Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 13404

Penyaluran Dana Desa Terkendala

0

batampos.co.id – Proses penyaluran dana desa (Dandes) 2017 di Provinsi Kepri untuk tahap pertama ini, tidak berjalan dengan mulus. Lantaran bermasalahnya persyaratan administrasi yang belum dilengkapi Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun.

“Boleh dikatakan proses penyaluran dana tahap I di Kepri sedikit terkendala. Karena ada beberapa Kabupaten yang belum menerima kuncuran lunak tersebut,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbedaharaan Kepri, Heru Pudya Nugroho menjawab pertanyaan media di Tanjungpinang, Kamis (20/4).

Disebutkannya, terdapat tiga Kabupaten yang telah mendapatkan rekomendasi penyaluran Tahap I. Yakni Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Sedangakan untuk Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) belum menyamampaikan rekomendasi untuk penyaluran.

“Tugas kami adalah melakukan penyaluran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2017. Untuk proses penyaluran ini, masing-masing daerah diharapkan menyampaikan daftar kontrak ke Kantor Pelayanan Perbendahraan (KPPN) yang sudah ditunjuk.

Ditanya apa penyebab tertundanya penyaluran dana desa di Karimun dan Bintan, Heru mengatakan ketentunan yang harus dilengkapi adalah seperti penetapan APBD, Peraturan Bupati (Perbub) tentang rincian dana desa perdesa. Kemudian adalah pen yampaian realiasi penyerapan dan capaian penggunaan dana desa tahun yang lalu.

“Bagi Kabupaten yang belum mendapatkan kuncuran dana desa tahap awal ini, diberikan waktu untuk melengkapi sampai 24 Juli mendatang,” papar Heru.

Masih kata Heru, realiasi dana desa tahap II akan dilakukan pada Agustus nanti. Karena paling lambat penyalurannya adalah pada Oktober mendatang. Ditegaskannya untuk mendapatkan dana desa tahap II ini, penyerapan anggaran sudah mencapai 75 persen. Sedangkan fisiknya adalah 50 persen.

“Dari total Rp228 miliar dana desa, tahap awal ini kita mendapatkan sebesar Rp96,51 miliar Diluar Bintan dan Karimun. Sedangkan sisanya akan disalurkan pada tahap kedua,” paparnya lagi.

Ditegaskannya, proses penyaluran dana desa akan langsung ditransfer ke kas daerah. Paling lambat dana tersebut sudah masuk ke kas desa tujuh setelah itu. Disebutkannya juga, KPPN Batam hanya melayani penyaluran dana desa untuk Kabupaten Karimun. Sedangkan Tanjungpinang melayani, Natuna, Anambas, Lingga, dan Bintan.

“Persoalan yang terjadi sekarang ini, bukan keinginan kami. Karena semua prosesnya tergantung dari daerah untuk mempersiapkannya. Kami sudah melakukan sosiasiliasi dari jauh hari dengan mengundang kepala daerah,” ungkapknya.

Ditambahkannya, persentase pengalokasian dana desa tetap mengacu pada luas wilayah dan jumlah pendudukan. Ia berharap, dengan mengalirnya dana desa ini, diharapkan semua pihak bisa sama-sama mengawasi. Sehingga penggunaanya tepat sasaran.

“Dana merupakan instrumen penting bagi percepatan pembangunan daerah. Tentu harus dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya,” tutup Heru.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil, Pemprov Kepri, Sardison mengatakan, menyikapi persoalan ini, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi pengawasan dana desa. Rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

“Kita jadwalkan mengundang Bupati di Lima Kabupaten yang ada di Kepri. Salah satu nara sumbernya nanti adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri,” ujar Sardison.(jpg)

Desain Terbaru dengan Karakter Unik

0
F.Indomobil Batam untuk Batam Pos

batampos.co.id – Suzuki Indomobil Batam (PT Rodamas Makmur Motor) memperkenalkan kendaraan genre baru di kelas sport utility vehicle (SUV) untuk konsumen Batam, yakni Suzuki Ignis. Menghadirkan desain terbaru dengan karakter yang unik, namun tetap membawa DNA Suzuki.

