batampos.co.id – Tidak hanya dua sesi, sejumlah sekolah negeri di Batam bahkan menerapkan sistem tiga shift. Seperti yang terjadi di SDN 006 Seibeduk, Batam. Dengan jumlah murid sebanyak 1.511 anak, sekolah tersebut terpaksa membagi waktu belajar dalam tiga sesi per hari.

“Mau bagaimana lagi? Kelas kurang, guru juga kurang, tapi tuntutan orang tua yang memaksa anaknya masuk SD negeri sudah tidak dapat terbendung,” kata Kepala SDN 006 Seibeduk, Anwar, kemarin.

Dengan sistem tiga sesi ini, praktis jam belajar murid SDN 006 menjadi sangat singkat. Hanya 2,5 jam per hari.

Shift satu masuk dari pukul 07.30 sampai jam 10.00 WIB. Kemudian bergantian dengan sesi dua dari jam 10.00 sampai 12.30 WIB. Selanjutnya masuk kelas 5 dan 6.

“Jam pelajaran selesai sampai pukul 17.00 WIB,” kata Anwar.

Anwar menjelaskan, kondisi ini semakin buruk karena minimnya tenaga pendidik di sekolahnya. Dengan jumlah murid yang mencapai 1.511 anak, jumlah guru yang ada hanya 27 orang. Sehingga guru-guru mata pelajaran dijadikan guru kelas. Dengan kata lain, satu guru mengajar semua mata pelajaran.

“Butuh penyesuaian dan penambahan guru, kasian juga tenaga pengajar kalau sudah begini,” ungkapnya.

Kondisi ini, menurutnya, tidak bisa diantisipasi dengan mudah dan mau tidak mau harus dilaksanakan. “Jika saya bisa berpesan, pemerintah bisa membuat sekolah baru atau menambah ruang kelas baru beserta tenaga didik baru,” tuturnya.

Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, ia mengatakan akan membuka empat kelas saja. “Kita berusaha mengurangi perlahan-lahan, agar proses belajar mengajar jadi lebih efektif,” ucapnya.

Dia juga mengutamakan peserta didik dengan usia tujuh tahun ke atas. Upaya ini diambil untuk memeratakan jumlah siswa baru yang akan masuk di sekolah negeri.

Selain SDN 006, SDN 005 Batam juga menerapkan sistem tiga sesi. Sementara beberapa sekolah swasta di Batam juga sudah ada yang menjalankan sistem sekolah double shift karena banyaknya jumlah siswa. (cr17/rng/cr13/jpg/cr18)

batampos.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, menyambut baik rencana penghapusan sistem sekolah dua shift. Namun menurut Riky, sistem ini muncul bukan semata-mata karena timpangnya jumlah anak usia sekolah dengan ruang kelas yang tersedia.

Politikus PKS ini menilai, membeludaknya jumlah siswa di sekolah negeri terjadi karena Disdik Batam tak melibatkan sekolah swasta saat penerimaan siswa baru. Menurut dia, ada kesan sekolah negeri ingin menampung sebanyak-banyaknya siswa. Padahal masih banyak sekolah swasta yang justru kekurangan siswa setiap tahun ajaran baru.

“Sekolah negeri itu ibarat sampan yang memaksakan semua penumpang boleh masuk. Akhirnya tenggelam sampan itu,” kata Riky, Jumat (14/4).

Karenanya, Riky berharap Dinas Pendidikan Kota Batam melibatkan sekolah swasta setiap penerimaan siswa baru. Caranya, setiap sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) wajib ikut menampung siswa bina lingkungan dan siswa kurang mampu.

Dengan sistem ini, Riky yakin sistem sekolah dua shif bisa diminimalisir. Dia menyebut, saat ini hampir 99 persen sekolah swasta di Batam mendapat dana BOS dan dana insentif guru dari APBD Kota Batam. Bahkan Riky mengklaim, insentif untuk guru swasta di Batam merupakan yang terbesar di Indonesia.

Ketika sudah menerima dan aBOS dan insentif dari APBD, sekolah swasta harus memberikan kontribusi membantu program wajib belajar. Caranya dengan memberikan pembebasan biaya SPP dan uang pangkal bagi siswa bina lingkungan dan siswa tidak mampu.

“Sekolah Hidayatullah salah satu sekolah swasta yang telah menerapkan. Ini bisa jadi contoh sekolah swasta lainnya,” tuturnya.

Guna mewujudkan sitem tersebut, Komisi IV berencana merevisi Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memuat tentang kewajiban kotribusi sekolah swasta penerima dana BOS. Nantinya akan dibuat semacam klausul dan masuk dalam pengawasan dan evaluasi Dinas Pendidikan. Jadi sekolah swasta penerima dana BOS juga harus melaporkan berapa persen anak tak mampu dan anak bina lingkungan yang ditampungnya.

“Ditampung dimaksud ialah membebaskan uang pangkal dan SPP tadi. Dan nanti bila ada sekolah yang tidak melaksanakan ini, kita anggap mereka sudah mampu. Ke depan kita rekomendasikan ke Kemendigbud untuk tidak menerima bantuan BOS lagi,” tegasnya.

