Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 13448

Dalmasri Lantik Dewan Hakim MTQ 

0
Dalmasri Lantik Dewan Hakim MTQ. F. Choky/batampos.

batampos.co.id – Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam melantik 91 dewan hakim Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-VII tingkat

Kabupaten Bintan, di Gedung Community Centre, Kecamatan Gunung Kijang, Jumat (7/4).
Dewan hakim tersebut diketuai Arusman Yusuf, Wakil Ketua
Suryono, dan Sekretaris Muhammad Darimi, serta beberapa majelis hakim bidang dan anggota.
Dalmasri meminta agar dewan hakim yang sudah dilantik ini bisa
bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalmasri juga berharap agar dewan hakim mampu menghadirkan Qori/Qoriah terbaik yang akan mewakili Kabupaten Bintan di MTQ tingkat Provinsi Kepri, 5 Mei mendatang.
“Atas pelantikan dewan hakim kami ucapkan selamat. Saya
berpesan agar dewan hakim melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya,” ungkapnya, Jumat (7/4).
Selain itu, Dalmasri juga melantik pengurus Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Kabupaten Bintan masa bakti 2016-2021
diantaranya, Ketua Umum Ali Ahmadi dan Sekretaris Hanafi Yunus, serta beberapa komisi dan anggota.
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, nomor
KEP.010/A/MUI-Kepri/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017.
“Terciptanya satu sejarah pada hari ini. Dimana dilaksanakannya
pelantikan pengurus MUI disejalankan dengan pelantikan dewan
hakim MTQ Kabupaten Bintan. Semoga harapan dengan komposisi yang terbaik ini dapat melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya, serta dapat melakukan koordinasi dan
konsolidasi bersama Pemerintah Daerah dalam mencari solusi
pemecahan masalah yang terbaik di masyarakat,” tutupnya.(cr20) 

Kepri Harus Zero Pungli

0
Nurdin Basirun. F. batampos

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menegaskan pelayanan negatif kepada masyarakat sangat menghambat proses pembangunan. Pelayanan negatif berupa pungutan liar (pungli) harus dibasmi dari bumi Kepri. Hal ini disampaikan Nurdin saat Rapat Kerja Saber Pungli di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Jumat (7/4).

Atas dasar itu, Provinsi Kepri harus bebas dari praktik pungli. Menurut Nurdin, sebagai abdi negara, dalam melayani masyarakat tanamkan niat di dalam hati untuk tidak melakukan pungli. Sifat-sifat yang membuat, menghambat kegiatan yang menggerakkam ekonomi seperti pungli dibuang sejak dalam pikiran dan niat.

“Mari buat masyarakat  merasakan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan. Semoga sosialisasi ini semakin membawa manfaat yang besar bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Ditempat yang sama, Kapolda Kepri, Irjen Pol Sambudi Gustian melaporkan, selain tim Saber Pungli Provinsi Kepri, Unit Saber Pungli di 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepri juga telah dibentuk, dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pencegahan serta penindakan. Menurut Kapolda, lengkapnya struktur ini membuat kinerja Saber Pungli di daerah lebih maksimal.

“Kerja keras kita sudah membuahkan hasil. Karena suda melakukan empat OTT praktik pungli di Kepri,” ujar Kapolda menambahkan.(jpg)

