kaya akan sejarah, cukup sayang jika tak memiliki museum sejarah. Keberadaan museum diharapkan memberi sumbangsih bagi kunjungan wisatawan ke Batam.
“Ini akan jadi ikon baru di Batam, wisatawan yang ingin tahu Batam bisa mendapat informasi di museum ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, walau ditargetkan beroperasi tahun depan, museum ini belum diberi nama. Seiring berjalan waktu, pihaknya akan emmikirkan nama yang tepat puntuk museum ini. “Tentu namanya kami akan pikirkan,” imbuhnya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam, Gintoyono Batong mengatakan persiapan museum ini sudah dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya, namun sayang ia mengaku lupa berapa anggaran persiapan museum ini, sementara biaya pembangunan astaka untuk keperluan MTQ dulu menelan biaya sedikitnya Rp 10 miliar.
“Udah dikerjakan oleh Cipta karya, tinggal di isi oleh (dinas) Pariwisata saja,” pungkasnya. (cr13)
batampos.co.id – Tersendatnya pendapatan sektor andalan yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempengaruhi Pendapatan Daerah (PAD) secara umum.
Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), PAD hingga semester pertama hanya 31,69 persen atau Rp 367,655 miliar dari target Rp 1,160 triliun.
“Selain BPHTB ini, sektor lain kami optimis tercapai,” keluh Kepala BP2RD Batam Raja Azmansyah.
Ia menyebutkan, per 11 Juli penerimaan sektor BPHTB baru mencapai 24,22 persen atau Rp 82,98 miliar dari target Rp 342,567 miliar. Alasannya tak lain adalah tersendatnya Izin Peralihan Hak (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Berkas yang masuk ke kita mayoritas transaksi yang kecil atau skala perorangan, sedang badan usaha masih minim,” katanya.
Adapun rincian pendapatan lain yakni, pajak hotel yang baru terealisasi 44,04 miliar dari target Rp 117,25 miliar, pajak restoran tercatat Rp 27,79 miliar dari Rp 67,15 miliar. Pajak hiburan target Rp 25,17 miliar baru terkumpul 11,62 miliar.
“Ini tiga sektor pariwisata, walau masih kurang biasanya tiap tahun naik pada Agustus hingga Desember, banyak kegiatan pariwisata,” terangnya.
Pendapatan lain, baru terkumpul Rp 3,18 miliar dari target Rp 8,03 miliar.
Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang targetnya Rp 162,16 miliar baru terkumpul 69,55 miliar. Dari sektor pajak parkir yang ditargetkan Rp 12 miliar terkumpul Rp 3,22 miliar.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terkumpul Rp 27,88 miliar dari target Rp 131,57 miliar, sedangkan dari pajak mineral bukan logam dan batuan baru terkumpul Rp 1,5 miliar dan target Rp 8,4 miliar.
Azmansyah menperkirakan, target BPHTB akan tak tercapai hingga akhir tahun, bahkan ia menyebut capai kelak sekitar 50 persen.
“Kondisi ekonomi juga sedang lemah,” pungkasnya. (cr13)
Sejumlah penumpang kapal Umsini dari Jakarta berjalan menuju pintu gerbang keluar Pelabuhan Batuampar, Rabu (12/7). Sayangnya jalan pintu keluar terlihat becek dari genangan air hujan . F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Pelabuhan Batuampar yang digunakan untuk aktifitas bongkar muat barang dan aktifitas pelabuhan penumpang dinilai tidak layak.
Pelabuhan itu merupakan salah satu pelabuhan yang disesaki penumpang saat kapal milik PT Pelni bersandar untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang.
Di pelabuhan Batuampar, pada saat tidak turun hujan, pelabuhan itu menebarkan debu tebal. Penumpang yang turun maupun naik merasa tidak nyaman.
Sementara, pada saat turun hujan, pelabuhan Batuampar akan menjadi becek. Kawasan pelabuhan yang menjadi becek tentu saja membuat penumpang tidak nyaman.
Pelabuhan Batuampar baru digunakan sebagai pelabuhan penumpang dalam kurun waktu setahun belakangan ini. Namun, hingga kini belum ada pelabuhan khusus untuk penumpang kapal PT Pelni.
