batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Lingga, Yusrizal mengatakan kapal Roll on Roll Off (Roro) telah selesai diperbaiki. Roro yang menghubungan pelabuhan Jagoh – Penarik tersebut akan diaktifkan kembali, hari ini Kamis (16/3).
Dikatakan Yusrizal, Sabtu (11/3) lalu sempat terjadi kerusakan Gearbox mesin. Akibatnya pelayanan Roro antar pulau Singkep dan Lingga tersebut terhenti untuk sementara.
“Informasi dari operator kapalnya, perbaikan sudah selesai. Lebih cepat dari yang kami perkirakan. Jadi mulai kamis sudah kembali beroperasi seperti biasa,” ungkap Yusrizal kemarin.
Untuk jadwal perjalanan kapal Roro lanjutnya masih seperti biasa. Berangkat pagi dari Jagoh dan sorenya kembali lagi ke Singkep melalui pelabuhan Penarik pulau Lingga.
Sementara pada tanggal 18 dan 19 Maret 2017, ada penambahan jadwal khusus untuk mengakomodir transportasi peserta STQ tingkat Kabupaten Lingga yang akan berlangsung di Daik.
“Kami usulkan penambahan jadwal khusus untuk mengakomodir peserta STQ Kabupaten di Daik selama dua hari itu. Jadi Roro akan melayani dua kali pulang-pergi (PP) dalam sehari,” bebernya.
Aktifnya kembali roro disambut baik masyarakat pulau Singkep maupun Lingga. Hal ini memudahkan konektivitas dan juga angkutan barang untuk ekonomi masyarakat. (mhb)
batampos.co.id – Posisi bangunan Kantor Syahbandar dan Kantor Bea dan Cukai Moro, terlihat dalam posisi miring. Kedua kantor itu letaknya saling berdampingan berbatasan dengan bangunan dermaga beton persinggahan kapal tambang dan bongkar muat barang antarpulau.
Yang lebih terlihat posisi miring ke laut bersandar dengan bangunan dermaga itu adalah bangunan kantor Syahbandar Moro. Bangunan Syahbandar tertahan dengan dermaga yang posisinya bersebelahan. Jika tidak, boleh jadi bangunan kantor Syahbandar Moro itu sudah tumbang ke laut.
Lain halnya bangunan kantor Bea dan Cukai yang berlantai dua itu, terlihat sudah posisi miring yang letaknya masih berjarak dengan bangunan dermaga beton tersebut. Soalnya, kedua bangunan itu tiang beton dipasang secara manual. Makanya, lama kelamaan tiang beton kedua bangunan kantor Syahbandar dan kantor Bea dan Cukai itu menjadi posisi miring.
Selain kedua bangunan kantor itu dalam posisi miring, dan juga posisi bangunan dermaga terlihat tiangnya mulai keropos. Hal ini dapat dimaklumi karena bangunan dermaga itu usianya sudah mencapai dua puluh tahun yang lalu. Dimana bangunan dermaga itu dulunya digunakan untuk sarana dan prasarana angkutan kapal penumpang. Namun setelah dibangun pelabuhan ponton, maka dermaga itu digunakan tempat persinggahan kapal tambang dan bongkar muat barang antar pulau.
Menanggapi hal ini, Kepala Kesyahbandaran Moro, Uddin mengaku masalah ini sudah dilaporkan keatasan.
“Posisi bangunan Syahbandar itu miring sudah lama. Sebelumnya, juga sudah kita laporkan. Saat ini yang menahan bangunan kantor itu adalah bangunan dermaga tersebut,” ujarnya. (pst)
batampos.co.id – Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Agus Santoso mengatakan awalnya Kemenhub telah memberikan izin status bandara khusus kepada Bandara Bintan Aviation Investement (BAI) Kabupaten Bintan. Sebab bandara yang dibangun Gallant Venture Group (GVG) terletak diantara dua bandara besar yang dikelola PT Angkasa Pura II. Yaitu Bandara Raja Haji Fisabililah (RHF) Tanjungpinang dan Bandara Hangnadim Batam.
