Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 13458

Oknum Pejabat BPN Tersangka Pungli Tanah

0

batampos.co.id – Setelah melakukan serangkaian penyelidikan cukup lama. Polres Tanjungpinang, akhirnya menetapkan JR, mantan Plh Kasi Pengukuran dan Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang, sebagai tersangka atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pemohon yang mengurus sertifikat tanah.

Penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan dibarengi dengan dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik Tipikor Satreskrim ke Kejari Tanjungpinang.

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro membenarkan jika pihaknya telah menaikkan dugaan pungli yang dilakukan pejabat Kanwil BPN Provinsi Kepri dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, ia belum mau menjelaskan secara gamblang tentang proses selanjutnya.

“Iya itu sudah naik ke penyidikan. Nanti akan kami ekspose dan akan saya sampaikan semuanya,”ujar Joko, Kamis (6/4) sore.

Dikatakan Joko, lambannya kasus tersebut naik ke penyidikan. Karena, pihaknya tidak mau terburu-buru. Hal itu, karena pihaknya takut oknum tersebut menghilangkan barang bukti atas dugaan pungli yang dilakukan.

“Sekarang kami masih melengkapi berkasnya. Yang penting itu SPDP nya sudah kami kirimkan ke Kejaksaan,”kata Joko.

Sementara saat ditanya apakah dalam SPDP yang dikirimkan tersebut hanya atas nama satu orang tersangka, Joko membenarkan. Namun, ia tidak menjelaskan apakah oknum tersebut masuk ke ranah pidana umum atau pidana korupsi.

“Ini masih dikembangkan dan belum bisa saya sampaikan sekarang. Tunggu saja perkembangan selanjutnya,”ucap Joko.

Seperti diketahui, terungkapnya dugaan pungli yang dilakukan pejabat BPN tersebut berawal ketika salah seorang warga yakni Diko, 24, yang mengurus penerbitan empat sertifikat tanah milik keluarganya ke BPN Tanjungpinang dengan luas tanah, 10 ribu meter persegi, 6.000 meter persegi, 5.000 meter persegi dan 3.000 meter persegi yang terletak di Sungai Sudip, Kelurahan batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur.

“Pas terbit peta bidang, dia minta uang Rp 6 juta. Tapi kami tidak ada uang sebanyak itu. Saya bilang kalau Rp 3 juta, dan dia langsung suruh transfer ke rekeningnya. Alasannya itu untuk penandatangan peta bidang yang sudah terbit,” ujar Diko belum lama ini.

Sementara itu, oknum pejabat tersebut JR, belum lama ini membantah meminta uang terhadap warga yang mengurus sertifikat tanah. Ia berdalih bahwa uang Rp 3 juta yang diterimanya itu merupakan ucapan terima kasih dari pemohon karena dirinya telah menyelesaikan berkas yang diurus.

“Istilahnya uang yang saya terima itu, uang capeklah. Uang itu ditransfer ke rekening BNI milik saya oleh pemohon,”ujar JR, beberapa waktu lalu.(ias)

Kemenpar Memancing di “Kolam” Wisman Vietnam

0

“Kondisi perekonomian Vietnam sedang melonjak tinggi. Karena di sini investor banyak yang deal dan berkembang. Tentunya kondisi itu membuat banyak masyarakat Vietnam yang penghasilannya bertambah, atau biasa disebut dengan candaan kita orang kaya baru. Dan orang yang sudah banyak uang, mereka sedang gemar berwisata, di Vietnam ini banyak sekali, sudah tepat Kemenpar ikut acara ini,” ujar Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Hanoi Suryana Sastradiredja saat pembukaan VITM 2017.

Yup, keputusan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berpromosi di ajang Vietnam International Travel Mart 2017 mendapat pujian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Hanoi, Vietnam. KBRI menilai apa yang dilakukan Kemenpar sudah tepat menjaring Wisman di ajang pameran terbesar di Vietnam itu.

Seperti diketahui, Kemenpar mengikuti event pameran VITM 2017 dari tanggal 6 hingga 9 April 2017 di Ha Noi International Center for Exhibition (I.C.E Ha Noi) Vietnam. Dalam acara pembukaan kemarin, Tarian Lenggang Nyai ikut unjuk gigi di depan ribuan pengujung yang hadir di acara tersebut. Tarian tersebut dipersembahkan oleh Vietnam Dance College (VDC) yang juga dibina oleh KBRI.