Transaksi Labuh Jangkar Diincar

0
batampos.co.id – Besarnya potensial lost dari sektor labuh jangkar di Provinsi Kepri menjadi atensi Satgas Saber Pungli. Ketua Satgas Saber Pungli Pusat, Komjen Pol Dwi Priyatno mengintruksikan, tim saber pungli di Kepri bekerja lebih keras. Sehingga tidak terjadi praktik pungli yang merugikan negara, Provinsi Kepri khususnya.
“Kepri adalah Provinsi Kepulauan, tentu metode kerjanya harus berbeda dengan Provinsi daratan. Selama lima bulan Saber Pungli dibentuk, kita sudah menerima 125.000 aduan,” ujar Komjen Pol Dwi Priyatno usai membuka Sosialiasi Rapat Kerja Saber Pungli di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Jumat (7/4).
Jendral bintang tiga tersebut juga mengatakan, aduan tersebut bersumber dari masyarakat maupun hasil lidik intelejen. Ditegaskannya, dari jumlah yang ada sebanyak 615 praktik pungli berhasil dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia juga menjelaskan, pungli adalah bahasa sosial. Adapun bagian yang masuk didalamnya adalah seperti pemerasan, korupsi, penyuapan dan sebagainya.
“Dari 615 praktik pungli yang kita OTT, nilai kerugiannya lebih dari Rp 700 miliar. Penangkapan terkahir OTT Saber pungli di Kalimantan dan Sumatera Utara yang nilai mencapai Rp 329 miliar,” paparnya.
Masih kata Dwi Prayitno, penindakan diutamakan pada pelayanan publik. Baik di sektor pendidikan, perizinan dan penegakan hukum. Menurut Prayitno, menyikap besarnya potensi praktik pungli di sektor labuh jangkar di Kepri, Saber pungli didalamnya juga ada polairut. Selain itu ada juga tim intelejen yang sudah profesional dalam bekerja.
Selain melakukan upaya penangkapan, saber pungli di pusat dan daerah juga melakukan upaya prepentif dengan melakukan sosialisasi, serta monitoring dan penyampaian tindak tanduk anggota ASN, ke pada atasan lembaga dan kepala daerah. Ditegaskannya, sebagai aparatur negara semua sudah menandatangani kontrak untuk mengabdi pada negara dan bangsa serta memberikan pelayanan dan pengayoman pada masyarakat.
“Praktek Pungli ini merontokkan wibawa negara. Aksi bersih-bersih kita lakukan bukan menyasar pihak luar saja, tetapi juga melakukan pembersihan di internal kepolisian. Sehingga tidak ada aparat kepolisian yang bertindak melanggar hukum,” tegas Prayitno. (jpg)

Pilu, Nasib Guru Honorer di Kota Batam

0
Ilustrasi, seorang guru sedang mengajar murid SD. foto:dok

batampos.co.id – Empat bulan upah guru honorer di Kota Batam belum dibayarkan,

Mereka harus menunggu entah sampai kapan upah mereka bisa cair.

Sebab, pembayaran gaji mereka dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak bisa serta merta dibayarkan, karena harus menunggu pengangkatan bendahara dana BOS dari Wali Kota. Selama ini Bendahara itu cukup ditunjuk oleh kepala sekolah.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari mengatakan, pengangkatan bendahara dana BOS di masing-masing sekolah oleh Wali Kota. Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 11 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana BOS pendidikan negeri oleh pemerintah daerah pada APBD.

“Kalau dulu bendahara dana BOS ditunjuk kepala sekolah. Sekarang, sesuai SE Mendagri itu, bendahara diangkat kepala daerah (Wali Kota),” kata Riky.

Riki menilai Pemerintah Kota (Pemko) Batam terlambat mengantisipasi lahirnya aturan baru tentang pengangkatan bendahara dana BOS. Sehingga dana BOS yang telah turun dari pemerintah pusat belum bisa dicairkan.

“Kami tak tahu dimana keterlambatannya. Apakah Pemko terlambat menerima salinan surat edaran dimaksud atau pada proses administrasi surat itu sendiri,” sambung politikus PKS itu.

Atas munculnya aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengakibatkan dilema di pemerintah daerah.

“Ini yang saya yakin tak mudah bagi seorang Wali Kota Batam untuk menunjuk dan mengakat masing-masing bendahara dana BOS di sekolah. Sebab ada konsekuensi hukum yang akan berlaku nantinya,” sebut Riky.

Namun, dia berharap Wali Kota Batam dapat mencarikan solusi untuk memenuhi pembayaran honor guru non PNS yang berjumlah sekitar 200 orang tersebut.

Apalagi, dana sekolah yang terbatas, membuat kepala sekolah mencari talangan untuk memenuhi penggajian guru non PNS yang upahnya bersumber dari 30 persen maksimal yang dibolehkan dari total dana BOS di masing-masing sekolah. Disebutkannya, nilai honorer yang diterima guru honorer tersebut adalah untuk menyambung hidup dengan sesuap nasi. (rng/cr18/she/ii/JPG)

