batampos.co.id – Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas memberikan sanksi tegas berupa denda kepada salah satu wajib pajak yang tidak taat pajak. Tidak tanggung-tanggung besarannya mencapai Rp 100 juta.
Denda tersebut harus diberikan kepada wajib pajak karena wajib pajak dinilai tidak transparan dengan penghasilan perbulan. Hal ini ketahuan setelah pemda menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung penghasilan wajib pajak tersebut. Setelah dihitung BPKP baru diketahui jika ada perselisihan yang signifikan.
Sebelum diperiksa BPKP, wajib pajak tersebut hanya membayar pajak sekitar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta saja. Namun setelah dihitung langsung oleh BPKP ternyata meningkat tajam yakni Rp 30 juta hingga Rp 35 juta per bulan.
Atas kelalaian tersebut wajib pajak tersebut dikenakan kurang bayar pajak selama satu tahun yang setelah diakumulasi mencapai Rp 100 juta dalam satu tahun 2016 kemarin.
“Ya benar dari beberapa wajib pajak yang sudah diperiksa BPKP, ada satu wajib pajak (pemilik restoran) yang dikenakan denda,” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas Azwandi kepada wartawan kemarin.
Diakuinya saat ini masih banyak wajib pajak terutama dari pajak hotel dan restoran yang hingga saat ini masih keberatan untuk memungut pajak dengan berbagai macam alasan seperti takut kehilangan pelanggan, susah memberikan pengembalian yang biasanya menggunakan uang recehan dan alasan lainnya.
Namun kata Azwandi, alasan itu tetap tidak bisa menghalangi aturan yang sudah ada. Menurutnya kedepan jika ada wajib pajak khususnya restauran, kedai kopi dan sebagainya jika tidak taat pajak, maka pihaknya akan datangkan BPKP untuk menghitung penghasilan mereka secara langsung sehingga besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak
lebih jelas. “BPKP berhak menghitung penghasilan wajib pajak,” ungkapnya.
Dikatakannya jika ada sejumlah kedai kopi yang meminta agar pemda menetapkan besaran pajak kedai kopi langsung berapapun besarnya. Misalnya kedai kopi A dikenakan Rp100 atau 200 ribu per bulan. Namun pemda tidak mau karena itu cenderung malahan menjadi pungli karena tanpa dasar. “Kalau itu dilakukan justru pungli larinya,” ungkapnya.
Azwandi, menambahkan, ke depan, pihaknya meminta kepada wajib pajak untuk membayar pajak melalui online atau melalui bank yang ditunjuk. Wajib pajak hanya datang ke BKD dengan membawa bukti pembayaran saja. “Ini arahan dari Kementerian keuangan supaya mengurangi transaksi uang tunai,” tambahnya. (sya)
batampos.co.id – Ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Ramadan tidak saja menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Tapi, juga menjadi perhatian Polri. Untuk itu, kepada para distributor, pedagang atau spekulan diminta untuk tidak mengambil kesempatan momen Ramadan sekaligus Idul Fitri untuk menaikkan harga.
”Sesuai dengan hasil video conference dengan Kapolri, Mendagri, Menteri Pertanian dan Kepala Bulog yang saya ikuti dua hari lalu di Polda Kepri disampaikan bahwa persediaan kebutuhan pokok menjelang bulan puasa atau Ramadan mencukupi. Bahkan, sampai dengan lebaran. Untuk itu, Polri mengingatkan kepada para distributor, pedagang atau ada yang mencoba-coba jadi spekulan untuk meraup keuntungan dengan cara menimbun kebutuhan pokok atau menaikkan harga sembarangan, maka akan diambil tindakan tegas,” ujar Kapolres Karimun, AKBP Armaini kepada Batam Pos, Kamis (4/5).
Penegasan Polri ini, lanut Armaini, jelas bahwa distributor dan pedagang tidak harus menaikkan harga kebutuhan pokok. Karena, persediaannya mencukupi. Karena, jika menaikkan harga sembarangan, sudah tentu dampaknya adalah masyarakat yang menjadi pembeli. Jangan sampai masalah seperti ini menimbulkan gejolak di masyarakat dan akhirnya muncul situasi dan kondisi yang tidak aman.
