Kamis, 2 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13481

Tiga Desa di Bintan Masuk Program Pangan Aman

Putut A
-
0

batampos.co.id – BPPOM Kepri, menargetkan tahun 2017, sebanyak tiga desa di Kabupaten Bintan, akan masuk dalam program Pangan Aman (Paman) Tingkat Pratama.

Hal ini sejalan dengan targetan BPPOM Nasional, melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) secara Nasional pada tahun 2017 yang akan membentuk 100 Desa Paman (Pangan Aman), baik di Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Mandiri.

“Tiga desa yang masuk program diantaranya, Desa Berakit, Desa Teluk Sasah. Sementara satunya lagi masih ditelusuri,” jelas Kepala BPPOM Kepri, Yulius Sacramento Tarigan, usai menggelar rapat advokasi kelembagaan desa di ruang rapat 3 Bupati Bintan, Kamis (30/3).

Ia mengatakan pentingnya peningkatan keamanan, mutu dan nilai gizi pangan, tentunya menjadi fokus utama dari BPPOM saat ini. Hal ini disebabkan masih banyaknya beredar di pasar tradisional maupun jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan pangan.

“Kami menyimpulkan berdasarkan dari data hasil monitoring yang terjadi pada tahun 2011. Hampir diseluruh Indonesia masih banyak ditemukan jajanan yang tidak layak dikonsumsi, dan sangat berbahaya,” terangnya.

Lanjutnya untuk menciptakan peningkatan mutu gizi, tentunya juga diperlukan upaya dalam memperkuat kemandirian komunitas di bidang keamanan pangan, melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa.

“Beberapa hal yang menjadi fokus dalam rangka melindungi masyarakat. Utamanya dari konsumsi makanan dan obat-obatan yang terindikasi. Ini dilakukan guna melindungi masyarakat, supaya tidak terkena dampak dari resiko makanan yg beredar, khususnya masyarakat di pedesaan,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten 1 Setda Kabupaten Bintan Ismail, mengatakan pangan merupakan kebutuhan dasar yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945, dimana ada banyak masalah klasik pangan yang kerap terjadi , seperti cemaran mikroba karena rendahnya higiene dan sanitasi, cemaran kimia karena kondisi lingkungan tercemar limbah, penyalahgunaan bahan berbahaya seperti borak, dan juga penggunaan bahan pengawet yang berlebihan .

“Kami sangat mendukung penuh, dengan apa yang menjadi program utama dari BPPOM. Mudah-mudahan target untuk menjadikan Kabupaten Bintan, menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki pangan aman bisa segera tercapai,” ungkapnya.

Yulius menambahkan, nantinya kedua desa yang masuk program pangan aman wajib memenuhi persyaratan diantaranya, memiliki program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), memiliki potensi pangan desa , memiliki sumber daya lokal melimpah dan lain sebagainya. (cr20).

Komnas HAM Soroti Kasus Penyelundupan Manusia di Kepri

Putut A
-
0

batampos.co.id – Tingginya kasus perdagangan manusia (trafficking) dan penyelundupan narkoba di Provinsi Kepri menjadi sorotan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Selain itu, perdagangan gelap dan pencurian ikan juga ikut disoroti.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan ada 28 titik pintu masuk dan keluar dari aktivitas perdagangan orang, penyelundupan narkoba dan bahan bakar minyak (BBM) dan barang-barang gelap. Hal itu karena letak Provinsi Kepri yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menjadikannya tempat transit segala aktivitas kejahatan.

“Segala permainan gelap kami tahu ada di Kepri. Mulai dari traficking, penyelundupan narkoba dan ilegal fishing,”ujar Natalius, saat ditemui di Hotel Comfort, Rabu (29/3) malam.

Menurut Natalius, Kota Batam dijadikannya pintu masuk dan keluar untuk traficking dan narkoba. Banyaknya titik pintu masuk dan keluar tersebut, sehingga mempengaruhi proses derajat penegakan hukum. Akibatnya, proses penegakan hukum sudah terkontaminasi dengan permainan gelap sehingga sulit untuk mengatasinya.

