batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun baru saja menekan SK kenaikan tarif listrik di Batam. Bulan ini masyarakat akan membayar lebih sebagai akibat dari kebijakan tersebut.
Harusnya, kenaikan itu menurut anggota Komisi I DPRD Batam Helmy Hemilton disertai dengan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. “Tapi faktanya apa. Sejak tadi (9/4/2017) listrik padam di sejumlah wilayah di Batam. Artinya bahwa PLN tak juga memperbaiki pelayanan seperti yang dijanjikan,” ujar Helmy Hemilton pagi tadi.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, salah satu alasan PLN Batam meminta gubernur menaikan tarif listrik untuk keandalan dan peningkatan pelayanan. Ia mengaku banyak masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif tersebut bahkan mereka kecewa dengan pemadaman tak terjadwal seperti ini.
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia mengikuti Annual Invesment Meeting (AIM) di Dubai dari 2 hingga 4 April. Dari AIM tersebut, beberapa investor menunjukan minat untuk berinvestasi di Batam.
“Rata-rata sehari itu ada 10 investor yang menunjukkan minat membuka industri di Batam,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Andi Antono, Sabtu (8/4).
Ia mengatakan para investor tersebut, bertanya-tanya bagaimana cara berinvestasi di Batam. Dan proses yang harus mereka lalui. Banyaknya yang menunjukan minart tersebut. Disebutkan oleh Andi, disebabkan oleh banyaknya peluang investasi di Batam. “Langsung inves belum,” tuturnya.
AIM di Dubai tersebut, Andi mengatakan memberikan dampak postif bagi Batam. Dimana para investor berkumpul disana. Sehingga menjadi ajang promosi gratis untuk Batam. Dubai memiliki posisi yang sangat strategis dan baik untuk promosi investasi. Sebab Dubai adalah pusat dari pelayanan jasa, dimana kantor-kantor perwakilan perusahaan besar ada disini.
Dalam AIM tersebut BKPM membawa BKPMD dari Jatim dan Gorontalo serta beberapa perusahaan swasta. AIM ini diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA) di bawah Wakil Presiden dan Perdana Menteri Dubai, Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. (ska)
batampos.co.id – BP Batam mengungkapkan ada dua faktor penyebab anjloknya perekonomian di Batam yakni eksternal dan internal.
Permasalahan eksternal karena lesunya perekonomian dunia. Batam yang bertumpu pada ekskpor, mendapat imbas langsung dari hal ini.
“Ke depan kami berharap ekonomi dunia bisa segera pulih,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andi Antono, Sabtu (8/4).
Dengan kembali tumbuhnya ekonomi dunia, maka industri Batam dengan sendirinya akan terdongkrak naik. Andi menjelaskan bahwa permasalahan internal yang melanda Batam adalah terkait kebijakan.
“Peraturan yang menghambat investasi,” ucapnya.
Namun hal ini sudah diatasi BP Batam, dengan meluncurkan program 123j dan KLIK. Sehingga memudahkan investor dalam berinvestasi.
“Permasalahan lain yakni iklim investasi yang kurang kondusif, kondisi sosial dan politik dan demo juga,” tuturnya.
Tak hanya itu, Andi mengungkapkan kelangkaan lahan juga menjadi salah satu faktor penghambat. Dimana saat ini banyak lahan-lahan tidur yang dikuasai oleh para penguasa, tapi tak dimanfaatkan untuk kepentingan investasi.
Untuk mengairakan kembali perekonomian itu, Andi merasa perlu adanya sinkronisasi peraturan antara pemerintah yang ada di Batam. Ia juga mengajak semua orang untuk menciptakan suasana positif, agar iklim investasi menjadi kondusif.
“Keamanan, mengkedapakan dialog bukan demo. Meningkatkan skill dan produktivitas pekerja,” ucapnya.
Dan satu hal yang paling penting disebut oleh Andi yakni, pembenahan lahan tidur di Batam. Supaya ke depan tak ada lagi investor yang mengeluh, tak adanya ketersedian lahan di Batam.
Ke depannya, kata Andi pihaknya juga lebih fokus menggaet industri yang padat teknologi (Hi tech). Sehingga dalam jangka panjang dapat memberikan nilai tambah yang tinggi bagi perekonomian. (ska)
Sejumlah warga Batam sedang mengurus dokumen di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam Gedung Sumatera Promotion Center. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Mengurus dokumen Izin Peralihan Hak (IPH) menjadi lebih mudah untuk kedepannya. Walaupun prosesnya saat ini masih tersendat-sendat, namun Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan terobosan baru. Setiap faktur IPH yang sudah selesai akan langsung dikirimkan ke email dan diberitahukan juga lewat SMS gateway.
