Selasa, 7 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13334

Kandidat Wagub Mesti Jalin Komunikasi

Putut A
-
0

batampos.co.id – Ketua Partai Demokrat Kepri, Apri Sujadi mengharapkan kadidat Wakil Gubernur untuk segera membuka komunikasi dengan masing-masing partai politik pengusung Sani-Nurdin (Sanur). Karena rekomendasi DPP Partai pengusung sangat menentukan proses Wagub Kepri.

“Kita mendorong masing-masing kandidat untuk membuka komunikasi dengan masing-masing Parpol. Karena tidak ada artinya, apabila Pansus dibentuk, sementara kandidat masih belum memenuhi persyaratan yang ditentukan,” ujar Apri Sujadi menjawab pertanyaan media di Aula Kantor Gubernur, Tanjungpinang, Selasa (16/5).

Pria yang duduk sebagai Bupati Bintan tersebut menegaskan, Demokrat masih tetap pada kandidat yang sudah ditetapkan. Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk melakukan penggantian nama kandidat. Apri berharap proses Wagub Kepri ini cepat selesai.

“Kita tentu mendorong prosesnya cepat selesai. Dengan akan dibentuknya Pansus tentu sudah menunjukan progres yang bagus,” papar Apri.

Sementara itu, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepri, Sarafuddin Aluan juga mengharapkan demikian. Semua kandidat membangun komunikasi politik dengan setiap partai politik pengusung Sanur. Ditanya apakan sudah ada Agus Wibowo melakukan komunikasi politik. Menurut Aluan, belum ada sampai saat ini.

“Kita kurang yakin apakah dia (Agus,red) benar-benar ingin menjadi kadidat Wagub Kepri atau tidak. Karena sampai saat ini belum ada tanda-tandanya,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kepri tersebut.

Terpisah Anggota DPRD Kepri dari Partai Demokrat, Surya Makmur mengatakan kunci terlaksananya proses pemilihan Wakil Gubernur Kepri tergantung pada tata tertib (Tatib) yang disepakati Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepri nantinya.

“Apapun ceritanya nanti, tatib memegang peran penting. Terlaksana atau gagalnya pemilihan Wagub Kepri,” ujar Surya Makmur Nasution.

Legislator yang duduk di Komisi III DPRD Kepri tersebut mempresdiksikan, pembahasan pansus bakal berlangsung alot. Apalagi mengacu pada uturan masing-masing fraksi. Menurut Surya, besar kemungkinan hanya 16 legislator yang bisa bergabung dalam pansus.

“Dinamika wagub akan berjalan alot. Meskipun nantinya sudah melahirkan pansus, tetapi tidak serta merta bisa mempercepat proses pemilihannya,” papar Surya.

Wakil rakyat yang lahir dari kalangan jurnalis tersebut juga mengatakan, acuan pembentukan tatib tetap mengacu pada UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Dijelaskannya, tatib tidak boleh melenceng dari UU tersebut. Karena apabila melenceng, bisa menimbulkan reaksi politik yang hebat.

“Jika semua DPRD sepakat bahwa Kepri butuh Wagub, karena luasnya wilayah kerja. Saya pikir, prosesnya akan cepat. Tetapi, sulit untuk mewujudkan itu,” jelas Surya.

Wakil Ketua Partai Demokrat tersebut menambahkan, apabila tidak ada halangan Jumat (12/5) ini sudah diwacanakan pembahasannya pada tingkat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri. Menurutnya, tugas berat bukan terletak pada partai pengusung Sani-Nurdin saja.

“Tetapi juga menjadi masing-masing kandidat yang sudah dipersiapkan. Karena harus mengantongi rekomendasi dari masing-masing DPP Partai pengusung,” tutup Surya Makmur.(jpg)

Penyerapan Anggaran Lingga Baru 7,56 Persen

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Kabupaten Lingga Ajiz mengungkapkan realisasi anggaran APBD Kabupaten Lingga pada triwulan pertama tahun ini lebih rendah tiga persen dibanding dengan triwulan pertama tahun lalu.

