Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 13388

Ajak Pengusaha Jerman Investasi di Natuna

0

batampos.co.id – Duta Besar Jerman untuk Indonesia H.E. Mr. Michael Von Ungern Stenberg bertemu Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebelum menuju Kabupaten Natuna. Pertemuan tersebut membicarakan rencana Pemerintah Jerman untuk melakukan beberapa penelitian di Natuna untuk kemajuan daerah tersebut.

Penelitian yang akan dilakukan Pemerintah Jerman tersebut bekerja sama dengan Institut Tekhnologi Sepuluh Nopember yakni dibidang teknologi dan kelautan. Natuna dipilih Pemerintah Jerman karena adanya saran dari Kementerian Luar Negeri dan seiring dengan target Presiden RI untuk pengembangan Natuna dari berbagai sektor.

“Pemerintah Jerman juga berkepentingan dengan Natuna karena banyak kapal dari Jerman yang melalui laut Natuna. Selain itu kami juga melihat Natuna penuh potensi karena berada di perbatasan yang langsung berhadapan dengan negara asing. Pemerintah Jerman mengharuskan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain yang bersentuhan dengan Jerman,” jelasnya.

Kerja sama yang disebut inisiatif pengembangan kepulauan ini nantinya mencakup bidang telekomunikasi yang diistilahkan dengan Digital Island.

Digital Island akan membantu pemerintah daerah dan masyarakat umum termasuk nelayan dalam melakukan berbagai komunikasi. Targetnya dengan kelancaran komunikasi akan memperbaiki taraf perekonomian masyarakat setempat.

Selain itu Pemerintah Jerman juga akan melakukan penelitian dibidang insfrastruktur dan pengembangan ekonomi.

Dubes Jerman menyebutkan meskipun kantor mereka di Jakarta tetapi pemerintahnya mewajibkan menjalin kerjasama dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia terutama yang bersentuhan langsung dengan orang-orang Jerman di Indonesia.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun sangat mengapresiasi maksud Dubes Jerman menemuinya sebelum ke Natuna.

Gubernur bahkan mengutus Tiga Kepala Dinas Provinsi Kepri mendampingi Dubes Jerman dan Tim selama di Natuna. Ketiga Kadis tersebut adalah Kadis Kelautan dan Perikanana Edy Sofyan, Kadis Pariwisata Buralimar dan Kadis Kominfo Guntur Sakti.

Selain itu Gubernur juga menitipkan pesan pada Dubes agar bisa juga investasi di Bidang energy listrik.

“Natuna penuh pesona Pak Dubes. Tak salah President punya target besar untuk daerah ini. Selain sektor kalautan, pariwisata dan pontensi alam lainnya juga bagus,” jelas Nurdin yang dalam pertemuan itu juga didampingi Sekdaprov HTS Arif Fadillah.

Gubernur juga meminta Pemerintah Jerman membawa para pengusaha calon investor untuk datang ke Natuna.

Permintaan Gubernur tersebut langsung dipenuhi oleh Dubes Jerman. Dia berjanji setelah selesai penelitian di Natuna ini mereka akan membawa pengusaha-pengusaha Jerman ke Kepri.

Selain pendampingan oleh tiga Kadis Kepri, Dubes Jerman juga akan didampingi oleh Bupati Natuna selama melakukan penelitian di sana. Dubes dijadwalkan ke Pulau Senoa, ke Wilaya Tanjung di Bunguran Barat sampai Kamis nanti. Keberangkatan ke Natuna Rabu (25/4) ini. (bni)

Pemkab Alokasikan APBD Rp 255 Juta Selesaikan Sengketa Lahan

0

batampos.co.id – Pemkab Bintan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 255 juta untuk menyelesaikan sengketa lahan masyarakat yang berada di 10 kecamatan. Penyelesaiaan sengketa lahan yang dikucurkan melalui APBD 2017 itu akan digunakan untuk dua kegiatan.

“Ada dua kegiatan yang akan kami laksanakan untuk menyelesaikan sengketa lahan. Yaitu menggelar mediasi dan memasang tapal batas wilayah,” ujar Plt Sekda Bintan, Adi Prihantara ketika dikonfirmasi, kemarin.

Penyelesaian sengketa lahan dilingkungan masyarakat, kata Adi dapat dilaksanakan melalui mediasi antara masyarakat dengan perangkat pemerintahan. Mulai dari mediasi tingkat desa, kelurahan, kecamatan sampai ke pusat pemerintahan.