“Bandara Bintan berada ditengah Bandara Tanjungpinang dan Batam. Bahkan jaraknya tidak terlalu jauh. Maka sesuai konsep penyebaran kebandarudaraan kami klasifikasikan sebagai bandara khusus,” ujar Agus ketika diwawancarai di Jakarta, kemarin.
Diceritakan Agus, Bandara BAI ini hanya difungsikan untuk meningkatkan sektor kepariwisataan. Jadi tahap awalnya tidak boleh dipergunakan untuk penerbangan luar negeri. Sehingga kondisi ini menjadi sebuah polemik besar dari dulu sampai sekarang.
Padahal, kata Agus lokasi Bandara BAI yang dibangun GVG sangat strategis. Bahkan pembangunan bandara itu sudah memenuhi segala persyaratan dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan Kemenhub. Kemudian tata letaknya sangat tepat karena dekat dengan pantai, memiliki panjang landasaan bertaraf internasional serta fasilitasnya lengkap dan keamananya terjamin.
“Sudah belasan tahun polemik ini muncul. Namun 2016 lalu, kami membuat suatu gebrakan baru dengan mensinergikan Bandara BAI dengan bandara dikelola PT Angkasa Pura II. Sebab bandara yang dikelola BUMN itu telah mengantongi Badan Usaha Bandarudara (Bubu),” bebernya.
Kerjasama itu, lanjut Agus, dengan melakukan MoU Bisnis to Bisnis (B to B) antara Bandara BAI yang dibangun GVG dengan bandara dikelola PT Angkasa Pura II, khususnya Bandara Hangnadim Batam. Maka dengan cara itulah, Bandara BAI bisa dipergunakan untuk penerbangan dengan rute keseluruh pulau-pulau dan luar negeri.
Jika B to B itu berjalan lancar, sambung Agus, wisatawan mancanegara yang selalu mengunjungi Kawasan Pariwisata Lagoi tidak perlu lagi berangkat melalui Batam, Singapura dan Malaysia. Melainkan dari luar negeri langsung menuju Bandara BAI yang berlokasi di Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL).
“Kerjasama antara GVG dengan PT Angkasa Pura II merupakan solusi yang tepat. Karena selain memenuhi segi hukum kebandaraudaraan juga akan berdampak pada berkembangnya potensi pariwisata di Bintan. Sehingga kunjungan wisatawan yang ditargetkan pemerintah pusat akan tercapai,” jelasnya.
Apabila Bandara BAI sudah bisa diterbangi armada pesawat sacara langsung keluar negeri. Diyakininya Bintan bisa mengalahkan Bali. Maka Kemenhub sangat mendukung jika Bandara BAI melalui GVG dan PT Bintan Resort Cakrawal (BRC) bekerjasama dengan Sriwijaya Air Group (SAG) dan maskapai penerbangan lainnya.
Seperti yang dilakukan Dubai Airport. Mereka bekerjasama dengan seluruh maskapai dari seluruh negara. Sehingga Dubai Airport mendapatkan lisensi dari dunia sebagai bandara ternama, pertama dan terlengkap.
“Kami harapkan Bintan Resort ataupun GVG bisa bekerjasama dengan seluruh maskapai penerbangan yang ada didunia. Dengan begitu Kemenhub yakin kedepannya Bandara BAI bisa menyaingi Dubai Airport,” sebutnya.
Asisiten Deputi (Asdep) Pengembangan Pasar Asia Pasifik, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Vinsensius Jemadu mengatakan Kemenpar sangat mendukung jika GVG dan PT BRC bekerjasama dengan seluruh maskapai yang ada didunia. Karena dengan cara itu program kepariwisataan yang digaungkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akan tercapai sepenuhnya.
“Kami yakin dengan kerjasama seluruh maskapai penerbangan. Bintan bisa mengalahkan Bali dan menyaingi Dubai. Sebab alat transportasi yang berkontribusi terbesar dalam mendatangkan wisatawan yaitu armada udara atau pesawat,” kata Vinsen.