”Menteri Pertanian sendiri juga sudah menyampaikan kepada Polri bahwa Menteri Pertanian sudah mengantongi atau mengetahui siapa saja pemain atau spekulan kebutuhan pokok. Untuk itu, kita di daerah kabupaten juga harus mengantisipasinya. Salah satu dengan cara mengingatkan kepada para distributor dan pedagang agar tidka mainkan harga kebutuhan pokok,” jelas Armaini.
Untuk benar-benar menjamin dan mengawal tidak adanya permainan kebutuhan pokok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau spekulan, maka Polri akan membentuk Satgas Pangan. Pembentukannya tidak saja di tingkat Mabes Polri dan Polda. Tapi, juga akan dibentuk sampai ke tingkat kabupaten. Tentunya, di dalam Satgas tersbeut juga akan dilibatkan jajaran dari pemerintah daerah dan instnasi terkait. (san)
Bupati Karimun Aunur Rafiq ketika memberikan insentif kepada RT/RW secara simbolis di Kantor Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun. F Humas Pemkab Karimun untuk Batampos.
batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, insentif Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) akan menjadi Rp1 Juta per triwulan pada tahun 2018 mendatang. Walaupun saat ini belum ada perubahan terhadap insentif RT/RW, dirinya berharap agar para RT/RW bisa bekerja secara maksimal untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
”Untuk triwulan pertama ini para Ketua RT/RW akan menerima insentif sebesar Rp750 Ribu. Berarti setiap bulannya mendapatkan Rp250 Ribu,” jelas orang nomor satu di Kabupaten Karimun, kemarin (4/5) usai memberikan insentif kepada RT/RW se Kecamatan Karimun.
Kecamatan Karimun mempunyai 6 Kelurahan dan 3 Desa dengan total RT/RW sebanyak 180 orang. Akan tetapi, dalam penyerahan insentif tersebut baru enam kelurahan diantaranya Teluk Air, Lubuk Semut, Tanjungbalai Kota, Tanjungbalai, Sei Lakam Timur dan Sei Lakam Barat.
Sedangkan, di tiga desa yaitu Parit, Tulang dan Selat Mendaun belum dapat diserahkan. Hal tersebut dikarenakan dananya ada di masing-masing Desa yang dialokasikan dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Namun demikian, dirinya memastikan insentif RT/RW tetap di berikan nantinya setelah selesai pengurusan administrasi di bagian keuangan nanti.
“Jadi jangan salah tanggap ya. Pokoknya, dana insentif RT/RW untuk ketiga desa tetap dicairkan,” ungkapnya.
Sementara itu Camat Karimun Arpan mengungkapkan, untuk tiga Desa jumlah Ketua RT/RW sebanyak 52 orang segera di cairkan untuk triwulan pertama di tahun 2017 ini. Sesuai dengan Bupati sampaikan saat memberikan arahan insentif RT/RW se kecamatan Karimun. Sehingga, tidak usah khawatir hak-hak Ketua RT/RW tidak akan hilang.
”Pokoknya saya sebagai camat akan berkoordinasi dengan pihak Kades. Supaya segera di cairkan, dan kendalanya dimana agar dibantu nantinya,” kata Arpan. (tri)
batampos.co.id – Puskesmas Tanjungbatu kembali membuka pelayanan poli gigi. Menyusul telah ada penambahan dokter gigi yang dikirim Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
“Iya, kemarin (Kamis, red), dokter giginya sudah tiba di Tanjungbatu. Insyaallah, hari ini sudah masuk kerja. Kita harapkan dokter gigi segera memberikan layanan karena sudah beberapa bulan terakhir ini dokter gigi tidak ada,” kata Kepala Puskesmas Tanjungbatu H.Sumiran, Hari ini, Jumat (5/5).
Kehadiran dokter gigi di Puskesmas Tanjungbatu sangat dinantikan. Karena setiap hari ada saja pasien gigi yang hendak berobat. “Dengan penambahan dokter gigi, Puskesmas Tanjungbatu diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal,” terang Sumirah.