Bintan Hanya Bisa Cetak 900 e-KTP

0
batampos.co.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  (Disdukcapil) Kabupaten Bintan Yudha Inangsa, memastikan April ini Disdukcapil hanya bisa mencetak sebanyak 900 e-KTP.
Jumlah tersebut sesuai dengan pengiriman blangko yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Kabupaten Bintan.
“Senin (10/4) nanti, kita dipanggil ke Pemprov untuk mengambil
blangko tahap awal, yang hanya diberikan 900 lebih,” ungkap
Yudha, Jumat (7/4).
Yudha menuturkan, jumlah blangko yang diberikan pada tahap awal ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah berkas yang sudah menumpuk di Kabupaten Bintan, yang mencapai sekitar 10.828 berkas.
“Bulan ini kita cuma bisa cetak 900 lebih sedikit saja. Belum
tahu lagi kapan pembagian tahap keduanya,” ungkapnya.
Meskipun demikian, untuk mengantisipasi hal ini, Disdukcapil
sudah mengeluarkan surat keterangan sementara yang berfungsi
sebagai pengganti e-KTP, sehingga bisa menghandel berbagai
keperluan yang berhubungan dengan administrasi perbankan.
“Kami meminta kepada masyarakat untuk bisa bersabar. Pencetakan e-KTP segera dilakukan. Namun bertahap. Sebagai penggantinya kami sudah mengeluarkan surat keterangan pengganti e-KTP yang berfungsi sama. Bisa untuk mengurus keperluan perbankan, ataupun urusan surat lainnya,” imbuhnya (cr20)

Bentuk Karakter Muda Cinta Al-Quran

0
Bupati Bintan Apri Sujadi bersama Wakil Bupati Dalmasri saat membuka pawai Taaruf di Gedung Community Centre, Kecamatan Gunung Kijang, Jumat (7/4). F.Humas Pemkab Bintan

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi, didampingi Wakil

Bupati Bintan Dalmasri Syam, resmi melepas peserta pawai
Ta’aruf sebagai tanda dimulainya perhelatan Musabaqah Tilawatil
Qur’an (MTQ) ke-VII tingkat Kabupaten Bintan, di depan Gedung
Community Centre, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Jumat (7/4).
Pelaksanaan pawai ta’aruf yang diikuti oleh ratusan peserta
dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Bintan, dengan menampilkan arak-arakan paskibraka yang membawa replika Al-Quran dan piala bergilir MTQ.
Selain itu juga menghadirkan berbagai pertunjukan menarik,
seperti penampilan marching band pelajar, tarian melayu, serta
rangkaian kegiatan adat istiadat melayu yang dibawakan dari
masing-masing kecamatan.
Bupati Bintan, Apri Sujadi memberikan apresiasi kepada seluruh
peserta dan juga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam
kegiatan pawai ta’aruf ini, sehingga kegiatan pawai ini dapat
berlangsung meriah.
Apri berharap dengan kegiatan MTQ bisa dijadikan suatu
momentum, agar dapat menjadikan generasi muda cinta terhadap Al-qur’an.
“Saya sangat mengapresiasi atas semua partisipasi masyarakat
dan seluruh peserta. Kami juga mengharapkan, agar melalui MTQ ini kita bisa membentuk generasi muda yang berkarakter madani, dengan terus meningkatkan ilmu agama,” ungkapnya.
Berbagai atraksi yang ditampilkan dalam kegiatan pawai ini juga
berhasil memukau penonton, seperti persembahan teater colosal
Mak Yong dari Kecamatan Mantang, penampilan replika Raja Salman dan Presiden Jokowi dari Kecamatan Bintan Timur, parade fashion daur ulang, hingga pertunjukan replika karakter upin dan ipin.
Dalam perhelatan ini turut hadir Ketua DPRD Bintan, Lamen
Sarihi Ketua PKK Kabupaten Bintan Deby Apri Sujadi, Ketua GOW Kabupaten Bintan Herdawati Dalmasri Syam, Plt Sekda Kabupaten Bintan Adi Prihantara, beserta seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan dan tokoh masyarakat sekitar. (cr20)

Pemko Batam Menikmati Rezeki Pariwisata, Duitnya M M-an

0
Turis Singapura tiba di Pelabuhan Internasional Sekupang, Sabtu (11/3). Di hari Sabtu dan Minggu turis luar negeri ramai mengunjungi Batam untuk liburan dan belanja. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menikmati duit pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pariwisata.

Buktinya sejak tiga tahun terakhir besaran PAD yang diperoleh Pemko Batam dari sisi pariwisata cukup menggembirakan.

“Cukup menjanjikan dari tahun ke tahun. Makanya wali kota (Walikota Batam Rudi) target banyak dari sektor ini,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam, Pebrialin.

Dia memaparkan, di 2014 total PAD sebesar Rp 605 miliar, sektor pariwisata menyumbang Rp 127 miliar. Rinciannya, dari hotel Rp 64,1 miliar, restoran Rp 32,4 miliar, sementara hiburan Rp 13,5 miliar.