“Ada yang mengistilahkan bahwa Singapura adalah kolam yang banyak ikannya, kini Vietnam menurut kami juga sudah seperti itu. Banyak ekspatriat di sini, banyak wisman asing juga di sini, buat paketnya agar mereka terbang juga ke tanah air,” ujar Suryana.

Deputi Pemasaran Mancanegara Kemenpar I Gde Pitana yang juga didampingi Asdep Pengembangan Pasar Asia Tenggara Rizki Handayani mengatakan pihaknya memang terus berjuang agar Wisman Vietnam bisa menyambangi Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, di bulan April 2017 selain ikut pameran terbesar di Vietnam, Kementerian yang dipimpin oleh Arief Yahya itu juga melakukan kegiatan Sales Mission di Ho Chi Minh dan Hanoi Vietnam.

Imbasnya, minimnya kursi penerbangan yang membawa Wisman ke tanah air terpecahkan oleh Kemenpar. Salah satu hasilnya adalah maskapai asal Negeri Lumbung Padi, VietJet Air, siap terbang ke Indonesia di pertengahan tahun 2017.

“Ini kabar gembira untuk air connectivity kita, poinnya di situ. Karena fokus kinerja kita di tahun 2017 juga disitu, bagaimana mencari peluang agar maskapai membuka penerbangan langsungnya ke tempat destinasi tanah air. Ini yang sedang kami genjot selain Homestay wisata dan digital, niatan VietJet Air adalah sebuah solusi yang positif,” ujar Pitana yang juga diamini Rizki.

Tiga poin penting tersebut – Go Digital, Air Connectivity, dan Homestay Desa Wisata-menjadi pegangan Kemenpar untuk melangkah di kuartal pertama 2017. Tiga hal itu akan diselaraskan dengan kapasitas destinasi di 3 greaters (Bali, Jakarta, Kepri) serta 10 top branding dan 10 top destinasi sebagai Bali Baru.

foto: vitm.vn

Salah satu industri yang ikut pameran bersama Kemenpar juga menyambut kabar positif penerbangan langsung ke tanah VietJet Air. Seta Tours yang mengurusi Wisman ke Jogjakarta, Solo dan Semarang atau biasa disebut Joglosemar itu menilai bahwa penerbangan langsung dari Asia Tenggara ke destinasi di daerahnya akan menambah volume Wisman yang diboyongnya ke Joglosemar.

“Jika banyak penerbangan langsung membuat biaya Wisman itu juga menjadi murah, jadi paket kita bisa bersaing dengan negara lain. Karena persaingan dengan negara Thailand dan Malaysia terus semakin tinggi, jika lebih murah menuju Malaysia dan Thailand, maka kita akan kalah terus,” katanya.

Nah, dengan penerbangan langsung ke Indonesia maka siap bersaing harga dengan paket ke dua negara itu. “Tentunya bisa mengalahkan Malaysia dan Thailand karena menuju Indonesia juga bisa dilakukan dengan biaya yang murah,” jelas Owner Seta Tours Trianto “Atok” Sunarjati yang menempati salah satu Booth di pameran Kemenpar di VITM 2017 itu.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, soal Air Connectivity atau akses udara, Kemenpar terus memperbesar daya angkut atau seats capacity, yang di tahun 2017 nanti sudah minus 4 juta seats. Sedangkan urusan airline, airport dan authority soal angkutan udara itu domain-nya bukan di Kemenpar. Dibutuhkan total collaboration, dengan Kemenhub, Airlines, Airnav, dan Angkasa Pura.

Sejak dua bulan silam, problem “jembatan udara” buat Indonesia yang berkepulauan ini sudah terdeteksi.

Karena itu Menpar Arief Yahya bersama tim Kemenpar melakukan roadshow ke industri Airlines, Angkasa Pura I-II dan Authority, dalam hal ini Kemenhub. Gaya swasta, tidak terlalu protokoler, langsung bicara seolah-olah seperti B to B, mencari solusi terbaik.

“Karena 75% wisatawan itu masuk ke tanah air dengan airlines. Lalu 24% dengan penyeberangan, dan 1% di perbatasan. Sentuh yang terbesar dulu, untuk quick win, termasuk dengan rencana VietJet Air ke tanah air dari Vietnam juga merupakan kabar yang menggembirakan,” katanya. (*)

Sambutlah…. Festival Tidore 2017….

0

Pembaca, sambutlah…. Festival Tidore 2017 ……..

Festival ini diresmikan oleh Menpar Arief Yahya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung, Sapta Pesona, Jakarta, Kementerian Pariwisata, Rabu malam (5/4).

