Minggu, 10 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13481

TLB, Gubernur Nurdin Berubah Pikiran

Putut A
-
0
TLB, Gubernur Nurdin Berubah Pikiran
batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun berubah pikiran dalam menyikapi keputusan Tarif Listrik Batam (TLB) yang sudah diputusakannya melalui Peraturan Gubernur (Pergub) belum lama ini. Jika sebelumnya menetapkan kenaikan 30 persen untuk tahap pertama, jumlah tersebut dirubah menjadi 15 persen.
“Dengan memperhatikan dinamika-dinamika yang terjadi di Batam. Gubernur dengan kebijakan yang dimilikinya, memutuskan untuk merevisi persentase kenaikan TLB,” ujar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri, Amjon menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (24/5)
Mantan Pejabat Pemkab Karimun tersebut menjelaskan, ini merupakan keputusan strategis dan sangat hati-hati yang dilakukan Gubernur. Menurut Amjon, kebijakan ini ambil untuk menjaga kondusifitas Batam. Masih kata Amjon, salah satu pertimbangannya adalah menyangkut aspirasi masyarakat Batam.
“Ini adalah bentuk respon Gubernur atas aspirasi masyarakat. Memang pada prinsipnya, ini keputusan yang sulit. Kenaikan 15 persen tahap pertama ini adalah solusi terbaik,” ujar Amjon.
Ditanya apakah keputusan ini sudah mendapat respon dari PLN Batam. Mengenai hal itu, Gubernur sudah memperhatikan dan mempertimbangkan dari berbagai sektor. Karena memandang Batam sebagai kota besar, Gubernur infrastruktur listrik adalah kompenen penting dalam pembangunan Batam.
“Boleh diumpamalan keputusan Bapak Gubernur seperti menarik rambut di dalam tepung. Bagaimana menjaga rambut tidak putus, dan tepung tidak berserak,” paparnya.
Disinggung akan terjadi perubahan Pergub setelah adanya kebijakan ini. Menyikapi hal itu, Amjon mengatakan Pergub yang sudah ada tetap digunakan. Hanya saja ada beberapa substansi didalamnya yang dirubah. Menurut Amjon, persoalan itu hanya masalah teknis.
“Tidak dikembalikan lagi ke DPRD Kepri. Karena keputusan yang dibuat masih dibawah persetujuan DPRD Kepri,” tegas Amjon.
Amjon juga memaparkan, untuk kenaikan tahap ke II nanti, akan dibicarakan bersama. Yakni Gubernur, Walikota, PLN, dan DPRD Kepri. Ditegaskan Amjon, persentasenya bisa jadi tetap 45 persen atau berubah menjadi lebih kecil. Begitu juga dengan waktu kenaikannya.
“Kita berharap keputusan tahap pertama ini, bisa sama-sama diterima. Dan bisa menjaga Batam untuk lebih kondusif,” tutup Amjon.
Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan untuk melakukan perubahan kebijakan tersebut tetap harus melalui persetujuan dari DPRD Kepri. Menurut politisi Partai Persatuan Pembanguan (PPP) tersebut, adanya Pergub TLB melalui persetujuan DPRD.
“Kebijakan untuk memutuskan adalah hak Gubernur sebagai kepala daerah. Tetapi tetap harus melalui persetujuan DPRD,” ujar Irwansyah singkat.(jpg)