Peluncuran ini digelar di showroom Suzuki Indomobil Batam jalan Yos Sudarso, Sei Baloi, Jumat (21/4). “Acara dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga selesai,” ujar branch manager Suzuki Indomobil Batam, Rudy Wijaya, Kamis (20/4).

Ia mengatakan, Suzuki Ignis dikembangkan sebagai sub segmen terbaru (urban SUV) dengan berbagai kekompakan di dalamnya yang menunjukkan kemudahan dan kenyamanan interior dan dikemas melalui eksterior stylish.

Memiliki dimensi sepanjang 3.700 mm, Suzuki Ignis siap membawa penumpang dengan pengalaman berbeda di setiap sudut kabinnya. Bahkan dengan ban profil 175/65 R15, memungkinkan Suzuki Ignis lebih tampil gaya dan tetap bisa menghadirkan kenyamanan saat melewati permukaan jalan yang tak rata.

“Ignis mengusung struktur body total effective control technology untuk pendukung keselamatan dan platform baru heartect,” sebut Rudy.

Dimana heartect merupakan struktur baru high-rigid underbody bermaterial high-tensile steel, yang memungkinkan Ignis tetap andal digunakan di jalanan offroad. Untuk menunjang mobilitas dan gaya hidup di perkotaan, Ignis menggunakan material bodi yang ringan.

Bahkan memperhitungkan desain aerodinamika memungkinkan untuk memberikan efesiensi bahan bakar lebih baik saat melaju dengan kecepatan konstan. Tak hanya itu, Suzuki Ignis juga memiliki air intake setinggi 700 mm membuatnya tetap bisa menerobos genangan air ketika musim penghujan.

Dari sisi mesin, Ignis bertipe K12M dengan konfigurasi empat silinder segaris, DOHC, VVT yang handal dalam performa dan efisiensi bahan bakar juga terbaik di kelasnya. Dari tes jalan yang dilakukan BT2MP-BPPT, konsumsi bahan bakar Suzuki Ignis mencapai 23,64 kilometer per liter transmisi Manual dan 23,44 kilometer per liter untuk transmisi AGS.

“Ignis adalah pilihan terbaik bagi para pengendara yang memerlukan kendaraan yang stylish, modern namun tetap menyuguhkan keiritan bahan bakar. Dengan hadirnya Suzuki Ignis dihadapan masyarakat Indonesia, diharapkan dapat memberikan warna baru di dunia otomotif Indonesia,” ungkap Rudy.

Harga Suzuki Ignis ditawarkan mulai dari Rp 138 juta untuk tipe GL MT, Rp 155 juta untuk tipe GX MT, dan Rp 163 juta untuk GX AGS.

Di samping itu, Suzuki Indomobil Batam juga memberikan apresiasi kepada calon konsumennya dengan menyediakan promo menarik dan hiburan yang meriah. “Setiap pembelian Ignis dalam acara peluncuran tersebut akan mendapatkan hadiah langsung berupa Samsung Gear Fit 2 atau speaker portable Harman Kardon,” pungkasnya. (nji)

Peserta JKN-KIS di Lingga 42 Persen

0

batampos.co.id – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Lingga hanya sebesar 42 persen dengan jumlah peserta yakni 43,410 dari total penduduk sebesar 100,2000 ribu jiwa. Untuk itu, sebagai operator, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ( PJS) Kesehatan terus melakukan terobosan untuk mempermudah masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Provinsi Kepri dr Lenny Marlina Tiurma Uli Manalu dalam jumpa persnya menyampaikan, telah menemui Kepala Daerah Kabupaten Lingga untuk memberikan bantuan terhadap masyarakatnya agar mudah mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Karena sesuai amanat UU, pemerintah wajib memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya. Jika masyarakat miskin masih ada sebenarnya dana APBD Lingga dapat membantu mereka untuk menjadi peserta JKN-KIS,” ujar Lenny dalam jumpa persnya di Ball Room Hetel One, Dabo Singkep, Kamis (20/4) siang.