“Kalau hujan seperti hari ini becek pelabuhan ini. Belum lagi, ditambah truk besar yang lalu lalang. Kalau dibilang tidak nyaman, sudah jelas tidak nyaman dengan kondisi ini,” ujar salah seorang penumpang Pelni, Rini.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Pelni Elfien Goentoro mengatakan, PT Pelni akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menggunakan jasa Pelni, walaupun dengan keterbatasan di pelabuhan.
“Mudah-mudahan secepatnya ada pelabuhan yang layak. Sehingga transportasi laut bisa berjalan baik dan lancar,” ujarnya saat meninjau arus balik di pelabuhan Batuampar beberapa hari yang lalu. (cr1)
batampos.co.id – Lesunya industri galangan kapal menjadi persoalan serius di Kota Batam. Tidak sedikit perusahaan galangan kapal yang tergoncang bahkan tutup akibat situasi ekonomi yang belum stabil.
Asosiasi perusahaan shipyard Batam atau Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) mencatat, saat ini sudah ada 20 galangan kapal yang tutup karena sepinya pesanan.
“Anggota BSOA itu ada 50, dan 20 perusahaan sudah berhenti produksi,” kata Sekretaris BSOA, Suri Teo, beberapa waktu lalu.
Sementara 30 perusahaan lainnya mencoba bertahan karena masih menyelesaikan pesanan kapal di tahun lalu. Sebagian lainnya hanya melakukan perbaikan kapal-kapal kecil. Sedangkan mengenai jumlah karyawan, saat ini tinggal tersisa 2.500 orang dari lebih 200 ribu pekerja.
Seperti apa kondisi perusahaan shipyard yang tersisa? Penelusuran Batam Pos di sejumlah industri galangan kapal di wilayah Batuaji dan Sagulung, industri yang sempat jadi andalan ekonomi Batam ini sudah mulai terpuruk sejak 2014. Namun sampai saat ini belum ada solusi atau upaya pemulihan yang tepat dari pihak pemerintah.
PT Citra Shipyard misalkan, saat menyambut kunjungan rombongan wakil Sekretaris Wakil Presiden Sekretariat Negara, Kamis (23/3) lalu, mendetailkan bahwa goncangan industri galangan kapal mulai sudah terjadi sejak tahun 2014. Goncangan tersebut berupa minimnya pesanan pembuatan kapal.
GM PT Citra Shipyard Abi menuturkan, tahun 2013, pihaknya mampu memproduksi seratusan unit kapal dengan mempekerjakan ribuan pekerja. Namun tahun 2014 jumlah tersebut mulai menurun drastis. Hanya 65 kapal yang diproduksi.
Begitu juga tahun 2015, kembali turun jadi 30 kapal. Kondisi yang lebih parah terjadi di tahun 2016 dan 2017, dimana hanya memproduksi lima kapal. Imbasnya ribuan pekerja di-PHK.
Hal sama disampaikan pihak PT Bandar Abadi Batam di Tanjunguncang. Jumlah produksi kapal beberapa tahun belakangan ini menurun drastis.
Direktur PT Bandar Abadi Maslina Simanjuntak menyebutkan 2017 ini pihaknya hanya menerima tujuh orderan pembuatan kapal.
“Memang menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Angka perbandingannya saya tak ingat, cuma memang menurun,” ujar Maslina, Rabu (12/7) siang.
Suasana di galangan kapal yang menjadi sektor investasi perusahaan asing yang berada di kawasan industri galangan kapal Tanjung Uncang, Batuaji. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos
Imbas dari menurunnya order pembuatan kapal tersebut, PT Bandar Abadi juga mengurangi jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang semula mencapai seribuan orang, kini tinggal hanya sekitar 600-an pekerja.
Tidak itu saja, belum lama ini, kabar mengejutkan juga datang dari PT Techip yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, Batuaji. Perusahaan galangan dan offshore tersebut dikabarkan tutup sejak 30 Maret lalu. Sekitar 500 pekerja di perusahaan tersebut kini harus kehilangan pekerjaan.
Goncangnya industri galangan kapal tersebut juga berdampak pada sektor ekonomi Batam secara umum. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, saat menghadiri kegiatan di wilayah Sagulung, Minggu (7/5) lalu, mengakui hal itu.
Sesuai data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, kata Amsakar, sejak tahun 2014 sudah 184 perusahaan yang tutup. Meskipun tidak semuanya dari perusahaan galangan kapal, namun dampak dari penutupan 37 perusahaan sekitar 23 ribu warga Batam kehilangan pekerjaan.
