batampos.co.id – Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Terminal Umum, Kantor Pelabuhan Laut BP Batam, Adil Setiadi ditangkap pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Polda Kepri, Senin (8/5) lalu.

Pasca pengungkapan kasus tersebut, pelayanan administrasi di Kantor Pelabuhan Laut BP Batam tetap berjalan normal seperti biasanya. Pantauan Batam Pos, halaman parkiran dan di ruangan pengurusan administrasi Kantor Pelabuhan Laut tetap dipadati oleh kendaraan dan masyarakat.

Risman, salah seorang masyarakat yang mengurus administrasi di Kantor Pelabuhan Laut Batuampar mengaku ia telah mengetahui penangkapan terhadap Kasatker Kantor Pelabuhan Laut BP Batam oleh Tim Saber Pungli.

“Saya tahunya setelah pagi tadi membaca koran. Saya kira tadi polisi masih melakukan pemeriksaan dan kantor tutup, rupanya setelah sampai sini tetap buka kantornya,” ucapnya, Selasa (9/5/2017) siang.

Sementara itu, Humas BP Batam Andi Antono saat dikonfirmasi mengatakan hal senada. Penangkapan terhadap Kasatker Kantor Pelabuhan Laut BP Batam tidak akan mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat.

“Iya, tetap berjalan seperti biasanya. Tugas Kasatker diambil alih oleh Wakasatker, Solikhin. Dalam waktu dekat, akan ditunjuk Kasatker pengganti,” katanya. (cr1)

KETUA Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia (AFLI) Batam, Daniel Burhanuddin mengakui praktek pungli sudah lama terjadi di pelabuhan tersebut. “Biasanya kami kasih ‘bulanan’ dulu. Sekarang saja yang sudah tidak lagi,” kata Daniel.

“Bulanan” yang dimaksud Daniel adalah uang pelicin yang rutin disetor tiap bulannya untuk mempermudah urusan di Pelabuhan Batuampar.

Sebagai pengusaha forwarder, uang yang disetorkan pasti dibutuhkan untuk melancarkan pengurusan dokumen lalu lintas barang. Nilainya kata Daniel bervariasi hingga jutaan rupiah. Pihaknya sendiri biasa menyetor Rp 1,5 juta rupiah perbulannya.

Batam Pos mencoba menelusuri praktek pungli yang ternyata terjadi di Pelabuhan Batuampar. Berdasarkan informasi dari sumber yang bisa dipercaya, ada sejumlah modus yang diterapkan untuk memungut uang pungli.

“Modus-modusnya antara lain terdiri dari penerapan jetty maintenance, jasa imbalan, dan jasa bongkar muat untuk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM),” ungkap sumber tersebut.

Jetty maintenance atau biasa disebut TKBM Surcharge senilai 0,50 Dolar Amerika perton. Secara kalkulatif, jika suatu kapal membawa 10 ribu ton barang, maka harus membayar Rp 50 juta.

Kemudian jasa imbalan sebesar Rp 23.400 perton yang kemudian dikalikan 10 persen. Selanjutnya adalah jasa bongkar muat jenis barang yang tidak ada jasa buruhnya dikenakan Rp 3.400 per ton.

“Tarif-tarif ini tidak ada sama sekali diatur dalam Perka BP Batam yang mengatur mengenai jasa pelabuhan,” ucapnya.

Ia mengatakan dalam satu kali kegiatan, tarifnya saja sudah setinggi langit. Apalagi jika dalam satu tahun ada 1000 kegiatan, maka nilai pungli tersebut pastilah sangat fantastis.

Sedangkan Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto mengatakan sebelum kedatangan ketujuh pimpinan baru, pungli merupakan hal yang biasa.

“Saya tidak tahu bagaimana pungli itu terjadi. Namun jika dilihat perbandingan tahun ke tahun maka ada kebocoran besar,” jelasnya.

Ia mencontohkan pendapatan pelabuhan pada tahun 2015 sebesar Rp 210 miliar. Namun pada tiga bulan pertama tahun 2017, BP Batam sudah meraup Rp 184 miliar.

“Maka bisa dibayangkan uang yang bocor selama ini berapa besarnya,” imbuhnya.

Eko juga pernah mengungkapkan pihaknya saat ini tengah menelusuri kasus dimana pemilik kapal ditagih oleh agen pelayaran agar membayarkan sejumlah uang dengan menunjukkan faktur dari kantor pelabuhan.

“Ternyata setelah dikonfirmasi ke kantor, faktur-faktur tersebut palsu,” tutupnya.(leo)