Sistem Buka Tutup untuk THM, Warnet, Rumah Makan dan Pijat Plus

Putut A
-
0
batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah akan berlakukan sistem buka tutup terhadap Tempat Hiburan Malam (THM), warung internet (warnet), rumah makan dan pijat esek-esek atau plus-plus selama bulan Ramadan.
“Guna menghormati umat muslim menjalankan ibadah puasa. Kita akan berlakukan sistem buka tutup untuk semua usaha di Tanjungpinang,” ujar Lis ketika dikonfirmasi, Rabu (24/5).
Untuk rumah makan, kata Lis pemiliknya diwajibkan membuat spanduk bertuliskan kalimat sindirian. Yaitu “Anak-Anak Saja Puasa Masa Orang Dewasa Enggak”. Tujuannya untuk memberikan kesadaran bagi orang dewasa untuk berpuasa serta menghormati orang yang sedang menjalankan puasa.
Kemudian untuk warnet, lanjut Lis diberikan hak untuk beroperasi dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB.  Apabila pelaku usaha ingin membukanya malam hari, masih Lis diperbolehkan asalkan selesai traweh. Namun dilarang keras beroperasi hingga subuh hari melainkan sampai pukul 00.00 WIB atau paling lama pukul 01.00 WIB.
“Boleh beroperasi asalkan saling menghargai. Kalau udah kelewatan akan kita tindak tegas,” bebernya.
Sedangkan THM seperti diskotik, pub dan karaoke, sambung Lis hanya diperkenankan beraktivitas pada pukul 21.00 WIB – 00.00 WIB dari Senin-Jumat dan Sabtu serta Minggu beroperasi dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB.
Lalu untuk pijat esek-esek atau plus-plus dilarang keras beroperasi alias tutup total sampai lebaran. Namun untuk pijat tunanetra dan refleksi diperbolehkan beroperasi sampai kapanpun.
“Kita sudah membahas hal ini dengan Satpol PP serta para pelaku usaha. Jadi gak ada alasan lagi tidak tahu tentang sistem ini. Jika membandel Satpol PP yang akan menindaknya,” ungkapnya. (ary)

52 Napi Dipindahkan ke Lapas

Putut A
-
0
52 Napi Dipindahkan ke Lapas
Sejumlah napi yang dipindahkan ke Lapas Batu 18, Rabu (24/5). F.Osias/batampos.
batampos.co.id – Sebanyak 52 orang narapidana, yang menempati Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IA Tanjungpinang, dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tanjungpinang, di Kilometer 18, Bintan, Rabu (24/5).
Kepala Rutan Tanjungpiang, Roni Widiyatmoko, mengatakan narapidana yang dipindahkan tersebut rata-rata menjalani hukuman diatas tiga tahun. pemindahan sendiri berdasarkan perintah dari Kementerian Hukum dan HAM, ke Kanwil Kemenkumham Kepri.
“Selain itu, untuk mengantisipasi kaburnya Warga Binaan, seperti yang terjadi di Rutan Pekan Baru, beberapa waktu lalu,” ujar Roni
Dikatakan Roni, narapidana yang dipindahkan tersebut kesemuanya telah menjalani proses persidangan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Mereka yang dipindahkan tersebut sebelumnya terjerat berbagai kasus pidana umum.
“Sebanyak 13 napi dipindahkan ke Lapas Narkotika, sedangkan 39 napi lainnya ditempatkan di Lapas Umum. Dari 52 napi yang dipindahkan terdapat satu orang wanita. Yang wanita kami ikut pindahkan karena kami tidak ingin dalam sel terdapat sepasang suami istri,” kata Roni.
Pemindahan sendiri, sambung Roni, berdasarkan tiga poin perintah dati Kemenkumham, diantaranya untuk menghilangkan praktek pungli di Rutan dan Lapas serta mengantisipasinya over kapasitas.
“Maka dari itu perlu redistribusi ketempat yang belum over kapasitas dan perbaikan sistem pemberian remisi dan lain sebagainya agar dapat berjalan lebih maksimal,” terang Roni.
Dengan telah dipindahkannya 52 orang napi, jelas Roni, Rutan Tanjungpinang saat ini di huni sebanyak 293 Warga Binaan dari berbagai kasus baik itu dari pidana umum ataupun pidana khusus.
“Dari 293 orang tersebut ada yang memiliki kreatifitas di beberapa bidang,” pungkasnya.(ias)