Pada 2016 di triwulan pertama, penyerapan anggaran sebesar 10,04 persen sedangkan pada tahun ini di triwulan pertama hanya sebesar 7,56 persen saja. Jika di bagi empat triwulan semestinya realisasi anggaran harus mencapai 25 persen.

“Tahun ini mulai Januari hingga Maret, realisasi anggaran sebesar 7,56 persen,” ujar Ajiz ketika dimintai keterangan Batam Pos, Selasa (16/5) pagi.

Lemahnya penyerapan anggaran ini menurut Ajiz disebabkan adanya perubahan administrasi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dari seluruh kegiatan mesti melengkapi serta merapihkan administrasi sebagai langkah pemerintahan yang baik.

Namun Ajiz mengatakan, Pemkab Lingga salah satu pemerintahan di lingkungan Provinsi epri yang terbaik dalam hal realisasi anggaran. Dia menambahkan, pada 2016 realisasi anggaran mencapai angka 93,94 persen. Angka tersebut sudah termasuk dalam kategori bagus.

Walau demikian, Ajiz tidak dapat memastikan untuk tahun ini apakah angka penyerapan anggaran tahun lalu dapat tercapai kembali pada tahun ini. Karena Ajiz mengatakan bukan tupoksi mereka untuk menjalankan pencapaian tersebut.

“Kami hanya sebatas menyampaikan, jika ada rapat kami terus menyampaikan anjuran penyerapan anggaran yang ada,” ujar Ajiz.

Rendahnya penyerapan anggaran ini juga terjadi di Kabupaten-Kota lainnya di Provinsi Kepri. Hal ini juga terjadi di pemerintahan Provinsi Kepri itu sendiri. (wsa)

Perda Air Limbah Domestik Disahkan

Putut A
-
0
Perda Air Limbah Domestik Disahkan
Wakil Ketua I Agus Wibowo (kiri) menyerahkan Perda pengelolaan air limbah domestik kepada Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, disaksikan Wakil Ketua II Trijono (tengah) di kantor DPRD Bintan, Selasa (16/5). F. Choky Nainggolan/Batam Pos

batampos.co.id – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang air limbah domestik akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Bintan, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II Trijono, di ruang rapat utama kantor DPRD Bintan, Selasa (16/5).

Pengesahan perda ini juga turut dihadiri Wakil Ketua I Agus Wibowo, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, serta 18 anggota DPRD Bintan. Dimana dari semua fraksi anggota dewan yang hadir semuanya menyepakati pengesahan Ranperda tersebut.

“Ranperda ini (limbah domestik, red) resmi disahkan menjadi perda. Itu didukung berdasarkan pandangan dari masing-masing fraksi, yang semuanya sepakat,” jelas Wakil Ketua II Trijono, usai sidang paripurna.

Dalmasri mengatakan, dengan disahkannya Ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik menjadi Perda Bintan, tentunya akan mendukung dalam menjaga lingkungan hidup dari segala bentuk ancaman limbah, seperti limbah domestik.

Selain itu lanjut Dalmasri, dengan disahkannya perda tersebut, tentunya ini akan menjadi landasan hukum yang ditunjukan untuk upaya pemerintah secara sistematis dan terpadu dalam melestarikan lingkungan hidup, khususnya di wilayah Bintan.

Selain mengesahkan Ranperda tentang air limbah domestik, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, juga menyampaikan dua Ranperda sekaligus dalam paripurna tersebut.

Diantaranya Ranperda mengenai perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2011, tentang retribusi perizinan tertentu, serta penyampaian Ranperda tentang pengelolan barang milik daerah. Menurutnya dua ranperda tersebut kiranya perlu dibahas lebih lanjut olehanggota legislatif Bintan.

“Perubahan Perda Bintan, ini tentu harus dilakukan. Mengingat diperlukan penyesuaian terhadap Permendagri, dengan mengubah beberapa pasal dalam perda itu. Sehingga implementasinya dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan permendagri,” terang Dalmasri.