Dalam merealisasikan jalannya mediasi, lanjut Adi pemerintah menganggarkan dana Rp 200 juta. Dana itu diperuntukan selama setahun dari Januari sampai Desember.

“Jadi dalam pelaksanaannya harus didukung anggaran. Baik untuk membeli makan dan minum maupun lainnya,” bebernya.

Setelah mendapatkan kesepakatan dalam mediasi, sambung Adi langkah selanjutnya. Memetakan lahan sengketa tersebut dengan menetapkan titik-titik koordinatnya. Kemudian memberikan tanda batas lahan atau memasang tapal batas (patok beton).

“Untuk pembiayaan tapal batas ini dianggarkan Rp 55 juta selama setahun. Semoga dengan langkah tersebut masalah lahan di Bintan dapat terselesaikan tanpa menimbulkan kericuhan,” ungkapnya. (ary)

Dua Museum Belum Jadi Destinasi Liburan

0
Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Tanjungpinang. Foto: dok batampos

batampos.co.id – Museum bisa menjadi destinasi alternatif berlibur bersama keluarga. Dan Pulau Bintan memiliki dua museum, yang masing-masing memiliki ketertarikan tersendiri. Namun, sayangnya dua museum itu belum bisa jadi destinasi liburan masyarakat pada akhir pekan panjang kemarin.

Pertama, Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, yang berada di simpang empat Jalan Ketapang, Tanjungpinang merupakan museum sejarah. Menyimpan berbagai koleksi benda dan naskah kuno yang berpengaruh pada peradaban sejarah Melayu.

Jangankan benda-benda koleksi yang memang daya tarik utamanya. Bangunan museum yang berada di pusat kota tua, Tanjungpinang ini juga bagian dari sejarah Kota Tanjungpinang.

Semula bangunan museum, merupakan bangunan sekolah Belanda. Lalu kemudian berganti, setelah Jepang masuk menjadi sekolah Jepang. Hingga akhirnya Indonesia merdeka, barulah gedung ini difungsikan sebagai Sekolah Rakyat dan akhirnya dijadikan SD 01 sampai pada 2004 lalu. Dan selanjutnya direkomendasikan menjadi bangunan museum Tanjungpinang.

Hingga pada akhir 2013 lalu, museum ditutup. Pengunjung dilarang masuk ke dalam bangunan tua, bergaya khas arsitek Eropa.

Atap salah satu bangunan museum ambruk. Sehingga membahayakan pengunjung, dan juga benda koleksi. Sehingga tutupnya museum, diikuti dengan tindakan mengungsikan seluruh koleksinya.

Bangunan yang selalu diramaikan pelajar sejak zaman belanda, lantas ditinggalkan. Sementara menanti masa perbaikan. Yang mana sampai saat ini, proses revitalisasi telah rampung. Namun tata ruang pamer belum tersedia, hingga 2018 mendatang.

“Kami masih mengajukan kembali proposal bantuan ke pusat sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara pada APBD tahun ini kami dapat anggaran Rp 400 juta untuk perbaikan,” kata Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang, Raja Kholidin.

Jauh lebih muda, Museum Bahari yang berada di Teluk Bakau, Kabupaten Bintan lantas mengisi kekosongan keberadaan museum di Pulau Bintan. Resmi dibuka tiga tahun setelah museum sejarah di Tanjungpinang tutup.

Bangunan Museum Bahari pun tak lepas dari daya tarik unik. Berhubung dibentuk selayaknya kapal yang tengah berlabuh. Bangunan dua lantai ini, menampilkan miniatur-miniatur khas bahai di Kabupaten Bintan. Dan juga menyimpan seluruh barang antik hasil temuan dinasti Cina kuno, yang tenggelam di perairan laut Bintan.

Informasi yang didapat, Museum Bahari kini telah menjadi aset Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga setelah sebelumnya pengelolaannya di bawah Dinas Pariwisata.

Sebagaimana di Tanjungpinang, pada akhir pekan panjang kemarin Museum Bahari juga tidak ada aktivitas sama sekali di sana. Kendati sejalan dengan destinasi liburan utama semisal Pantai Trikora tak lantas membuat pemerintah daerah membukanya di hari-hari libur. (aya)

 

Enam Hari MTQ, Transaksi Bazar Capai Rp 85 Juta

0
Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengunjungi stan bazar MTQ Tanjungpinang, Minggu (16/4). F.humas Pemko Tanjungpinang

batampos.co.id – Kesuksesan Pemko Tanjungpinang mengelar MTQ Ke XI Tingkat Kota Tanjungpinang tidak hanya sekedar menghasilkan qori dan qoriah maupun hafiz dan hafizah terbaik saja. Tetapi juga sukses memberikan kontribusi keuntungan bagi para pelaku usaha UMKM.