Mantan Dirut PT Telkom ini didampingi oleh Sultan Tidore Huseinsyah, dan Walikota Tidore Ali Ibrahim. Suasana di peluncuran festival itu sangat heboh dan menjadi bahan perhatian masyarakat.

Menpar Arief Yahya memuji, budaya dan alam Tidore Kepulauan yang pasti berkelas. Ada rumus yang konsisten disampaikan Menpar, bahwa semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. “Kita beruntung memiliki kesultanan. Tentu, karena ada kerajaan itu, sudah pasti memiliki budaya adilihung yang tinggi. Itu yang harus kita lestarikan,” ujarnya.

Festival Tidore itu sendiri bakal diselengarakan 10-11 April 2017 mendatang. Event tersebut sudah berlangsung untuk ke-9 kalinya.

Culture value Tidore, saya yakin sangat tinggi. Tetapi belum didukung oleh commercial value-nya, sehingga kekayaan budaya itu belum menghasilkan economic value yang kuat. Budaya itu semakin dilestarikan semakin mensejahterakan,” jelas mantan peraih Marketeer of The Year 2013 versi MarkPlus itu.

Festival Tidore itu sendiri diselenggarakan setiap tahun pada bulan April. Ini cocok untuk mengembangkan dan melestarikan warisan sejarah kesultanan Tidore dan sekaligus mempromosikan Tidore dengan seni, alam dan budaya kesultanan sebagai daya tarik wisataawan, agar berkunjung ke Maluku Utara khususnya Tidore.

Festival Tidore 2017 adalah pelaksanaan yang ke-9 dengan mengangkat tema “Merawat Tradisi, Mempertegas Jati Diri Bangsa Maritim”. Bagi Masyarakat Tidore, tradisi dan intisari kebudayaan berisikan ajaran moral dan etik yang harus dijaga, serta aspek kemaritiman (bahari) adalah bagian dari refleksi akan ketegasan membangun identitas dan jati diri masyarakat Tidore sebagai masyarakat kepulauan.

Hadir dalam perhelatan itu, Anggota DPR RI Syaiful Ruray, Anggota DPD RI Basri Salamah, Sultan Tidore H. Husain Syah, Walikota Tidore Capt. H. Ali Ibrahim, beserta istri Hj. Sulamah Ali Ibrahim. Juga Wakil Walikota Tidore Muhammad Senin, Walikota Ternate DR. Burhan Abdurahman, Wakil Ketua DPRD Prov. Maluku H. Ishak Naser, Wakil Ketua DPRD Prov Maluku Utara Ikram Harris. Wakil Ketua DPRD Prov Maluku Utara Zulkifli Umar, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Anas Ali. SE, Anggota DPRD DKI Jakarta Hasan Basri.

Mewakili Bupati Halmahera Barat, Asisten 1, Ir. M. Kurnia Duwila, Ully Sygar Rusadi (Tokoh/Artis), Diaspora masyarakat Tidore di Jakarta.

Top-3 Events selama Festival Tidore 2017 adalah,

pertama, Parade Juanga (10 april 2017): keliling pulau dengan kapal formasi perang oleh sultan dan bala tentaranya.

kedua, Perjalanan Paji (11 april 2017): keliling pulau di darat dengan formasi perang menceritakan revolusi Sultan Nuku.

ketiga, Kirab Agung Kesultanan Tidore (11 april 2017), yang akan disinergikan dengan pembukaan museum maritim dunia di Kedaton Tidore.

Kemenpar akan mendukung publikasi dan promosi. Menpar juga mendorong Top 3 Kebudayaan Tidore didaftarkan sebagai Kebudayaan Nasional untuk diikutkan dalam Festival Budaya Pesona Indonesia.

“Tentu, kurasi harus dilakukan tingkat nasional, koreografer kualitas nasional, composer dan arranger nasional dilibatkan, serta designer baju harus minimal sekelas nasional,” ungkap Menpar Arief.

Soal pelestarian itu, Menpar Arief punya contoh di alam.

“Ikan yang dilihat akan memiliki nilai ekonomi yang lebih besar daripada ikan yang ditangkap. Ikan sekali tangkap, selesai. Ikan semakin dipelihara, dilihat orang, akan mendatangkan devisa,” kata dia.

Alam Tidore yang dikelilingi laut merupakan potensi wisata yang besar dan dapat mempertegas jatidiri sebagai Bangsa Maritim. Pendapatan perkapita dari sektor Pariwisata lebih besar daripada sektor Perikanan. Misalnya masyarakat yang menyediakan jasa diving, snorkeling, marine sport tourism mendapatkan pendapatan lebih besar daripada nelayan.

Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pariwisata beserta jajarannya, yang telah membantu kesuksesan Launching Festival Tidore 2017.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Menteri Pariwisata yang berkenan membantu kesuksesan acara malam ini. Sekadar informasi bahwa Festival Tidore 2017 juga berketepatan dalam rangka hari jadi Kepulauan Tidore yang 909 yang jatuh pada tanggal 12 april 2017,” kata Ali.

Ali menambahkan, momentum lpeluncuran, meneguhkan semangat warga Tidore sebagai bagian dari anak bangsa, untuk secara terus menerus merawat tradisi budaya yang dimiliki.

“Festival ini juga mempertegas jati diri warga tidore untuk mewujudkan visi Kota Tidore sebagai kota jasa berbasis argo marine,” ungkapnya.

Sektor pariwisata di Kota Tidore mencerminkan salah satu misi pemerintah daerah, yaitu penguatan pembangunan sosial budaya serta nilai-nilai kearifan lokal, sebagai modal sosial akselerasi pembangunan. Sehinggah pemerintah dengan kesultanan Tidore terus bersinergi untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal agar tidak tergantikan oleh nilai kehidupan baru.

“Kesultanan Tidore memberikan andil besar terhadap perkembangan Kota Tidore Kepulaan. Kota Tidore memiliki potensi wisata yang beragam diantaranya, potensi budaya, sejarah, alam serta bahari. Semuanya ini memerlukan pembangunan yang terintegrasi, dan membutuhkan dukungan dari Pemerintah pusat,” ujarnya.

Penyelenggaraan Festival Tidore 2017 dimeriahkan acara 3 top event, 9 event utama dan event dukungan yaitu; Prosesi Kota Tupa (kerumah para Sowohi di Tambula, Folarora dan Guruabanga di kaki Gunung Kie Matubu); Prosesi Tagi Kie (perjalanan ke puncak Gunung Mar’ijan); Rora Ake Dango (upacara menyatukan air dari masing-masing rumah Sowohi RomtohaTomayou) Kota AkeDango; Siloloa Sultan Tidore; Perjalanan Paji Nyili-nyili (arak-arakan duplikat Paji Nyili-nyili) serta sejumlah event lain berupa pameran, karnaval budaya, lomba, pentas seni, maupun seminar budaya.(*)

Kamarulzaman Bin Abdul Rahman alias Atuk ialah ….

0
Kapolda Kepri bersama Kapolres Barelang menanyai Atuk.
foto: eggi / batampos

batampos.co.id – Kasus penyekapan Maisya oleh Kamarulzaman Bin Abdul Rahman alias Atuk mengungkap catatan kriminal masa lalu pria berusia 48 tahun itu. Bahkan saat ini Atuk masih masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh polisi di negara asalnya, Singapura.

“Dia dulu anggota gangster di Singapura. Karena ada masalah, dia lari ke Batam,” kata Anwar, sahabat Atuk, kemarin.

Anwar menceritakan, sebelum masuk dalam kelompok kriminal, Atuk merupakan pria yang mapan. Ia bekerja di sebuah perusahaan pengeboran minyak. Atuk bertemu dengan Neneng di Singapura sekitar 15 tahun silam. Keduanya pun memutuskan untuk menikah di Singapura.

Namun setelah 15 menikah, keduanya tak dikaruniai anak. Sehingga mereka mengadopsi Maisya.

Setelah terlibat kasus kriminal dan menjadi DPO, kehidupan Atuk mulai berantakan. Ia dan istrinya akhirnya memilih menetap di Batam. Mereka membeli rumah di Seraya Garden. Selain ditinggali, rumah tersebut juga dibuat kos-kos an dengan delapan kamar.

Akan tetapi, penghasilan dari usaha kos-kos an itu tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup Atuk beserta istri dan anaknya. Atuk pun sering bekerja di tempat Anwar.

“Kadang saya kasih uang capek dia, seratus sampai dua ratus ribu (rupiah),” katanya.

Selain ikut bekerja dengan Anwar, Atuk juga sering menjadi pemandu wisata untuk teman-temannya di Singapura yang liburan ke Batam. Dari pemandu wisata itu, pendapatan Atuk minimal Rp 5 juta per bulan.

“Dia juga jualan kerupuk di Pasar Jodoh. Setiap dia dapat uang itu, dia kasih sama istrinya ini untuk bayar listrik, air, dan untuk kebutuhan anaknya itu,” tuturnya.

