batampos – Aktivitas siswa saat berangkat dan pulang sekolah di Kota Batam kini mendapat pengawalan rutin dari personel Polresta Barelang. Kehadiran polisi di depan sekolah hingga mengantar siswa pulang menjadi langkah preventif untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelajar di tengah padatnya arus lalu lintas pada jam sekolah.

Kegiatan pengamanan tersebut terlihat pada Jumat (8/5) pagi saat personel Polwan Engku Putri melaksanakan pengaturan lalu lintas di depan SD Negeri 001 Sungai Panas, Batam Kota. Sejak pukul 06.00 WIB, personel sudah berada di lokasi membantu siswa menyeberang jalan dan mengatur kendaraan yang melintas di kawasan sekolah.

Pengaturan lalu lintas dilakukan oleh Iptu Ratna Dwi Lestari selaku Pawas bersama Brigpol Yuvita Eka Putri dan Brigpol Irene Pati Purba, SH. Kehadiran polisi wanita di tengah aktivitas pagi sekolah itu menjadi bagian dari pelayanan rutin Kepolisian kepada masyarakat, khususnya para pelajar.

Selain membantu siswa menyeberang, personel juga mengawasi kendaraan para orang tua dan penjemput agar tetap tertib saat berada di depan sekolah. Dengan pengawasan tersebut, arus lalu lintas di sekitar sekolah terpantau lebih lancar dan kondusif meski berada pada jam sibuk kendaraan.
“Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan Polri untuk memberikan rasa aman kepada siswa saat berangkat sekolah serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di kawasan sekolah,” ujar Iptu Ratna Dwi Lestari.

Pengawalan terhadap aktivitas siswa juga dilakukan personel Bhabinkamtibmas Polsek Batuampar melalui program inovatif “Si Amru” di SD Negeri 003 Tanjung Sengkuang. Tidak hanya membantu penyeberangan, personel turut mengantar siswa pulang ke rumah usai jam belajar selesai.

Kapolsek Batuampar Kompol Amru Abdullah, SIK, MSi mengatakan kegiatan tersebut akan terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan anak-anak sekolah. Menurutnya, kehadiran polisi di lingkungan sekolah menjadi langkah nyata menciptakan rasa aman bagi siswa maupun orang tua.
“Personel kami rutin hadir untuk mengawal aktivitas pergi dan pulang sekolah siswa agar mereka merasa aman dan nyaman. Ini juga bagian dari upaya membangun kedekatan Polri dengan masyarakat,” ujar Kompol Amru Abdullah.

Dalam kegiatan itu, personel Bhabinkamtibmas juga memberikan edukasi kepada siswa agar selalu berhati-hati di jalan, mematuhi aturan lalu lintas, serta memberi kabar kepada orang tua ketika berada di luar rumah. Warga sekitar turut diajak bersama-sama menjaga keamanan lingkungan sekolah agar tetap kondusif.

Polresta Barelang menegaskan akan terus meningkatkan pelayanan humanis di tengah masyarakat melalui kegiatan preventif yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Kehadiran polisi di sekolah diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi para orang tua sekaligus menekan risiko kecelakaan terhadap anak-anak di jalan raya.(*)

Artikel Polisi Rutin Kawal Aktivitas Pergi dan Pulang Siswa di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam kembali membuka rekrutmen Mitra Statistik tambahan tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) serta berbagai kegiatan survei statistik lainnya di Kota Batam.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, mengatakan pembukaan rekrutmen ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Batam untuk ikut berkontribusi dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. *_Sebelumnya pada akhir tahun 2025 sudah dilakukan perekrutan mitra untuk berbagai kegiatan statistik 2026_*

“Melalui rekrutmen mitra statistik ini, kami mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan nantinya menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujar Eko, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan, rekrutmen tambahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga lapangan dalam berbagai kegiatan statistik sepanjang tahun 2026, termasuk Sensus Ekonomi yang menjadi agenda nasional.

