Jumat, 10 April 2026
Beranda blog Halaman 13511

Periksa 1.055 Orang, 360 Positif TB

0

batampos.co.id –  Sebanyak 48 Kader TB-HIV Care Aisyiyah Karimun melakukan edukasi pada masyarakat. Selama 14 hari kader mendatangi rumah penduduk satu persatu dan berhasil mendatangi 1.650 rumah dengan enam titik yang ada di 4 kecamatan di Pulau Karimun besar.

Edukasi dilakukan 48 kader yang sudah berpengalaman dan juga melibatkan utusan Puskesmas, LSM, KPAD Karimun, tokoh masyarakat. Edukasi yang dilakukan sekaligus kader melakukan pemeriksaan pada 1.055 orang. Dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan 360 orang yang terindikasi TB (Teburkulosis). Dan satu orang positif TB yang harus ditindaklanjuti untuk perawatan medis.

“Kendala yang dihadapi di lapangan para suspek (pasien-red) rata-rata mengeluhkan biaya untuk melakukan rongsen di Rumah Sakit. Sehingga, mereka enggan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan membiarkan tidak diobati,” kata Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Karimun sekaligus penanggungjawab kader TB-HIV Care Aisyiyah Karimun Erpin Sulistyowati, Minggu (2/4).

Namun demikian, pihaknya sudah bekerjasama dengan Pemkab Karimun untuk memberikan kemudahan bagi pasien yang suspek TB. Untuk menangani kasus ini kata Erpin, bupati juga siap membantu masyarakat kurang mampu yang terkena TB berobat sampai tuntas gratis.

“Karena itu diharapkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit TB, silahkan cek ke Puskesmas maupun Rumah Sakit apabila terindikasi TB,” tuturnya. (tri)

Wisata Danau Biru Resmi Dibuka

0
Wisatawan menikmati wahana Danau Biru di Kampung Sei Lapan. F. Humas Pemkab Bintan untuk Batampos.

batampos.co.id – Danau Biru di Kampung Sei Lapan, Desa Kuala Sempang telah dibuka untuk umum. Bagi wisatawan yang ingin berlibur ke Bintan, kini sudah bisa menikmati wahana wisata baru yang akan memanjakan pengunjung dengan pemandangan keindahan danau yang eksotik.

Hal ini ditandai dengan diresmikannya wisata baru tersebut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, Minggu (2/4).

Ronny mengatakan dengan hadirnya wisata baru ini, hendaknya pengelolaan managemen wisata danau biru tersebut dapat dikelola dengan baik. Melalui Bumdes pengelolaan kawasan wisata ini akan memberikan peningkatan bagi perkembangan dan kemajuan desa.

Ronny mengaku senang melihat semangat dari masing-masing desa yang terus berlomba untuk memanfaatkan potensi desa. Hal ini juga seiring dengan program Bupati Bintan, Apri Sujadi, dan Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam, yang menginginkan agar setiap desa terus memberikan inovasi dan kreatifitas dalam membangun desa.

“Ini bisa menjadi suatu unit usaha di bawah management Bumdes, melalui pengemasan program-program yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat desa,” ungkapnya, usai meresmikan wahana wisata baru tersebut.

Selain itu, ia berharap ke depannya pengelolaan wisata baru ini dapat terus dikelola secara profesional, sehingga nantinya bukan suatu hal yang mustahil bila wisata danau biru tersebut akan menjadi ikon wisata Kabupaten Bintan.

“Pengelolaan management secara profesional sangat diperlukan. Untuk tahap awal ini merupakan suatu terobosan yang baik. Tentunya kedepan sarana dan prasarana harus terus dibenahi, sehingga pengunjung wisatawan akan betah untuk berkunjung,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kuala Sempang, Mohamad Hatta, mengatakan dengan hadirnya wisata danau biru ini, tentunya akan memberikan nuansa wisata baru di Kabupaten Bintan.

Ia menuturkan pihaknya juga akan bahu-membahu bersama masyarakat, khususnya pemuda-pemudi desa untuk terus memanfaatkan potensi yang ada. Salah satunya dengan memberikan pelayanan yang baik, agar wisatawan bisa merasa puas dalam kunjungannya ke wisata danau biru tersebut.