Begitu juga di 2015. Dari Rp 824,7 miliar total PAD, sumbangsih sektor pariwisata sebesar Rp 144 miliar. Jumlah itu berasal dari hotel Rp 81,8 miliar,  dari restoran Rp 45,7 miliar serta hiburan Rp 17,06 miliar.

“Persentase sumbangsih tahun 2015 itu, 17,56 persen,” sambungnya.

Dia mengaku belum tahu pasti sumbangsih sektor pariwisata tahun 2016. Namun berdasar pada data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yakni, hotel sebesar Rp 88,302 miliar, restoran Rp 51,594 miliar serta hiburan sekitar Rp 19 miliar lebih.

Karena sumbangsih PAD yang ‘gemuk’ dari sektor pariwisata ini Wali Kota Batam Rudi menitipkan 2017 ini Disbudpar meraup PAD yang banyak. Disbudpar bahkan diminta untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang kemudian berimbas ke PAD.

“Mereka tidur di (hotel) Batam, kita dapat duit. Makan di Batam dapat duit juga kita,” ucap Rudi.

Maka dari itu, menjemput potensi baik ini pihaknya terus membenahi dan mepercntik kota. “Jalan kami perlebar, pasang lampu supaya bagus. Wisatawan nyaman ke  Batam,” kata mantan polisi ini. (cr13/iil/JPG)

Pelajar Aceh, AYo Ikuti Audisi Gita Bahana Nusantara

0

batampos.co.id – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menggelar Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Aceh tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada 15-16 Mei mendatang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Fahlevi mengatakan kegiatan Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara adalah agenda tahunan Disbudpar Aceh dalam rangka menyaring talenta terbaik untuk mewakili Aceh ke tingkat nasional.

“Kegiatan ini menjadi agenda rutin dari dinas untuk menyeleksi putra-putri terbaik Aceh, yang nantinya akan menjadi perwakilan pada Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara Tingkat Nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bahasa dan Seni, D. Kemalawati menyebutkan, bahwa selama ini pelaksanaan Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Aceh senantiasa mengirimkan 4 (empat) orang putra-putri Aceh sebagai perwakilan dalam Group Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara setiap tahunnya dengan hasil yang cukup memuaskan.

“Peserta yang lolos audisi akan dikarantina di Jakarta mulai tanggal 1-19 Agustus 2017. Mereka akan ditampilkan dalam acara kenegaraan di Gedung MPR/DPR RI tanggal 16 Agustus 2017 dan pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 2017, di Istana Merdeka RI,” jelas Kemalawati yang juga Ketua Pelaksana Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Aceh.

Dalam audisi kali ini, tambah Kemalawati, panitia sudah menentukan 11 lagu wajib yang harus dikuasai peserta, meliputi: Garuda Pancasila, Sapu Tangan dari Bandung Selatan, Bengawan Solo, Bangun Pemuda-Pemudi, Melati Suci, Indonesia Subur, Pantai Sepi, Tanah Air, Mandi, dan Indonesia Pusaka.

Adapun pelaksanaan audisi akan diikuti oleh Kabupaten/Kota seluruh Aceh yang telah lebih dahulu membuat seleksi tingkat Kabupaten/Kota di masing-masing daerah serta peserta dari jalur umum.

Audisi ini akan dipandu oleh 1 (satu) orang Dewan Juri Tingkat Nasional utusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan 4 (empat) orang Dewan Juri profesional dari Aceh yang terdiri dari musisi, akademisi dan praktis,” ujar Kemalawati yang juga salah satu sastrawati Aceh.

Penilaian didasarkan pada materi suara, intonasi, ritmik, ekspresi, penampilan dan kemampuan membaca notasi.

Formulir pendaftaran dan data calon peserta dapat diambil di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bidang Bahasa dan Seni, atau melalui website disbudpar.acehprov.go.id atau lewat www.letteroftruth.webs.com. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung pada sekretariat atau dapat dilakukan via email [email protected].

Dalam audisi paduan suara tahun ini akan memperebutkan hadiah total Rp46.000.000,- yang terdiri dari 4 (empat) peringkat dari 4 (empat) kategori nada suara (alto, sopran, tenor dan bass).