Tetapi, kata Anwar, dalam tiga bulan terakhir Neneng tak membayarkan tagihan listrik dan air. Bahkan cicilan motor milik Atuk juga sudah menunggak selama tiga bulan.

“Dia kalau ada apa-apa memang selalu cerita sama saya. Termasuk menunggak cicilan motor, listrik dan air. Kadang saya pinjamkan uang saya sama dia untuk bayar itu semua,” ucapnya.

Masalah Atuk makin bertambah setelah ia mengalami kecelakaan lalu lintas, beberapa waktu lalu. Saat itu, Atuk menyewa mobil dan mengalami kecelakaan. Pemilik mobil tersebut minta ganti rugi sebesar Rp 10 juta.

Insiden ini ternyata memicu pertengkaran hebat antara Atuk dan Neneng. Buntutnya, Neneng menggugat cerai dan memutuskan untuk pisah rumah. “Semenjak itu kak Neneng pindah ke Bengkong,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Atuk masih diperiksa di Mapolres Barelang. Terkait status DPO-nya, Polresta Barelang akan berkoordinasi dengan kepolisian Singapura. Selain berstatus DPO, paspor Atuk juga sudah mati sejak 2006 lalu. (egi)

Warga Singapura Ditangkap Polisi Batam

0
Kapolda Kepri bersama Kapolres Barelang menanyai Atuk.
foto: eggi / batampos

batampos.co.id – Kamarulzaman bin Abdul Rahman alias Atuk, 48, warga negara (WN) Singapura ditangkap Polisi di Batam, Kamis (6/4).

Ia menyekap putri angkatnya sendiri, Maisya, 8, di rumahnya di Perumahan Seraya Garden Nomor 41.

Anwar, teman dekat Atuk mengatakan rumah tangga Atuk dan Neneng, istrinya, mulai retak sejak tiga bulan lalu.

Sejak itu, Neneng dan Atuk sudah pisah ranjang. Mereka tak lagi tinggal serumah. Neneng pindah ke Bengkong bersama Maisya, sementara Atuk tetap di rumahnya di Perumahan Seraya Garden nomor 41.

Namun karena mengaku kangen dengan Maisya, Atuk menjemput putri angkatnya itu di sekolah pada Selasa (4/4) lalu. Dari sekolah, Atuk membawa Maisya ke rumahnya.

“Dia sayang betul sama anaknya itu. Anaknya itu selalu dimanja sama dia,” kata Anwar saat ditemui di lokasi kejadian, kemarin.

Karena sudah dua hari tak pulang, Neneng menjemput Maisya di rumah Atuk, Kamis (6/4). Namun bukannya diizinkan membawa Maisya pulang, Neneng malah disambut dengan ancaman senjata tajam oleh Atuk.

Neneng yang ketakutan melaporkan kejadian itu ke ketua RT setempat. Namun Atuk juga mengancam ketua RT tersebut dengan parang saat mencoba melakukan mediasi.

“Karena dia megang parang, kemudian RT ini melapor ke Polsek Batuampar dan ditangani oleh Babinkantibmas,” ujar seorang anggota polisi yang berada di lokasi kejadian.

Namun lagi-lagi upaya mediasi oleh anggota Babinkamtibnas Polsek Batuampar tak membuahkan hasil. Sebaliknya, Atuk makin kalap dan mengancam akan membunuh Maisya jika polisi memaksa mendekat.

“Jangan mendekat dan ikut campur. Kalau mendekat akan saya bunuh anak ini,” ujarnya kepada polisi.

Saat itu, Atuk keluar rumah sambil menggendong Maisya. Sementara tangannya memegang sebilah parang dan obeng. Ia mengancam akan menusuk kepala Maisya dengan obeng. Setelah itu, Atuk mengaku akan bunuh diri dengan menggunakan parang.

Melihat sikap keras Atuk itu, anggota Babinkamtibmas Posek Batuampar berkoordinasi dengan Polresta Barelang. Menjelang sore, sejumlah anggota Polresta Barelang datang ke lokasi. Bahkan Kapolres Barelang, AKBP Hengki, ikut ke lokasi.

Awalnya, polisi meminta Anwar untuk membujuk sahabatnya itu. Namun upaya itu tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Kapolresta Barelang, AKBP Hengki, ikut melakukan negosiasi.