Mulai 2020 mendatang, kata Vinsen, Presiden RI memberikan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 20 juta orang pertahunnya. Untuk Kepri yaitu Batam dan Bintan diberikan target 24 persennya atau 4,8 juta orang pertahun. Dari total target di Kepri, Bintan harus menyumbangkan 10 persennya atau 2 juta orang pertahunnya sedangkan sisanya ditangani Batam.
Kemenpar, lanjut Vinsen, sangat yakin jika Bintan bisa melebihi target tersebut. Bahkan akan mengantarkan daerah ini menjadi ranking pertama penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Sebab prediksi siklus kepariwisataan untuk Bali akan mencapai klimaks dalam berkontribusi kunjungan.
Maka untuk mendukung Bintan sebagai destinasi wisata dunia, sambung Vinsen, Kemenpar akan mengucurkan dana melalui APBN dengan besaran puluhan miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk menghelat berbagai event olahraga dan fasilitas pendukung lainnya.
“Kami sangat yakin Bintan akan menjadi nomor satu. Karena selain memiliki sektor pariwisata yang unggul juga memiliki Bandara BAI berkelas internasional nantinya,” ungkapnya.
Vice President PT BRC, Frans Gunara mengaku Bandara BAI akan menjadi banda udara paling lengkap se Indonesia. Sebab selain memiliki berbagai fasilitas juga akan memiliki armada pesawat berbadan besar dari seluruh maskapai.
“Kami sudah melakukan MoU kebeberapa maskapai penerbangan. Salah satunya dengan Sriwijaya Air Group. Targetnya akhir 2018 Bandara BAI akan dipergunakan untuk penerbangan skala lokal dan internasional,” katanya.
Bintan, kata Frans, bisa menjadi destinasi wisata utama di dunia. Karena PT BRC telah menyediakan segala kebutuhan penunjang kepariwisataan sejak 1996 lalu. Dimuali dari pengembangan berbagai hotel dan resort dengan target 20 ribu kamar, empat wahana ataraksi olahraga (lapangan golf internasional), wahana atraksi keluarga, jaringan utalitas listrik sebesar 30 Megawatt (Mw) milik sendiri dan 3O Mw dari PT PLN.
Berikutnya, ketersediaan air bersih melalui waduk buatan dengan kapasitas 6 juta meter kubik. Kemudian pengelolaan air minum, jalan raya, jaringan kabel optik bawah tanah, pengelolaan limbah, pemadam kebakaran, sekolahaan dan fasiltas lainnya.
“PT BRC juga menjadi tuan rumah untuk segala event olahraga. Dengan semua itu kami yakin tidak hanya 2 juta wisatawan yang datang kesini. Tetapi bisa mencapai 6 juta sampai 8 juta orang pertahunnya,” pungkasnya. (ary)
Deputi 3 BP Batam Eko Santoso (kiri) bersama Deputi 5 BP Batam Gusmardi Bustami (dua dari Kanan) dan Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam Iman Bachroni memberikan keterangan terkait masalah lahan, Selasa (14/3). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Salah satu dari sekian banyak kasus lahan di Batam adalah pengalokasian lahan yang belum mengantongi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) karena berada di area hutan lindung dan hutan konservasi.
Deputi III BP Batam, RC Eko Santoso Budianto, menyebutkan sedikitnya ada 623 hektare lahan di Batam telah dialokasikan pejabat BP Batam rezim sebelumnya di lahan yang belum berstatus HPL.
“Oknum-oknum BP saat menawarkan ke pengusaha mengaku status lahan itu sudah HPL padahal belum. Jadi banyak juga pengusaha tertipu oleh oknum ini,” ujar Eko.
Lalu apa solusinya? Eko mengatakan BP Batam akan mengembalikan uang wajib tahunan yang telah dibayarkan pengusaha, sementara lahannya dikembalikan ke negara. Lahan tersebut akan digunakan sesuai fungsi awal sebagai hutan lindung atau hutan konservasi.