Untuk kebutuhan mitra statistik tambahan tahun ini, BPS Kota Batam memperkirakan jumlah yang dibutuhkan berada di kisaran 400 hingga 800 orang, tergantung kebutuhan pelaksanaan sensus dan survei di lapangan.

“Untuk mitra tambahan terkait kegiatan statistik di tahun 2026 ini, kebutuhan kita ada di kisaran 400 sampai 800 orang. Nantinya mereka akan *_berpotensi_* membantu berbagai kegiatan pendataan, terutama untuk Sensus Ekonomi 2026 dan survei lainnya,” kata Eko.

Menurutnya, rekrutmen ini terbuka bagi masyarakat umum yang memenuhi persyaratan, seperti bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehat jasmani dan rohani, disiplin, mampu berkomunikasi dengan baik, serta berdomisili di Kota Batam. Selain itu, pelamar diutamakan berusia 18 hingga 50 tahun dan mampu mengoperasikan tablet atau smartphone.

“Karena pelaksanaan sensus dan survei saat ini sudah berbasis digital, calon mitra diharapkan memiliki perangkat yang mendukung serta memahami penggunaan teknologi dasar,” tambahnya.

Pendaftaran dibuka mulai 8 hingga 11 Mei 2026 melalui platform Sobat BPS. Setelah itu, peserta akan mengikuti tahapan seleksi administrasi, tes kompetensi, hingga seleksi akhir. Pengumuman hasil akhir dijadwalkan pada 25 Mei 2026.

Eko menegaskan, rekrutmen ini bukan penerimaan ASN, PPPK, maupun pegawai tetap, melainkan perekrutan tenaga mitra yang akan *_berpotensi_* bekerja berdasarkan kontrak sesuai kebutuhan kegiatan statistik.

“Kami pastikan proses rekrutmen ini gratis dan terbuka. Kami mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan BPS,” tegasnya.

Ia berharap, dengan terpenuhinya kebutuhan mitra statistik tambahan tersebut, seluruh proses pendataan di Batam dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.(*)

Artikel Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, BPS Batam Rekrut 400–800 Mitra Statistik Tambahan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ratusan PMI nonprosedural kembali dipulangkan dari Malaysia melalui Pelabuhan Batam Center. Total 232 warga negara Indonesia (WNI) dipulangkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, termasuk lansia, balita, dan bayi yang sebelumnya sempat berada di depot tahanan imigrasi Malaysia.

Pemulangan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 7 dan 8 Mei 2026 melalui Pelabuhan Stulang Laut dan Pelabuhan Pasir Gudang, Johor, menuju Batam, Kepulauan Riau.

Rombongan deportan terdiri atas 176 laki-laki, 54 perempuan, satu balita laki-laki, dan satu bayi laki-laki berusia tiga bulan. Sebagian besar berasal dari Sumatera Utara, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Riau.

Sebelum dipulangkan, mereka ditempatkan di sejumlah Depot Tahanan Imigresen (DTI) di Malaysia, di antaranya DTI Pekan Nenas Johor, DTI Machap Umboo Melaka, DTI Tanah Merah Kelantan, DTI Bukit Jalil, serta DTI Beranang.

Ketua Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu (Satgas PPT) KJRI Johor Bahru, Jati H Winarto, mengatakan pemulangan tersebut merupakan bentuk komitmen perlindungan terhadap WNI dan PMI yang menghadapi persoalan hukum maupun keimigrasian di Malaysia.

“KJRI Johor Bahru selalu berupaya mendampingi setiap proses pemulangan. Ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang mengedepankan nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Tahap pertama pemulangan dilakukan pada 7 Mei 2026 dengan memberangkatkan 82 WNI dan PMI dari Pelabuhan Stulang Laut menggunakan kapal Citra Legacy 5 menuju Batam Center.

Selanjutnya, tahap kedua dilakukan pada 8 Mei 2026 dengan memulangkan 150 orang dari Pelabuhan Pasir Gudang menggunakan kapal MDM Express 02.