MTQ Ke XI Tingkat Tanjungpinang yang dihelat selama enam hari dari 16 April sampai 21 April menyimpan sedikit senyuman dikalangan pelaku usaha. Sebab agenda tahunan yang dilaksanakan di Pelataran Terminal Sungai Carang, Bintan Center itu menyediakan lahan untuk pendirian stand bazar bagi pelaku usaha.

Mereka memanfaatkan stand bazar berukuran 2×2 meterpersegi itu untuk menjajakan berbagai jenis dagangannya. Mulai dari barang hasil kerajinan tangan sampai berbagai jenis cemilan atau makanan ringan. Disanalah mereka bisa meraup keuntungan yang fantastis meskipun hanya diberi waktu enam hari.

“Moment penting inilah yang kami manfaatkan dalam mendulang rupiah. Sebab yang beli makanan dan barang pernak pernik tak hanya peserta dan seponsornya saja tetapi masyarakat yang menyaksikan acara ini juga ikut membelinya,” ujar, Arfin salah seorang pedagang kaki lima dadakan yang berdagang di lokasi acara, kemarin.

Diakui ayah tiga anak ini, antusias masyarakat terhadap MTQ Ke XI ini juga berdampak kepada peningkatan pendapatan pedagang. Sebab selama enam hari kunjungan ke acara ini terus membludak. Bahkan yang mengunjungi stand bazar disini bukan hanya warga tempatan melainkan juga dari luar daerah.

“Kami bisa meraup keuntungan tiap harinya Rp 1 juta. Bahkan ketika acara ditutup pendapatan kami mencapai Rp 2 juta. Acara ini benar-benar berkah bagi pedagang seperti kami,” akunya.

Pedagang asal Kecamatan Tanjungpinang Barat ini berharap pemerintah setempat terus menggelar acara-acara menarik setiap bulannya. Karena acara itulah bisa mendatangkan rezeki berlipat ganda kepada para pedagang sepertinya.

“Semoga ada acara-acara keramaian seperti ini setiap bulannya. Kalau bisa setiap minggu, jadi kami gak perlu lagi jualan berkeliling kota ini,” sebutnya.

Ketua Panitia MTQ Ke XI Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan acara ini tidak hanya menyuguhkan sebuah perlombaan saja. Tetapi sekaligus merangsang perekonomian masyarakat agar terus berkembang. Sehingga panitia menyediakan stand bazar untuk para pelaku usaha menjajakan dagangannya.

“Jadi acara ini bukan hanya mencari peserta terbaik saja melainkan juga ikut berkontribusi meningkatkan ekonomi masyarakat. Makanya kami sediakan stand bazar bagi pelaku usaha UMKM dan pedagang kecil lainnya,” kata Sekda Pemko Tanjungpinang ini.

Selama enam hari dihelatnya MTQ ini, kata Riono diikuti 46 stand bazar yang diisi oleh pelaku UMKM masing-masing kecamatan, perbankan dan organisasi lainnya. Kemudian juga diikuti oleh 58 pedagang kaki lima dadakan.

Dari keseluruhan pedagang yang berkecimpung dalam acara ini, lanjut Riono menghasilkan transaksi jual beli yang sangat fantastis. Mereka berhasil meraup keuntungan sebesar Rp 85 juta.

“Transaksi dari stand perbankan juga berimbas tinggi. Karena banyak masyarakat yang ikut tabungan reguler, rencana dan haji maupun umroh,” ungkapnya. (ary)

Sedanau Tak Dilengkapi Pemadam Kebakaran

0
Wakil Ketua DPRD Natun Hadi Candra meninjau ķorban kebakaran lokasi kebakaran di pelantar Sedanau masih dipasang garis polisi. F. Aulia Rahman/batampos. 

batampos.co.id – Pasca kebakaran tujuh rumah warga termasuk kantor Syahbandar di pelantar Sedanau, aktifitas warga sudah kembali normal.

Penerangan listrik pun sudah kembali normal. Namun korban kebakaran masih mengungsi di rumah warga dan keluarga.

Sementara Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suparapti meninjau lokasi kebakaran memberikan dukungan moral kepada korban kebakaran.

