batampos – Posko penyaluran murid baru jenjang SMA dan SMK di wilayah Sagulung, Batam, diserbu orangtua dan calon siswa sejak resmi dibuka pada Kamis (3/7). Salah satu posko yang dipadati adalah SMAN 5 Batam, tempat warga datang dengan berbagai keluhan dan harapan agar anak mereka tetap mendapat bangku di sekolah negeri.

Antusiasme tinggi ini terjadi karena banyak calon siswa tidak lolos seleksi SPMB online yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sebagian besar orangtua tetap berharap anaknya bisa masuk sekolah unggulan yang telah menjadi pilihan awal mereka, meski daya tampung sekolah tersebut telah penuh. “Anak saya maunya SMKN 5 karena jurusannya pemesinan kapal dan dekat dari rumah,” ujar Jumali, warga Dapur 12 yang tetap ngotot mempertahankan pilihan anaknya.

Namun tak semua bersikap ngotot. Beberapa orangtua seperti Sumarti, warga Buliang Batuaji, bersedia jika anaknya disalurkan ke sekolah lain yang masih memiliki kuota. “Tak apa, yang penting anak saya tetap masuk SMK,” katanya setelah tahu anaknya gagal di SMKN 1 dan ditawari SMKN 12.

Baca Juga: Disdik Kepri Buka Posko Pemerataan Siswa, Jawab Polemik SPMB 2025

Panitia posko terlihat aktif menampung berbagai keluhan, mencatat preferensi sekolah, dan menjelaskan peluang yang masih tersedia. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya posko sebagai jembatan komunikasi dan solusi antara masyarakat dan pemerintah dalam sistem pendidikan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan resmi membuka Posko Penyaluran Calon Murid Baru mulai 3 hingga 5 Juli 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan seluruh lulusan SMP, terutama di Batam, bisa mengakses pendidikan menengah negeri.

Empat titik posko disiapkan sebagai lokasi pelayanan, yakni SMAN 1, SMAN 5, SMKN 7, dan SMAN 16 Batam. Masing-masing posko menangani zonasi sekolah yang berbeda agar proses penyaluran berjalan efektif dan terorganisir.

Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, menegaskan bahwa penyaluran ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan hak pendidikan kepada setiap anak. “Kami pastikan tak ada yang tertinggal dari sistem pendidikan formal,” ujarnya melalui surat edaran resmi. Ia juga mengimbau orangtua untuk segera mengisi dan mengembalikan formulir penyaluran.

Formulir penyaluran memungkinkan siswa mencantumkan hingga lima pilihan sekolah negeri, lengkap dengan tiga pilihan jurusan di masing-masing sekolah. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi tempat tinggal, urutan kebutuhan, dan ketersediaan jurusan.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepri di Batam, Kasdianto, menyebut bahwa belum ada kebijakan penambahan kuota siswa. “Kami hanya mengatur pemerataan siswa melalui skema penyaluran sesuai surat edaran,” tegasnya.

Melalui posko ini, Dinas Pendidikan berharap semua calon siswa mendapatkan tempat belajar secara adil dan sesuai potensi masing-masing. Dengan sistem transparan dan akuntabel, pemerintah memastikan hak pendidikan tidak berhenti hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Posko Penyaluran Murid Baru Diserbu Orangtua, Pemerintah Pastikan Tak Ada Siswa Tertinggal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Batam menyisakan sejumlah persoalan yang cukup krusial. Dinas Pendidikan Kota Batam merilis hasil rekapitulasi pendaftaran jenjang SD dan SMP negeri, yang mencatat lebih dari 22 ribu calon murid telah mendaftar. Namun, ribuan di antaranya menghadapi kendala administratif yang berdampak pada proses penerimaan.

Untuk jenjang Sekolah Dasar Negeri, Rencana Daya Tampung (RDT) mencapai 14.160 kursi. Dari jumlah itu, sebanyak 10.768 calon murid telah mendaftar. Mereka terdiri dari jalur afirmasi 443 anak, jalur mutasi 170 anak, dan jalur domisili sebanyak 10.278 anak. Setelah proses seleksi dan verifikasi, total murid yang diterima tercatat sebanyak 10.891 anak.

Sedangkan untuk jenjang SMP Negeri, daya tampung mencapai 15.039 kursi dengan jumlah pendaftar 12.238 orang. Mereka terdiri dari 1.161 jalur afirmasi, 2.121 jalur prestasi, 97 jalur mutasi, dan 8.535 melalui jalur domisili. Setelah proses verifikasi, calon murid yang diterima tercatat 12.065 orang.

Baca Juga: 1.039 Siswa Tak Tertampung di SMP Negeri, Disdik Batam Buka Pendaftaran hingga 4 Juli

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menjelaskan bahwa sejumlah persoalan muncul selama pelaksanaan SPMB, utamanya terkait kelengkapan administrasi. Sebanyak 984 calon murid SD dan 441 calon murid SMP dinyatakan tidak memenuhi syarat karena Kartu Keluarga (KK) Batam yang digunakan belum genap satu tahun.

Tak hanya itu, terdapat 414 calon murid SD dan 146 calon murid SMP yang menggunakan KK Batam tetapi alamatnya tidak sesuai domisili. Juga ditemukan 245 calon murid SD dan 132 calon murid SMP yang menggunakan KK luar Batam. Sementara itu, ada pula penggunaan SK mutasi yang sudah kedaluwarsa, masing-masing 19 kasus di SD dan 25 di SMP.