Selain itu, ini Lenny juga membuat trobosan yakni dengan meletakkan sejumlah kotak agar masyarakat dapat meletakkan persyaratan untuk menjadi peserta JKN-KIS.

Lenny juga mengatakan untuk masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS hanya Kartu Keluarga (KK), KTP dan buku rekening. Pendaftaran dapat dilakukan di Bank BRI dan Bank Mandiri sebagai mitra BPJS Kesehatan saat ini. Namun kedepan masih masih banyak tempat pendaftaran seperti bank lainnya yang akan berkerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Kantor Pos dan Pegadaian juga mitra BPJS Kesehatan untuk masyarakat agar lebih mudah mendaftar,” ujar Lenny.

Lenny juga memastikan pendaftaran menjadi peserta JKN-KIS gratis tanpa biaya apapun. Peserta hanya diwajibkan membayar iyuran sesuai klasifikasi yang dipilih peserta yakni tarif iyuran bagi peserta kelas satu sebesar Rp 80 ribu, kelas dua sebesar Rp 51 ribu dan kelas tiga sebesar Rp 25 ribu dibayar perbulan. (wsa)

BPKAD Dapat Tunjangan Berlipat

0

batampos.co.id – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri, AS menyebutkan ada kebijakan keliru yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri. Yakni pemberian tunjangan yang tidak lazim, karena tidak terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain.

“Semua ASN di BPKAD mendapatkan tunjangan yang tidak lazim, diluar gaji dan tunjangan prestasi yang sah,” ujar AS, Kamis (20/4) di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Masih kata AS, honor maupun Tenaga Harian Lepas (THL) juga mendapatkan jatah. Ditegaskannya, persoalan ini menjadi tanda tanya besar. Karena tidak ada dasar hukumnya untuk pemberian tunjangan tersebut. Sedangkan OPD yang lain tidak diberlakukan uang lembur.

“Ketika ada uang lembur maka itu digunakan khusus untuk orang-orang sekretariat. Padahal sebenarnya lembur merupakan bagian dari setiap pegawai yang mengerjakan kegiatan di OPD,” paparnya.

Terkait persoalan ini, Kepala BPKAD Provinsi Kepri, Andri Rizal belum bisa dikonfirmasi. Terpisah, salah satu kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri membenarkan persoalan ini menjadi gejolak ditengah-tengah ASN yang ada di lingkungan OPD.

“Tunjangan tersebut hanya ada di OPD BPKAD saja. Sudah pasti, kebijakan ini mengundang reakasi tentunya dari ASN-ASN yang berada di OPD yang lain,” ujarnya.

Belum lama ini, Anggota Komisi I DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov dengan lantang mengatakan, Pemprov Kepri jangan sembarangan membuat aturan kalau tidak jelas juklak dan juknisnya. Persoalan-persoalan yang terjadi, seperti kebijakan fingerprint dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) harusnya menjadi media evaluasi.

“Harus bijak dalam membuat kebijakan. Jangan demi kepentingan, aturan yang ada diabaikan,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.(jpg)

Sepi Peminat, Dua Paket Dilelang Ulang

0

batampos.co.id – Unit layanan pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Karimun untuk bulan ini harus melakukan pelelangan dua kali terhadap dua jenis barang disebabkan sepi peminat.

Sejak Januari sampai bulan ini jumlah paket yang masuk untuk dilelang secara online itu ada 36. Dari jumlah tersebut 34 sudah selesai dilelang. Namun, sisanya ada dua paket harus melakukan dua kali lelang.

”Keduanya adalah pengadaan makanan untuk pelajar SMP Binaan dengan nilai Rp546 juta. Kemudian, pengadaan hemodialis atau alat pencuci darah yang nilainya sebesar Rp250 juta,” ujar Kepala Bagian ULP Kanbupaten Karimun, Tejaria, Kamis (20/4).