“2017 ini saja sudah 31 perusahaan yang tutup. Ada 1.889 pekerja yang dirumahkan. Ekonomi kita memang sedang lemah sejak tahun 2014,” ungkap Amsakar.
Meskipun sudah cukup banyak perusahaan yang tutup, Pemko Batam sendiri kata Amsakar belum memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Pemko Batam saat ini adalah menghidupkan sektor pariwisata untuk mendongkrak perekonomian di Kota Industri ini.
Hal senada disampaikan oleh Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro saat menghadiri peluncuran kapal tanker MT Zaleha H- 289 pesanan PT Pelayaran Umum Indonesia (Pelumin) di lokasi galangan kapal PT Bandar Abadi, Tanjunguncang, Rabu (12/7). Meskipun situasi industri galangan kapal sedang terpuruk, Hatanto mengaku, belum mengetahui secara pasti akar persoalannya, sehingga pihaknya belum bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengembalikan kondisi tersebut.
“Kondisinya seperti apa kami belum tahu. Ini masih kami kumpulkan datanya, termasuk data jumlah industri galangan yang ada di Batam,” ujar Hatanto.
Ia mengaku masih sebatas membahas dengan Pemko Batam untuk membentuk tim khusus pencari pokok persoalan.
“Kami sudah ketemu dengan Pemko. Ini akan bentuk timsus masing-masing untuk mencari data dan persoalannya. Setelah tahu pasti persoalannya maka akan ditentukan langkah selanjutnya,” ujar Hatanto.
Timsus yang dibentuk itu nantinya, jelas Hatanto, akan mempelajari baik itu pokok persoalan melemahnya geliat industri galangan kapal ataupun membuat data pembanding antara perusahaan yang sudah bangkrut dan yang masih bertahan.
“Karena bagaimanapun masih cukup banyak juga yang bertahan. Kiat-kiat mereka (perusahaan yang masih bertahan) akan kami kumpulkan. Kalau bagus bisa dijadikan acuan solusi atasi persoalan ini,” ujar Hatanto. (eja)
Ribuan Pegawai Nwegeri Sipil Pemko Batam meninggalkan lapangan Engku Putri Batamcente. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Siap-siap ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ya….
Untuk lolos Anda harus mencermati beberapa hal terkait seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT).
Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 20/2017, tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017, pemerintah menetapkan tiga kelompok materi soal SKD.
Ketiga kelompok soal dimaksud adalah
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),
Tes Intelegensia Umum (TIU)
Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
“Agar lolos ke tahapan berikutnya, peserta seleksi harus lolos atau ambang batas (passing grade) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB),” kata Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi, Kamis (13/7).
Untuk itu, kata Suwardi, peserta diminta mempersiapkan diri dengan mempelajari sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan. Ketiga tes itu merupakan indikator untuk mengukur nilai passing grade para peserta.
TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia.
Materi kedua adalah Tes Intelegensi Umum (TIU) yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis.
Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi dan lainnya.
“TKP juga untuk menilai kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain,” jelas Suwardi.
Kementerian PAN-RB membuka formasi untuk dua instansi sebanyak 19.210 orang. Formasi itu terdiri dari 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 1–31 Agustus.(cr1/JPG)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun mendampingi calon investor yang akan berinvestasi di Pulau Asam, Kabupaten Karimun, Rabu (12/7).
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun memastikan proses investasi di Pulau Asam berjalan segera. Ini setelah rombongan investor dari Singapura kembali meninjau Pulau Asam
“Mereka langsung meninjau lokasi. Mereka mau cepat melakukan aktivitas di Pulau Asam,” kata Nurdin, di Pulau Asam, Karimun, Rabu (12/7).
Dia antara yang hadir bersama Gubernur di Pulau Asam adalah Brian Fu, Vice President Silk Road Finance Corporation Limited dan Alvin Leong Managing Director WH Marathon Pte Ltd.
Menurut Nurdin, konsorsium yang akan berinvestasi ke Pulau Asam membawa nilai yang besar. Karena itu, pihaknya juga akan mendorong akan kegiatan mereka segera berlangsung di sini. Total investasi gabungan perusahaan ini mencapai 1,5 miliar dolar AS.
“Investasi mereka bukan soal bisnis saja, tapi juga akan membangun ketahanan energi nasional,” kata Nurdin.