Semenjak menempati gedung baru awal 2017 lalu, antusias masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup meningkat. Terlebih status puskesmas diberlakukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) serta menuju akreditasi.
“Makanya, kini Puskesmas Tanjungbatu juga melayani ruang rawat inap very important person (VIP) dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Sementara terdapat 12 unit ruang rawat inap kelas 2 dan kelas 3 tarifnya disesuaikan,” bebernya.
Basri, 56, seorang pasien menyambut baik dengan adanya pelayanan dokter gigi di puskesmas Tanjungbatu seperti sebelumnya. Dikatakan pelayanan dokter gigi di puskesmas Tanjungbatu dirasa sangat membantu masyarakat.
“Selama ini, untuk pelayanan dokter gigi, kami harus berobat ke Karimun. Selain memakan waktu, tenaga juga ongkos yang tidak sedikit. Dengan adanya pelayanan dokter gigi di puskesmas masyarakat tidak perlu pergi jauh-jauh lagi,” katanya. (ims)
batampos.co.id – Aldiansyah, 18, dan Ade Staron, 19, dua pelajar yang baru lulus dari salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Tanjungpinang, terpaksa berurusan dengan pihak Kepolisian, karena mencuri burung milik Abdul Rosid, di Jalan Ir Sutami, Simpang Perla Tanjungpinang.
Penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut dilakukan petugas, setelah menerima laporan polisi dari korban yang kehilangan tiga ekor burung jenis Love Bird, yang hilang, pada Selasa (2/5) dinihari.
Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro melalui Kasat Reskrim AKP Andri Kurniawan, mengatakan penangkapan dilakukan pihaknya setelah melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa salah satu pelaku menguploadnya foto burung itu disalah satu media sosial.
“Keduanya kami amankan di rumah salah satu keluarga pelaku di Jalan Di Panjaitan, belakang Bakso Solo,” ujar Andri, Kamis (4/5).
Dikatakan Andri, saat diamankan. Kedua pelaku pun langsung mengakui perbuatannya. Dari pengakuannya burung tersebut rencananya hendak dijual. “Barang bukti yang berhasil kami sita yakni tiga ekor burung yang dicuri mereka dan belum sempat dijual,”kata Andri.
Akibat perbuatannya, terang Andri, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukuman tujuh tahun penjara. “Saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan lanjutan atas perbuatan mereka tersebut,”pungkas Andri.(ias)
batampos.co.id – Kepala Kantor Bea Cukai Tipe B Batam, Nugroho wahyu Widodo mengimbau agar investor menggunakan jasa tenaga ahli kepabeanan untuk memudahkan pengurusan izin dokumen lalu lintas barang di pelabuhan.
“Sangat diharapkan agar punya ahli kepabeanan sendiri,” ungkap Noeg, sapaan akrabnya pada Kamis (4/5).
Mengapa hal ini diperlukan. Noeg mengisahkan banyak pengusaha yang mengeluh kepada mereka karena barang impor mereka tak kunjung-kunjung keluar dari pelabuhan.
“Ada investor yang mengeluh barangnya tak keluar selama empat hari,” katanya.
Setelah ditelusuri permasalahannya, ternyata agen yang mengurus dokumen lalu lintas barang tersebut kabur meninggalkan tanggungjawabnya.
“Makanya harus punya ahli kepabeanan. Atau datang ke kantor bea cukai langsung untuk menanyakan prosedur lalu lintas barang,” ungkapnya.
Kehadiran ahli kepabeanan dianggap dapat memudahkan kegiatan investasi di Batam. Karena mereka sangat ahli untuk perizinan lalu lintas barang.
Sedangkan Ketua Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK) Batam, Sunaryo mengungkapkan keberadaan tenaga ahli kepabeanan sangat diperlukan mengingat zaman semakin menuntut kepastian.
“Kita hanya memberi keringanan bagi para pengusaha dan investor. Namun kontrol tetap di bea cukai,” ungkapnya.