Pendidikan Kepri Masih Timpang

Putut A
-
0
Pendidikan Kepri Masih Timpang
batampos.co.id – Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood mengatakan program pembangunan pendidikan di Provinsi Kepri masih berjalan timpang. Lantaran belum adanya penyetaraan sekolah swasta dengan negeri. Sehingga ada kecenderungan masyarakat untuk masuk sekolah negeri.
“Persoalan klasik yang selalu terjadi disetiap tahun ajaran baru adalah mengenai daya tampung sekolah negeri,” ujar Hardi Selamat Hood, Rabu (24/5) di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.
Senator asal Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, apabila Pemerintah Provinsi Kepri memaksanakan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi sekolah-sekolah negeri, tanpa melakukan hal yang sama terhadap sekolah swasta, maka ketimpangan pendidikan akan terus terjadi.
“Sekolah swasta juga punya peran yang sama. Yakni memberikan edukasi bagi generasi-generasi penerus di Provinsi Kepri ini,” paparnya.
Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam tersebut memaparkan, adanya peralihan kewenangan pendidikan sekolah SMA dan SMK oleh Provinsi harusnya pembangunan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik. Diakuinya, memang tidak mudah dan butuh waktu.
“Bagaimana kita memberikan insentif kepada sekolah-sekolah swasta. Sehingga motivasinya bukan lagi untuk profit oriented. Tetapi punya visi yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangunan dunia pendidikan yang cemerlang di Kepri,” paparnya.
Adik kandung Huzrin Hood itu menegaskan, tujuan adanya pengalokasian anggaran 20 persen baik itu APBN maupun APBD adalah untuk percepatan pembangunan pendidikan. Karena menyangkut Indek Pembangunan Manusia (IPM), yakni berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik, kita harus berani berkorban. Swasta dan Negeri harus mendapatkan perhatian yang sama,” tutup Hardi Hood.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Kepri bertekad untuk membangunan 300 Ruang Kelas Baru (RKB) di Provinsi Kepri dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Aksesabilitas dan kualitas pendidikan menjadi catatan penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kepri 2016-2021.(jpg)

Pemprov Bidik Tambahan PAD Rp 145 Miliar

Putut A
-
0
Pemprov Bidik Tambahan PAD Rp 145 Miliar
Puluhan kendaraan melintas di Jalan DI Panjaitan Batu 7 Tanjungpinang, Selasa (23/5). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri melalui Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah membidik
tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp145 miliar
dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Salah satu
terobosannya adalah melalui pajak progresif kendaraan
bermotor.
“Melalui revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak
daerah memang ada objek baru yang disasar. Salah satunya
adalah penerapan pajak progresif,” ujar Ketua Komisi II
DPRD Kepri, Iskandarsyah menjawab pertanyaan Batam Pos,
kemarin.
Dijelaskannya, pajak progresif masuk dalam kategori PKB.
Dari sektor ini nanti diharapkan ada penambahan PAD
sekitar Rp 145 miliar. Menurut politisi PKS tersebut,
proses revisi Perda Pajak sudah diselesaikan. Artinya
hanya tinggal menunggu pengesahan lewat sidang paripurna.
“Ada beberapa poin penting yang kita masukan. Kebijakan
ini adalah upaya untuk mendorong PAD Kepri menjadi lebih
baik lagi,” papar Iskandarsyah.
Disebutkan Iskardarsyah, revisi terjadi pada pasal 8 yang
mengatur tentang persentase PKB. Yakni untuk kendaraan
bermotor pribadi sebesar 1,5 persen dari harga beli
kendaraan. Nilai yang sama juga diberlakukan bagi
kendaraan bermotor diatas air.
Lebih lanjut, wakil rakyat dapil Karimun tersebut
mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum
tarifnya 1 persen. Ditegaskannya, khusus bagi kendaraan
bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,
lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dibebankan sebesar 0,5 persen. Kemudian
untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat
besar adalah 0,2 persen.
“Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Perda Pajak yang
revisi ini, disisipkan 1 Pasal. Yakni Pasal 8A yang
mengatur tentang penerapan pajak progresif,” paparnya
lagi.
Pria yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua III DPRD Kepri
priode 2009-2014 tersebut memaparkan, kepemilikan
kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan
tarif secara progresif. Ketentuan ini berlaku bagi
kendaraan roda dua, roda tiga serta roda empat atau lebih.
“Roda dua dan tiga berlaku untuk kendaraan diatas 250 cc.
Pajak progresif yang dikenakan bagi kepemilikan kedua
adalah sebesar 2 persen dari nilai jual kendaraan.
Kepemilikan ketiga 2,25 persen, keempat 2,50 persen dan
seterusnya 2,75 persen,” jelasnya.
Lulusan negeri kincir angin tersebut menguraikan,
persentase pajak progresif roda empat atau lebih untuk
kepemilikan kedua sebesar 2 persen. Kemudian bagi
kepemilikan ketiga sebesar 2,25 persen. Berikutnya
kepemilikan keempat dikenakan pajak 2,50 persen. Sedangkan
kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75 persen.
“Kepemilikan kendaran bermotor itu, didasarkan atas nama
atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama.Tata cara
pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan
Peraturan Gubernur,” tutup Iskandarsyah.(jpg)