“Tapi kami masih menunggu MoU dengan BPN, rencananya 18 Maret ini,” kata Eko.
Langkah ini diambil BP Batam untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pengalokasian lahan ke depannya.
“Hanya lahan-lahan yang sudah ada HPL yang boleh dialokasikan. Bagi yang nekat bisa dipidanakan,” tegas Eko.
623 haktare lahan belum HPL namun sudah dialokasikan itu belum termasuk lahan di Rempang-Galang (Relang) yang sudah habis dikaveling oleh perorangan maupun perusahaan tertentu, padahal statusnya masih status quo. Hal ini juga akan menjadi persoalan hukum nantinya.
Terkait persoalan lahan terlantar lainnya yang juga menjadi fokus utama BP Batam untuk dibenahi, BP kini mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan lainnya selain Peraturan Kepala (Perka) BP Batam.
“Ini usulan kami untuk mempercepat penanganan lahan terlantar. Karena pada dasarnya lahan di Batam yang bisa dialokasikan tinggal sedikit, sehingga harus emaksimalkan lahan-lahan terlantar,” ujar Eko, Rabu (15/3).
Selama ini bentuk pengawasan terhadap pembangunan di lahan-lahan yang telah dialokasikan memang tidak berjalan dengan optimal. Meskipun BP Batam mempunyai pegangan berupa Peraturan Kepala (Perka) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Lahan Terlantar. Di Perka ini disebutkan BP Batam berhak mencabut tanpa kecuali lahan yang tidak kunjung dibangun selama 275 hari setelah dialokasikan.
Namun Perka ini dianggap belum cukup kuat untuk penegakan hukum terhadap masalah lahan terlantar. “Makanya kita berharap pusat segera mengeluarkan PP,” ujar Eko.
Permudah Perizinan Lahan
Sementara itu, terkait perizinan lahan, BP Batam berjanji akan memberi kemudahan. Terutama terkait dokumen Penetapan Lokasi (PL) dan Izin Peralihan Hak (IPH).
“Dokumen pecah PL diperlukan untuk perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Kami akan mengurusnya ketika masyarakat memerlukannya saat itu,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Umum dan Keuangan Kantor Lahan BP Batam, Siswanto, Rabu (15/3).
Sebelumnya BP Batam akan mengurus dokumen pecah PL untuk masyarakat yang belum memilikinya. Ada sekitar 194 ribu dokumen pecah PL yang diperlukan untuk melengkapi dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) milik masyarakat dan pastinya diperlukan pada saat melakukan perpanjangan UWTO.
“Namun cara ini lebih efektif. Ketika masyarakat datang untuk mengurus perpanjangan, kami tinggal memasukkan nomor PL-nya ke sistem online. Dan setelah itu akan dilakukan penggambaran. Tidak perlu menunggu lama,” jelasnya.
Hingga saat ini, BP Batam telah melakukan pemetaan terhadap seluruh lahan di Batam dengan drone. Memang belum sepenuhnya selesai, tapi sudah cukup untuk memberikan data akurat mengenai lahan di Batam, termasuk titik koordinat PL.
Sedangkan untuk IPH, Siswanto mengungkapkan saat ini proses untuk IPH lama yang terlantar akibat penundaan pelayanan beberapa waktu lalu sudah selesai semua. “Namun masih menunggu pencetakannya karena masih bersifat manual,” jelasnya.
Sedangkan Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto menjelaskan bahwa proses penerbitan IPH akan terus dibenahi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ia kemudian menjelaskan alur pelayanan IPH sebagai informasi.
“Pemohon datang ke gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan keterangan mengenai proses IPH. Kemudian jika ingin memprosesnya, tinggal masuk ke website Batam Single Window (BSW),” paparnya.
Setelah itu, petugas loket akan memeriksa kesesuaian antara data yang diunggah dengan data fisik yang ada di database BP Batam. Setelah dilakukan verifikasi, maka petugas loket memberikan tanda terima pada dokumen IPH yang sudah memenuhi syarat.