Jika ada perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli kepabeanan di Batam saat ini sangat mudah karena sudah ada asosiasinya yakni ATAK Batam.(leo)
batampos.co.id – Direncanakan malam ini, Jumat (5/5) Gubernur Kepri Nurdin Basirun akan membuka secara resmi STQ VII tingkat Kepri bertempat di Astaka Utama MTQ XXV Dataran Engku Putri Batam.
STQ yang akan berlangsung hingga 9 Mei ini bertujuan untuk menghasilkan Qari dan Qariah yang berprestasi untuk ditingkat Nasional maupun Internasional. Selain itu juga sebagai cara untuk membumikan Al-Qur’an dalam diri setiap individu masyarakat Kepri.
Peserta STQ berasal dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepri. Masing-masing daerah sudah mempersiapkan qori dan qoriah terbaik mereka dengan target tampil yang terbaik.
Acara yang dihelat setiap tahun ini akan dihadiri oleh seluruh pejabat-pejabat Kepri, Kementrian agama, FKPD se-Kepri, para hakim nasional, Hakim Internasional Said Agil Al-Munawarah, Ketua LAM se-Kepri , para Ulama dan penggiat Al-Quran serta masyarakat umum.
Penyelenggaraan STQ juga dirangkai dengan wisuda 1020 santri penghafal Al-Quran, malam ta’aruf, pelantikan dewan hakim, pembukaan bazar STQ VII. Bazar akan difokuskan dipelataran Engku Putri. Sedang Tilawah mengambil.lokasi di Astaka Utama, Gedung LAM Batam dan Asrama Haji. (ary)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menggendong salah seorang hafizah yang diwisuda, Kamis (4/5) di Panggung Astaka MTQ Nasional XXV Dataran Engku Putri Batam. F. Humas Pemprov Kepri untuk Batampos.
batampos.co.id – Sebanyak 1020 penghafal Al-Quran dari 7 Kabupaten/Kota di Kepri diwisuda oleh Gubernur, Kamis (4/5) bertempat di panggung Astaka MTQ Nasional XXV Dataran Engku Putri Batam.
Wisuda Hafizh Hafizah Qur’an tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan di tingkat Provinsi Kepri.
“Saya sangat haru dan kagum sekali menyaksikan lahirnya 1020 hafiz dan hafizah di Provinsi kita ini. Semoga negeri kita ini semakin diberkahi oleh Allah karena dipenuhi oleh penghafal-penghafal Al-Quran,” ungkap Nurdin.
Nurdin juga meminta kepada Bupati/Walikota se-Kepri untuk memperhatikan dan memberikan apresiasi bagi para penghafal Al-Quran di daerah masing-masing.
Nurdin juga meminta agar seluruh Masjid-masjid di Kepri diisi oleh imam Masjid dari penghafal Al-Quran. Imam Masjid penghafal Al-Quran tersebut harus dijaga dan diperhatikan melalui moinsentif yang cukup untuk kehidupannya dari pemerintah setempat.
“Untuk para Imam Masjid Raya/Agung ambil Imam Masjidnya dari hafizh 30 juz . Sejahterakan mereka karena para hafiz ini tugasnya adalah menjaga kemurnian Al-Quran. Semoga kita selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah karena membangun Kepri dengan pondasi agama,” pinta Nurdiwn.
Selain itu Nurdin juga menjanjikan beasiswa penuh bagi peraih Ujian Nasional tertinggi untuk kuliah di Fakultas Kedokteran di seluruh Universitas Negeri di Indonesia.
Direktur Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, DR. Imam Syafe’i juga mengungkapkan kekagumannya kepada Kepri yang melahirkan ribuan santri. Begitu pun dengan kegiatan keagamaan di Kepri.
“Kami sangat kagum dari Kementrian. Untuk itu kami sampaikan kabar gembira untuk Kepri. Bahwa Kementerian Agama RI pada Tanggal 13 Maret 2017 kemarin sudah menandatangani SK untuk pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdulrrahman Negeri di Kepri. Kami juga mendirikan pesantren-pesantren di daerah perbatasan. Dan Kepri diberikan kesempatan yang banyak untuk mendirikan pesantren tersebut
.Kami juga akan mengirim tenaga pendidik dan segala kebutuhan pesantren tersebut. Mudah-mudahan banyak Ulama besar lahir di Kepri. Banyak lahir pemimpin-pemimpin penghafal Al-Quran, ” ungkapnya.