Hari Ini, TCC Cinema XXI Dibuka

Putut A
-
0
Hari Ini, TCC Cinema XXI Dibuka
Sebelum dibuka, banyak masyarakat yang melihat suasana TCC Cinema XXI. Hari ini semua studio sudah bisa dinikmati. F. Cipi Ckandina/Batam Pos

batampos.co.id – Cinema XXI kini hadir di Tanjungpinang City Center (TCC) Mall. Tayangan film perdana “Pirates of the Caribbean” akan disaksikan Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Kamis (25/5).

“Besok (hari ini, red) nonton bareng (nobar) pak walikota. Sekaligus dibuka untuk umum,” kata Marcomm TCC, Amril di Tanjungpinang, Rabu (24/5).
Ditempat yang sama, Supervisor TCC Cinema XXI, Imam Mujamil menjelaskan cinema XXI merupakan cinema pertama kali hadir di Tanjungpinang. Bioskop dengan fasilitas serba prima ini memiliki enam studio dengan kapasitas duduk penonton masing-masing studio diatas 150 kursi.
“Semua studio langsung kami buka semuanya. Dengan begitu, masyarakat Tanjungpinang dan Bintan tidak perlu khawatir kehabisan kursi untuk menonton film favorit berkualitas bersama keluarga, teman, dan rekan kerja,” ungkapnya.
Harga tiket masuk lanjut Imam, Senin sampai Kamis Rp 30 ribu, Jumat Rp 35 ribu, sedangkan Sabtu Minggu dan hari libur Rp 40 ribu.
Sesuai ciri khas Cinema XXI kata Imam, TCC XXI Tanjungpinang juga difasilitasi dengan sajian kuliner yang menggoda selera khas cafe cinema XXI yang akan menemani anda saat menyaksikan film berkualitas.
“Mulai besok warga Tanjungpinang dan Bintan, tak perlu lagi jauh-jauh ke Batam untuk menyaksikan film-film kesayangannya. Silahkan kunjungi cinema terbaru kami di TCC Mall. Selamat menonton,” kata Imam berpromosi. (cca)

Pemko Batam akan Perbaiki Taman Makam Pahlawan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Minimnya perawatan, membuat sejumlah fasilitas di Taman Makam Pahlawan, Batuaji rusak. Sejumlah fasilitas taman seperti kursi dan meja spot internet rusak, lampu taman mati spot internet yang tidak lagi berfungsi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Batam, Salim mengatakan sejumlah fasilitas yang ada di Taman Makam Pahlawan ini akan segera diperbaiki.