“Kepri ditempatkan sebagai transit dan tempat transaksi jual beli narkotika, khususnya Batam,”katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Natalius, kasus lainya ada masalah persoalan tanah di Batam. Setelah 40 tahun terakhir, masyarakat Batam berkeinginan untuk menghidupkan kembali Kampung Tua, akan tetapi terbentur oleh aturan pemerintah. Kemudian, kasus yang banyak diterima Komnas HAM terkait perburuhan karena kurang disiplinnya pihak perusahaan tentang perjanjian bersama dan serikat pekerjanya. Dan, kasus lainnya tidak adanya kenyamanan hubungan industrial di Kepri terutama Batam. Komnas HAM juga menilai di Kepri konflik yang melibatkan antar kesatuan termasuk antar TNI-Polri sering terjadi.

“Kepri termasuk kasus kriminal yang tinggi. Untuk Batam banyak kasus yang diterima kasus tanah termasuk tanah termasuk Kampung Tua, bidang ketenagakerjaan cukup banyak,”ucapnya.

Disebutkannya, harapan masyarakat sudah berkurang terhadap penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Karena hal itu ditunjang oleh adanya penetrasi (tekanan) oknum penegak hukum yang sering memainkan perkara.

“Sekarang ini masyarakat kurang percaya dengan penegakan hukum, baik dari kepolisian maupun pengacara. Kami membutuhkan penegakan hukum yang sebaiknya,”ucapnya.

Untuk mengatasi banyaknya kasus-kasus di Kepri, Komnas HAM berencana untuk menemui pemerintah provinsi Kepri dan pihak Polda Kepri. Komnas HAM akan mencari tahu dan melakukan tindakan membantu pemerintah untuk mengurangi kasus-kasus di Kepri. Bahkan Komnas HAM berencana akan membuka kantor cabang di Kepri.

“Kami akan menemui gubernur Kepri dan pihak Polda Kepri untuk membicarakan kasus-kasus yang terjadi di Kepri,”pungkasnya.(ias)

Tarif Naik, Kapal Banyak Pindah

Putut A
-
0

batampos.co.id – Keluarnya Peraturan Kepala BP Batam Nomor 17 Tahun 2016 tentang tarif labuh jangkar ternyata menggagu stabilitas kapal yang datang ke perairan Batam. Persoalan tersebut dikeluhkan Lisa, Direktur PT Bias Delta Pratama selaku perusahaan yang mengantongi izin untuk mengelola labuh jangkar dikawasan Galang.

“Naiknya cukup fantastis, tentu kenaikan ini membuat kita sulit untuk berkompetitif dengan Singapura, Malaysia dan Fietnam,” ujar Lisa.

Lisa berharap, persoalan kewenangan ini segera tuntas. Ia mendukung apabila labuh jangkar dikelola penuh oleh Pemprov Kepri. Karena untuk menata pengelolaan labuh jangkar memang harus ada kepastian hukum yang jelas. Diungkapkannya, banyak pemilik kapal yang ingin meninggalkan perairan Batam, karenan tidak jelasnya regulasi terkait labuh jangkar ini.

“Ada rencana 30 kapal yang akan masuk Batam, tetapi mendengar adanya kenaikan yang tinggi ditetapkan oleh BP Batam, kapal-kapal tersebut enggan masuk Batam,” ungkap Lisa

Sementara itu, Staf BP Batam, Asroni Harahap mengatakan terkait Perka tersebut, dirinya tidak mau menaggapi hal itu, sebab permasalahan itu sudah dibahas dalam Forum Group Discusion (FGD) yang digelar dua pekan lalu antara pengelola labuh jangkar dan BP Batam. Keputusan tersebut juga lintas Kementerian, bukan keputusan mutlak BP Batam.

“Bahkan Kepala BP Batam Pak Hatanto sudah menjawab keluhan dan keberatan pengelola tersebut. Namun saya akan jelaskan lagi bahwa kebijakan kenaikan tarif itu sudah sepengetahuan Kemenhub, Kemenkeu dan tidak mungkin BP Batam mengambil kebijakan sendiri,” jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa sejak tahun 2009 lalu BP Batam tidak pernah merevisi tarif tersebut, sehingga BP Batam melakukan penyesuaian dengan tarif yang berlaku di pasar internasional dan terkait kenaikan itu sudah disetujui dua kementerian.

“Bahkan sejak tahun 2012 lalu sudah dikonsultasikan keniakan tarif itu dan sudah disosialisasikan kepada pengelola labuh jangkar itu. Dan yang protes terkiat itu hanya orang itu saja, sementara yang lain tidak mengeluhkannya,” jelasnya lagi.(jpg)

Tuntaskan Persoalan Labuh Jangkar, Gesa Rancangan PP

Putut A
-
0

batampos.co.id – Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 lalu menimbulkan gesekan antara Pemprov Kepri dengan BP Batam, terkait kewenangan untuk memungut potensi labuh jangkar. Untuk menuntaskan persoalan ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menggesa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU tersebut.