“Kami mencoba memberikan warna baru dalam wisata. Memanfaatkan lahan eks tambang pasir bersama masyarakat, agar hal ini bisa dijadikan potensi bagi masyarakat,” sebutnya.

Selain wahana wisata baru ini, lanjutnya tentu masih banyak lagi peluang potensi desa yang bisa dimanfaatkan. Seperti halnya lokasi embung dan lokasi hutan bakau (Mangrove). Dimana kedua lokasi ini juga dirasa mampu memberikan daya tarik tersendiri.

“Tidak saja wisata danau biru. Kami bersama masyarakat juga akan terus melakukan pemanfaatan terhadap potensi desa untuk mengembangkan keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Bintan,” imbuhnya. (cr20)

Tongkang Tabrak Pancang Milik Nelayan

0
Selat Pulau Lima yang dijadikan lalulalang tongkang dan menabrak pancang milik nalayan. F. Wijaya Satria/batampos.

batampos.co.id – Nalayan Desa Berindat, Desa Persing, Desa Sedamai, Desa Neraca, dan Desa Lanjut merasa terganggu dengan aktifitas lalulalang tongkang di perairan Selat Pulau Lima. Pasalnya, tongkang pengangkut kayu tersebut menabrak sejumlah pancang milik nelayan yang digunakan untuk mencari ikan.

“Kami bukan tidak memberikan mereka melintas, tapi seharusnya mereka melintas lebih jauh dan jangan menabrak pancang kami,” ujar salah seorang nelayan yang kesehariaanya mencari ikan di perairan Desa Lanjut Kecamatan Pesisir, kepada Batam Pos, Minggu (2/4) siang.

Akhir-akhir ini, sejumlah tongkang sering melintas di parairan tersebut. Bahkan beberapa kali tongkang dengan ukuran super besar juga melintas dekat dengan daratan, dan menusnakan pancang tempat nelayan mencari ikan. Tongkang hilir mudik mengangkat ratusan ton kayu.

Kejadian itu juga diamini Ketua RW 04, Air Merah, Desa Lanjut, Hendrik. Walau belum menerima aduan dari warganya, namun Hendrik mengaku telah mendengar keluh kesah nelayan karena aktifitas tongkang kayu yang melintas di perairan mereka.

Karena kondisi itu telah sering terjadi, Hendrik meminta kepada pihak terkait agar memperhatikan keresahan nelayan tersebut. Dia juga menyarankan agar tongkang tidak melintas terlalu dekat dan merusak pancang milik nelayan setempat.

“Mereka telah melakukan aktifitas mencari ikan sejak kakek nenek mereka di laut itu. Jadi semestinya aktifitas tongkang tidak mengganggu nelayan setempat,” ujar Hendrik.

Di tempat berbeda, nelayan lainnya juga mengaku resah dengan kondisi tersebut. Mereka membangun pancang bukan segampang membalikkan telapak tangan, bahkan membutuhkan modal untuk mencari kayu kehutan hingga menancapkan kayu tersebut ke dalam laut.

Saat ini nelayan masih dapat menahan amarah mereka, namun jika hal tersebut terus terjadi, mereka juga mengkhawatirkan jika terjadi sesuatu karena amukan nelayan. Bahkan dari cerita mereka, salah seorang nelayan berani menghadang tug boat penarik tongkang tersebut dan melempar dengan kayu ke arah tug boat tersebut.

“Bayangkan saja, hari ini kami memasang pancang, besok udah hilang karena ditabrak tongkang,” ujar Rahmad nelayan lainnya. (wsa)

AKBP Hengki Resmi Jadi Kapolresta Barelang

0

 

batampos.co.id – Tongkat komando Kapolda Barelang resmi berpindah tangan dari Kombes Helmy Santika ke AKBP Hengki pagi tadi (3/4/2017). Hengki sebelumnya menjabat Wakapolresta Barelang.

AKBP Hengki

Pelantikan yang digelar di lobi Mapolda Kepri di Nongsa ini dipimpin langsung Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian. Selain lantik Kapolresta Barelang, Sam juga melantik Helmy Santika sebagai Dirnarkoba Polda Kepri serta Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin Silalahi menggantikan AKBP Muji Supriyadi.