“Perbaikannya bulan Juni mendatang,” ujar Salim saat dikonfirmasi, Rabu (24/5).

Ia menyebutkan taman yang berada tak jauh dari Kampus Unrika ini menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk diperbaiki dan dirawat, mengingat kerusakan fasilitas cukup parah. “Ada tiga taman yang diperbaiki tahun ini, ya salah satunya Taman Makam Pahlawan ini,” katanya.

Sementara kondisinya yang terbengkalai, banyak geng motor yang memanfaatkannya sebagai tempat nongkrong. Selain itu, kondisinya yang remang saat malam juga dimanfaatkan mereka untuk berlaku jahat, seperti begal, pemalakan dan lainnya.

“Di taman ini memang gelap. Makanya banyak kejahatan yang terjadi,” kata Ridwan warga Batuaji.

Dia mengatakan seharusnya tempat seperti makam pahlawan dijaga oleh pihak yang lebih profesional semisal aparat keamanan. Ia juga meminta kepada dinas maupun instansi terkait untuk segera memperbaikinya. “Sayang juga kalau terbengkalai begini,” ungkapnya. (cr19)

Pengelola Bus Bantah 43 Bus Belum Diuji KIR 

Putut A
-
0
Pengelola Bus Bantah 43 Bus Belum Diuji KIR 
Mekanik sedang memperbaiki bus sekolah yang akan disewa Disdik Bintan disalah satu bengkel di Kijang, Kecamatan Bintim, kemarin. F.Harry/batampos
batampos.co.id – PT Aneka Jaya Kijang, selaku pengelola pengadaan bus sekolah gratis bagi pelajar di Kabupaten Bintan, membantah adanya dugaan 43 bus yang sudah beroperasi sejak Januari lalu belum dilakukan uji KIR.
Hal ini diungkapkan oleh Kordinator lapangan PT Aneka Jaya Kijang, Syamsuddin.
Ia menegaskan seluruh bus sekolah yang sudah disediakan oleh pihaknya seluruhnya sudah diuji KIR.
“Semua bus yang kami sediakan disini (Bintan, red) sudah diuji KIR. Dan itu diuji langsung oleh Dishub Bintan. Kalau tak diuji KIR mana bisa kami menang tender. Karena salah satu persyaratan utamanya dalam pengadaan bus ya harus sudah diuji KIR,” jelas Syamsuddin, Rabu (24/5).
Syamsuddin menjelaskan terkait kecelakaan kemarin, dirinya tak memungkiri bahwa bus yang terlibat dalam kejadian tersebut, memang benar kondisi KIR-nya sudah mati.
Namun lanjutnya bus itu bukan termasuk dari 43 bus yang sudah dikontrakkan oleh Pemkab Bintan. Melainkan bus itu merupakan salah satu bus pengganti yang didatangkan langsung dari Pekanbaru.
“Benar, KIR bus yang kecelakaan kemarin itu mati. Tapi matinya pun karena, kami lagi mengurus mutasi berkasnya dari Pekanbaru ke Bintan,” terangnya.
“Kebetulan pada saat kecelakaan itu, tiga bus lagi mengalami kerusakan jadi masih dalam perbaikan di bengkel. Terpaksa kami gantikan bus yang cadangannya. Itu lah yang dari Pekanbaru. Dan jumlahnya ada 3 unit,” katanya lagi.
Syamsuddin juga memastikan semua bus yang disediakan oleh pihaknya selaku pemenang tender, tentunya sudah memenuhi kelayakan. Hal itu dapat dilihat dari perbaikan rutin yang dilakukan setiap bulannya.
“Memang gak semua bus yang kami sediakan baru, melainkan ada juga yang seken. Tapi kami pastikan semuanya layak. Sebab kami memiliki tim yang siap siaga terus mengecek kondisi bus setiap bulannya,” tuturnya.
Dirinya juga sangat menyayangkan kecelakaan itu bisa terjadi. Namun, menurutnya itu semua terjadi, tak terlepas dari kondisi jalannya yang juga rawan karena tak dilengkapi rambu dan sebagainya.
“Biarlah polisi yang menangani kasus itu. Mudah-mudahan hasil penyelidikan bisa cepat terungkap,” imbuhnya.
Ia menambahkan selain 43 bus yang stay untuk menjemput dan mengantar sekolah pelajar, pihaknya juga menyediakan lima bus cadangan untuk mengganti apabila ada bus yang mengalami kerusakan tiba-tiba.
“Kami juga sediakan bus pengganti yang bisa digunakan untuk cadangan. Tiga diantaranya kami datangkan dari Pekanbaru dengan bazet harga masing-masingnya Rp 230 juta. Itu diluar dari dana kontrak, dan merupakan kewajiban dari kami,” imbuhnya
Sementara itu, saat dikonfirmasi Ketua Komisi III DPRD Bintan, Fiven Sumanti, menuturkan pengelola bus sekolah sudah mengantarkan bukti uji KIR ke DPRD Bintan. Hal ini menyusul permintaan dari Komisi III yang ingin melihat langsung bukti surat tersebut.
“Saya tadi diberitahu, katanya mereka (pengelola bus, red) sudah antar bukti surat KIR yang kami minta, namun berhubung saya masih di Jakarta, mungkin besok akan saya cek lagi kepastiannya,” imbuhnya. (cr20)