“Kami sudah melakukannya sejak 1 April lalu. Dengan terobosan ini, maka kami meyakini pengurusan dokumen IPH dan lainnya akan semakin cepat,” kata Kepala Bidang Umum dan Keuangan Kantor Lahan BP Batam, Siswanto, Sabtu (8/4).
Setelah faktur IPH selesai, maka akan langsung terkirim ke email si pemohon IPH. Dengan begitu, maka si pemohon bisa langsung mencetak faktur IPH dari kantornya.”Jadi tidak perlu lagi harus datang ke PTSP untuk mengambil faktur,” jelasnya.
Persoalan IPH memang menjadi keluhan utama dari masyarakat Batam. Birokrasi yang rumit, sistem yang belum tertata rapi dan pengurusan yang memakan waktu lama membuat banyak pengembang dan masyarakat tidak bisa melakukan transaksi jual beli properti.
“Makanya kami selalu berupaya melakukan pembenahan. Kami tidak alergi kritik. Karena tujuan kami adalah membangun sistem perizinan online yang mampu melayani masyarakat semaksimal mungkin,” jelasnya.
Untuk masalah IPH yang tersendat-sendat, Siswanto berjanji akan terus berupaya untuk membenahinya. Ia juga meminta agar masyarakat yang merasa belum mendapatkan IPH-nya untuk segera datang ke PTSP.
“Ada ratusan IPH yang sudah siap, namun belum diambil,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengakui saat ini Batam masih banyak kekurangan ruang kelas baru (RKB).
“Masih banyak, kemarin kita ajukan 190 RKB, karena terbatas anggaran yang terealsisinya 60 RKB,” kata dia usai menghadiri Rapat Kerja PGRI di Hotel Vista, Kamis (8/4).
Muslim menambahkan pihaknya telah mengajukan penambahan anggaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tingkat provinsi.
“Itu hal utama yang kami sampaikan dalam musrembang provinsi,” ujar pria 59 tahun ini.
Ia berharap tambahan anggaran yang diajukan ke provinsi bisa teralisasi dalam waktu dekat ini, agar pembangunan RKB yang bisa teralisasi.
RKB menurutnya sangat membantu, karena saat ini tidak ada pembangunan sekolah. “Ini solusi untuk mengatasi daya tampung di sekolah negeri, yang saat ini masih kelebihan kapasitas,” tambahnya.
Disinggung mengenai besar anggaran yang diajukan, Muslim mengaku tidak begitu ingat.
“Yang jelas cukup untuk membangun 130 RKB yang tidak terealisasi tahun ini,” sebutnya.
Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Batam telah mengajukan pembangunan sedikitnya 190 RKB.
Karena defisit anggaran pemerintah bersama DPRD Kota Batam hanya menyetujui pembangunan 60 RKB tahun ini. (cr17)
batampos.co.id – Mantan Kadishub Kota Batam, Zulhendri dilaporkan oleh Umi Leni ke Polda Kepri. Pelaporan ini terakait dengan kejadian pada beberapa tahun lalu, dimana Zulhendri dituding berhutang senilai Rp 70 juta.
Utang ini timbul atas acara makan-makan yang diadakan di warung wanita asal Natuna tersebut. Dan tak ada pembayaran atas acara tersebut.
“Zulhendri mengakui adanya acara yang diadakan di rumah makan (Umi Leni,red),” kata Direktur Ditreskrimum Polda Kepri Kombes Pol, Eko Puji Nugroho, Sabtu (8/4).
Walau mengakui ke penyidik, Eko mengatakan Zulhendri membantah nilai kegiatan makan-makan tersebut sebesar Rp 70 juta. Namun apakah benar atau tidaknya hal ini. Eko mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami hal tersebut.
“Kumpulkan bukti-bukti (invoice), tagihan makan dalam acara itu,” ungkapnya.
Selain itu Eko mengatakan pihaknya akan memeriksa saksi-saksi terkait acara ini. Dimana karyawan warung, staf dari pihak Zulhendri yang ikut dalam acara tersebut.