Akan tetapi, Atuk tetap bersikeras menahan Maisya. Hengki terus mengulur waktu untuk membujuk Atuk. Setelah satu jam kemudian, anggota Polresta Barelang dan Sat Brimob yang sudah bersiaga sejak siang mendobrak pintu rumah Atuk dan menyergapnya. Sekitar pukul 18.45, Atuk menyerah dan melepaskan Maisya.

“Penggerebekan ini sesuai dengan prosedur. Negosiasi yang kita lakukan buntu, sehingga Polresta Barelang bersama dengan Brimob melakukan pendobrakan,” ujar Hengki.

Hengki mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Atuk beserta putrinya bisa langsung diselamatkan oleh petugas dan dibawa menuju ke Polresta Barelang. Dikatakan Hengki, saat hendak diamankan, Atuk juga sempat melawan aparat.

“Saat di dalam, anaknya sempat dipegang sama dia. Dari penggerebekan ini, kita amankan barang bukti dua buah golok dan gunting,” tutur Hengki.

Sementara itu, Atuk yang ditemui di Unit Jatanras Polresta Barelang mengaku kesal dengan istrinya, Neneng, karena menuntut cerai.

“Dialah pemicunya sampai saya begini. Habis harta saya diporotinnya, kemudian dibuangnya saya. Dia meminta cerai itu modus dia aja karena mau mengambil uang asuransi saya. Kalau dirupiahkan asuransi saya itu bisa sampai setengah miliar,” ucapnya.

Mi Akhirat, Pedasnya hingga Level 10

0

batampos.co.id – Mi Akhirat. Duh tambah panjang saja ya nama/brand yang disematkan pada produk kuliner.

Ide Mi Akhirat berawal dari pencetusnya yaitu Aldy Pradika. Tentu ini semua bermula dari Aldy yang suka makan mi.

Dia kemudian mencoba menciptakan mi yang berbeda dari yang lainnya untuk dijadikan produk usahanya.

Aldy mencoba mencari resep dari internet dan meraciknya agar sesuai dengan selera.

Apalgi sejak kuliah ia bercita-cita menjadi seorang wirausaha dan memilih kuliner sebagai bidang usahanya .

Produk mi yang ia buat diberi nama Mie Akhirat dengan tingkat rasa pedas mulai level 1 hingga level 10.

Setiap level setara dengan lima cabai. Selain itu, Aldy membuat dua varian mi, yaitu warna putih dan hitam.

Untuk warna hitam, dia sebut mi neraka yang diberi pewarna dari jamur merang.

Sedangkan, warna putih ia sebut mi surga.

Mi ini dibandrol dengan harga mulai Rp 12 ribu hingga Rp 20 ribu.

“Brand Mi Akhirat ini untuk mengingatkan manusia mengenai kehidupan akhirat melalui makanan,” ujar Aldy.

Namun tentunya, brand unik ia pilih sebagai salah satu cara promosi.

Dalam merintis usahanya, Aldy mengaku tahun pertama dan kedua adalah yang paling sulit.

Masa itu, ia harus belajar mengenai cara berjualan, marketing, hingga membuat sistem kerja agar bisnis tetap berjalan.

Bahkan pada awal ia membuka outlet pertamanya, makanan yang laku hanya di kisaran sepuluh porsi.

Namun, ia tidak menyerah. Kini, ia tinggal memetik jerih payahnya yang membuahkan hingga enam outlet yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Solo.

“Sosial media seperti Facebook, Twitter dan Instagram turut membantu dalam mempromosikan usaha ini,” imbuhnya.

Karena selain gratis juga efektif meraih target pasar yang ia inginkan, yaitu anak muda.

Di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, Aldy mengaku selalu berusaha mempertahankan keunikan produk, menjaga kualitas dan memberikan pelayanan terbaik, agar pelanggan tetap menikmati produknya.

Dia selalu menghadirkan inovasi rasa mi, agar pelanggan tidak bosan .

Aldy membagi tipsnya pada anak muda yang ingin membuat usaha, yaitu harus mempunyai produk yang berkualitas, strategi berjualan dan promosi yang terencana dan efektif serta mampu mempertahankan kualitas yang bagus.

Mi ini sedang nge-hits lho di beberapa wilayah di Jawa Timur.(end/jpnn)

Walikota Batam: Saya Anggota Dewan Kawasan

0
Walikota Batam, Muhammad Rudi. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi menegaskan ia tidak perlu menghadap ke pimpinan BP Batam untuk memohon agar sejumlah kewenangan BP Batam dilimpahkan ke Pemko Batam.

“Pembagian kewenangan itu ranahnya presiden. Presiden yang menentukan, bukan BP Batam. Tak perlu saya ke BP,” tegas Rudi, Rabu (5/4).