Dalmasri menambahkan mengenai Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah. Bagi Pemkab, dasar hukum berupa perda yang mengatur pengelolaan aset daerah sangat diperlukan, agar fasilitas yang ada bisa tetap berguna dan bermanfaat demi menunjang kinerja pemerintah di Bintan. Sementara itu, Fraksi Golkar sempat mengkritisi penyampaian dua Ranperda terutama Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah oleh eksekutif.

Sekretaris Fraksi Golkar, Fiven Sumanti menyebutkan bagi Golkar Ranperda mengenai pengelolaan barang milik daerah merupakan faktor dominan dalam pengelolaan otonomi daerah.

Sebab selama ini, perhatian terhadap barang milik daerah tidak maksimal sehingga banyak barang milik daerah yang tak berfungsi maksimal. “Banyak yang hilang, dan tidak terdaftar. Ada juga yang tidak sesuai fungsinya, sehingga terkesan ada pembocoran,” ucap Fiven.

Tak hanya Golkar, lima fraksi lainnya juga memberikan pandangan umum terhadap penyampaian dua ranperda yang disampaikan Pemkab Bintan. Hingga akhirnya semua fraksi sepakat untuk selanjutnya membahas dua ranperda tersebut. (cr20)

 

PLN Tak Miliki Kewenangan, Angka Kenaikan Ada di Gubernur

Putut A
-
0
PLN Tak Miliki Kewenangan, Angka Kenaikan Ada di Gubernur
Wakil Walikota Batam Amsakar Achamad memberikan penjelasan kepada aliansi masyarakat peduli listrik yang demo didepan Kantor Pemko Batam, Selasa (16/5). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (AMPLI) Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PLN Batam, Selasa (16/5). Koordinator AMPLI Batam Said Abdullah Dahlawi mengatakan, pihaknya menuntut janji gubernur, yang bakal mengevaluasi kenaikan tarif listrik.

“Tapi nyatanya sampai detik ini janji itu tak ditepati,” teriaknya.

Pihaknya juga mengaku tidak melarang kenaikan tersebut. Namun masih di batas wajar. “Silahkan naik tapi diangka 10 persen,” tegas Said.

Diakuinya, penolakan kenaikan tarif listrik tidak akan berhenti sampai PLN menaikan diangka tersebut. “Kami tak akan bosan. Tak bisa sekarang, besok akan tetap kita sampaikan aspirasi ini,” katanya.

Sekretaris PLN Batam, Samsul Bahri mengakui, PLN Batam tidak mempunyai kewenangan memutuskan kenaikan tarif listrik tersebut. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, rapat-rapat dan pertemuan dengan media. usulan kenaikan ini adalah langkah terakhir yang dilakukan PLN Batam. Karena ketidakmampuannya lagi akibat kenaikan kurs dolar dan inflasi.

“Seperti yang dibilang rekan-rekan tadi, industri yang dulunya bisa menopang rumah tangga tapi sekarang industri makin berkurang. Berdasarkan itulah kita mencoba mengusulkan kepada gubernur,” ujar Samsul.

Secara aturan, kata dia, upaya ini telah diproses. Sehingga akhirnya keluar angka 45,5 persen tersebut.

“Inilah langkah terakhir yang kami lakukan. Kami hanya operator, jadi tak memutuskan. Hanya menyampaikan ini loh kondisi saat ini,” tuturnya.

Terkait kenaikan 30 persen seperti dimuat dibeberapa media, Samsul mengaku tidak ingin mencampuri.

“Mau di angka berapa saja, itu terserah kepala daerah (gubernur). Mau tidak naik juga tidak apa-apa. Tentu ada konsekuensinya masing-masing,” tegasnya.

Ia menambahkan, tugas PLN Batam hanya mengoperasikan dan memberikan pelayanan terbaik. Kalau dirasa tak mampu bertahan, lantaran tidak disubsidi dan tidak menggunakan APBD atau APBN, sah-sah saja PLN Batam melaporkan ke kepala daerah.