Masing-masing barang tersebut, harus dilakukan lelang dua kali disebabkan tidak ada yang memasukkan permohonan untuk dilelang. Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh tim di ULP penyebab tidak adanya nilai barang yang diadakan dianggap tidak menguntungkan. Sebagai contoh, kalau dilihat dari nilai pengadaan makan dan minum untuk SMP Binaan sebesar Rp546 juta mungkin besar.

”Nilai anggaran proyek pengadaan makan itu untuk satu tahun dan jumlah pelajar dalam sekolah itu ratusan orang banyaknya. Dan, kalau dilihat harga kebutuhan sembako saat ini sudah tidak memadai lagi. Sebab, sebagian besar barang makanan yang ada di daerah kita didatangkan dari luar daerah. Sehingga, diperkirakan nilai pengadaan ini tidak meungubntungkan, sebaliknya bisa merugikan,” jelas Tejaria.

Menyinggung tentang total nilai 36 paket yang masuk ke ULP, Tejaria menyebutkan, total seluruh itu mencapai Rp14,8 miliar. Namun, karena ada dua paket yang saat ini masih proses dilakukan lelang ulang, maka yang sudah selesai dilelang itu nilainya Rp12,9 miliar. Sebagian besar dari 36 paket tersebut adalah lelang yang berkaitan dengan konsultan perencanaan.

”Untuk proyek fisik belum. Sebab, tunggu selesai dulu perencanaan baru masuk fisik. Kedfuanya ada kaitan,” ungkap Tejaria. (san)

Fingerprint Bisa Tingkatkan Disiplin Pegawai

0

batampos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak menegaskan, polemik penggunaan sistem pencatat kehadiran menggunakan mesin pemindai sidik jari mesti lekas disudahi. Tidak baik, kata dia, jika hal ini terus berlarut-larut.

Menurut Jumaga, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan bersikap tegas pada aturan yang telah ditetapkan. “Pemprov Kepri harus tegas menegakkan disiplin pegawainya. Jangan sampai ada istilahnya anak kandung dan anak tiri itu,” ungkap Jumaga, kemarin.

Bila pemerintahan provinsi diibaratkan sebagai sebuah bahtera, gubernur adalah nahkodanya. Sebab itu, tidak boleh tidak, mesti dapat bersikap tegas kepada para ABK-nya. Jika tidak, bahtera dapat kehilangan keseimbangan dan tidak akan pernah sampai ke tujuan.

Gubernur Nurdin, kata Jumaga, memang harus ambil sikap. Supaya tidak hilang wibawanya di tengah arus polemik semacam ini. “Dimana-mana nahkoda kapal itu harus tegas, keselamatan kapal ada di tangannya,” ujar Jumaga.

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, jikalau memang jadwal gubernur yang terlampau padat mengunjungi daerah-daerah, sekretaris dan para asisten dan para staf ahlinya harus siap menutupi celah-celah peluang konflik. Karena ditegaskan Jumaga, perangkat kerja itu memang harus dapat membantu gubernur dan bukan malah menambah masalah.

“Tapi kayanya tidak jalan,” kata Jumaga.

Padahal, dalam penilaian Jumaga, pemberlakuan pencatatan kehadiran menggunakan mesin pemindai sidik jari adalah upaya yang baik. Artinya, sambung dia, harus didukung demi meningkatkan disiplin pegawai. Karena itu, jika ada keluhan atau gangguan menyangkut sistem, hal itu yang kemudian mesti dibenahi dan bukan malah menghilangkan terobosan ini.

DPRD Kepri sendiri, kata Jumaga, belum mau mengambil tindakan dan ikut campur perkara ini. Namun, jika mengingat ada serentetan polemik yang kini sedang dihadapi Pemprov Kepri, bukan tidak mungkin akan masuk dalam pembahasan rapat pimpinan DPRD Kepri.