Menurutnya, berbagai persoalan terkait pembagian kewenangan BP Batam dan Pemko Batam telah ia sampaikan ke Presiden Jokowi dan Meko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam Darmin Nasution dalam beberapa kali pertemuan di Jakarta.

“Kami tunggu dipanggil lagi,” katanya.

Rudi juga mengingatkan, BP Batam tidak punya hak bicara soal kewenangan. Pasalnya BP Batam hanya pelaksana keputusan Dewan Kawasan (DK) Nasional yang diketuai Darmin.

“Saya juga anggota DK, kami ada 11 orang. Pak Tanto (Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro, red) ini hanya menjalankan keputusan kami di DK, beliau tidak punya kebijakan, kalau punya kebijakan sendiri pasti kami marahi,” ucap dia.

Rudi melanjutkan, yang mungkin ia bicarakan dengan Hatanto terkait sinkronisasi layanan.

“Ini mungkin bisa lah, sesuai dengan wewenang yang kita pakai sekarang,” ucapnya.

Untuk diketahui, tumpang tindih kewenangan terjadi karena Pemko maupun BP punya regulasi berbeda. Pemko Batam merujuk pada Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam sebagai daerah otonom dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 taentang Pemerintah Daerah.

Sedangkan BP Batam merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPPB) Batam.

Assisten Pemerintahan Pemko Batam, Syuzairi mengatakan tumpang tindih kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam, harus diselesaikan total. Untuk itu masing-masing regulasi yang jadi dasar BP Batam dan Pemko Batam harus diuji.

“Iya, harus diuji materi atau lewat kearifan pemerintah pusat mengakhiri dengan menerbitkan PP baru, bukan lagi bagi-bagi kekuasaan seperti hubungan kerja. Itu tidak diperlukan,” ucapnya.

Dia meyakini jika uji materi dilakukan, dasar regulasi BP Batam tidak cukup kuat dibanding Pemko Batam.

“Mengapa? Jawabannya, seluruh peraturan perundang-undangan mengacu pada UUD 1945. Apakah BP dapat disetarakan dengan Pemko. Kalau kita bagi habis, pemerintah pusat, provinsi, lalu pemerinah kota di mana kamarnya (kewenangannya),” ucap dia.

Menurutnya, dalam hal ini Pemko Batam jelas menjalankan amanah kewenangan, sementara BP Batam hanya pelimpahan kewenangan dari Kementrian Keuangan.

“Dari dulu saya menyoroti ada yang salah di Batam ini,” ucapnya.

Dia mengatakan, dua lembaga pemerintahan di Batam harus diakhiri, karena hanya akan menghabiskan energi.

“Bergabung dengan satu manajemen lebih baik. Tentang pusat ya Satker (Satker) kawannya,” ucap mantan panitia pemekaran wilayah Kepri ini.

Dia tak menampik, jika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menjawab persoaalan tumpang tindih kewenangan di Batam. Menurutnya, usulan KEK sebaiknya dari daerah, karena daerah lebih paham keadaan daerah.

“Tetapi tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan perlu kajian matang terutama luasan dan fungsi serta kewenangan daerah di kawasan tersebut,” pungkasnya. (cr13)

Semangat

0

Atlet pelatnas  Paralympic berlatih di stadion Sriwedari Solo,Rabu (5/4). Latihan ini guna persiapan menghadapi Asean Para Games  (APG) 2017 di Malaysia bulan september mendatang.

foto: Arief Budiman/Radar Solo

Properti Batam Bangkit Pertengahan 2017

0
Pameran property di antrium Mega Mall, Rabu (5/4). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Lesunya sektor industri galangan kapal (shipyard) dan elektronik membuat perekonomian Batam kini bertumpu pada sektor properti. Sayangnya, sektor ini juga tengah lesu akibat dihempas berbagai kebijakan lahan yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Batam.

Kondisi ini membuat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Sulaiman Soemawinata, angkat bicara. “Pemerintah daerah harusnya mampu menciptakan kebijakan yang menyuburkan sektor properti,” ujar Sulaiman saat menghadiri acara Musyawarah Daerah (Musda) REI Batam di Hotel Harris Batamcentre, Rabu (5/4).

Sulaiman menegaskan properti merupakan inustri. Pelaku usaha di sektor ini selalu berpikir bagaimana menggerakkan penjualannya lebih tinggi.

“Makanya kami inginkan kepastian dari pemerintah,” ujar Sulaiman.