“Kita rapat koordinasi ini bukan untuk membuat keputusan, tetapi untuk meluruskan mengenai kewenangan untuk memungut potensi tersebut,” ujar Sekretaris Menko Maritim, Ridwan Jamaluddin, Kamis (30/3) disela-sela rapat Koordinasi Pengelolaan Perairan Pulau Nipah, Pulau Tolop, Pulau Batam dan sekitarnya di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail Pemprov Kepri saat ini tengah menggesa penyusunan Perda Zonasi. Langkah tersebut merupakan bagian untuk menata dan memperbaiki sistem pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepri. Ditegaskan Jamhur, Pemprov Kepri akan melakukan pemutihan lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan labuh jangkar saat ini.

“Daerah mana yang rela, potensi di daerah kewenangan mereka tidak bisa dinikmati untuk kepentingan daerah. Padahal lewat UU kita diberikan kewenangan,” ujar Jamhur Ismail.

Menyikapi kuatnya keinginan Pemprov Kepri untuk mengambil potensi labuh jangkar tersebut, Staf BP Batam, Asroni Harap mengatakan kewenangan untuk memungut labuh jangkar yang ada pada BP Batam adalah Wilayah Galang dan Teluk Jodoh. Ditegaskannya, pertemuan ini adalah untuk mengharmonisasikan mengenai kewenangan.

“Kita mengambil potensi tersebut berdasarkan peraturan. Tidak mungkin kita berani mengambil, apabila itu bertentangan dengan peraturan yang ada,” ujar Asroni Harahap. (jpg)

 

Pelajar dan Mahasiswa Minta Asrama Permanen

Putut A
-
0
Pelajar dan Mahasiswa Minta Asrama Permanen

batampos.co.id – Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim mengunjungi asrama mahasiswa Kabupaten Karimun di Semarang, Rabu (29/3) kemarin. Kehadiran orang nomor dua di Bumi Berazam di Semarang ini, selain mempererat silaturahmi juga ingin mengetahui perkembangan mahasiswa asal Kabupaten Karimun di perantauan.

Pertemuan berlangsung sederhana, dan penuh keakraban. Wabup mengaku bangga karena melihat mahasiswa asal Kabupaten Karimun menunjukkan prestasi akademik yang baik. Yang terpenting, Wabup berpesan agar mahasiswa dapat menjaga nama baik Kabupaten Karimun.

“Di daerah orang ini, saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa agar tetap menjalani perkuliahan dengan baik. Terpenting mampu menjaga nama baik Kabupaten Karimun, dan selalu menjaga kekompakan,” pesan Wabup.

Kesempatan bertatap muka langsung dengan Wakil Bupati, mahasiswa pun langsung menyampaikan uneg-uneg yang sudah lama terpendam. Di antaranya berharap pemerintah mampu mencarikan asrama secara permanen. Artinya, tidak lagi berpindah-pindah. Selain itu, mengupayakan kucuran beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari kalangan ekonomi kurang mampu.

“Selama ini, asrama yang kami tempati masih menyewa. Baik asrama putra yang dihuni 30 orang, maupun asrama putri sebanyak 20 orang. Untuk itu, kami dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Karimun (HPMKK) Semarang berharap pemerintah dapat mencarikan asrama secara permanen,” tutur seorang mahasiswa.

Pun untuk mahasiswa dari kalangan ekonomi kurang mampu dapat dibiayai oleh pemerintah. Khususnya bagi mahasiswa yang berprestasi. “Tidak ada salahnya, kalau pemerintah mau menyediakan anggaran pendidikan bagi mahasiswa dari kalangan ekonomi kurang mampu,” tambahnya.

Wabup memahami keluhan yang dihadapi mahasiswa yang tergabung dalam HPMKK ini. Untuk mencari asrama mahasiswa secara permanen, tetap diupayakan oleh pemerintah.

“Intinya, kami dari pemerintah tetap berupaya mencarikan asrama mahasiswa di Semarang secara permanen. Terutama disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan sesuai aturan yang berlaku. Mengingat, harga rumah di Semarang cukup tinggi,” tegas Wabup. Kedatangan Wabup ke Semarang didampingi Asisten III, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan BPKAD, Kabag Protokol, dan Kabag Perlengkapan. (enl)

Ketua LAM Minta DPRD Kawal Proses Kasus Penembakan

Putut A
-
0
Ketua LAM Minta DPRD Kawal Proses Kasus Penembakan

 

Ketua LAM Natuna, Wan zawali saat di kantor DPRD Natuna. F. Aulia/batampos

batampos.co.id – Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Natuna Wan Zawali beserta pengurus dan anggota mendatangi Kantor DPRD Natuna, Kamis, (30/3 siang.