Kementerian sambung Imam saat ini juga telah menjalin kerjasama dengan Universitas Islam ternama di Luar Negeri seperti Maroko, Turki dan Iran sebagai tempat melanjutkan ilmu para lulusan pesantren.
Kerjasama juga dilakukan terhadap Universitas Negeri favorit di seluruh Indonesia. Untuk bisa menampung para penghafal Al-Quran dan santri yang berprestasi. Selain masuk tanpa tes juga diberikan beasiswa selama pendidikan berlangsung.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS.Arif Fadillah selaku ketua pelaksana STQ dan Wisuda Hafizh Hafizah mengatakan acara wisuda santri dilakukan sebagai upaya pemberian motibasi kepada masyarakat Kepri agar kedepannya makin banyak hafizh dan hafizah yang lahir dari Kepri.
“Kita berharap para hafiz dan hafizah ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan karakter bangsa menuju Kepri yang berakhlak mulia dan sejahtera yang sejalan dengan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” ujar Arif.
Pada wisuda Hafiz Hafizah perdana ini untuk penghafal Al-Quran 30 juz diikuti 178 hafizh/hafizah, untuk 20 juz sebanyak 71 hafiz/hafizah, untuk 10 juz ada 196 hafizh/hafizah, dan untuk 5 juz ada 575 hafizh/hafizah dengan total 1020 hafizh/hafizah. Selain menerima sertifikat dan cendramata, para hafizh/hafizah juga menerima uang pembinaan dari Gubernur Kepri.
Di penghujung acara juga dilakukan uji coba kemampuan kepada Hafizh-Hafizah atas hafalan yang sudah mereka kuasai.
Uji coba kemampuan dipimpin oleh Direktur Quran Center Mahadi.
Penguji pertama oleh ketua Dewan Hakim Nasional Said Agil Al-Munawarah. Ustad Sofyan, Ustafz Syaiful. (bni)
Kementerian Koperasi dan UKM mendorong dunia usaha membuka kesempatan magang bagi pemuda.
Melalui kegiatan ini peserta akan mendapat pengalaman langsung sebagai seorang wirausahawan.
Nantinya, para peserta diharapkan menjadi wirausaha muda yang mandiri atau menjadi mitra usaha di tempat mereka magang.
Asisten Deputi Peran Serta Masyarakat Kementerian Koperasi dan UKM, Hariyanto mengatakan program yang digagas pemerintah melalui Kemenkop UKM ini bertujuan untuk menularkan mental, jiwa, dan semangat berwirausaha kepada pemuda melalui pemberian pemahaman dan pengalaman praktik-praktik wirausaha pada dunia usaha khususnya UKM sehingga diharapkan dapat tercipta wirausaha muda yang memiliki kompetensi baik.
‘’Program magang dilaksanakan dengan dasar hukum UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 yakni dalam rangka memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, serta membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan. Intinya, kegiatan ini untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru,’’ ujar Hariyanto.
“Peserta yang berhak mengikuti program magang ialah peserta yang dijaring oleh panitia seleksi dengan kriteria diantaranya pria dan wanita berumur 17-30 tahun, minimum SMA sederajat, dan lolos seleksi serta bersedia mengikuti tata cara magang yang berlaku”, lanjut Hariyanto.
“Program magang yang berjalan berhasil merekrut sebanyak 100 peserta dan 20 UKM, yang mana setiap satu UKM menampung peserta magang sebanyak 5 orang,’’ ungkap Hariyanto.
Proses magang akan dilaksanakan selama 25 hari. Dimana para peserta akan dibagi dalam kelompok bidang spesifik (produksi UKM) dan manajemen usaha (pembukuan dan lain-lain), serta dilakukan secara intensif melalui proses monitoring. Sebelum mulai magang, para peserta, pendamping dan pemilik UKM diberi pembekalan terkait aktivitas magang dengan cara diberi buku panduan magang dan akan dibagi kelompok bagi setiap UKM yang menerima peserta magang.