W H Marathon Pte Ltd merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Teknik, Pengadaan, Konstruksi dan Pemeliharaan di Industri Minyak, Gas, Kimia, Petrokimia dan Industri dengan proyek bisnis di negara-negara ASEAN. Investor yang tergabung dalam PT. Karimun Storage Terminal (KST) tersebut direncanakan membangun oil tanking di Pulau Asam, sejalan dengan rencana pemerintah daerah yang akan mendirikan perusahaan di bidang oil storage terminal, kawasan shipyard, logistic-logistic base, transhipment, sektor pariwisata dan perdagangan. Di Pulau ini juga akan dikembangkan binsis LNG.
“Pulau Asam is the best-lah,” kata Alvin Leong tentang strategisnya pulau ini untuk menggerak investasi di bidang energi.
Pulau Asam sendiri direncanakan menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dari beberapa kali pertemuan di Jakarta, pulau ini menjadi yang paling memenuhi kriteria masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Karimun.
Senin (10/7) lalu, Kemeterian Koordinator Bidang Perekonomian kembali membahas permasalahan KEK di berbagai wilayah Kepri. Tiga lokasi yang dibahas adalah KEK di kawasan Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru. Juga dibahas pengembangan KEK Pulau Asam dan Galang Baru, Bintan.
“Semua progresnya menggembirakan. Kita akan terus dorong semakin cepat penetapan dan keluar aturannya,” kata Nurdin lagi.
Saat di Pulau Asam, Gubernur dan Alvin Leong langsung membahas groundbreaking pekerjaan di sini. Dengan groundbreaking, antusias kerja semakin cepat. Apalagi untuk penyiapan infrastruktur akan menyerap ribuan pekerja.
Apalagi ada teknologi tinggi pada investasi mereka. Diharapkan tenaga kerja tempatan bisa menyerap ilmu dan keahlian pada teknologi tinggi itu.
Nurdin memang terus memantau progres investasi-investasi yang masuk ke Kepri. Dia terus berupaya mendorong percepatan aktivitas investasi tersebut.
“Karena akan memicu dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Nurdin.(bni)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam sedang merevisi besaran tarif santunan yang akan digunakan untuk memberikan ganti rugi tanaman penduduk di wilayah sekitar Waduk Sei Gong.
“BP Batam saat ini sedang merevisi besaran tarif santunan tersebut, mengingat tarif tersebut masih mengacu pada tarif 2006,” ujar Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar, Rabu (12/7).
Robert mengatakan tarif baru ini nanti dihitung berdasarkan jumlah tanaman yang dimiliki masyarakat.
“Namun yang bisa diganti rugi hanyalah tanaman yang berada di atas Area Peruntukan Lain (APL) yang berada di luar kawasan hutan lindung,” kata Robert.
Masyarakat yang tinggal di sekitar Waduk Sei Gong sejak lama berarti juga telah menempati areal hutan lindung seluas 350 hektar.
“Yang di hutan lindung tak bisa diganti rugi karena merugikan uang negara,” jelasnya.
Pihaknya juga sudah meminta legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Kepri yang menyatakan tidak ada ganti rugi bagi masyarakat yang menempati hutan lindung. Pemberian ganti rugi hanya ada untuk yang bermukim di APL.
“Hal ini sudah sesuai dengan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 6 Tahun 2015 dan rencana tata ruang FTZ BBK pada Perpres Nomor 87 Tahun 2011,” ungkapnya.
“Kami sudah sosialisasikan ini kepada warga Sijantung pada Mei kemarin. Ini sudah sesuai dengan perkataan Pak Presiden yang menyatakan bahwa ganti rugi hanya untuk tanaman saja bukan aset atau bangunan,” tuturnya.
Menurut Robert, pembangunan Waduk Sei Gong harus terus berjaan karena perannya sangat krusial untuk masyarakat Batam.
“Waduk Sei Gong diperlukan untuk tambah pasokan air baku sampai tahun 2022 supaya menjaga Batam atasi krisis air bersih nanti,” pungkasnya. (leo)
batampos.co.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji mencatat ada penurunan jumlah pasien Demam Berdarah Dangue (DBD) yang berobat di rumah sakit plat merah itu. Pasalnya sejak JAnuari hingga Juni 2017, hanya tercatat 38 pasien . Satu pasien anak-anak diantaranya meninggal dunia akibat sengatan nyamuk aede aegpty tersebut.