Kedatangan Ketua LAM ini meminta DPRD mendesak pemerintah mengawal kasus penembakaan kediaman ketua LAM yang terjadi, Selasa (28/3) dini hari kemarin.

Rombongan LAM diterima Ketua DPRD Kabupaten Natuna Yusripandi, dan anggota dewan lainnya. Dan membahas terkait insiden penembakan di rumah Ketua LAM Wan Zawali di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Dalam pembicaraan tersebut Wan Zawali menceritakan kronologis kejadian malam itu.

“Pada malam itu, ada suara berdentum-dentum, tapi saya belum tau apakah itu penembakan atau apa. Cuma saya pada malam itu, lampu hidup saya matikan, malam itu hari hujan, ” papar Wan Zawali di ruang paripurna DPRD.

Atas kejadian itu kata Wan Zawali, atap rumahnya dan mobil dinas Avanza BP1010 N yang diparkir di sebelah rumah berlobang sampai satu ban mobil ikut berlubang.

Insiden malam itu sambungnya, tidak menimbulkan korban jiwa atau luka, namun ada rasa takut. Baik di pihak keluarga saya maupun warga. Kasus ini sekarang memang sudah ditangani oleh kepolisian dalam hal ini Polres Natuna dan pihak TNI, tinggal menunggu prosesnya.

“Kami dan warga ada rasa takut setelah penembakan itu. Kami inginkan DPRD sebagai wakil rakyat mengawal proses kasus ini sampai ke pusat,” sebut Wan Zawali.

Camat Bunguran Timur Asmara Juana Suhardi yang hadir dalam pertemuan di paripurna DPRD tersebut mengatakan, kasus penembakan rumah warga tidak dapat ditolerir. Dan tidak bisa dibiarkan tanpa penyelesaian siapa yang harus bertanggung jawab.

“Yang ditembaki itu rumah orang tua kita, mereka berani melakukan hal semacam ini. Bagaimana dengan kita masyarakat luas ini kedepanya,” tegas Asmara.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi, mengharapkan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Meskipun nanti ada jalan perdamaian, namun persoalan ini harus diselesaikan secara tegas.

“Dewan akan membantu mengawal kasus ini, dan siap memfasilitasi apa saja yang menjadi persoalan masyarakat untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat,” sebut Yusripandi.(arn)

Rp1,5 Triliun Investasi untuk Kota Baru

Putut A
-
0
Rp1,5 Triliun Investasi untuk Kota Baru
Bupati menandatangi MoU pembangunan terminal international. F.Tri Haryono/batampos.

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq, kemarin (30/3) menandatangani MoU pembangunan terminal Ferry International antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, PT Pelindo I Medan dan pihak swasta Panbil Group Batam melalui anak perusahaan PT Jaya Annurya Karimun (JAK) di rumah dinas Bupati.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, MoU ini sebagai tanda komitmen pihak swasta dan Pelindo membangun kota baru yang ada di wilayah Coastal Area. Sehingga, bisa sejalan dengan program Pemerintah membangun daerah yang secara otomatis efek dominonya akan dirasakan masyarakat sekitarnya.

”Ke depan kota baru akan lebih megah. Dengan investasi yang cukup besar, paling penting adalah ekonomi kerakyatan tumbuh secara drastis,” ungkapnya.

Sedangkan PT JAK Jhon Kennedy mengungkapkan, tahap awal ini untuk pembangunan terminal Ferry International yang memadai dengan wilayah yang cukup luas. Seiring dengan perkembangan perkotaan yang sudah berkembang pesat, sehingga sangat perlu pembangunan fasilitas publik yang lebih modern salah satunya terminal Ferry International.

”Terminal Ferry yang dibangun nanti sebagai gerbang masuknya kota Karimun. Dan akan dibangun fasilitas pendukung disekitar terminal tersebut. Sehingga, bisa merubah wajah Karimun ketika masuk, seperti kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Nilai investasi yang ditanamkan pada proyek ini mencapai Rp 1,5 Triliun. Dengan perencanaan pembangunan tahap pertama untuk terminal akan diperkirakan membutuhkan waktu mencapai 2 tahun ke depan. Selanjutnya, akan dibangun fasilitas pendukung lainnya secara modern.

