batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq, kemarin (16/3) membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karimun tahun 2018 dengan tema, peningkatan dan pemerataan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) berbasis Maritim menuju Karimun yang terdepan.

Dalam pemaparannya, Musrenbang untuk tahun 2018 masih tetap 6 prioritas pembangunan diantaranya pembangunan inftrastruktur dan konektivitas antar pulau seperti melanjutkan pembangunan pelabuhan kargo Malarko. Kemudian, konektivitas antar pulau yang akan dibangun antara pulau parit dengan pulau lumut dibiayai dari APBD Provinsi Kepri.

Kedua, pembangunan sumber daya maritim, perikanan, pertanian, UMKM dan pariwisata untuk menunjang ekonomi kerakyatan. Sebagai penunjang tersebut, Pemkab Karimun sudah menyediakan lahan di sembilan titik. Dan sudah bisa dilaksanakan baru satu titik yang berlokasi di pulau Asam dengan status KEK. Ketiga, peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang sehat dengan program salah satunya satu hari satu ayat bagi anak-anak pelajar beragama muslim.

Keempat, peningkatan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup dengan cara membersihkan lingkungan yang diberi nama Karimun Bersih. Kelima, peningkatan masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa, serta keeman peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

” Musrenbang ini sebagai kerangka kerja Pemda Karimun ditahun 2018 nanti. Dan sebagai masukan dari berbagai elemen masyarakat, untuk mendukung optimalisasi SDM maupun SDA yang berbasis Maritim,” pesannya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangan Karimun Djunaidy dalam laporannya mengatakan, Musrenbang ini sebagai Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Karimun untuk tahun 2018. Sebagai, satu kesatuan sistem perencanaan yang dilakukan setelah Musrenbang Kelurahan/Desa, Kecamatan dan forum Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) selesai.

” Disini kita melakukan sinkronisasi terhadap kebutuhan masyarakat dalam pembangunan di tahun 2018 mendatang. Untuk diusulkan dan dimasukkan melalui APBD Karimun ditahun depan,” ungkapnya.

Pelaksanaan Musrenbang selama dua hari, dengan mekanisme diskusi kelompok yang membahas usulan program atau kegiatan ditahun 2018 terdiri dari 4 kelompok yaitu, bidang sosial budaya, perekonomian, investasi dan SDA, infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan, serta pemerintahan dan pelayanan publik.

” Pada intinya, mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan yang di prioritaskan untuk tahun 2018. Dan diselaraskan dengan program Pemerintah Provinsi Kepri,” tegasnya.(tri)

batampos.co.id – Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra, mengungkapkan, pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak lama lagi akan melaksanakan Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten.

Pembangunan yang diprioritaskan akan dikawal hingga ke tingkat Provinsi bahkan pemda siap mengawal program yang sudah direncanakan hingga ke tingkat musrenbang nasional yang rencananya dilaksanakan akhir April atau awal bulan Mei mendatang. “Kita akan kawal program-program daerah hingga ke Provinsi bahkan hingga ke pusat,” ungkapnya kepada wartawan Kamis (16/3).

Wan Zuhendra juga menegaskan bahwa seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) agar dapat lebih proaktif dalam menjalankan program kerja yang sesuai dengan visi misi. Jika hal ini tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan maka tidak menutup kemungkinan jabatan yang diemban oleh kepala OPD akan dievaluasi.

“Ya sudah tentu kita berharap seluruh kepala OPD dapat bekerja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dalam visi misi. Jika ada yang terkesan lamban menjalankan program tersebut maka akan dilakukan evaluasi terkait jabatannya,” ungkapnya.

Menurutnya, program kerja Pemkab sejalan dengan program kerja Pemprov terkait pengembangan pembangunan pariwisata dan perikanan. Berdasarkan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun kemarin dapat disimpulkan bahwa program kerja bisa dilaksanakan dengan kerja sama yang baik.

Pada prinsipnya Pemprov sangat mendukung dan akan mendorong program kerja dibidang pariwisata dan perikanan khususnya. Namun bukan berarti program lain tidak diperhatikan, tapi yang lebih fokus yakni dibidang pengembangan wisata dan perikanan.

“Pemprov sangat mendukung. Program kerja bisa dilaksanakan dengan melakukan kerja sama yang baik. Beberapa waktu kedepannya kita akan meminta pihak pemprov dapat mengatur jadwal kegiatan pertemuan untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya,” jelasnya.

Ia juga berharap kepada kepala OPD agar dapat melakukan komunikasi dengan intansi terkait di Pemprov. Ia tidak ingin lagi mendengar
bahwasanya pihak Pemkab yang terkesan kurang melakukan komunikasi. Semua itu bisa dilaksanakan, asal memiliki niat dalam bekerja dan sudah tentu harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

Kata Wan Zuhendra, sejauh ini kinerja para kepala OPD masih bisa dikatakan baik dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi
kedepannya. Pihaknya juga mengaku bahwa hasil kinerja setiap OPD tetap dipantau dan dilakukan evaluasi, jika ada kendala dalam pelaksanaan program kerja maka diperlukan bersama-sama mencari solusinya agar segala persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan benar.

“Saat ini kinerja setiap OPD masih baik dan kita terus melakukan rapat kerja untuk mencari solusi dan hal itu dilakukan apabila ada kendala dalam menjalankan program kerja,” pungkasnya. (sya)

batampos.co.id – Bupati Lingga, Alias Wello buka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 di aula Kantor Bupati Lingga, Kamis (16/3) pagi.

Dalam kegiatan tersebut nampak hadir seluruh jajaran pemkab Lingga, dewan maupun camat, termasuk kepala Puskesmas di Kabupaten Lingga. Selain itu juga ada anggota DPD RI Haripinto dan Anggota DPRD Kerpi, Hanafi Ekra.

Dalam sambutannya, Awe sapaan akrab bupati Lingga meminta para SKPD nya untuk tetap memperhatikan hasil Musrenbang terutama tingkat kecamatan. Kata Awe hal tersebut harus jadi skala prioritas.

Usulan-usulan yang telah tercatat dikatakannya harus menjadi penentu kebijakan dalam pembangunan daerah kedepan.

“Setiap musrenbang ini tentu harus merujuk pada skala prioritas. Karena kalau tidak, setiap program pembangunan yang diusulkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Awe.

Kegiatan yang merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan berkelanjutan dimulai dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

Untuk dapat menghasilkan output yang baik pada kegiatan ini, dikatakan Alias Wello perlu ada penekanan-penekanan sektoral agar menjadi acuan penyusunan rencana kerja kedepan.

Penekanan sektoral yang perlu ditekankan yakni berupa Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata dengan memperhatikan segala kebutuhan prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat.

Empat sektor unggulan tersebut lanjut Awe, sebagai penentu arah kebijakan ekonomi yang berbasis kemasyarakatan. Hal ini perlu diperkuat dengan pelayanan-pelayanan besar seperti pendidikan dan kesehatan secara gratis.

“Hasil musrenbang ini penting dalam menyahuti aspirasi masyarakat. Untuk itu saya tekankan keempat sektor harus menjadi acuan kalian dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang akan dimasukkan pada RAPBD mendatang,” ungkap Awe.

Didalam kegiatan itu, Awe juga berpesan kepada seluruh OPD untuk bisa lebih produktif dan kreatif dalam membantu pundi-pundi keuangan daerah.

“OPD harus produktif dan kreatif. Untuk menunjang segala sektor ini pasti membutuhkan anggaran yang besar. Kita akui keterbatasan ini. Saya harap Musrenbang kali ini bisa menghasilkan program aspirasi masyarakat,” pungkas Awe. (mhb)