Dalam rombongan tersebut terdapat enam orang lanjut usia dan dua anak laki-laki yang mendapat perhatian khusus selama proses pemulangan.

Salah satunya adalah bayi laki-laki berusia tiga bulan yang dipulangkan bersama ibunya dari DTI Pekan Nenas, Johor. Selama sang ibu menjalani masa tahanan, bayi tersebut berada dalam pengawasan Jabatan Kebajikan Malaysia (JKM) Johor bersama KJRI Johor Bahru.

Selain itu, seorang anak berusia satu tahun empat bulan yang lahir di Malaysia juga ikut dipulangkan bersama ibunya setelah selesai menjalani masa tahanan.

“Kami memastikan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia mendapatkan pendampingan khusus agar proses kepulangan berjalan aman dan bermartabat,” katanya.

Jati menjelaskan, sebanyak 182 dari total 232 PMI dipulangkan menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) karena tidak memiliki dokumen perjalanan resmi lainnya.

Menurut dia, KJRI Johor Bahru terus berupaya mempercepat penerbitan dokumen perjalanan bagi WNI yang terkendala administrasi maupun dokumen keimigrasian.

KJRI Johor Bahru juga mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya calon pekerja migran, agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan sesuai prosedur yang berlaku.

“Hal ini penting agar masyarakat tidak menghadapi persoalan hukum, penahanan, maupun deportasi di negara tujuan,” ujarnya.

Hingga Mei 2026, KJRI Johor Bahru tercatat telah memfasilitasi pemulangan sebanyak 2.212 WNI dan PMI dari Malaysia.

Keberhasilan tersebut disebut tidak lepas dari sinergi bersama Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), BP3MI, P4MI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Kepolisian RI.

“Kolaborasi antarinstansi menjadi fondasi penting agar proses pemulangan berjalan aman, tertib, dan tetap menjunjung martabat para PMI,” tutup Jati.(*)

Artikel 232 WNI Dipulangkan dari Malaysia via Pelabuhan Batam Center, Ada Bayi Tiga Bulan dan juga Lansia pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Oktavianus Alo alias Alex, pria yang sempat mendapat teguran dari Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, kini telah bekerja sebagai petugas pengamanan di lingkungan BP Batam.

Sebelumnya, Alex menjalani pembinaan oleh Dinsos Batam selama kurang lebih dua hari usai kedapatan mengambil pasir. Dalam masa pembinaan itu, Alex yang diketahui bekerja sebagai satpam tidak dapat masuk kerja hingga akhirnya diberhentikan oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Mengetahui kondisi demikian, Li Claudia mengambil langkah lanjutan dengan memfasilitasi pekerjaan baru bagi Alex di lingkungan Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam.

“Alex ini ternyata warga Batam. Dia sudah ber-KTP Batam sejak April 2025. Ini warga saya. Saya peduli warga saya. Saya sayang warga saya. Saya yang bertanggungjawab terhadap Alex,” ujar Li Claudia Chandra.

Ia menyampaikan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap warga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

“Disaat dia diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya karena sedang dibina, maka selanjutnya adalah tugas saya untuk memberinya pekerjaan,” katanya.

Li Claudia juga menyebut, bahwa pendekatan yang dilakukan tak hanya sebatas penertiban, tapi juga pembinaan dan pemberian solusi agar masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk bekerja dan menjalani kehidupan secara layak. (*)

Artikel Li Claudia: Saya yang Bertanggungjawab pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos –Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepri mengungkap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di kawasan Sungai Harapan, Sekupang, Batam.Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga membeli BBM subsidi. HS diduga menggunakan surat rekomendasi resmi dengan mencantumkan nama kapal fiktif.

Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri, AKBP Andyka Aer, mengatakan pengungkapan kasus itu bermula saat personel Subdit Gakkum melakukan penyelidikan di SPBU 13.294.705 Tanjung Riau, Sekupang, Rabu (6/5) sekitar pukul 16.45 WIB.