Menurut Hamid, Pemerintah Daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap musibah kebakaran di Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, yang sudah menjadi kota terapung di Natuna.

“Tentu Pemerintah akan evaluasi, supaya kejadian ini tidak terulang,” kata Hamid kemarin.

Sementara penyebab kebakaran yang bersumber dari sebuah gudang material milik Nato belum disimpulkan pihak kepolisian. Namun dipastikan tidak terdapat korban jiwa, hanya kerugian material yang ditaksir mencapai belasan miliar.

Kapolsek Bunguran Barat AKP Dunot Gundring mengatakan, pasca kebakaran ini tidak ada pengadulan dan laporan warga yang kehilangan anggota keluarga. Pihak korban kebakaran pun menyatakan tidak terdapat anggota keluarganya yang belum ditemukan. Bahkan di dalam gudang api bersumber tidak terdapat penjaga gudang.

“Korban jiwa tidak ada, maupun digudang material yang terbakar. Menurut pemiliknya tidak ada yang jaga gudangnya. Penyebab kebakaran pun masih belum disimpulkan,” kata Gundring, Senin (24/4).

Dikatakan Kapolsek, akibat kebakaran tersebut menyebabkan kerugian cukup besar. Ditaksir sekitar Rp 18 miliar. Karena tidak hanya toko pakaian, toko sembako, gudang material, toko material dan rumah makan, rumah tinggal warga juga ludes.

“Paling besar kerugiannya adalah milik Nato, karena rumah, toko dan gudang ludes. Memang api sekitar satu jam habiskan tujuh bagunan di pelantar itu. Untung api tidak merembet bagunan kayu lain, tapi saat kejadian, warga tak bisa selamatkan barang,” ujar Gundring.

Pasca kebakaran tersebut, warga di Sedanau meminta Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kebutuhan sarana yang harus dilengkapi Pemerintah. Terutama pemadam kebakaran.

“Kami nilai Pemerintah lalai, karena kebakaran hebat sudah kedua kalinya terjadi. Masih untung hanya tujuh rumah, tahun 2002 lalu, semua rumah di pelantar Sedanau ini ludes, penyebabnya penjual bensin eceran,” tutur Sofian warga Sedanau.(arn)

Dua Remaja Terlibat Pencurian Rumah Kosong

0

batampos.co.id – Dua remaja tanggung di Ranai diciduk satuan reskrim Polres Natuna setelah terungkap keduanya terbukti melakukan aksi pencurian rumah kosong.

Kasat Reskrim Polres Natuna AKP komarudin menyatakan, dua remaja yang diamankan sudah melakukan aksi pencurian pada lima tempat berbeda. Sasaran barang curiannya berupa ponsel dan uang atau benda-benda yang gampang dijual.

“Dua pelaku diamankan Jumat (21/4) kemarin. Yakni, Fh 17 dan RA, 16 yang menjual hasil curian berupa ponsel merk xiaomi,” ujarnya kemarin.

Ponsel tersebut katanya dijual murah oleh pelaku. Informasi ini langsung diselidiki oleh tim Jatanras. Kebetulan sebelumnya laporan pencurian yang masuk sesuai dengan jenis barang yang dijual dua remaja tanggung ini.

“Kami mengambil keterangan dari orang yang membeli ponsel itu. Akhirnya dua pelaku ditangkap,” ujarnya.

Dari hasil pengembangan terungkap, aksinya dilakukan sejak Januari lalu. Tergetnya rumah yang di tinggal pergi pemiliknya.

Salah satu korbannya adalah Muftadi, warga Desa Sepempang, pada 7 April 2017 kemrin. Korban melaporkan kehilangan uang Rp 6 Juta dan emas 10 gram bersama ponsel blackberry di Polsek Bunguran Timur.

“Terakhir itu korbanya Zamil, warga Sual jalan Soebrantas, Ranai. Juga melaporkan kehilangan uang tunai Rp 5 juta, sebuah Hp merk Xiaomi. Dua pelaku remaja ini mengakui korbannya. Dan tiga korban lagi di bulan yang sama dan ada di bulan Januari,” sebut Komarudin.(arn)

Membedah Tarif Listrik Batam

0

batampos.co.id – Batam Pos mengadakan Focus Group Discussion dengan tema Membedah Tarif Listrik Batam di Hotel Harmoni One, Selasa (25/4/2017).

Hadir pihak PLN Batam dan segenap stakeholder terasuk Amjon, Kadis ESD Pemprov Kepri; Asmin Patros, DPRD Kepri dan Perlindungan Konsumen serta warga Batam.