“Kami berdiri sendiri. Ibaratnya jual barang, tapi harganya bukan kami yang tentukan,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan tetap berjalan sesuai Pergub No 21 Tahun 2017 tentang kenaikan tarif dasar listrik Batam.

“Ini kan pergub, aturan. Kalau tak diikuti, kira-kira kami melanggar aturan tidak,” ungkapnya. (rng)

Pemkab Bintan Jalin Komitmen dengan KPK

Putut A
-
0
Pemkab Bintan Jalin Komitmen dengan KPK

batampos.co.id – Pemkab Bintan, menjalin komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menandatangani komitmen untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Kepri.

Penandatanganan itu dilakukan Bupati Bintan, Apri Sujadi bersamaan dengan tujuh kepala daerah di Provinsi Kepri, dalam rapat koordinasi dan supervisi pencegahan serta pemberantasan korupsi di Aula kantor Gubernur Kepri, Selasa (16/5).

Wakil Ketua KPK, Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan mengatakan pencegahan penindakan korupsi terintegrasi ini merupakan strategi yang dibuat KPK dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tujuan dari KPK terhadap komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Diharapkan komitmen ini hendaknya bisa memberikan daya guna, untuk pencegahan tindak korupsi. Khususnya di pemerintahan,” ungkapnya.

Basaria menjelaskan kegiatan ini sesuai dengan tugas KPK, dimana dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas diantaranya, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, serta melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bupati Bintan, Apri Sujadi menuturkan Pemkab Bintan akan berkomitmen untuk mewujudkan sejumlah poin dalam rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi tersebut. Dimana sejumlah poin yang perlu diwujudkan itu bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang Clean and Good Governance.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat dilakukan untuk membangun komitmen bersama dalam usaha mencegah pemberantasan korupsi. Kami akan terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan di institusi masing-masing,” imbuhnya.

Dalam acara penandatanganan ini turut dihadiri Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, Ketua DPRD Kabupaten Bintan Lamen Sarihi, dan Plt Sekda Kab Bintan Adi Prihantara.(cr20)

Air Minim, Listrik Nyala Malam Saja

Putut A
-
0
PLTD UPP Letung, hingga kini pelayanan listrik di Desa Keramut Jemaja barat masih minim karena hanya menyala pada malam haru saja. F: Syahid/batampos

batampos.co.id – Desa Keramut Kacematan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas hingga saat ini masih kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Sampai saat ini untuk kebutuhan air di desa itu masih sangat terbatas.

Tak hanya itu, pasokan listrik di Desa Keramut juga hanya nyala pada malam hari saja mulai pukul 17.00 sampai 01.00 WIB.

Kepala Desa Keramut Aman, yang didampingi sejumlah warga sekitar mengungkapkan kebutuhan pasokan listrik sudah sering diajukan kepihak pemerintah daerah agar dapat menambah mesin yang lebih besar ketimbang yang ada saat ini. Namun lagi-lagi hal tersebut belum terwujud.

Padahal Desa Keramut tidak lama lagi akan dijadikan ibu kota kecamatan yang baru yakni Kecamatan Jemaja Barat yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kepri. Jika tidak dipersiapkan sejak dini, maka tidak menutup kemungkinan kedepan akan sulit memberikan pelayanan.

Meski pelayanan dapat dilakukan namun diperkirakan membutuhkan biaya operasional yang sangat besar karena dipastikan akan menggunakan mesin sendiri.

“Kita sudah sering ajukan ke Pemda agar dapat memberi tambahan mesin untuk pasokan listrik, tapi tak kunjung terealisasi,” ungkap aman, Selasa (16/5).

Sementara untuk kebutuhan air bersih juga minim, perlu adanya peralatan pembangunan pengeboran sumur untuk memperoleh sumber air yang mencukupi. Saat ini warga menghandalkan sumber air yang ada, tapi masih sangat minim.

Air yang mengalir ke setiap rumah warga juga dibagi waktunya masing- masing mendapat air selama 2 jam saja, setelah itu air tersebut dibagikan lagi ke warga lainnya.