Saat itu, petugas melihat satu unit mobil Daihatsu Xenia hitam bernomor polisi BP 1640 RJ melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite ke dalam sejumlah jerigen yang dimasukkan ke dalam mobil.

“Karena aktivitas tersebut mencurigakan, tim kemudian melakukan pembuntutan terhadap kendaraan itu,” ujar Andyka, kemarin.

Sekitar pukul 17.20 WIB, mobil tersebut berhenti di sebuah warung pinggir jalan di kawasan industri Sungai Harapan. Petugas mendapati pengemudi menurunkan dan menjual dua jerigen berisi Pertalite kepada pemilik warung.

Polisi kemudian mengamankan HS beserta kendaraan dan barang bukti lainnya. Dari hasil pemeriksaan, HS diketahui memiliki surat rekomendasi resmi yang diterbitkan Dinas Perhubungan Kota Batam untuk pembelian BBM subsidi bagi kapal penumpang atau barang bernama SB Ocean Reanth dengan kuota 30 ribu liter per bulan. Namun, dalam pemeriksaan, kapal yang tercantum dalam surat rekomendasi tersebut sebenarnya tidak ada atau fiktif.

“Jadi yang fiktif bukan surat rekomendasinya. Surat itu benar diterbitkan Dishub. Tetapi nama kapal yang dicantumkan dalam rekomendasi tersebut diduga tidak ada,” tegas Andyka.

Ia menjelaskan, rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk kapal angkut maupun kapal penumpang memang diterbitkan Dinas Perhubungan, sedangkan untuk kapal ikan diterbitkan Dinas Perikanan.

Dalam sehari, tepatnya pada 6 Mei 2026, HS tercatat membeli Pertalite sebanyak 1.055,5 liter dengan harga Rp10 ribu per liter. BBM itu kemudian dipindahkan ke sejumlah jerigen untuk dijual kembali kepada masyarakat.

Dari hasil penyidikan, total pengambilan BBM subsidi oleh tersangka selama Mei 2026 mencapai 3.568,4 liter. Sementara sisa kuota yang masih tersedia sekitar 26.431,6 liter.

“Tersangka sudah menjalankan aktivitas jual beli Pertalite menggunakan rekomendasi tersebut sejak Januari 2026,” katanya.

Dalam kasus ini, pihaknya menyita satu unit mobil Daihatsu Xenia, 14 jerigen berisi Pertalite, 17 jerigen kosong, satu unit telepon genggam, selang, uang tunai, hingga dokumen surat rekomendasi pembelian BBM subsidi.

Andyka menambahkan, penyidik dalam waktu dekat juga akan memanggil pihak Dinas Perhubungan Kota Batam untuk dimintai keterangan terkait penerbitan rekomendasi tersebut.

“Benar, pihak Dishub akan dipanggil penyidik untuk diperiksa,” ujarnya.

Atas perbuatannya, HS dipersangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Tersangka terancam pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar,” tutup Andyka.(*)

Artikel Gunakan Data Fiktif Kapal, Polairud Polda Kepri Ungkap Penyelewengan BBM Subsidi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos -Pemerintah Kota Batam mulai menyiapkan langkah baru untuk mengendalikan arus pendatang yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu opsi yang kini dipertimbangkan adalah penerapan kartu sementara bagi warga pendatang yang masuk ke Batam.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan kebijakan tersebut muncul setelah Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) tahun 2026 mulai diberlakukan. Regulasi baru itu sekaligus menggantikan Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Amsakar, perda lama dihapus karena dianggap menimbulkan perlakuan berbeda terhadap sesama warga negara Indonesia.

“Karena kita menjadi bagian dari NKRI, tentu harus ada perlakuan yang sama terhadap warga negara,” kata Amsakar, Jumat, (8/5).

Meski demikian, pemerintah daerah menilai Batam tetap membutuhkan instrumen pengendalian migrasi yang lebih adaptif. Lonjakan jumlah pendatang dinilai mulai memberi tekanan terhadap kapasitas layanan dasar dan infrastruktur kota.