“Nanti kalau memang dirasa perlu untuk hearing, ya kami panggil mereka. Kami kan mitra kerja mereka,” pungkas Jumaga. (aya)

Satpol PP dan Satlinmas Harus Ramah Kepada Masyarakat

0

 

Sekda Kepri TS Arif Fadilla memeriksa barisan saat peringatan HUT ke-67 Satpol PP dan ke-55 Satlinmas di halaman Kantor Gubernur, Dompak, Kamis (20/4) F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.

batampos.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arief Fadillah menjadi inspektur upacara dalam uperingatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-55, di halaman Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/4). Upacara berjalan khidmat dan diselingi dengan berbagai atraksi dari jajaran anggota Satpol PP dari seluruh Kabupaten dab kota se Kepri.

Pada kesempatan ini Sekda membacakan Amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumoo, yang mana dia memberikan apresiasi dan bangga atas pengabdian yang telah dilakukan Satpol PP dan Satlinmas selama ini.

Ulang Tahun Satpol PP sendiri jatuh pada tanggal 3 Maret yang lalu. Mendagri mengungkapkan dirgahayu dan rasa terima kasih untuk Satpol PP dan Satlinmas. Satpol PP dan Satlinmas adalah garda terdepan dalam menegakkan peraturan di daerah serta perlindungan terhadap masyarakat.

“Atas nama pemerintah, saya mengucapkan Dirgahayu Satpol PP ke-67 dan Dirgahayu ke-55 untuk Satlinmas serta turut bangga atas pengabdian yang telah dilakukan,” ujar Sekda.

Keberadaan Satpol PP menurut Sekda akan berpotensi lebih kuat tentunya apabila dibantu oleh Satlinmas. Serta dengan bertambahnya usia Satpol PP dan Satlinmas, pemerintah terus menekankan pentingnya dialog serta mengajak Satpol PP dan Satlinmas tetap bersikap ramah kepada masyarakat.

“Dalam menjalankan tugas, Satpol PP harus mengedepankan dialog dan terus ramah terhadap masyarakat,” tutur Arif melalui naskah pidato yang ia baca.

Usai pelaksanaan Upacara, Satpol PP dari masing masing Kab/Kota menggelar Atraksi dan Skil yang mereka miliki.

Hadir dalam pelaksanaan Upacara tersebut, FKPD Provinsi Kepri, KasiPenKum Kajati Kepri Wiwin Iskandar serta kepala OPD Provinsi Kepri. (bni)

41 Calon Pelamar Bintara Tak Lulus, 102 Pelamar Lanjut

0

batampos.co.id – Sebanyak 41 calon pelamar anggota Polri khusus jalur Bintara yang mendaftar di Polres Bintan, gagal ikut seleksi di Mapolda Kepri. Semuanya dinyatakan gugur sebelum mengikuti seleksi, karena faktor tinggi badan yang tidak sesuai kriteria.

“Dari 143 pelamar yang mengikuti pendaftaran awal disini (Bintan, red) hanya 102 pelamar yang lulus dan bisa ikut seleksi selanjutnya di Polda Kepri,” kata
Kepala Bagian Sumber Daya (Kabag Sumda) Polres Bintan, Kompol Suhaili, di ruang kerjanya, Kamis (20/4).

Suhaili menuturkan dari 102 pelamar yang lulus, 80 pelamar diantaranya, Bintara laki-laki, dan 22 pelamar adalah calon polwan.

“Mereka sudah berangkat ke Polda Kepri di Batam, dari Minggu kemarin,” ujarnya.

Selain pelamar dari jalur Bintara, lanjutnya terdata juga ada 11 pelamar taruna Akademi Polisi (Akpol) yang mendaftar, dan hanya 6 orang yang dinyatakan terverifikasi dan bisa melanjutkan seleksi selanjutnya di Polda Kepri. Diantaranya, seleksi administrasi, kesehatan, psikologi dan lainnya.

Sementara itu, untuk pelamar jalur Tantama juga tercatat ada 7 pelamar yang mendaftar, dan semuanya dinyatakan lulus terverifikasi.