Selain kendala dokumen, Disdik Batam mencatat ada 235 kasus calon murid SD dan 233 calon murid SMP yang tidak memenuhi kriteria lainnya. Hingga kini, panitia telah menerima 995 laporan pengaduan, terdiri dari 778 yang telah mendaftar melalui aplikasi dan 217 lainnya belum menyelesaikan proses pendaftaran.

Baca Juga: Sekolah Swasta Siap Tampung Siswa Tak Tertampung di Negeri, BMPS Dorong Peran Aktif Pemerintah

Menanggapi persoalan ini, Pemerintah Kota Batam akan mengambil langkah lanjutan dengan memanggil calon murid bermasalah untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih memiliki sisa kuota. Namun, penempatan ini tetap tergantung pada kesediaan orang tua.

“Jika satu siswa saja ditambahkan di luar kuota resmi, maka ia tidak akan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan berisiko tidak memperoleh ijazah kelulusan,” tegas seorang pejabat Disdik Batam.

Bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendaftaran, Disdik membuka posko di Gedung Gurindam pada 2 hingga 4 Juli 2025. Di sana, warga dapat mengisi formulir dan surat pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah dengan sisa kuota.

Disdik Batam menegaskan bahwa sistem penerimaan dilakukan bertahap untuk efisiensi kuota. Sisa dari jalur afirmasi dan mutasi akan langsung dialihkan ke jalur domisili agar kuota tetap terisi maksimal tanpa melanggar regulasi.

Dalam keterangan lanjutan, Tri Wahyu Rubianto menyatakan bahwa beberapa sekolah mengalami kelebihan maupun kekurangan siswa. Pihaknya akan segera merilis data lengkap mengenai sekolah-sekolah yang masih kekurangan peserta didik dan siswa yang belum tertampung.

“Data itu akan kami rilis sekalian, baik siswa yang tidak tertampung maupun sekolah yang masih kekurangan siswa atau rombongan belajar. Insya Allah tanggal 3 Juli,” kata Tri.

Ia menegaskan bahwa solusi paling realistis saat ini adalah mendistribusikan siswa ke sekolah yang masih memiliki kuota, karena menambah rombel tidak diperkenankan oleh aturan Kemendikbudristek.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Bantuan ini khusus diberikan kepada keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrem Nasional (DT-SEN).

Aplikasi khusus telah disiapkan untuk mendata siswa penerima bantuan. Data tersebut akan diverifikasi bersama Dinas Sosial guna memastikan kelayakan.

Sistem ini, lanjut Tri, akan otomatis menampung data siswa yang tidak lulus dan belum tertampung, lalu disalurkan ke sekolah swasta yang bekerja sama dalam program bantuan tersebut.

Namun, Tri menegaskan bahwa keputusan penempatan tetap akan mempertimbangkan kesiapan dan kemauan orang tua, tidak semata berdasarkan kondisi ekonomi.

Untuk jenjang SMP, data siswa tidak tertampung dan kekurangan daya tampung sekolah akan diumumkan menyusul setelah proses pengumuman hasil PPDB SMP selesai. “Kami fokus selesaikan data SD terlebih dahulu,” pungkasnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Tak Bisa Tambah Rombel, Ribuan Siswa Dialihkan ke Sekolah yang Masih Memiliki Kuota pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Eva Selvia dengan pidana penjara selama 10 bulan dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (2/7). Sidang ini dipimpin majelis hakim Douglas Napitupulu, Andi Bayu, dan Feri Irawan.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka dituntut pidana selama 10 bulan,” ujar JPU Martua saat membacakan tuntutan.

Terdakwa, melalui penasihat hukumnya, menyatakan akan menyampaikan pembelaan atau pleidoi pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan digelar pekan depan.

Dari uraian dakwaan, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat, 8 Februari 2025, sekitar pukul 21.25 WIB, di Perumahan Central Raya Blok EE No. 05, Tanjung Uncang, Batu Aji.

Baca Juga: 1.039 Siswa Tak Tertampung di SMP Negeri, Disdik Batam Buka Pendaftaran hingga 4 Juli

Insiden berawal ketika Eva, yang sedang bekerja di sebuah minimarket (Dmart) di kawasan Tanjung Uncang, mendengar ucapan dari seseorang yang menyebut seorang perempuan sebagai “pelakor” (perebut laki orang). Seseorang itu merujuk pada Indah Jelita Lubis, yang kemudian menjadi korban dalam perkara ini.

Terdakwa sempat menahan emosinya, namun sesampainya di rumah sekitar pukul 21.00 WIB, ia menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya, Lukas. Suami terdakwa kemudian menuju rumah korban yang tak jauh dari lokasi mereka. Terdakwa menyusul dan langsung masuk ke kamar korban.

Saat itu, korban sedang tertidur. Terdakwa langsung memukul mulut korban sebanyak satu kali. Setelah korban terbangun dan duduk, terdakwa kembali memukul pipi korban. Ketika korban mencoba membalas dengan menggigit lutut terdakwa, Eva kembali menghantam mulut korban dengan pukulan berulang kali hingga menyebabkan luka dan pendarahan.

Berdasarkan hasil visum et repertum dari RSUD Embung Fatimah, korban mengalami luka memar di pipi kiri dan kelopak mata kiri, robekan di bibir bagian bawah, serta bintik pendarahan pada selaput bening mata kiri. Akibat luka-luka tersebut, korban mengalami kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari dan pekerjaannya.

Baca Juga: Cabuli Anak Kandung 2 Kali, Dilakukan Usai Nonton Film Dewasa

JPU menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan.

Persidangan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembacaan pleidoi dari pihak terdakwa. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Tuduhan Pelakor Berujung Penganiyaan, Warga Tanjung Uncang Dituntut 10 Bulan pertama kali tampil pada Metropolis.