” Sekarang sudah pematangan lahan. Kita perkirakan pertengahan tahun akan dimulai pembangunan,” jelasnya.

Ditempat yang sama Direktur Bisnis PT Pelindo I Medan Saputra S memaparkan, bahwa pihaknya siap bekerjasama dalam proses pembangunan terminal. Dirinya, hanya berharapkan tentang perizinan karena Pelindo sebagai operator sedangkan KSOP berfungsi sebagai regulator saja.

” Kami ini sebagai operator. Jadi, dalam perizinan ada ditangan KSOP. Artinya, pembangunan di pesisir harus mempunyai perizinan yang cepat dalam prosesnya,” singkatnya.

Sementara Asisten I Pemerintah Provinsi Kepri Syamsul Bahri mengungkapkan, bahwa kota Karimun ini menghadap pantai dan pulau-pulau. Pembangunan kota baru di Karimun harus didukung semua pihak. Secara umum di Provinsi Kepri sudah dibahas oleh Pemerintah Pusat, daerah mana saja yang diprioritaskan pembangunan.

”Salah satunya kota Karimun ini. Kita (Pemprov Kepri-red) sangat mendukung keberadaan kota Baru yang lokasinya cukup strategis,” ucapnya.(tri)

Nilai SPPT PBB Karimun Tahun Ini Rp 7 Miliar

Putut A
-
0
Nilai SPPT PBB Karimun Tahun Ini Rp 7 Miliar
Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Sekda Karimun M Firmansyah ketika membayar pajak PBB didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Karimun Kamarulazi. F. Tri Haryono/batampos

batampos.co.id – Badan Pendapatan Daerah Karimun, Kamis (30/3), menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 kepada seluruh Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Karimun. Penyerahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) pribadi maupun rumah dinas diawali dari Bupati Aunur Rafiq, dan Sekretaris Daerah M Firmansyah.

”Diharapkan, agar Wajib Pajak (WP) segera membayar PBB-P2. Kan tidak terlalu mahalah, saya saja tidak mencapai Rp 300 ribu untuk rumah pribadi dan rumah dinas,” ungkapnya.

Dengan membayar PBB-P2, secara otomatis masyarakat membantu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun. Agar dana yang terkumpul dari PBB-P2 bisa digunakan untuk pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Walaupun, target tahun ini hanya Rp5 Miliar mudah-mudahan terealisasi melebihi target.

”Alhamdulillah, di sektor PBB-P2 setiap tahunnya target selalu melewati batas. Artinya, masyarakat sudah sadar untuk membayar PBB-P2,” ujar Aunur.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Karimun Kamarulazi menuturkan, di sektor PBB-P2 merupakan objek pajak daerah yang sejak tahun 2014 dalam pengelolaanya sudah dialihkan dari Kantor Pajak Pratama Tanjungbalai Karimun ke Pemerintah Kabupaten Karimun. Dimana selama tahun 2014 hingga 2016 lalu, pencapaian realisasi PBB per lahan meningkat dan ditahun 2015 sudah terealisasi sebesar Rp 5,2 miliar dari target Rp 4,7 miliar. Selanjutnya tahun 2016 lalu, target Rp5,1 miliar yang sudah terealisasi mencapai Rp 5,2 miliar.

”Tahun 2017 ini jumlah SPPT yang sudah kita terbitkan sebanyak 76,235 lembar dengan nilai rupiah mencapai Rp7,015 miliar yang tersebar di 12 kecamatan dan 71 desa/kelurahan,” paparnya.

Lanjutnya, dalam pelaksanaan pemungutan PBB, nantinya akan diprioritaskan terhadap Wajib Pajak (WP) adalah validitas data atas objek pajak yaitu kesesuaian luas tahan, luas bangunan, nama subjek serta lokasi objek karena dasar dari penetapan nilai yang harus dibayarkan. Sehingga, semua informasi yang sudah terdata akan diterbitkan SPPT PBB nantinya.