Data pemerintah mencatat, jumlah pendatang ke Batam sepanjang tahun lalu bertambah lebih dari 17 ribu jiwa. Kenaikan itu dikhawatirkan berdampak pada kebutuhan listrik, ketersediaan air bersih, hingga peningkatan angka pengangguran apabila tidak diimbangi dengan kesiapan lapangan kerja dan infrastruktur.

“Kami sedang mempertimbangkan kebijakan yang sifatnya pakai kartu sementara,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan persoalan migrasi di Batam bahkan telah disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai salah satu isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus. Menurut dia, Batam tetap terbuka bagi masyarakat dari berbagai daerah yang ingin mencari pekerjaan maupun peluang ekonomi.

Namun pemerintah berharap para pendatang memiliki keterampilan yang memadai agar mampu bersaing di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Silakan warga datang ke Batam, tapi harapan kami mereka memiliki skill. Itu yang pqggaling penting,” katanya.

Amsakar menambahkan, penataan administrasi kependudukan juga berkaitan erat dengan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). qPendataan penduduk yang tidak akurat dinilai menyulitkan pemerintah dalam menyusun kebijakan publik dan distribusi layanan yang tepat sasaran.

“Kalau terus-terusan tidak terkendali, maka sulit bagi kita untuk mendesain kebijakan yang terbaik,” kata dia.(*)

Artikel Pemko Batam Siapkan Kartu Sementara untuk Pendatang, Upaya Tekan Laju Migrasi Penduduk pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos –Warga Perumahan GPI Bougenville, Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di dalam rumahnya, Kamis (7/5) malam.

Korban diketahui berinisial JG (44). Ia ditemukan setelah warga menaruh curiga lantaran sudah dua hari tak terlihat dan tak dapat dihubungi.

Kecurigaan warga semakin kuat setelah tercium aroma tidak sedap dari arah rumah korban yang berada di Blok M perumahan tersebut.

Sekitar pukul 22.00 WIB, sejumlah warga mendatangi rumah korban untuk memastikan kondisinya. Mereka sempat memanggil dari luar rumah, namun tak ada jawaban.

Setelah pintu rumah berhasil dibuka, warga dikejutkan dengan kondisi korban yang sudah tergantung di area dekat ruang cuci piring.

Penemuan itu kemudian dilaporkan ke Polsek Sekupang. Tak lama berselang, personel kepolisian bersama Tim Inafis Polresta Barelang tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus mengevakuasi jasad korban.

Kanit Reskrim Polsek Sekupang, Ipda Riyanto, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan polisi menerima laporan dari warga pada Kamis malam dan langsung bergerak ke lokasi.

“Benar, kami menerima laporan dari masyarakat dan langsung menuju TKP untuk melakukan evakuasi bersama Tim Inafis,” ujar Riyanto, Jumat (8/5).

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain di tubuh korban selain bekas jeratan di leher.

“Tidak ditemukan luka terbuka atau tanda kekerasan lainnya. Saat ditemukan, posisi korban masih tergantung dengan seutas tali,” katanya.

Saat dievakuasi, kondisi jasad korban disebut sudah mulai membusuk. Polisi memperkirakan korban telah meninggal dunia sekitar dua hari sebelum ditemukan.

Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kematian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diketahui tinggal seorang diri setelah berpisah ranjang dengan istrinya sejak sekitar satu setengah tahun terakhir.

Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban disebut sempat menghubungi mantan istrinya dan mengajak untuk kembali rujuk. Namun ajakan tersebut ditolak.

Meski demikian, polisi belum dapat memastikan apakah kondisi rumah tangga menjadi pemicu korban mengakhiri hidupnya.

“Kami masih melakukan pendalaman. Di lokasi juga tidak ditemukan surat ataupun pesan yang ditinggalkan korban,” ujar Riyanto.

Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab pasti kematian korban.(*)

Artikel Dua Hari Tak Terlihat, Pria Ditemukan Tergantung di Rumahnya pertama kali tampil pada Metropolis.