“Kalau tidak dibatasi pemakaian airnya, saya yakin sumber air yang ada akan habis dan warga akan mengalami kekeringan,” jelasnya. (sya)

 

Lima Gedung SD dan SMP Dibangun Tahun Ini

Putut A
-
0

batampos.co.id – Tahun 2017 ini, Pemerintah akan bangun lima Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Natuna. Pembangunan gedung sekolah tersebut terdapat dibeberapa Kecamatan. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, Selasa (16/5)

“Ada empat sekolah satu atap dan satu unit sekolah baru akan dibangun, anggarannya dari Kementerian Pendidikan dan ada dari APBD tahun 2017 ini. Pemerintah Daerah sudah bebaskan lahan untuk kebutuhan pembangunan sekolah baru,” kata Ngesti usai meninjau lokasi pembangunan sekolah satu atap di Desa Teluk Buton kemarin.

Dibangunnya sekolah baru tahun ini sambung Ngesti, merupakan upaya Pemerintah Daerah meningkatkan mutu pendidikan di Natuna. Dan mengurangi angka anak putus sekolah di daerah pelosok.

“Tahun depan mudah-mudahan sekolah yang baru dibangun dapat berfungsi, walau pun muridnya sedikit. Tapi mereka punya hak yang sama dalam pendidikan,” ujar Ngesti.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemkab Natuna Syaharman mengatakan, lima sekolah yang dibangun merupakan untuk pengembangan kebutuhan pendidikan dasar di Natuna.

Empat sekolah satu atap ini sambungnya, dua diantaranya di Kecamatan Serasan. Yakni di Desa Pulau Panjang dan Desa Kerdau. Selain itu, SMP satu atap juga dibangun di Desa Setengah Kecamatan Bunguran Selatan, dan Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara. Dan satu Unit Sekolah Baru (USB) SD dan SMP di Kelurahan Ranai Darat Kecamtan Bunguran Timur.

Dikatakan Syaharman, empat sekolah satu atap (SD dan SMP) yang dibangun di empat Desa disebabkan lokasinya jauh dari sekolah induk. Misalnya di Desa Teluk Buton, siswa SMP harus bersekolah di Desa Pengadah di Kecamatan tetangga, jarahkan cukup jauh.

“Kondisi serupa terjadi di Desa Kerdau dan Desa Pulau Panjang serta Desa Setengah. Siswa harus menyebrang laut untuk menuju sekolah SMP induk di Kecamatan. Sehingga perlu untuk menyelamatkan siswa agar tidak terjadi putus sekolah,” ujar Syaharman.

Empat sekolah satu atap ini sambungnya, menyerap anggaran sekitar Rp 5,2 miliar dari Kementerian Pendidikan. Dan dibangun dengan swakelola dari Sekolah. Sementera SD di Unit Sekolah Baru bersumber dari APBD sebesar Rp 1,8 miliar dan SMP sekitar Rp 900 juta. (arn)

AKBP Agus Fajaruddin Kapolres Karimun

Putut A
-
0
AKBP Agus Fajaruddin Kapolres Karimun
Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian menyerahkan tongkat komando kepada AKBP Agus Fajaruddin sebagai Kapolres Karimun yang baru menggantikan AKBP Armaini. F.Sandi/batampos.

batampos.co.id – Kapolda Kepri, Irjen Pol Sam Budigusdian memimpin proses serah terima jabatan (Sertijab) Kapolres Karimun dari AKBP Armaini yang promosi menjadi Wakapolresta Banda Aceh digantikan oleh AKBP Agus Fajaruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Binkar Roops Polda Kepri, Selasa (16/5).

”Mutasi di lingkungan institusi Polri merupakan hal yang yang biasa. Yakni, sebagai bentuk pengembangan karir yang berjenjang sebagai anggota Polri. Tugas dan wewenang Polri yang diamanahkan harus dapat dijalankan secara profesional, proporsional, objektif sesuai dengan kode etik. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan dan kleinginan masyarakat,” ujar Kapolda.