Rencana penghapusan sistem sekolah dua sesi ini juga disambut baik pihak sekolah. Apalagi jika Kemendikbud benar-benar membantu membanggun sekolah baru di Batam.

“Bagus sebenarnya, jadi pemerataan pendidikan itu ada,” kata Mujid Juma, Kepala SMA Negeri 8 Batam yang kini menerapkan sistem dua sesi.

Namun Mujid mengatakan, wacana penghapusan sistem dua sesi ini bisa menimbulkan gejolak baru. Seperti di SMAN 8 Batam sendiri. Sebagai sekolah unggulan yang berdiri di kawasan padat penduduk, SMAN 8 Batam selalu kebanjiran siswa baru setiap tahun. Jika sistem dua shift dihapus, maka dia memastikan akan banyak siswa yang tak tertampung.

Dia menagatakan, saat ini di SMAN 8 Batam terdapat 44 rombongan belajar. Sementara ruang kelas yang tersedia hanya 26 ruang, ini belum termasuk alih fungsi laboratorium yang diajdikan ruang belajar. “Kalau sama laboratorium jadi 34 ruang belajar, jadi 10  yang kurang,” kata dia. (cr17/rng/cr13/jpg/cr18)

batampos.co.id – Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus sistem sekolah dua shift tak bisa diberlakukan di Batam. Sebab saat ini sekitar 80 persen sekolah negeri di Batam menerapkan sistem belajar dua sesi karena terbatasnya ruang kelas.

“Kita tidak bisa, karena double shift itu alternatif,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Muslim Bidin, Jumat (14/4).

Bahkan, kata Muslim, ada beberapa sekolah yang membagi jam belajarnya dalam tiga sesi. Seperti SDN 005 dan SDN 006 Seibeduk.

“Mau tidak mau harus kami lakukan, karena desakan dari orangtua murid juga. Harusnya mereka sadar, daya tampung sekolah negeri terbatas,” keluhnya.

Menurut Muslim, kondisi ini terjadi karena tingginya pertambahan jumlah anak usia sekolah. Angka tersebut tak sebanding dengan jumlah ruang kelas yang tersedia.

Situasi ini menjadi dilema bagi Dinas Pendidikan. Jika tidak ditampung, banyak anak yang akan kehilangan kesempatan belajar meski usianya sudah memenuhi syarat. Namun jika dipaksakan, makan konsekuensinya akan terjadi kekurangan ruang kelas. Sehingga sistem belajar dua sesi menjadi satu-satunya solusi saat ini.

“Setiap tahun dua hingga tiga ribu pertumbuhan anak usia sekolah, sedangkan bangunan sekolah tidak (sebanding dengan jumlah itu),” ujar pria kelahiran 12 April 1958 ini.

Selain karena tingginya pertumbuhan penduduk usia sekolah, membeludaknya siswa di sekolah negeri ini karena sebagian besar orang tua memaksakan anaknya masuk sekolah negeri. Hal ini dikarenakan konsep sekolah murah, bahkan gratis, di sekolah pemerintah.

Padahal, kata Muslim, banyak orang tua siswa yang sebenarnya mampu menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta. “Semua mengaku tidak mampu, hal ini terlihat dari proses penerimaan siswa baru,” ujar Muslim.

Muslim mengakui, sistem belajar dua sesi memang tidak efektif. Karena selain tidak kondusif, jam belajar siswa juga relatif lebih singkat.

Namun jika sistem ini dihapuskan, makan dia memastikan setiap tahunnya akan ada ribuan anak-anak usia sekolah yang tak bisa sekolah. Kecuali jika mereka mau masuk ke sekolah swasta. Meski begitu, ia tak bisa menjamin sekolah swasta bakal mampu menampung semua anak usia sekolah yang tak tertampun di sekolah pemerintah.

“Ini berat, maka dari itu double shift tetap menjadi solusi hingga saat ini,” jelasnya.

Pria kelahiran Rempangcate, Batam, ini mengaku sudah menyampaikan kondisi tersebut kepada Kemendikbud. Kata dia, pihak kementerian memaklumi persoalan ini karena Batam merupakan daerah industri.

“Sudah pernah dibicarakan, dan mereka memaklumi,” sebutnya.

Mengenai bantuan pembangunan gedung sekolah yang ditawarkan Kemendikbud, Muslim juga menyebut hal itu tidak akan mudah. Sebab masalah yang dihadapi Batam saat ini bukan pada kekurangan anggaran, melainkan ketiadaan lahan untuk membangu sekolah.

“Inilah permasalahan yang tengah dihadapi Batam. Bangun sekolah tidak harus nunggu dari pusat, asalkan lahan ada kami bisa bangun,” ucapnya.

Meski begitu, Muslim mengaku sangat mendukung rencana dan kebijakan Kemendikbud itu. Menurut dia, Pemko Batam harus merespon tawaran itu dengan menyediakan lahan. Sehingga akan semakin banyak sekolah yang akan dibangun di Batam, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh Pemko Batam.

“Alhamdulillah, setidaknya pusat menawarkan solusi,” kata pria yang sudah 10 tahun menjadi kepala Dinas Pendidikan Kota Batam ini. (cr17/rng/cr13/jpg/cr18)