Tugas pemerintah untuk menumbuhkan pasar properti di Batam adalah memberikan kebijakan yang bersifat suportif dan membangun infrastruktur yang memadai. “Juga mendukung kepemilikan asing untuk properti,” jelasnya.

Sulaiman yakin, jika semua hambatan industri properti di Batam bisa dihilangkan, maka pada pertengahan tahun ini, dunia properti Batam akan bangkit kembali.

Keyakinan Sulaiman itu juga didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat yang sudah pro industri properti. Hal itu bisa dilihat dari paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang memberi kemudahan kepemilikan properti pada WNA  di Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Murah dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tahun 2015 tentang Pembangunan Satu Juta Rumah.

Menurutnya, kebijakan pusat itu harus bisa diterjemahkan dengan baik oleh Pemda, sehingga tak ada lagi hambatan regulasi di daerah.

“Pemerintah (Batam,red) harus mengingat bahwa investasi properti itu bertanggung jawab kepada perbankan. Properti terganggu, perbankan juga ikut terkena imbasnya. Kami bisa bertahan hidup karena perbankan,” katanya lagi.

Ia kemudian mengingatkan, secara nasional 60 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh swasta dan properti berperan besar di dalamnya. “Tugas pengembang itu mulia karena ikut menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Sedangkan Ketua REI Batam yang baru, Achyar Arfan mengungkapkan banyak tugas berat yang harus dijalaninya untuk membawa dunia properti di Batam menjadi lebih baik lagi.

“Target kami, iklim usaha bisa jauh lebih maju dari sekarang, karena potensinya besar, banyak penanaman modal asing, orang luar saja percaya sama kita, masa kita tak bisa maju,” ungkapnya.

Ia memahami saat ini pembenahan terus dilakukan pemerintah daerah, khususnya Badan Pengusahaan (BP) Batam. “Pembenahan sudah berjalan setahu. Saya tahu BP Batam konsen dengan hukum. Nanti bakalan kelihatan arahnya,” jelasnya.

Achyar juga meyakini dunia properti akan bangkit karena sudah ada koordinasi dengan BP Batam terutama soal perizinan.

“Kita sudah beberapa kali bertemu dengan direktur lahan. Tinggal atur hal teknis saja, setelah ada pembenahan dan sistem sudah online. Hanya tinggal syarat yang mesti diteliti,” ungkapnya.

Mantan Ketua REI Batam sebelumnya, Djaja Roeslim juga mengingatkan properti itu mampu bertahan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Batam yang tengah lesu.

Ia meminta agar pemerintah daerah bisa menciptakan peraturan turunan mengenai kemudahan memiliki properti bagi WNA.

“Saat ini suplai banyak, tapi pasarnya tak mencukupi. Pasar lokal tak bisa mencukupi, makanya berharap peraturan kepemilikan asing bisa dipermudah,” harapnya.(leo)

Tunai Bertahap 40 Bulan, Gratis Sertifikat

0
Puri Khayangan Residence. F.Dokumen Batam Pos.

batampos.co.id – PT Kinarya Rekayasa pengembang Puri Khayangan Residence di Batamcenter, menawarkan kemudahan pembayaran tunai bertahap bisa dicicil selama 40 bulan. Pembayaran ini gratis pengurusan biaya sertifikat Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan angka kredit, serta balik nama.

“Cicilan uang muka mulai dari Rp 1,8 jutaan perbulan,” ujar Marketing Puri Khayangan Residence, Usman saat dijumpai di stand pameran property REI Expo Batam 2017 di Mega Mall Batamcenter, Rabu (5/4).

Dia mengatakan, saat ini sudah terjual sekitar 300 unit dari total 490 unit yang ditawarkan. Puri Khayangan Residence sendiri dibangun di atas lahan seluas 3.000 meter persegi. Menawarkan satu menara dengan total 18 lantai, terdiri dari 490 unit hunian, terbagi dari dua tipe yakni 28 satu kamar tidur sebanyak 270 unit dan tipe 36 dua kamar tidur sebanyak 220 unit. “Setiap lantai terdiri dari 34 unit yang berbeda-beda dan setiap dua lantai ada ruangan serba guna,” ungkapnya.

Dikatakan Usman, apartemen ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, di antaranya tempat gym, taman bermain anak-anak, area parkiran, area comercial, dan sistem keamanan 24 jam. “Saat ini tersisa sebanyak 190 unit. Bagi customer yang ingin memiliki Puri Khayangan Residence, pengembang menawarkan harga mulai dari Rp 280 juta,” ungkap Usman. (cr14)