Muji selanjutnya akan menjabat Wakapolresta Barelang menggantikan Hengki yang naik jadi Kapolresta Barelang. (ska)

Wanita Ini Gagal jadi PNS dan Istri Siri Bupati

0

 

ilustrasi

batampos.co.id – Pendopo Kabupaten Cirebon sedang digoyang kabar tak sedap. Bupati Sunjaya Purwadisastra dikabarkan pernah menikah siri, namun menolak mengakuinya.

Tak terima bantahan Pak Bupati, Elly Indriyanti ,34, wanita yang disebut menjadi istri siri Bupati Cirebon itu menggelar jumpa pers lewat keluarganya.

Ayah Elly, Juladi, hadir langsung dan blakblakan di hadapan wartawan, akhir pekan kemarin. Warga Blok Sigobang, RT 05 RW 01 Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan itu mengatakan putrinya kini shock berat.

Apalagi setelah Bupati Sunjaya Purwadisastra memberikan pernyataan resmi bahwa dia tak pernah menikah siri dengan Elly.

Juladi mengklaim, Bupati Sunjaya secara sah menikahi Elly dengan mahar Rp 5 juta, dan Rp 2 juta untuk saksi. Menurut dia, pernikahan anaknya dengan Sunjaya terjadi di salah satu ruangan di Pendopo Bupati pada tanggal 7 September 2014.

“Dalam pernikahan itu ada empat orang. Saya sebagai orang tua, kiai yang menikahkan, anak saya, dan Sunjaya,” tutur Juladi didampingi kuasa hukum Elly, Yudia Alamsyach, seperti dikutip dari Radar Cirebon (batampos.co.id Group).

Juladi menceritakan, awal mula pernikahan siri itu ketika dirinya bersama Elly datang ke Pendopo Bupati Cirebon untuk menagih janji bupati yang akan memberikan pekerjaan dan menjadikan Elly sebagai PNS. Dalam pertemuan itu, Sunjaya menawarkan untuk menikahi Elly secara siri.

“Kami diajak masuk ke kamar, bertiga dan Pak Sunjaya. Pak Sunjaya bilang, sudah daripada bekerja lebih baik nikah siri saja dengan saya. Saya dan anak pun akhirnya setuju karena dijanjikan dapat uang bulanan Rp 10 juta per bulan, rumah dan jadi PNS. Pernikahan pun dilakukan sekitar pukul 17.00,” ungkapnya.

Setelah menikah, Juladi pulang meninggalkan pendopo, sementara Elly tetap di pendopo. “Anak saya pulang pergi dari rumah ke pendopo. Di pendopo diperlakukan seperti pembantu dan memang pura-pura jadi pembantu karena takut ketahuan. Sesekali menginap di pendopo, tapi tidak satu kamar,” kata Juladi, menirukan ucapan Elly.

Selama pernikahan siri berlangsung, kata Juladi, Sunjaya tak kunjung menepati janjinya menafkahi Rp 10 juta per bulan, membelikan rumah dan menjadikan Elly sebagai PNS. Per bulan, Elly hanya diberi uang Rp 500 ribu yang diberikan melalui transfer bank.

“Uang Rp500 ribu itu bukan untuk biaya bulanan, tapi bayar kredit motor,” bebernya.

Pernikahan siri itu tidak berlangsung lama. Setelah empat bulan, Sunjaya menceraikan Elly melalui sambungan telepon selular.

Juladi mengaku Sunjaya sempat mendatangi rumahnya dan meminta mencabut laporan di Polres Cirebon Kota. “Saya menolak mencabut laporan itu karena perasaan sakit anak saya sudah dipendam cukup lama. Kami baru berani melapor ketika kami merasa cocok dengan tim kuasa hukum ini,” pungkasnya. (saam/den/jpnn)

Pemprov Mulai Pungut Jasa Labuh Jangkar

0

batampos.co.id – Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan terhitung tanggal 1 April 2017, Pemprov Kepri sudah memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor jasa labuh jangkar di Provinsi Kepri. Hari ini, Senin (3/4) akan melakukan rapat koordinasi dengan perusahaan Badan Usaha Pelabuhan.