Diskusi berjalan menarik sebab semua pihak bisa mengeluarkan pendapat masing-masing.

Sebut saja Fahri dari Lembaga Perlindungan Konsumen Batam mengritisi sistem pembayaran listrik Batam. Dimana pada rekeningg tertulis ada 3 blok akan tetapi rupanya PLN Batam mengghitung dari blok ke 3 yang lebih mahal.

Fahri menunjukkan selembar rekening pembayaran listrik. Pada rekening itu tertulis blok 1 dan 2 kosong.

“Kok kosong, semua dikalikan dengan tarif di blok 3?” ungkap Fahri.

Mekanisme tarif pada blok itu iala pemakaian hingga 20 KWh untuk blok 1 dan pemakaian hingga 60 kWH untuk blok 2 selebihnya dimasukkan pada tarif pada blok 3.

“Bila pemakaian lebih dari 60 Kwh langsung dikalikan dengan tarif di blok 3 itu, mestinya kan yang kelebihan itu saja…” jelas Fahri.

Amjon, Kadis ESDM Kepri nampaknya baru menyadari hal itu. Ia mengatakan, “tolong untuk tagihan berikutnya gunakan tarif per blok ya…” ujar Amjon.

Bagaimana jalannya diskusi ini selanjutnya? Lebih lengkap baca Harian Batam Pos edisi 26 April 2017. (ptt)

 

Mrs X yang Ditemukan di Baloi Garden Ternyata Seorang Janda

0

batampos.co.id – Identitas mayat wanita yang ditemukan di kawasan Perumahan Baloi Garden 2, Sabtu (22/4) dinihari lalu, terungkap. Diketahui perempuan yang saat ditemukan mengenakan baju berwarna merah muda ini merupakan seorang janda beranak satu yang berinisil A.

Kapolsek Lubukbaja Kompol I Putu Bayu Pati mengatakan, terungkapnya identitas korban setelah Polsek Lubukbaja mendapati adanya laporan hilang dari keluarga korban, Sabtu (22/4) lalu. Saat itu, keluarga korban datang ke Polsek dengan membawa foto semasa hidup korban.

“Setelah menunjukkan foto itu, kemudian kita tunjukkan foto korban sama keluarganya. Ternyata memang benar, yang datang melapor itu merupakan keluarga korban,” ujarnya, Senin (24/4).

Berdasarkan keterangan dari keluarganya, Putu mengatakan bahwa korban bekerja di salah satu perusahaan di Batam dan tinggal di Kawasan Tanjunguma. Selain itu, menurut keluarganya, mereka telah hilang kontak dengan korban selama tiga hari sebelum korban ditemukan tewas.

“Keluarganya ini tinggal di Riau. Selama ini, mereka hampir setiap hari mereka teleponan untuk menanyakan kabar,” tuturnya.

Selanjutnya, Putu belum bisa menjelaskan apakah korban merupakan korban dari pembunuhan atau meninggal karena alasan sakit. Meskipun hasil otopsi telah diterimanya, ia mengatakan bahwa harus meminta persetujuan dari keluarga korban terlebih dahulu untuk menjelaskan penyebab kematian korban.

“Kita minta izin dulu kepada keluarga korban. Saat ini, anggota Polsek Lubukbaja masih melakukan penyelidikan lebih lanjut,” imbuhnya. (cr1)    

KPK Perintahkan BPK dan BPKP Audit Dana Desa

0

batampos.co.id – Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas terancam masuk bui jika terindikasi menyalahgunakan anggaran. Beberapa dari mereka sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bila terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran, yang disebabkan unsur kesengajaan maka akan berurusan dengan penegak hukum.

Celakanya lagi lemahnya pembinaan yang di Lakukan oleh Dinas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, yang seharusnya jadi mentor kinerjanya lamban, dan terkesan apriori kebijakan yang di ambil desa.

Ody Karyadi Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memerintahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit bukan hanya di Anambas namun seluruh desa yang ada di Indonesia.

“Hal ini karena adanya indikasi penyelahgunaan keuangan desa secara nasional, bahkan di Kabupaten Bintan sudah ada kejadian Kades yang ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Ody Senin (24/4)

Audit yang di lakukan BPK ataupun BPKP merupakan audit kinerja tambah inspektorat itu, karena yang diminta merupakan akuntabilitas, karena saat ini anggaran itu berorientasi hasil kinerja lalu manfaatnya. “Misalnya pembangunan gedung, manfaatnya apa bagi masyarakat, dipergunakan atau tidak gedung tersebut,” tegasnya.

