batampos.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi menegaskan ia tidak perlu menghadap ke pimpinan BP Batam untuk memohon agar sejumlah kewenangan BP Batam dilimpahkan ke Pemko Batam.

“Pembagian kewenangan itu ranahnya presiden. Presiden yang menentukan, bukan BP Batam. Tak perlu saya ke BP,” tegas Rudi, Rabu (5/4).

Menurutnya, berbagai persoalan terkait pembagian kewenangan BP Batam dan Pemko Batam telah ia sampaikan ke Presiden Jokowi dan Meko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam Darmin Nasution dalam beberapa kali pertemuan di Jakarta.

“Kami tunggu dipanggil lagi,” katanya.

Rudi juga mengingatkan, BP Batam tidak punya hak bicara soal kewenangan. Pasalnya BP Batam hanya pelaksana keputusan Dewan Kawasan (DK) Nasional yang diketuai Darmin.

“Saya juga anggota DK, kami ada 11 orang. Pak Tanto (Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro, red) ini hanya menjalankan keputusan kami di DK, beliau tidak punya kebijakan, kalau punya kebijakan sendiri pasti kami marahi,” ucap dia.

Rudi melanjutkan, yang mungkin ia bicarakan dengan Hatanto terkait sinkronisasi layanan.

“Ini mungkin bisa lah, sesuai dengan wewenang yang kita pakai sekarang,” ucapnya.

Untuk diketahui, tumpang tindih kewenangan terjadi karena Pemko maupun BP punya regulasi berbeda. Pemko Batam merujuk pada Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam sebagai daerah otonom dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 taentang Pemerintah Daerah.

Sedangkan BP Batam merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPPB) Batam.

Assisten Pemerintahan Pemko Batam, Syuzairi mengatakan tumpang tindih kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam, harus diselesaikan total. Untuk itu masing-masing regulasi yang jadi dasar BP Batam dan Pemko Batam harus diuji.

“Iya, harus diuji materi atau lewat kearifan pemerintah pusat mengakhiri dengan menerbitkan PP baru, bukan lagi bagi-bagi kekuasaan seperti hubungan kerja. Itu tidak diperlukan,” ucapnya.

Dia meyakini jika uji materi dilakukan, dasar regulasi BP Batam tidak cukup kuat dibanding Pemko Batam.

“Mengapa? Jawabannya, seluruh peraturan perundang-undangan mengacu pada UUD 1945. Apakah BP dapat disetarakan dengan Pemko. Kalau kita bagi habis, pemerintah pusat, provinsi, lalu pemerinah kota di mana kamarnya (kewenangannya),” ucap dia.

Menurutnya, dalam hal ini Pemko Batam jelas menjalankan amanah kewenangan, sementara BP Batam hanya pelimpahan kewenangan dari Kementrian Keuangan.

“Dari dulu saya menyoroti ada yang salah di Batam ini,” ucapnya.

Dia mengatakan, dua lembaga pemerintahan di Batam harus diakhiri, karena hanya akan menghabiskan energi.

“Bergabung dengan satu manajemen lebih baik. Tentang pusat ya Satker (Satker) kawannya,” ucap mantan panitia pemekaran wilayah Kepri ini.

Dia tak menampik, jika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menjawab persoaalan tumpang tindih kewenangan di Batam. Menurutnya, usulan KEK sebaiknya dari daerah, karena daerah lebih paham keadaan daerah.

“Tetapi tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan perlu kajian matang terutama luasan dan fungsi serta kewenangan daerah di kawasan tersebut,” pungkasnya. (cr13)

batampos.co.id – Walikota Batam, Rudi, turut mengeluhkan repotnya mengurus dokumen Izin Peralihan Hak (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Birokrasi yang berbelit dan banyaknya persyaratan yang dibutuhkan membuat proses pengurusan IPH memakan waktu yang sangat lama.

“Soal IPH ini, saya repot. Saya punya banyak rumah di Rosedale, tapi IPH-nya tak bisa diurus. Mending saya bayar saja daripada pusing ngurusnya,” keluh Rudi saat menghadiri acara Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam keenam di Hotel Harris Batamcentre, Rabu (5/4).

Waktu mengurus IPH, Rudi menjelaskan BP Batam meminta banyak sekali dokumen lahan seperti Fatwa Planologi, Penetapan Lokasi (PL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lainnya.