“Keputusan rapat koordinasi kemarin, terhitung 1 April 2017 Pemprov Kepri sudah memungut jasa labuh jangkar pada 18 lokasi di Kepri,” ujar Aziz Kasim Djou menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (2/4) di Tanjungpinang.

Dijelaskan Aziz, untuk pemungutan tarif tersebut, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retrebusi. Menurut Aziz, masuknya jasa labuh jangkar ke kas daera Provinsi Kepri sesuai dengan kewenangan dari garis pantai sampai 12 mil ke laut menjadi harapan baru bertambahnya pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Aziz, untuk mensinkronkan kebijakan ini, Dishub Kepri menjadwalkan rapat koordinasi dengan 18 Badan Usaha Pelabuhan (BUP) selaku pemegang Ijin pengelolaan labuh jangkar di Kepri. Masih kata Aziz, dari tujuh lokasi labuh jangkar yang ada di Batam, hanya ada satu kawasan yang bersinggungan dengan Badan Pengusaha (BP) Batam. Diluar itu tidak ada tumpang tindih.

“Aturan main senang saja, ketika kapal Lay Up di area BP Batam, jasanya dipungut BP Batam. Diluar itu masuk ke Provinsi,” papar Aziz.

Ditegaskan Aziz, dengan adanya kebijakan ini, khusus untuk jasa labuh jangkar tidak ada lagi perusahaan yang membayar PNBP tersebut ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk yang sudah membayar bulan Maret lalu, pihaknya tidak mempersoalkan itu.

“Secara keseluruhan ada jenis jasa. Kepri hanya menerima untuk labuh jangkarnya saja. Selabihnya merupakan kewenangan Kemenhub sesuai dengan peraturan yang ada,” jelas Aziz.

Disinggung mengenai apakah ada bagi hasil dengan daerah-daerah yang menjadi lokasi parkirnya kapal, mengenai hal itu akan diatur lagi ketentuannya seperti apa. Pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD) Kepri terkait persentase jasa kapal yang di pungut.

“Karena pihak perusahaan akan membayar langsung ke kas daerah, bukan melalui Dinas Perhubungan,” tutup Aziz.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah mengatakan, potensi yang sudah ada memang harus diproteksi dengan regulasi yang jelas. Sehingga kebijakan yang dibuat tidak membingungkan pihak perusahaan. Menurutnya, labuh jangkar ada harapan Kepri untuk meningkatkan APBD.

“Miris tentunya, kita punya wilayah laut yang luas. Tetapi manfaatnya tidak bisa kita terima,” ujar Iskandarsyah.

Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, banyak usaha turunan lainnya yang bisa mendukung tumbuhnya perekonomian daerah. Masih kata Iskandar, potensi labuh jangkar ini harus ditata sedemikian rupa. Sehingga tidak mengganggu jalur pelayaran laut. Ia juga menyarankan kembali, supaya lokasi yang ada ditata kembali.

“Harus diperjelas lokasinya, jangan sampai kawasan konservasi atau Padang Lampun yang dialokasikan sebagai lokasi labuh jangkar,” paparnya. (jpg)

Pemko Tak Berminat Kelola Terminal Mukakuning

0

batampos.co.id – Terminal Mukakuning yang berada di depan Kawasan Industri Batamindo semakin tidak terawat. Keadaan ini akan berlarut pasalnya Pemerintah Kota Batam tak berniat mengelolanya.

“Namanya saja terminal, angkot mana sering ke sini. Jadi tempat simpan mobil rusak,” kata warga Seibeduk Roni, Sabtu  (1/4) malam.

Pantauan batampos.co.id, Minggu (2/4), ada empat mobil rusak terparkir di terminal yang kini aset Badan Pengusahaan (BP) Batam ini. Mobil tersebut terlihat berkarat dan ditumbuhi ilalang. Tidak hanya itu, bangunan sekitar  terminal juga jadi pemukiman liar. Ada juga aktivitas jual beli onderdil motor seken.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Batam kini tengah gencar meminta pengalihan aset dari BP Batam. Namun sayang, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam Jefridin mengatakan  terminal ini tidak diminati Pemko Batam untuk dikelola.

“Aset itu (terminal mukakuning) bermasalah, berdiri di atas Row jalan,” kata Jefridin.