Pihaknya lanjut Ody sangat-sangat intens mengingatkan kepada desa-kepala desa untuk menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran desa. Meski sudah diingatkan berkali-kali tapi masih ada sejumlah desa yang belum menyelesaikan SPJ. “Setelah BPK turun lakukan Audit baru sibuk membuat SPJ nya, dan ketahuan banyak yang belum menyampaikan SPJ itu. Rata-rata yang belum menyampaikan SPJ itu adalah kepala desa yang jabatannya akan berakhir,” katanya.

Menurutnya, ada kesalahan mendasar dalam penggunaan keuangan desa yang terjadi saat ini, salah satunya adalah terdapat sejumlah kepala desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dengan skal besar, bahkan melaksanakan pembangunan lebih dari Rp500 juta. Selain itu ada, pengerjaan pembangunan didesa yang dilakukan secara bertahap. “Pembangunan yang dilakukan oleh Desa itu berskala kecil bukan seperti yang terjadi saat ini,” tukasnya. (sya)

DPRD Harus Bentuk Pansus Cawagub

0

batampos.co.id – Ketua DPD Partai Demokrat Kepri, Apri Sujadi mempertanyakan alasan DPRD Kepri mengembalikan berkas calon wakil gubernur Kepri. Padahal, DPRD Kepri sendiri belum membentuk panitia khusus (pansus) yang memeriksa berkas kelengkapan calon wakil gubernur.

“Kita tak pernah menyalahi gubernur, karena beliau sudah menyerahkan nama calon wakilnya ke DPRD. Yang kita pertanyakan kenapa sampai sekarang belum dibentuk pansus. Namun tiba-tiba berkas dikembalikan. Jadi yang periksa (berkas) siapa,” ujar Apri, Senin (24/4).

Menurut Bupati Bintan tersebut, berkas diberikan atas nama lembaga dan dikirim kepada DPRD atas nama lembaga juga. Sehingga memang harus diperlukan langkah lanjutan ketika berkas sudah dikirimkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun kepada DPRD Kepri secara lembaganya juga.

“Tak mungkin orang per orang memeriksa berkas ini. DPRD seyogyanya mem-bamus (badan musyawarah)kan dulu untuk selanjutnya dirapatkan dan diagendakan untuk pembentukan pansus,” paparnya.

Sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, lanjutnya, yang memerika administrasi berkas bukan orang per orang melainkan tim atau pansus yang dibentuk DPRD sendiri. “Sebenarnya gampang kok, kita bisa mencontoh Pekanbaru dan Sumatera Utara, tidak harus dikembalikan, sementara pansus belum ada. Dasarnya apa, yang melakukan proses kan pansus,” tegasnya.

Apalagi, surat dan berkas tersebut ditujukan kepada DPRD secara kelembagaan.

“Jadi dasar pengembaliannya apa. Kalau tak lengkap. Itu pansus yang mengatur nanti untuk selanjutnya menyurati ke partai pengusung,” imbuh Apri.

Terkait dua calon wakil gubernur Kepri yang diusulkan Nurdin, yakni Isdianto, dan Agus Wibowo, diakui Apri sudah memberikan berkasnya. Disinggung mengenai apakah kedua calon ini sudah mengundurkan diri dari jabatannya, mantan wakil ketua DPRD Kepri itu enggan menjawab.

“itu silakan mereka (Isdianto dan Agus) sendiri yang melakukannya (pengunduran diri). Sama seperti saya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kepri, saya mencalonkan sebagai Bupati Bintan. Pertama saya buat surat bersedia mengundurkan diri dari kemendagri,” jawab Apri.

Surat pengunduran diri, lanjutnya, menjadi salah satu kewajiban seseorang calon gubernur.

“Yang jelas, begitu diterapkan calon oleh pansus sudah ada surat pengunduran diri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengaku sudah menyerahkan berkas calon wakilnya ke DPRD Kepri. Ia menyebutkan, penetapan wakil bukan semata wewenanya. Ada proses dan ketentuan yang harus dilalui. Baik secara politisi maupun secara undang-undang.

“Saya sudah lakukan langkah-langkah itu,” kata Nurdin.

Nurdin menegaskan, tidak alasan bagi dirinya mengulur-ulur waktu memilih wakil gubernur. “Tidak ada niat saya melambatkan ini. Bukan tugas saya juga,” tuturnya. (rng)