Suhaili menyebutkan antusias masyarakat untuk bergabung ke Korps Bhayangkara tahun ini cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dimana tahun lalu jumlah pelamar tidak lebih dari 100 pelamar.

“Kami melihat tahun ini animo masyarakat memang cukup tinggi, tentunya ini sangat positif,” ungkapnya.

Suhaili menjelaskan terkait banyaknya jumlah pelamar yang tidak lulus verifikasi ditingkat Polres Bintan, tentunya disebabkan banyak faktor. Seperti tinggi badan yang tidak sesuai dengan kriteria anggota Polri, yakni laki-laki harus memiliki tinggi badan 165 cm, Sedangkan perempuan minimal memiliki tinggi badan 160 cm.

Selain faktor tinggi badan, lanjutnya banyak juga dari pelamar yang tidak lulus, karena disebabkan usianya melebihi batas dari usia maksimal 21 tahun.

“Ada juga pelamar yang sudah mendaftar, tapi tidak datang lagi sampai batas akhir waktu penyerahan berkas kembali,” sebutnya.

Sementara itu, Staff Sumda Polres Bintan Iptu Adiyanto menyebutkan apabila para pelamar yang mengikuti seleksi lanjutan di Polda Kepri, lulus tentunya segera akan mengikuti pendidikan selama beberapa bulan kedepan.

Seperti pelamar jalur bintara mengikuti pendidikan selama 7 bulan, dan calon Tamtama Polri mengikuti pendidikan selama 5 bulan di SPN Polda Kepri di Kundur.
“Terkhusus Taruna Akpol (Akademi Polisi) pendidikannya 4 tahun,” imbuhnya. (cr20)

DPAD Gelar Bimtek Pengelolaan Perpustakaan SMP

0
Dalmasri Syam. F.Humas Pemkab Bintan untuk Batampos.

batampos.co.id – Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Bintan menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan perpustakaan sekolahan tingkat SMP di Aula Hotel Hermes Agro, Batu 26, Kecamatan Toapaya, Kamis (20/4).

Kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan SDM pengelolaan perpustakaan ini diikuti 60 peserta dari seluruh SMP se Kabupaten Bintan. Hadir juga Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam, Kepala DPAD Bintan, Edi Pribadi, dan nara sumber dari Perpustakaan Nasional, Suhariyanto.

Kepala DPAD Bintan, Edi Pribadi mengatakan jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 163 unit. Diantaranya perpustakaan khusus tingkat SD sebanyak 77, perpustakaan SMP sebanyak 26, perpustakaan SMA sebanyak 9 dan perpustakaan yang berada di pedesaan dan kelurahan sebanyak 51.

“Pengelola perpustakaan harus memiliki SDM yang tinggi. Karena perpustakaan yang akan disajikan lebih menarik sehingga dapat memacu pelajar SMP gemar membaca,” ujar Edi.

Agar SDM pengelola perpustakaan dapat memenuhi kriteria yang diinginkan, kata Edi pihaknya akan membina para peserta yang berasal dari seluruh SMP. Melalui pembinaan, lanjut Edi peserta akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan.

Edi menghimbau agar peserta fokus mengikuti kegiatan tersebut. Sebab nara sumber akan memaparkan bagaimana tatacara maupun teknik dalam mengelola atau memperoses bahan pustaka sedemikian menarik. Namun tidak lepas dari sistem tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

“Jadi dengan teknik yang tepat akan menciptakan perpustakaan yang menarik. Sehingga pelajar juga akan tertarik untuk membaca segala buku yang ada,” bebernya.

Besar harapan Edi kepala sekolah beserta Dinas Pendidikan (Disdik) juga memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan perpustakaan disetiap sekolahan. Sebab untuk menumbuhkan gemar membaca dikalangan pelajar tidak hanya dibebankan kepada keahliannya petugas perpustakaan saja.Tetapi juga dibutuhkan komitmen bersama dari pihak lain.