Padahal, era Dinas Perhubungan (Dishub) Batam dipimpin Zulhendri sempat mencuat di lokasi terminal ini akan dibangun kantor Unit Pelaksana Teknis-Jasa Transportasi (UPT-JT) . Unit ini akan mengelola bus sekolah, angkutan Trans Batam juga bus perintis yang melayani angkutan hinterland.

“Detail Engineering Design (DED) pembangunan sudah ada, bahkan dana pembangunan telah diajukan sejak awal 2015 lalu. Masalahnya lahan yang masih pinjam pakai dari BP Batam,” kata Zulhendri kala itu.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andi Utomo mengatakan  terminal Mukakuning kemungkinan termasuk aset yang akan dihibahkan oleh BP Batam ke Pemko Batam. “Sepertinya begitu, karena BP Batam sendiri tidak ada unit untuk transportasi umum,” kata Andi. (cr13)

Walah…Anak-Anak Kepergok ‘Ngelem’ di Warnet

0

batampos.co.id – Anggota Polresta Barelang menggerebek salah satu warnet di Seraya, Jumat (31/3/2017) malam. Dari penggerebekan itu, lima anak dibawah umur diamankan karena kedapatan menghirup uap lem (ngelem) di warnet tersebut.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Helmy Santika mengatakan, pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan aktifitas warnet yang beroperasi 24 jam itu. “Ditambah dengan banyaknya anak jalanan yang sering bermalam di warnet tersebut,” ujarnya saat ekspose di Polresta Barelang.

Ia menjelaskan, dalam jam operasi warnet di Seraya itu sudah menyalahi aturan karena tetap beroperasi melewati pukul 22.00 WIB. Dalam warnet itu juga terdapat kasur yang biasa menjadi tempat anak-anak ngelem.

“Kelima anak jalanan ini putus sekolah dan biasanya bekerja sebagai peminta-minta di kawasan kampung bule. uang yang didapat itu untuk bermain di warnet dan ngelem,” sebut Helmy.

Selanjutnya, pihaknya akan menelusuri temuan tersebut mulai dari izin berdirinya warnet tersebut. Sementara, lima anak yang diamankan kembali diserahkan ke orang tuanya masing-masing. “Akan aktifitas lainnya yang dilakukan anak-anak di warnet itu masih di dalami, apakah mereka ikut membuka situs prono,” terangnya.

Di samping itu, pemilik warnet juga dimintai keterangan. “Jika terbukti salah, bisa dikenakan sanksi perizinan,” pungkasnya. (nji)

Disperkim Bangun 200 Rumah di Dompak

0

batampos.co.id – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Provinsi Kepri, Heru Sukmoro mengatakan Pemprov Kepri terus menggesa Pembangunan Dompak yang merupakan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri. Apabila tidak perubahan, tahun depan akan dibangun 200 rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri tahun 2018 mendatang.

“Saat ini, kami tengah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepri. Yakni menyangkut legalitas tanah di Dompak,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kepri, Heru Sukmoro menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (2/4) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepri tersebut menjelaskan, perumahan yang dibangun nanti, khusus bagi pegawai yang belum punya rumah. Dalam Pembangunan nanti, tetap akan bekerjasama dengan pihak bank. Menurut Heru, Pembangunan yang dilakukan nanti juga untuk mendukung kinerja pegawai tentunya.

“Bukan diberikan gratis, tetapi tetap melalui pembiayaan dengan pihak Bank,” tegas Heru.

Ditambahkan Heru, untuk pentaaan Dompak, lewat APBD 2017 ini, pihaknya fokus pada pembenahan lift dan ruang pertemuan Masjid Raya Dompak, Tanjungpinang. Dijelaskan Heru, perbaikan lift Masjid Dompak memang sudah menjadi satu kebutuhan. Karena itu menjadi daya tarik masyarakat untuk datang ke Dompak.

“Dompak memang dirancang sebagai pilot projek. Karena merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepri,” tutup Heru.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun pernah mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri juga sudah punya mimpi-mimpi besar untuk menata Pulau Dompak kedepannya. Seperti adanya gagasan akan dibangunya Stadion Sepakbola yang berstandar internasional di Pulau Dompak.