“Dari 4 peserta yang berhasil meraih juara pertama dari tiap kategori nada suara akan dikirim sebagai utusan Aceh bergabung dalam Group Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara Tahun 2017 di Jakarta,” tutur Kemalawati. (rilis)

Zainal Ditemukan Tewas di Hotel 99

0
ilustrasi

batampos.co.id – Seorang laki-laki berusia 36 tahun, Zainal ditemukan telah meninggal di kamar 206-B lantai dua Hotel 99 Pelita, Jumat (7/4) sekira pukul 06.35 WIB.

Ia diduga meninggal dunia dikarenakan sakit.

Kapolsek Lubukbaja Kompol I Putu Bayu Pati mengatakan, korban ditemukan meninggal dunia oleh temannya sendiri Sugianto. Sebelum meninggal, Zainal sempat mengeluhkan sakit kepala dan Sugiarto menyarankan untuk berobat ke dokter.

“Korban tidak mau, dan korban hanya meminta untuk dibelikan obat sakit kepala kepada temannya. Kemudian temannya turun membelikan obat sakit kepala di warung dekat hotel,” ujarnya.

Sepulangnya Sugiarto membelikan obat sakit kepala, kemudian ia melihat temannya tersebut telah kejang-kejang dan langsung tidak sadarkan diri. Mendapati temannya sudah dalam keadaan tak sadarkan diri, kemudian Sugiarto meminta bantuan kepada rekannya Tafsir.

“Sesampainya di hotel, rekan mereka Tafsir langsung menuju tempat korban tinggal dan sempat memeriksa nadi korban. Akan tetapi, korban sudah meninggal dunia,” katanya.

Setelah mengetahui Zainal telah meninggal, kemudian kedua rekan korban langsung melaporkan kejadian ini kepada petugas resepsionis hotel. Kemudian, petugas resepsionis hotel melaporkan kejadian ini ke Polsek Lubukbaja.

“Sesampai di sana, kami langsung melakukan olah TKP, dan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan visum. Untuk sementara korban meninggal dunia karena sakit,” imbuhnya. (cr1)

Polisi Masih Dalami Kasus Pub Ozon

0
batampos.co.id – Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro
mengatakan, jajarannya masih menyelidiki dugaan pungutan liar
(pungli) yang dilakukan di tempat hiburan malam Pub Ozon dan
karaoke.
Pungli itu terkait pajak sebesar 10 sampai 25 persen dari
makanan dan minuman yang dipesan pembeli. Padahal, Pub tersebut beroperasi tanpa mengantongi izin dari Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Pemko Tanjungpinang.
“Masih kami lakukan penyelidikan sebelum ditingkatkan ke
penyidikan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPM PTSP Pemko Tanjungpinang, dan memang jelas pub itu tidak memiliki izin,” tegas AKBP Joko, Jumat (7/4).
Dikatakan Joko, pihaknya pun telah melakukan pemeriksaan
terhadap sejumlah saksi. Bahkan, selain itu pun yang berada di
komplek Bintan Plaza tersebut juga masih dipasangi garis
polisi.
“Belum boleh beroperasi lagi. Garis polisi akan tetap berada
disana sampai waktu yang belum ditentukan. Kalau kasusnya sudah selesai, kemungkinan bisa dibuka,” katanya.
Joko mengatakan, saat ini pihaknya masih memintai keterangan
sejumlah tamu, karyawan, dan pengelola pub tersebut. Polisi
belum bisa memberikan keterangan detail hasil pemeriksaan
tersebut.
“Ada dugaan pelanggaran pajak. Tapi tidak tertutup kemungkinan arahnya ke OTT (operasi tangkap tangan, red) saber pungli. Karena memungut retribusi, sementara operasionalnya tak punya izin,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan BPM-PTSP Tanjungpinang, Agus Haryono mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin resmi ke Ozon Pub tersebut. Untuk itu, pihaknya langsung mengkonfirmasi ke pihak kepolisian.
“Kami sampaikan bahwa pub itu tidak ada izinnya ke Polres
Tanjungpinang, karena pihak berwenang yang menangani kasusnya,” ujar Agus.
Seperti diketahui sebelumnya, Polres Tanjungpinang menutup Ozon Pub dan karaoke di Komplek Bintan Plaza, Minggu (2/4) dini hari. Petugas juga langsung menyegel dengan memasang garis polisi. Ditutupnya pub tersebut karena melakukan pungli
terhadap pembeli dengan mengenakan pajak 10 sampai 25 persen atas pemesanan makan dan minum. (ias)