“Kalau bisa kita minta kepala sekolah dan Disdik menempatkan pustakawan di perpustakan sekolahan. Dengan memiliki tenaga profesional akan mencipatakan perpustakaan yang maksimal,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam mengatakan Pemkab Bintan menginginkan petugas pengelola perpustakaan SMP serius mengikuti kegiatan ini. Sebab banyak manfaat yang bisa diperoleh baik tatakelolanya maupun sistem yang diterapkan.

“Kami inginkan petugas bisa bekerja maksimal dalam mengelola perpustakaan. Karena dengan keseriusan itulah mampu menumbuh kembangkan minat baca para pelajar,” katanya.

Dalmasri sedikit mengulas tingkat minat baca di Indonesia. Bedasarkan survei UNESCO, minat baca masyarakat dinegara ini baru 0,001 persen. Artinya, kata Dalmasri dalam seribu masyarakat hanya satu orang saja yang gemar membaca.

Kemudian, lanjut Dalmasri literasi minat baca masyarakat Indonesia sangat tertinggal. Dari 61 negara didunia Indonesia urutan ke 60 atau dua terbawah setelah Afrika Selatan. Maka diperlukan gebrakan atau terobosan jitu pemerintah dalam meningkatkan gemar membaca sejak dini.

“Gebrakan Pemkab Bintan sudah nyata. Karena sudah menyediakan perpustakaan apung (kapal perpustakaan) keliling pulau-pulau. Kemudian juga disediakan mobil perpustakaan keliling,” bebernya.

Agar budaya gemar membaca meningkat di Kabupaten Bintan, sambung Dalmasri tahun ini Pemkab Bintan akan membangun gedung perpustakaan di Kijang. Perpustakaan yang dinamakan Gedung Pintar itu akan didirikan dua lantai. Didalamnya memiliki fasilitas lengkap bahkan juga ada ruangan terbukanya (outdor). (ary)

LPTQ Gelar Rakerda IV, Evaluasi Program 2016

0
Ketua LPTQ Karimun, Anwar Hasyim saat memaparkan program kerja pada Rakerda IV LPTQ di Gedung Balai Adat Melayu Poros, kamis (20/4). F. Tri Haryono/batampos

batampos.co.id – Bupati Aunur Rafiq membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-IV Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Karimun, Kamis (20/4) kemarin. Mengambil tempat di gedung Balai Adat Melayu Poros, Bupati mengajak kepada pengurus LPTQ untuk terus melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap ustad, dan ustazah di TPQ maupun DTA dengan jumlah 2.000 guru pengajar termasuk qori dan qoriah di setiap cabang.

”Melalui raker LPTQ inilah, bagaimana menetapkan langkah-langkah dan kebijakan strategi dalam rangkat meningkatkan mutu bacaan dan pemahaman serta minat baca dan menghafal Alquran di Kabupaten Karimun. Kita sudah melaksanakan satu hari satu ayat bagi pelajar muslim,” ujar Aunur Rafiq.

Sementara Wakil Bupati Anwar Hasyim yang juga Ketua LPTQ Karimun memaparkan, rakerda dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program LPTQ Kabupaten Karimun selama tahun 2016 lalu. Kemudian, menyusun prograk kerja tahun 2017 yang mengacu kepada program kerja lima tahun (2017-2021) yang sudah ditetapkan pada Musda tahun 2016 lalu.

”Selain melakukan evaluasi program LPTQ Kabupaten Karimun, kita juga ingin bagaimana melakukan kaderisasi terhadap dewan hakim ke depannya. Melalui pelaksanaan MTQ saat inilah, kita bisa mencari kaderisasi dewan hakim yang sesuai dengan kreteria,” jelas Anwar.

Lanjutnya pihaknya akan menentukan kecamatan mana saja sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-X ke depan. Mengingat, masih ada dua kecamatan yang belum menjadi tuan rumah yaitu Kecamatan Ungar dan Belat. (tri)