“Peserta magang dijaring oleh Dinas Koperasi dan UKM yang nantinya akan merekomendasikan UKM yang berminat menjadi tempat magang, merekomendasikan peserta magang, serta melakukan monitoring pelaksanaan magang,” tandas Hariyanto.
Hariyanto mengatakan, selama proses magang, monitoring dan perekaman akan dilakukan setelah 14 hari berjalannya kegiatan. Pihak kementerian didampingi Dinas Koperasi dan UKM provinsi akan melakukan kunjungan langsung ke UKM pendamping untuk mengevaluasi proses magang yang sedang berjalan.
Dengan begitu, para peserta yang mengikuti program magang diharapkan dapat memahami dan menyelami dunia bisnis praktis, terutama kewirausahaan secara langsung.
“Peserta akan dibekali dengan pelatihan mulai dari proses produksi, kemasan, manajemen usaha hingga pemasaran,” jelasnya.
ilustrasi
Melalui pelatihan magang kali ini, para peserta diharapkan menjadi wirausaha muda yang mandiri yang dapat menjadi mitra usaha ditempat magangnya masing-masing.
”Manfaat melalui program ini peserta yang notabene baru belajar menjadi wirausaha akan mendapatkan informasi praktek kewirausahaan secara langsung. Mereka juga mendapatkan keterampilan yang berguna sebagai bahan pertimbangan rencana masa depan. Program ini diharapkan dapat memotivasi dan memberikan alternatif bagi pemuda apabila berminat membuka usaha,” ujar Hariyanto.
Selain itu, menurutnya, program magang juga mendatangkan manfaat bagi UKM mitra magang yakni menularkan pengetahuan dan metode kepada peserta dan diharapkan dapat mengembangkan usahanya secara teori atau keilmuan.
Di samping itu, dalam program itu ada interaksi dengan akademisi sehingga diharapkan akan memperkaya metode dan alat di dalam menjalankan usahanya.
“Kami berharap melalui program magang dapat terjadi peningkatan kapasitas dan kredibilitas, serta memperluas jaringan usaha UKM,” katanya.
Khusus awal tahun ini, program magang diberikan kepada 500 peserta yang telah lolos seleksi. Peserta akan ditempatkan pada 100 UKM pendamping. Kegiatan ini di laksanakan di 5 (lima) Provinsi yakni Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Utara.
Jawa Timur
Program Magang Kemenkop dan UKM ditahun 2017 ini diawali dengan dilaksanakannya pembukaan kegiatan di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang bersinergi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan dibuka langsung ketuanya, I Gusti Ayu Bintang Darmawati di pendopo Krido Manunggal Tuban di Jl. Gub. RM. Suryo, Tuban.
Magang diikuti oleh 100 orang peserta dan 20 UKM pendamping. Peserta akan mendapat pelatihan selama 25 hari, mulai Senin (6/3/2017) sampai Jumat, (7/4/2017). Program magang ini akan resmi ditutup Minggu, (9/4/2017).
Bali
Sedangkan di Provinsi Bali, program dibuka langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga di Hotel Aston Denpasar, Selasa, (21/3/2017).
Peserta yang mengikuti program sebanyak 100 pemuda dan 20 UKM Pendamping yang berasal dari Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar.Program Magang akan dilaksanakan mulai Senin, (27/3/2017) sampai Jumat, (28/4/2017) dan ditutup Kamis, (4/5/2017).
Jawa Tengah
Khusus di Provinsi Jawa Tengah pembukaan magang dilaksanakan pada Rabu, (26/4/2017) di Semarang. Pelaksanaan kegiatannya mulai dilakukan, Kamis, (27/4/2017) sampai Senin (5/5/2017) dan ditutup Sabtu, (10/6/2017). Peserta magang berasal dari 5 kabupaten dengan peserta masing-masing 20 orang dan 5 orang dari UKM di setiap kabupatennya. Kelima kabupaten tersebut ialah Temanggung, Wonosobo, Karanganyar, Wonogiri dan Purworejo.
Yogyakarta
Sementara, Kabupaten Kulonprogo dipilih mewakili Provinsi DI Yogyakarta. Pembukaan Program Magang dibuka Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Nutyanto di Hotel King, Jumat (28/4/2017).