Untuk mengurus IPH saat ini, BP Batam memang membuat kebijakan agar menyertakan keseluruhan dokumen pengalokasian lahan. Alasannya adalah untuk mengumpulkan data supaya terhindar dari jeratan hukum pada suatu saat nanti.

“Paling ada saya punya HGB dan PL, kalau IMB dan Fatwa Planologi kan bisa foto kopian saja,” jelasnya.

Lalu ada juga dokumen yang memang pada awalnya tak ada tapi ikut diminta. Contohnya dokumen pecah PL. Dahulu banyak pengembang yang enggan mengurus dokumen pecah PL. Sehingga banyak didapati sebuah komplek perumahan memiliki satu sertifikat PL induk, namun memiliki ratusan HGB. Seharusnya satu rumah memiliki satu PL (pecah PL) dan satu HGB.

Rudi kemudian mengatakan jika warga yang tak punya PL ingin mengurus IPH maka harus mencari lagi data PL ke pengembang.

“Kalau perusahaannya sudah kabur atau bubar, mau dicari ke mana,” tanyanya.

Orang nomor satu di Pemko Batam ini hanya mencoba mengingatkan BP Batam bahwa sektor properti merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Batam ketika sektor andalan lainnya sedang lesu. Seperti sektor manufaktur, galangan kapal, dan industri lainnya.

Imbasnya, di tengah situasi ekonomi lesu saat ini, pertumbuhan ekonomi Batam merosot dari 7 persen menjadi 4,13 persen.

“Jika diteruskan seperti ini, maka akan bahaya. BP harus segera selesaikan urusannya,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro membenarkan bahwa sektor properti banyak membantu perekonomian Batam. Karena korelasi pertumbuhan properti berbanding lurus dengan pertumbuhan sektor pendukung lainnya.

“Jika kondisi real estate menurun, maka itu jadi indikasi bahwa kondisi ekonomi tengah menurun,” jelasnya.

Namun, kata Hatanato, Batam memiliki lahan terbatas sehingga perumahan akan diarahkan beralih ke bangunan vertikal.

Berdasarkan data yang dihimpun BP Batam, lahan yang telah dialokasikan untuk perumahan sudah mencapai 28,32 persen. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari lahan yang telah dialokasikan untuk industri yang hanya mencapai 16 persen.

Dengan begitu, Hatanto menilai ini akan menjadi masalah krusial ke depannya karena Batam kehilangan arah dalam pembangunannya.

“Mau dibawa kemana Batam ini, apakah mau diganti sebagai wilayah untuk pengembangan properti atau melanjutkan industri manufaktur,” ungkapnya.

Untuk masalah pelayanan, ia berjanji akan terus membenahi sektor pelayanan perizinan, khususnya lahan.

“Apa yang kami lakukan saat ini hanya kembali ke aturan. Sehingga pelayanan bisa lebih murah dan jalan terus,” jelasnya.

Ia mengharapkan Real Estate Indonesia (REI) Batam di bawah kepemimpinan Achyar Arfan mau bekerja sama dengan BP Batam.

“Kalau ada anggota saya yang masih minta uang tambahan, lapor sama saya, nanti saya berhentikan,” tegasnya.

Pembenahan akan terus dilakukan demi menyempurnakan perizinan lahan. Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Imam Bachroni mengungkapkan persoalan database lahan memang ruwet.

“Ruwet masalah database. Kalau datanya belum ada susah. Banyak peralihan tanpa izin BP Batam terjadi,” ungkapnya.

Untuk mengatasinya, saat ini BP Batam mencoba berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam untuk sinkronisasi data.

“Kami perbaiki saja, pertengahan tahun akan lancar. Kalau sekarang, IPH keluar tapi tak cepat. Banyak juga IPH sudah keluar, tapi belum diambil,” jelasnya.

Di tempat yang sama, mantan Ketua REI Batam selama dua periode, Djaja Roeslim mengatakan bahwa peningkatan pelayanan publik harus diutamakan BP Batam.  “IPH memang agak terhambat. Makanya, saya hanya minta pembenahan jangan sampai mengganggu pelayanan publik,” imbuhnya.

Pembenahan jangan sampai melanggar aturan main yang ada. Urusan perizinan juga menyangkut kepastian hukum untuk masyarakat.

“Kami juga minta agar dilibatkan untuk memberikan masukan mengenai persoalan lahan,” ujarnya. (leo)