”Yang penting data. Takutnya, nanti kita penerima WP mendapatkan surat SPPT yang double. Mereka pasti bayar, tapi satu karena satu lagi sama. Ini sering terjadi di beberapa waktu lalu,” ucapnya. (tri)

Menu Khas Tarempa Hadir di Karimun

Putut A
-
0
Menu Khas Tarempa Hadir di Karimun
Bupati Karimun Aunur Rafiq ketika menikmati mie Tarempa didampingi pemilik Kopitiam Tarempa Relvi. F.Tri Haryono/batampos.

batampos.co.id – Bagi masyarakat Karimun penikmat mie Tarempa tidak perlu lagi harus bepergian jauh. Cukup singgah di Kopitiam Tarempa, Jalan Pramuka Tanjungbalai Karimun, Anda sudah bisa menikmati jajanan khas kuliner Tarempa.

Kopitiam Tarempa yang menghadirkan kuliner khas Tarempa ini, secara resmi dibuka, Kamis (30/3) oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Usai memberikan sambutan, orang nomor satu di Kabupaten Karimun ini pun menikmati secangkir teh sambil menyicipi mie Tarempa yang sudah disuguhkan oleh tuan rumah.

”Jadi sekarang tidak usah lagi ke Batam untuk menikmati mie Tarempa. Di sini sudah ada, rasanya cukup enak. Mienya tidak nampak minyak, dan pas di lidah kita,” ungkap Rafiq sedikit berpromosi.

Kehadiran Kopitiam Tarempa menjadi pendorong ekonomi mikro yang memang diharapkan pemerintah daerah. Sehingga, dapat menggerakan wisata kuliner yang secara otomatis bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat Karimun.

”Saya ucapkan terimakasih kepada Relvi yang sudah bisa membuka usaha kuliner. Ini sebagai salah satu peluang usaha yang harus ditiru oleh kita semua,” tuturnya.

Sementara pemilik Kopitiam Tarempa Relvi mengaku, membuka usaha kuliner karena terpanggil ingin menyerap tenaga kerja di seputar Pulau Karimun. Selain itu bisa memberikan alternatif bagi penghobi kuliner, untuk menikmati makanan khas Tarempa yaitu mie dan berbagai menu yang disuguhkan.

”Kuliner yang kita utamakan yaitu mie Tarempa. Tapi ada juga beberapa menu khas Tarempa dan paling penting harganya terjangkau, dengan suasana yang santai,” kata Revli. (tri)

Jalanan Dompak Rawan Lakalantas

Putut A
-
0
Jalanan Dompak Rawan Lakalantas
Simpang menuju Jembatan Dompak, salah satu titik rawan kecelakaan. Pembatas jembatan diduga jd pemicu. F. Faradilla/batampos.

batampos.co.id – Para pengendara yang melintas di simpang menuju Jembatan I Dompak mesti lebih waspada. Akses jalan menuju jembatan yang baru dibuka awal tahun lalu itu cukup ramai pada jam-jam berangkat maupun pulang kerja. Hal itu menyebabakan ruas jalan yang menghubungkan empat arus itu pun semakin padat. Karena itu perlu kewaspadaan agar tak tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Pasalnya, sejak akses jalan menuju Jembatan I Dompak itu dibuka, berulang kali terjadi kecelakaan lalu lintas. “Sering kali pun. Apalagi kalau hujan,” kata Udin, tukang parkir di sebuah kedai kopi yang berada di tepi jalan simpang tersebut, Kamis (30/3).

Masih kata Udin, yang paling baru, lakalantas terjadi sehari sebelumnya. Saat itu ketika hujan sedang deras-derasnya, sebuah mobil dari arah Jalan Basuki Rahmat melaju kencang dan menabrak mobil yang sedang dalam posisi terparkir. Belum lagi, kata Udin, beberapa pengendara motor juga kerap bersenggolan dari berlawanan arah.

“Kalau tak awas, ada pembatas jembatan yang belum dirobohkan. Ada juga yang pernah nabrak itu,” ujar Udin.

Pembatas jembatan yang dimaksudkan Udin adalah sisa dari pelebaran jalan menuju jembatan, yang sampai hari ini belum juga dirobohkan. Keberadaan pembatas itu juga dikeluhkan sejumlah pengandara.

“Apa sih susahnya merobohkan (pembatas) itu. Diratakan terus kan jadi rapi jalannya,” kata Hardieka, pengendara asal Bintan.

Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah ketersiediaan rambu-rambu atau kalau perlu lampu lalu lintas di sana. Menurut Hardieka, seiring waktu simpang menuju jembatan Dompak itu akan semakin ramai, terlebih pada jam-jam kerja.

“Kalau ada lampu merahnya kan bisa lebih tertib,” pungkasnya. (aya)

1...13,48013,48113,482...14,083Halaman 13,481 dari 14,083

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000