PT Citra Shipyard Lebih Awal Rampungkan KN Masalembo dan KN Nipa

Putut A
-
0
PT Citra Shipyard Lebih Awal Rampungkan KN Masalembo dan KN Nipa
Galangan Kapal Citra Shipyard meluncurkan KN Masalembo dan KN Nipa milik Kementerian Perhubungan di Seilekop, Sagulung, Rabu (24/5). F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dua kapal kenavigasian pesanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI tahun 2016 lalu, telah rampung dikerjakan oleh PT Citra Shipyarad Batam. Dua unit kapal tersebut adalah kapal kelas I kenavigasian H 301 KN Masalembo dan KN H-302 KN Nipa.

Kedua kapal tersebut resmi diluncurkan oleh Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan jajaran petinggi PT Citra Shipyard di galangan kapal PT Citra Shipyard, Seilekop, Sagulung, Rabu (24/5).

Direkrut PT Citra Shipyard Ali Ulai melalui General Manajernya Abi menuturkan, dua unit kapal tersebut mulai dikerjakan sejak Maret 2016 lalu yang ditandai dengan acara Keel Lying atau peletakan lunas. Kapal tersebut dibangun dengan spesifikasi sebagai kapal kenavigasian yang bertujuan untuk mengatur lalu lintas pelayaran di periaran Indonesia.

“Ini murni buatan anak bangsa. Keberhasilan ini (membangun dua kapal tersebut) adalah keberhasilan kita semua,” ujar Abi, kemarin.

Kedua kapal tersebut sukses dikerjakan sesuai spesifikasi yang ditentutan sebagai kapal kenavigasian dan penyelesaiannya lebih cepat empat bulan dari waktu dijadwalkan pada awal kontrak.

“Kontrak awal tanggal 25 Desember 2015. Batas kontra jatuh pada tanggal 29 Oktober 2017. Tapi sekarang sudah rampung dan rencananya dua kapal ini akan segera kami serahkan (delivery) pada Juli mendatang,” ujar Abi.

Kesuksesan membuat dua kapal lebih awal itu, sambung Abi merupakan wujud dari komitmen PT Citra Shipyard untuk mengedepankan mutu dan ketepatan waktu pengerjaan.

“Dengan komitmen ini kami ingin menunjukan kalau kami bisa dipercaya dan mampu bersaing dengan industri galangan kapal lainnya baik nasional ataupun internasional,” ujar Abi.