“Tujuan utama kegiatan magang ini bagi peserta selain mendapat teori tentang kewirausahaan dan kiat dan strategi didalam kelas, tetapi peserta magang dapat terjun langsung melihat para pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya,” ujar Rully.
Kegiatan diikuti oleh 100 peserta magang dan 20 UKM Pendamping yang dimulai Selasa, (2/5/2017) sampai Rabu (7/6/2017). Program ini akan ditutup Minggu, (11/6/2017).
Kalimantan Utara
Pembukaan program magang di Provinsi Kalimantan Utara akan dilakukan pada Rabu (17/5/2017). Kegiatan diikuti oleh 100 peserta pada 20 UKM pedamping. Peserta magang ini berasal dari Malino dan Tarakan. Pelaksanaan program magang dimulai, Senin (22/5/2017) sampai Jumat, (30/6/2017) dan ditutup pada Rabu, (5/7/2017).(Adv)
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Arifin Nasir memberikan keterangan tentang hasil Ujian Nasional SMA/MA dan SMK se-Provinsi Kepri di Hotel PIH Batamcenter, Rabu (3/5). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Arifin Nasir mengatakan Komputer penunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA sederajat kini masih minim. Untuk itu, bertahap hingga 2019 mendatang pemprov Kepri akan menambah 10 ribu unit komputer. Jumlah pengadaan ini akan menyerap anggaran hingga Rp 50 miliar.
“Ini sifatnya stimulus sembari kita usahakan bantuan dari pusat juga,” ucap dia, Rabu (3/5) malam.
Dia merinci, 10 ribu unit tersebut pengadaanya mulai tahun 2017 ini sebanyak 1000 unit (fokus penyebarannya di Natuna Anambas dan Lingga), selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 4000 unit sementara tahun 2019 akan ditambah 5000 unit komputer.
“Tahun 2017 ini anggarannya Rp 5,4 miliar, tahun depan sekitar Rp 20 miliar. Pada tahun 2019 yang 5000 unit sekitar 25 miliar,” papar dia.
Dia meyakini seiring penambahan komputer tersebut, sekitar 60 hingga 70 persen SMA sederajat se Kepri sudah berbasis komputer. Pada awalnya, bantuan ini diprioritaskan dulu untuk sekolah negeri. “Saya berani katakan, paling SMK kita sekitar 40 persen baru memiliki komputer, kalau SMA 30 persen,” ucapnya.
Dia mengklaim, rencana ini juga turut diamini oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Tidak hanya itu, DPRD Kepri pada prinsipnya sepakat karena ini merupakan program pengembangan mutu dan kemudahan akses siswa. Apalagi, bebrapa waktu lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meminta daerah mengadakan komputer penunjang UNBK sebanyak-banyaknya.
“Gubernur setuju, beliau merasa risau banyak sekolah berbasis kertas. Anggota dewan bahkan mereka senang meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.
Namun dia mensyaratkan, bantuan pemerintah tersebut harus dijemput dengan usaha bupati maupun walikota. Dengan cara, kepala daerah atau dinas terkait di kota kabupaten melakukan pendekatan dengan Telkom maupun PLN agar komputer juga didukung jaringan yang mumpuni. “Jangan ada komputer tapi jaringan tak memadai,”ucapnya.
Selain pengadaan komputer, dia mengaku Pemprov juga menyiapkan terobosan pengadaan satu sekolah satu tower untuk menjamin jaringan saat UNBK di sekolah. “Misalnya 100 juta satu tower, itu tidak besar. Tidak salahnya kita anggarkan 2 atau tiga miliar untuk tower, kecil ini untuk dana pendidikan. Kita harus berani majukan pendidikan dengan anggaran 20 persen itu, asalkan jelas untuk meningkatkan mutu,”paparnya.
Dia mengklaim, rencana ini tengah dibicarakan dengan pihak Kemendikbud RI. “Kita tidak boleh terlena tunggu jaringan, kalau kita begitu anak kita nanti akan tertinggal terus,”pungkasnya. (cr13)