“Tentu keinginan tersebut harus dilakukan secara bertahap. Karena tergantung pada kemampuan anggaran daerah,” papar Nurdin.

Menurut Nurdin, Pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang akan dirancang elegan Nurdin juga mulai memimpikan Pulau Dompak memiliki infrastruktur yang menjanjikan. Sehingga menjadi magnet baru bagi perkembangan Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.

“Pembangunan Dompak sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri tentunya menjadi prioritas kedepan. Karena ini akan menjadi semangat baru bagi kemajuan Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri,” jelas Nurdin.

Disebutkannya, semasa almarhum Gubernur Kepri, Muhammad Sani masih hidup, juga menitipkan tanggungjawab pembangunan Dompak kepada dirinya. Bagi Nurdin, amanah tersebut menjadi tanggungjawab moral yang harus diselesaikannya. Apalagi dirinya yang akan menjadi suksesor almarhum Muhammad Sani.

“Almarhum juga sudah memerintahkan kepada saya untuk melakukan pembangunan di Dompak. Tentu ini tanggungjawab yang harus diselesaikan,” jelas Nurdin.

Menurut Mantan Bupati Karimun tersebut, jika Amerika ada New York, Washington dan Boston. Ia mengibaratkan, Dompak adalah Washington. Atas dasar itu, Pulau Dompak harus disulap dengan berbagai fasilitas pendukung. Baik itu pelabuhan transportasi, pelabuhan bongkar muat. Selain itu disepanjang jalan juga harus ada taman-taman bunga.

“Kita harus menjadikan Dompak enak dipandang mata. Dengan taman-taman yang indah disepanjang jalan. Ini yang harus kita rancang kedepannya,” tutup Nurdin.(jpg)

Kasus Belum Terungkap, Polisi Akan Gali Kubur Chyntia

0

batampos.co.id – Masih ingat kasus pembunuhan Try Chintya Prasetya, wanita muda yang jenazahnya ditemukan di parit Hotel Vista, Batam?. Polisi berencana menggali kuburannya untuk mengambil DNA janin dalam kandungan Chintya.

“Perkembangan dari hasil penyelidikan kasus pembunuhan tahun 2015 itu ada tiga korban. Satu diantaranya sudah dalam persidangan yakni Nia. Hingga saat ini, masih ada dua korban lagi yang belum terungkap,” ujar Kapolresta Barelang, Kombes Pol Helmy Santika, Sabtu (2/4/2017) lalu.

Dari hasil penyelidikan dua kasus yang belum terungkap tersebut, penyidik telah menemukan beberapa petunjuk dalam kasus pembunuhan Chintya. Salah satu petunjuk itu adalah ketika penyidik mengetahui Chintya meninggal dalam kondisi hamil.

“Tentunya penyidik berencana menggali makamnya untuk mengambil DNA dari janin bayi yang informasinya telah berusia enam sampai tujuh bulan itu,” katanya.

Dikatakan Helmy, perkembangan penyelidikan hingga saat ini telah mengarah pada satu nama. Ia tidak lain adalah Wardiaman Zebua, yang saat ini statusnya telah menjadi terpidana seumur hidup atas pembunuhan Nia.

Adapun dugaan tersangka pembunuhan Chyntia mengarah pada Wardiaman Zebua berdasarkan dari pola luka pada tubuh Chintya dan waktu kejadiannya juga hampir sama dengan kasus pembunuhan Nia. Selain itu, Wardiaman juga diketahui berada di lokasi kejadian pada saat itu.

“Ini harus di ambil DNA nya, kemudian di cocokkan dengan Wardiaman, apakah dia bapak biologis dari janin yang didalam kandungan itu. Jika nantinya ada kecocokan, ini akan membuat penyidik tambah yakin jika saudara Wardiaman tersangkanya,” tuturnya.

Namun, jika nantinya DNA dari janin itu menunjukkan ketidak cocokan, tentunya penyidik akan kembali melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi dengan beberapa petunjuk yang telah dikumpulkan selama dua tahun ini.

“Jika tidak (cocok), penyidik akan bekerja kembali untuk mencari dugaan tersangka lain yang menyebabkan meninggalnya chyntia,” imbuhnya. (cr1)