Antonius Tonny Budiono dalam arahannya menyambut baik kesuksesan PT Citra Shipyard yang lebih awal menyelesaikan dua kapal tersebut. Dia berharap kedepannya PT Citra tetap memegang komitmen tersebut agar tetap dipercaya baik di dalam negeri ataupun di kanca internasional.

“Kami apresiasi itu dan ini sangat baik. Kedepannya tetap menjaga komitmen ini,” ujarnya.

Kedua kapal yang sudah siap digunakan itu, kata Antonio, akan ditempatkan di pangkalan distrik navigasi Surabaya untuk KN Masalembo dan di pangkalan distrik navigasi Tanjungpinang untuk KN Nipa.

“Dua kapal ini akan menjadi kapal andalan sebagai kapal navigasi di wilayah kerja mereka nanti. Dua kapal ini cukup canggih dan kami optimis akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik nanti,” ujar Antonius.

Pengadaan kedua kapal tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Dirjen Perhubungan Laut, Kemhub RI untuk melengkapi kekurangan armada kapal kenavigasian di Indonesia yang selama ini masih kurang.

“Masih banyak kekurangan. Aktifitas kemaritiman semakin meningkat. Arus pelayaran terus bertambah memang sudah seharusnya diadakan kapal-kapal baru seperti ini,” tutur Antonius.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga menyambut baik pengadaan dua kapal kenavigasian itu. KN Nipa yang akan ditempatkan di wilayah periaran Kepri diharapkan mampu mendukung kelancaran sistem pelayaran di provinsi yang sebagian besar wilayahnya adalah periaran ini.

“Kepri ini didominasi wilayah periaran dan menjadi gerbang keluar masuk ke sejumlah negara tetangga, jadi dengan adanya kapal navigasi ini kami sangat berterima kasih. Kami berharap agar satu kapal kenavigasian yang akan ditempatkan di Kepri mampu menjaga keamanan pelayaran dengan baik serta turut mendukung kemajuan sektor kemaritiman di Kepri nantinya,” ujar Nurdin.

Kepada PT Citra Shipyard, Nurdin juga berharap agar tetap menunjukan kualitas produksi yang baik agar semakin dipercaya kedepannya.

“Apalagi ini dikerjakan anak-anak bangsa. Kepercayaan ini harus tetap dijaga kedepannya,” pesan Nurdin. (eja)

Manado International Conference on Tourism Catat Investasi Senilai Rp 5,2 Triliun

Putut A
-
0
Manado International Conference on Tourism Catat Investasi Senilai Rp 5,2 Triliun

Manado International Conference on Tourism (MICT) yang digelar, Rabu, 24 Mei 2017 ini, menghasilkan kesepakatan bisnis senilai USD 400 juta, atau jika menggunakan asumsi 1 USD sama dengan Rp 13.000, angkanya menjadi Rp 5,2 Triliun.

Menpar Arief Yahya menyebut pengembangan destinasi itu rumusnya 3A, Atraksi, Akses dan Amenitas.

Isu di Sulut itu, ketiga-tiganya sudah kritis. Akses udara, perlu Airports dengan kapasitas besar, dan Airlines yang lebih banyak daya angkutnya.

“Sedangkan Amenitas, saat ini sangat kurang hotel di Manado! Atraksi juga harus ditambah, agar orang stay lebih lama di Sulut,” jelas Arief Yahya.

Investari di akses maupun amenitas itu menjadi isu di pariwisata Sulut. Kegiatan ini diprakarsai Badan Koordinasi Penanaman Modal, didukung  Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pricewaterhouse Coopers, Broadway Malyan dan International Reseach Development Indonesia.

Kesepakatan tersebut terdiri dari kerjasama bisnis yakni kerjasama investasi antara PMA Tiongkok dengan perusahaan Indonesia terkait pembangunan di Manado Selatan untuk hotel, apartemen, shopping mall dan diving center senilai USD 200 juta dan penyerahan izin perluasan investasi kepada PMA Amerika Serikat terkait akomodasi cottage dan pariwisata di Raja Ampat senilai USD 200 juta.