Untuk itu lanjut Irjen Pol Sam Budigusdian, sebagai seorang pemimpin yang menjabat suatu suatu jabatan di Polri, harus melayani masyarakat, bukan sebaliknya minta dilayani.

Secara umum situasi Kamtibmas di Kabupaten Karimun yang paling kondusif dibandingkan kabupaten/ kota yang liannya di Provinsi Kepri. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di Karimun yang mencapai 6,6 persen. Untuk itu, kepada pejabat Kapolres Karimun yang baru agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang ada saat ini.

”Sitausi kondusif ini tidak hanya tugas dari Polri. Melainkan, adanya jalinan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Karimun, forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) dan juga seluruh elemen yang ada di masyaraat. Termasuk juga perna serta media ikut berperan menciptakan situasi yang kondusif dan aman,” tegas jenderal bintang dua ini.

Kehadiran Kapolda Kepri di Tanjungbalai Karimun tidak hanya melaksanakan agenda Sertijab Kapolres Karimun. Namun, sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, terlebih dulu Kapolda Kepri menggunting pita sebagai tanda peresmian Mapolres Karimun. Karena, pada pertengahan tahun lalu Polres Karimun 80 persen rusak dihantam angin puting beliung. Kemudian, juga dilakukan peresmian Mushola As-Sobirin dan Mes Sabhara. (san)

Edu Tour Sistem Kelistrikan PLN Batam

Putut A
-
0
Edu Tour Sistem Kelistrikan PLN Batam

batampos.co.id – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) serta untuk mengenalkan proses bisnis kepada pelanggan, PLN Batam melaksanakan kegiatan One Day Tour Education and Tourism, Senin, (15/5). Kegiatan ini diikuti oleh 41 Ibu-ibu PKK Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Nongsa yang mendapat kesempatan untuk dapat melihat secara langsung proses bisnis bright PLN Batam dari hulu sampai hilir.

Manager of Public Relation bright PLN Batam, Bukti Panggabean mengatakan, kegiatan ini merupakan program CSR Peduli Pendidikan bright PLN Batam.

“Edu Tour sebagai sarana untuk sosialisasi dan memberi informasi kepada pelanggan tentang bagaimana proses produksi listrik dimulai dari pembangkit, transmisi, distribusi hingga sampai ke pelanggan,” kata Bukti.

Ibu Rumah tangga sambung Bukti dapat menyampaikan apa yang didapatkan kepada keluarga dan masyarakat sekitar lingkungannya. Bukti juga berharap kegiatan ini nantinya dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan para peserta sehingga dapat mengajarkan kepada keluarga dan lingkungan untuk melakukan penghematan penggunaan tenaga listrik.

Rangkaian kegiatan One Day Tour Education and Tourism dimulai dari Kantor Korporat bright PLN Batam dimana para peserta mendapat pengarahan dari Ketua Panita Edu Tour, Suprianto. Setelah mendapat pengarahan, peserta kemudian diajak ke Generation and Transmission Business Unit bright PLN Batam (GTrans BU).

Di sana mereka mendapat penjelasan langsung dari General Manager Gtrans BU bright PLN Batam, Hamdi Hamid tentang pembangkitan listrik, sistem proteksi dan operasional listrik di Batam. Setelah itu dilanjutkan dengan mengunjungi Kantor Service Business Unit (SBU) untuk mengetahui proses pelayanan, pengaduan pelanggan dan sistem Quick Respond Sistem bright PLN Batam.

Kegiatan Edu Tour selesai setelah peserta mengunjungi PLTU Tanjung Kasam. Para peserta terlihat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan edutour ini. Hal ini terlihat dari banyaknya di antara Ibu-ibu yang mengajukan pertanyaan kepada Ketua Panitia maupun kepada karyawan/ti yang sedang bertugas dilapangan.

Venny Ieswandhary, salah satu Ibu PKK dari Kecamatan Nongsa mengucapkan terimakasih kepada PLN Batam atas kesempatan yang diberikan.