Terkait hal ini, Umi Leni pernah menyambangi Batam Pos. Untuk mengadukan tentang acara makan-makan tak dibayar ini. Kejadian ini bermula saat acara Paguyuban Pemuda Natuna (PPN) pada 204.
Acara PPN ini bertepatan dengan pembukaan warung Dapur Melayu yang dimiliki oleh Umi Leni. Disebutkan Umi Leni pada saat kedatanganya ke Batam, ratusan orang datang ke acara pembukaan warungnya tersebut. Ia menuding datangnya banyak orang tersebut, akibat adanya undangan dari Zulhdendri yang pada saat itu selaku Ketua PPN.
“Makan habis, modal saya habis, ini yang mau saya tuntut,” ucapnya.(ska)
batampos.co.id – Sebanyak 17.510 pelajar dari 183 SMA di Provinsi Kepri akan melaksanakan Ujian Nasional (UN), dimana 12.482 siswa dari 148 sekolah akan melaksanakan UN berbasis kertas sedangkan 5.028 siswa lainnya dari 35 sekolah akan menggelar UN berbasis komputer (UNBK) mulai Senin (10/4) hingga Kamis (13/4) nanti.
Mayoritas peserta UN berasal dari Kota Batam. Tapi sayang, ada dua SMA di kota industri ini terpaksa menumpang UN di sekolah lain karena tak punya gedung sekolah sendiri.
Dua sekolah itu yakni SMA Negeri 18 dan SMA Negeri 19.
Sebanyak 37 siswa SMA 18 dan 63 siswa SMA 19 akan UN di SMA Negeri 5. Jadi besok dipastikan tiga sekolah akan UN bersamaan di satu gedung. Pelajar SMA 18 akan menempati 5 ruangan sedangkan peserta UN dari SMA 19 akan menempati 3 ruangan di SMA 5.
“Sekolah kami baru tahun ini ikut UN, jadi terpaksa pinjam ruang sekolah lain,” ujar Elsa, salah satu guru SMA 18 kepada Batam Pos, Sabtu (8/4).
Dua sekolah yang menumpang ini masih UN manual. “Siswa-siswi sudah siap ikut ujian nanti,” katanya.
Hal senada juga disampaikan salah satu guru SMA 19 yang enggan menyebutkan namanya.
“Kami gak punya gedung, jadi harus menumpang ujian di SMA 5. Dalam satu ruangan ada yang 13 siswa, 18 maupun 20 siswa sehingga berjumlah 63 orang,” sebutnya.
Terpisah Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kepri, Atmadinata mengatakan ada empat mata ujian dalam UN tahun ini yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan mata ujian pilihan.
“Sama dengan SMK, ujian juga dilaksanakan dalam dua hingga tiga sesi,” ujar Atmadinata.
Untuk soal ujian, saat ini telah didistribusikan, dan berada di masing -masing polsek terdekat dari sekolah.
“Soal diambil pagi. Hal ini ditujukan untuk menjaga kerahasian soal,” tambah pria yang juga ketua panitia UN ini.
Dia menyebutkan, pelaksaan UN tahun ini masih didominasi sekolah dari Batam.
“Secara keseluruhan Batam memang memiliki peserta terbanyak yakni 76 sekolah dengan 7.523 siswa,” sebutnya.
Menurut dia tahun ini UN SMA diikuti 148 sekolah dengan peserta sebanyak 17.510 siswa. Untuk UNBK diikuti 35 sekolah.
Sementata itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Batam, M. Chaidir mengaku pihaknya telah siap menghadapi UN kali ini.
“Semua sudah belajar dan siap tentunya. Beberapa persiapan seperti simulasi UNBK pun telah berhasil dilaksanakan,” kata pria yang pernah menjabat Kepala Sekolah SMAN 4 Batam ini.
Dia berharap siswa SMAN 1 Batam bisa mendapatkan nilai terbaik, dan menjandi terbaik se Kepri. “Kami ingin seluruh siswa lulus dengan nilai memuaskan, dan bisa melanjutkan tradisi peraih nilai terbaik,” ujarnya.(cr19/cr17)
Nelayan Batu Licin sedang membersihkan jaringnya dari karang sebelum melaut. Pemkab Bintan akan menyediakan lokasi pelelangan ikan di Kelurahan Seienam untuk membantu penjualan ikan hasil tangkapannya karen. Foto: Harry/Batampos
batampos.co.id – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bintan, Fachrimsyah mengatakan telah mengusulkan anggaran untuk pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ke Pemerintah Pusat sebesar Rp 100 miliar. Jika progres itu disetujui pembangunan TPI di atas lahan 10 Hektare (Ha) akan dilaksanakan melalui APBNP 2017 ini.