Jumlah tersebut memang menurun berdasarkan data perbandingan semester pertama tahun 2016 lalu yang merawat 259 pasien DBD. Namun demikian risiko terjangkitnya penyakit tersebut masih cukup tinggi hingga akhir tahun nanti.
Humas RSUD Embung Fatimah Batam Ellin Sumarni menuturkan, musim penghujan yang masih saja melanda kota Batam saat ini masih memberikan peluang akan tersebarnya penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegpty itu.
“Memang menurun, tapi kita semua harus tetap waspada. Jaga kebersihan lingkungan serta ikuti petunjuk-petunjuk pencegahan penyakit DBD yang ada,” ujar Ellin. (eja)
Jajaran Pemkab Anambas rapat bersama Deputi Tujuh bidang Telekomunikasi Kemenkopolhukam di kantor Bupati Anambas, Selasa (11/7).
batampos.co.id – Perairan Anambas ternyata dilalui oleh kabel serat kaca Internasional. Namun sayangnya sampai saat ini akses telekomunikasi di Kabupaten termuda di Kepri tersebut masih belum memadai dan masih ketinggalan dengan daerah lain di Kepri ini.
Data dari Asia Pacific Telecommunications Map tahun 2012 menunjukan, ada sejumlah jaringan kabel fiber optik terbentang di perairan Anambas seperti Tata TGN-Intra Asia (TGN-IA), Asia Pacific Gateway (APG), Asia submarine-cale Express (ASE) Cahaya Malaysia dan empat jaringan kabel serat optik melintasi perairan Anambas. Kabel-kabel tersebut milik sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina hingga Taiwan.
Dengan adanya potensi tersebut, pemda juga sudah mengetahui bahkan sampai saat ini ingin agar hal tersebut bisa bermanfaat bagi daerah.
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Wan Zuhendra pun berharap, agar persoalan fiber optik yang melintasi Anambas ini ada solusi nyata dari Pemerintah Pusat. “Melihat dari data, seperti itu. Mudah-mudahan ada solusi terkait kabel fiber optik yang melintasi Anambas dan wilayah NKRI,” ujarnya Rabu (12/7).
Upaya untuk mendongkrak kualitas akses telekomunikasi, diakuinya terus dilakukan Pemerintah baik dari pemerintah pusaat maupun Daerah. Usulan pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) sebanyak 13 unit ke sejumlah wilayah di Anambas, terus diupayakan ke Pemerintah Pusat, meski belum selesai sampai saat ini.
Ke-13 unit BTS tersebut ditempatkan di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Siantan Timur, Palmatak dan Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Jemaja mengingat daerah tersebut masih blank spot. Pasalnya kondisi geografis di Anambas terdiri dari banyak pulau dari banyak perbukitan.
“Usulan belasan BTS ini, arahnya dengan pihak ketiga. kita akui jika berpegangan kepada keuntungan, maka tidak bisa Karena dari jumlah penduduk, pemakaian jumlah seluler rendah,” ungkapnya.
Kepala Badan penelitian, pengembangan dan perencanaan daerah (Balitbangpeda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Augus Raja Unggul menilai kebutuhan akan sinyal telekomunikasi di Anambas merupakan persoalan penting. Pemerintah Daerah, diakuinya ingin merespon keluhan masyarakat akan telekomunikasi secara cepat. Hanya saja, kewenangan daerah yang terbatas, sehingga kesulitan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat akan telekomunikasi.
“Mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan. Tentunya, akses telekomunikasi diperlukan oleh masyarakat. Jika terjadi sesuatu di laut, maka akses telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk menyampaikan kabar kepada keluarga di rumah,” bebernya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi tujuh bidang akses komunikasi dan informatika kemekopolhukam Sigit, mengatakan pihaknya akan menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat sejumlah terobosan-terobosan tertentu. Menurutnya, perlu adanya perubahan aturan yang memudahkan untuk merubah ke arah yang lebih baik.
“Jangan berpatokan kepada aturan hukum yang menyulitkan, karena aturan itu bisa dirubah,” ungkapnya.
Namun pada intinya pihaknya hanya kepanjangan tangan dari kementerian, apapun keluhan dari daerah akan disampaikan kepada kementerian terkait. “Untuk jangka panjangnya, kami akan tetap sampaikan kepada kementerian kominfo,” ungkap Sigit. (sya)