“Kami mendapat pelajaran yang sangat banyak, dimulai dari proses produksi dari awal hingga tahap akhir, jadi PLN itu tidak sebatas menyalurkan saja tapi bagaimana listrik itu dihasilkan dari bahan bakar hingga sampai kerumah-rumah,” tutur Venny.

“Dengan adanya Edu Tour sangat membantu kami, terutama Ibu-ibu yang pada umumnya cuma tahu membayar listrik, sekarang dengan penjelasan proses produksi listirk kita juga menjadi paham alasan penyesuaian listrik yang dilakukan bright PLN Batam,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Ibu Zainab dari Kecamatan Nongsa.

“Kita berharap agar kegiatan seperti ini makin sering dilakukan, tidak sebatas pada Kecamatan Nongsa dan Batam Kota saja, tapi juga untuk Kecamatan lainnya,” harap Zainab.

Selain penuh wawasan dan ilmu yang bermanfaat, kegiatan Edu Tour ini juga disemarakkan dengan pemberian doorprize bagi para peserta yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan. Kegiatan One Day Tour Education and Tourism merupakan Edu Tour pertama pada tahun ini. Selain untuk Kecamatan Nongsa dan Batam Kota, kegiatan ini juga akan mengajak Kecamatan-kecamatan lain yang ada di wilayah Batam. (hgt)

Daftar Tunggu Pemohon E-KTP Capai 11 Ribu Orang

Putut A
-
0

batampos.co.id – Sejak Desember tahun lalu, server atau sistem online e-KTP yang ada di pusat mengalami gangguan. Hal tersebut menyebabkan daftar tunggu pengajuan permohonan pembuatan e-KTP warga belum bisa dilayani dan jumlahnya mencapai 11 ribu orang.

”Kita hanya diberitahu oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa sejak lima bulan lalu atau akhir Desember 2016 perekaman secara online belum bisa dibuka. Dan, sampai saat ini memang tidak bisa dilakukan. Apa penyebabnya, kita tidak tahu,”  ujar Kepala Disduk Capil Kabupaten Karimun, M Tahar kepada Batam Pos, Selasa (16/5).

Yang jelas, surat yang kita terima dari Kemendagri bahwa untuk mengganti pemohon baru KTP-el diberikan surat keterangan dulu. Disduk Capil juga sudah kirimkan surat edaran tentang berlakunya surat yang kita terbitkan sebagai pengganti e-KTP ke instansi pemerintah lainnya.

Daftar tunggu ini terdiri dari pelajar SLTA yang baru tamat, pemohon yang pindah dari luar Karimun, pindah alamat dan pergantian e-KTP yang rusak. Kepada para pemohon tersebut tetap dilakukan perekaman, namun tidak online. Melainkan, datanya disimpan di server milik Disduk Capil saja. Setelah perekaman akan diberikan surat keterangan.

Menyinggung tentang blanko e-KTP yang didapat pada bulan lalu, Tahar menjelaskan, memang pada bulan lalu Disduk Capil mendapatkan pembagian 8 ribu blanko e-KTP, namun itu diperuntukkan bagi pemohon yang sudah melakukan perekaman di sebelum Desember tahun lalu.

”Jumlah yang telah melakukan perekaman sebelum Desember tahun lalu sebanyak 5.900 orang dan mereka semuanya belum pernah memiliki e-KTP,” paparnya.

Dari daftar tunggu tersebut, lanjut Tahar, sudah berhasil dicetak 2 ribu lembar e-KTP. Artinya, pihaknya mendahulukan pemohon yang sama sekali belum memiliki e-KTP, tapi sudah sejak awal tahun lalu melakukan perekaman. Sedangkan, yang 11 ribu ini melakukan perekaman mulai Desember 2016 sampai dengan bulan ini. Dia juga berharap pada saat Rakor dengan Kemendagri di Gorontalo dua hari mendatang bisa memberikan solusi terkait masalah perekaman ini. (san)

1...13,33313,33413,335...14,110Halaman 13,334 dari 14,110

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000