“Kami sudah antar proposal pengajuan dananya ke Pemerintah Pusat. Semoga saja disetujui di APBNP tahun ini, kalau tidak terpaksa dibangun melalui APBN tahun depan,” ujar Fachrimsyah ketika dikonfirmasi, kemarin.
Diceritakannya, lahan yang digunakan untuk pembangunan TPI itu berada di Kelurahan Seienam, Kecamatan Bintan Timur. Lahan itu sudah dibebaskan seluas 10 Ha. Diantaranya seluas 6 Ha dibebaskan melalui APBD 2014 dan 4 Ha lagi dibebaskan melalui APBDP 2016.
Kemudian kata Fachrim, DKP telah merampungkan Detail Engineering Desigen (DED), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan lainnya. Bahkan semua persyaratan pembangunannya juga sudah disampaikannya kepada DKP Kepri untuk ditindaklanjuti. Maka langkah selanjutnya, DKP tinggal mengusulkan anggaran pembangunannya ke Pemerintah Pusat.
“Kami harus mendapatkan bantuan dana dari APBN karena APBD tidak akan sanggup untuk menganggarkan TPI itu,” bebernya.
Ditanya keuntungan adanya TPI, Fachrim mengatakan hasil ikan tangkap nelayan Bintan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Diantaranya 2012 hasil ikan tangkap yang diraup nelayan se Bintan sebanyak 41.228 Ton pertahunnya dan untuk 2013 hasil ikan tangkap sebanyak 49.339 Ton pertahunnya. Berikutnya, 2014 ikan tangkap mencapai 60.242 Ton pertahunnya, 2015 ikan tangkap tembus diangka 71.397 Ton pertahunnya dan 2016 ikan tangkap meraup 85.873 ton pertahunnya.
Semua keberhasilan itu, masih Fachrim bisa menjadi sia-sia jika tidak didukung dengan lokasi pendistribusiannya atau tempat penjualannya yaitu TPI. Karena nelayan akan lebih diuntungkan jika ikan hasil tangkap itu dijual melalui TPI dibandingkan sama pengepul ikan. Bahkan dengan keberadaan fasilitas itu dipastikan pelaksanaan atau aktivitas nelayan serta perputaran uang akan meningkat.
“Melalui APBN sebesar Rp 100 miliar, dalam kawasan TPI juga akan dibangun pelabuhan nelayan, pabrik es, bengkel, tempat pelayanan kelistrikan dan air bersih. TPI ini akan menjadi terlengkap dan terbesar se Sumatera,” ungkapnya.
Fachrim berharap TPI bisa dibangun tahun ini juga karena keberadaannya akan menguntungkan nelayan dan pemerintah. Karena mempermudah nelayan menjual ikan hasil tangkapannya. Kemudian nelayan akan meraup keuntungan besar sebab harga satuannya lebih tinggi jika dibandingkan menjual ke pengepul atau toke. Pastinya dengan semua itu perputaran uang juga akan lebih tinggi di wilayah Bintan dan kesetabilan harga ikan ini bisa terus terakomodir dengan baik. (ary)
Rumah tipe 36/72 yang dihadirkan di Putra Jaya Residence di Tanjung Uncang.F. PKP untuk Batam Pos.
batampos.co.id – PT Putra Karyasindo Prakarsa (PKP) menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan menyediakan rumah murah bersubsidi namun tetap berkualitas. Yakni proyek Putra Jaya Residence yang berlokasi di Tanjung Uncang, terdiri dari dua tipe hunian, yakni tipe 28/72 dan 36/72 tersedia rumah standar maupun rumah hook.
“Bagi Anda yang ingin memiliki rumah subsidi pemerintah, rumah di proyek Putra Jaya Residen inilah jawabannya. Harga KPR sudah termasuk surat surat,” kata Koordinator marketing Putra Jaya, Suryadi di PKP Fiesta di atrium BCS Mall, kemarin.
Perumahan Putra Jaya Residence, hadir diatas tanah seluas delapan hektare, dengan total 635 unit rumah terdiri atas 400 unit tipe 28, dan 200 unit tipe 36. Desain rumah minimalis, dilengkapi teras, dua kamar tidur, ruang tamu, dan satu kamar mandi.