Selain itu, juga ditandatangani kerjasama antara Dalian Maritime University (Tiongkok) dengan 5 universitas di Indonesia (ITB, Universitas Sam Ratulangi, Politeknik Negeri Manado, Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Manado).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengakui kesepakatan bisnis yang dihasilkan itu merupakan salah satu bukti nyata menggeliatnya investasi di sektor Pariwisata di Indonesia.

“Dua kesepakatan bisnis serta satu kesepakatan terkait dengan pendidikan tersebut merupakan bukti nyata upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi di sektor pariwisata dan maritim,” ujarnya dalam konferensi pers Invest Manado di Hotel Sintesa Peninsula, Rabu (24/5).

Menurut Thomas, nilai yang dihasilkan oleh kesepakatan bisnis tersebut diluar dari kesepakatan yang dapat diperoleh dalam kegiatan one on one meeting yang hingga kini telah terkonfirmasi diikuti oleh 37 perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Singapura, Australia, Persatuan Emirat Arab, dan Korea Selatan.

“Dalam forum one on one meeting mereka akan dipertemukan dengan perusahaan maupun pemerintah daerah secara langsung untuk membahas mengenai minat investasi mereka,” lanjutnya.

Selain itu, terdapat 7 perwakilan kedutaan besar serta asosiasi bisnis asing dari Tiongkok, Thailand, Australia, dan Jepang yang juga akan memanfaatkan kesempatan one on one meeting dengan berbagai pihak terkait investasi pariwisata di Indonesia. Kegiatan Invest Manado bertujuan untuk memberikan gambaran destinasi investasi di Sulawesi Utara sekaligus mempopulerkan tujuan pariwisata di Manado.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan bahwa l isu konektifitas menjadi penting untuk menopang pertumbuhan sektor pariwisata Sulut.

“Isu konektifitas tersebut menyangkut One Belt One Road (OBOR) yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping yang didalamnya terdapat empat komponen utama yakni kawasan industri, pembangunan kota baru, pembangunan airport dan pelabuhan baru serta destinasi pariwisata,” lanjutnya.

Arief menilai potensi konektifitas tersebut akan sangat besar apabila dapat dikapitalisasikan dalam suatu proyek investasi bersama baik dengan Tiongkok maupun dengan investor dari negara-negara lainnya.

“Contohnya untuk rute kapal pesiar (Cruise Ship) bisa dikembangkan dari Bali ke Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Banggai, Toegan, kemudian ke Bunaken, selanjutnya Morotai, Raja Ampat dan terakhir di Tual,” ungkapnya.

Senada dengan Menteri Pariwisata, Staf Ahli Menteri Perhubungan Wihana Kirana Jaya menyampaikan bahwa lima isu strategis yang saling terkait dalam melakukan sinergi konektifitas dan pariwisata di Sulawesi Utara adalah perekonomian global, perekonomian Indonesia, konektifitas, sektor pariwisata serta destinasi pariwisata yang dapat diakses dengan mudah.

Sedangkan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey selaku kepala daerah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi investor di sektor pariwisata yang akan mengembangkan destinasi pariwisata di Sulawesi Utara.

“Sulut dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5% sejak 2010 hingga 2016 menunjukkan bahwa perekonomian Sulut sangat prospektif dan menarik bagi investasi baik asing maupun domestik,” ungkapnya.

Dari data BKPM, investasi asing (FDI) di sektor pariwisata terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 tercatat investasi di sektor pariwisata hanya USD 673,1 juta naik tipis menjadi USD 732,5 juta pada tahun 2015, naik drastis 63% menjadi USD 1,19 miliar pada tahun 2016. Hingga kuartal pertama tahun 2017, investasi asing di sektor pariwisata mencapai USD 440 juta. (*)

1...13,48013,48113,482...14,289Halaman 13,481 dari 14,289

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000