Lebih lanjut, Suryadi mengatakan meskipun merupakan rumah subsidi, namun pengembang tetap mengutamakan kualitas bangunan, yakni dinding bata merah, struktur dari beton bertulang, jendela dari aluminium, atap dari abses gelombang, plafon gypsum, dan pintu dari panel. “Untuk kualitas bangunannya pun terbilang bagus,” jelasnya.
Adapun keunggulan dari perumahan ini berada dekat dengan pusat shipyard terbesar di Batam, sudah terdapat sekolah, dan hanya lima menit ke hypermart Tanjunguncang.
“Rumah ini diminati karena selain terjangkau, lokasinya strategis, dan cocok dijadikan investasi. Apalagi pengembangan properti di lokasi ini relatif cepat,” ujar Suryadi.
Mengenai harga, untuk tipe 28 harga Rp 130-an juta, dimana rumah subsidi ini dimana tinggal beberapa unit saja. Sedangkan tipe 36 dijual dengan harga masih Rp 150-an juta saja.
“Harga jual sudah termasuk gratis sertifikat seperti Akta Jual Beli (AJB) dan subsidi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” ucapnya.
Suryadi menambahkan untuk pembelian KPR, pihaknya telah bekerjasama dengan Bank BTN. Dengan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sampai 2036, artinya konsumen bisa KPR 20 tahun dengan cicilannya pun terbilang ringan per bulan.
Khusus untuk konsumen yang beli selama pameran ini akan mendapatkan kemudahan berupa uang muka (DP) 10 persen bisa dicicil selama 12 bulan, atau perbulan cicilan DP hanya Rp 1,1 juta. Dan uang tanda jadi cukup Rp 1 juta saja.
Bukan hanya itu, untuk konsumen yang beli selama pameran, juga akan mendapatkan kupon undian yang berhadiah grand prize Motor Harley dan 14 hadiah menarik lainnya. Informasi lebih lanjut kunjungi pameran tunggal PKP Fiesta di BCS Mall, hingga Minggu (23/4) nanti. (cr12).
batampos.co.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, Marwin Jamal menuturkan, eksistensi keberlangsungan pendidikan berbasis pesantren musti tetap terjaga. Utamanya dalam pelaksanaan pendidikan, pemerintah juga sudah turut membantu meringankan pembiayaan melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
Pada program ini, setiap santri akan mendapatkan biaya pendidikan setiap tahun sesuai dengan tingkatannya. Namun, pengurus pesantren tempat santri itu belajar mesti aktif dalam melakukan pelaporan agar eksistensi mereka tetap masuk dalam database yang rutin dilaporkan.
“Menyajikan data tidak bisa asal sebut tetapi harus lengkap by name by address jika ingin mendapatkan bantuan,” kata Marwin pada Rakor Pelaksanaan PIP, kemarin.
Pada rapat tersebut, turut dipaparkan bahwasanya saat ini di Kepri, untuk program pondok pesantren, sebanyak 397 anak didik telah mendapatkan bantuan melalui PIP.
Adapun besaran PIP untuk pondok pesantren tingkat ula (dasar) adalah Rp 450ribu/anak/tahun, tingkat wustho (menengah) Rp 750ribu/anak/tahun, dan tingkat ulya (atas) Rp 1juta/anak/tahun.
“Sebanyak 397 santri sudah mendapatkan bantuan PIP yang disalurkan melalui BRI dalam bentuk tabungan pelajar (tapel). Memang masih terbatas di Karimun, Batam dan Lingga pada tingkat ula dan wustha,” terang Marwin.
Selain itu Marwin juga mengingatkan para pimpinan pondok pesantren untuk tetap mempertahankan lima standar minimal eksistensi pondok yang harus terus ditingkatkan kualitasnya yang terdiri dari adanya kyai yang membimbing pondok, asrama yang memadai karena santri harus mukim, masjid atau musholla sebagai pusat aktivitas pembelajaran, adanya santri yang terus meningkat, dan kitab kuning dalam jumlah cukup sebagai kitab kajian utama. (aya)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia mengikuti Annual Invesment Meeting (AIM) di Dubai dari 2 hingga 4 April. Dari AIM tersebut, beberapa investor menunjukan minat untuk berinvestasi di Batam.