Syarat-syarat untuk bisa memproses IPH antara lain mengisi formulir IPH, kartu identitas, fotokopi gambar PL, fotokopi Surat Perjanjian (SPJ), fotokopi Surat Keputusan (Skep), fotokopi HGB, fotokopi tagihan UWTO, fotokopi fatwa planologi, fotokopi SPPT PBB terakhir, fotokopi surat pernyataan pembeli untuk penerimaan peralihan, fotokopi akta kuasa menjual, fotokopi surat royal, fotokopi akta jual beli, fotokopi kutipan risalah lelang, dan fotokopi dokumen transaksi.
“Jika tidak lengkap maka IPH tak bisa keluar, maka harus lengkapi persyaratan tersebut,” jelasnya.
Di tempat yang berbeda, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan sangat berharap bahwa BP Batam harus benar-benar membenahi sistem perizinan lahan di Batam. “Sekarang zaman menuntut efisiensi waktu yang cepat,” ujarnya.
Achyar tidak memungkiri bahwa IPH-nya sendiri ada yang belum selesai. “Tapi kami berharap ke depannya perizinan lahan bisa lebih maksimal lagi,” ungkapnya. (leo)
Perkembangan properti di pulau Karimun berdampak terhadap meningkatnya pembayaran PBB di tahun 2016 lalu. F. Tri Haryono/batampos/batampos.
batampos.co.id – Badan Pendapatan Daerah (BPD) Karimun, pada tahun 2016 lalu
menargetkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp5,1 miliar, dan
terealisasi mencapai Rp5,2 miliar yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari 81,9 Ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada Wajib Pajak
(WP) yang ada di 12 kecamatan se Kabupaten Karimun.
”Benar, target tahun lalu di sektor PBB melebih target. Dari 81,9 ribu yang
kita keluarkan SPPT kepada Wajib Pajak (WP), hanya terealisasi 48 ribu yang
sudah membayar,” kata Kepala Bidang PBB dan BPHTB BPD Karimun Suci Suriani,
kemarin (15/3).
Kenapa hanya 48 ribu saja yang sudah melakukan pembayaran PBB, dirinya
menjelaskan kemungkinan adanya terjadi overlaping data yang di keluarkan tahun
lalu. Artinya, pelaku WP yang membayar PBB hanya satu, namun SPPT yang diterima
ada dua atau double. Kemudian, kemungkinan surat SPPT tidak sampai kepada WP
melalui Rukun Tetangga (RT).
Dengan demikian, untuk mengantisipasinya sudah dilakukan pendataan ulang. Akan
tetapi, pro aktif WP sangat diharapkan sehingga antara petugas dengan WP benar-
benar sama pendataannya. Apabila ada masyarakat yang kurang paham, dipersilahkan
datang ke kantor PBB.
”Kalau dilihat setiap tahunnya target pendapatan PBB melampaui target. Ini
artinya, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB cukup tinggi,” tuturnya.
Sedangkan untuk target PBB ditahun 2017 ini hanya Rp5 miliar. Sementara wilayah
yang paling besar menyumbang PBB berada di pulau Karimun. Sebab, beberapa tahun
kebelakang dampak dari masukknya tenaga kerja ke perusahaan yang ada diwilayah
FTZ. Otomatis, pembangunan perumahan maupun rumah-rumah sewa berjamur dan
meningkat cukup drastis.
”Insyaallah, target kita akan melampaui seperti tahun lalu. Sementara untuk
SPPT sedang dilakukan pencetakan secara masal,” kata wanita berkerudung ini. (tri)
batampos.co.id – Menarik pemaparan John Kennedy salah satu pembicara pada Diskusi Publik Mengatasi Kelesuan Ekonomi dan Dampak Perubahan Pelayanan di BP Batam yang digelar saat ini di Hotel Harmoni One.
John mengajak hadirin untu mengembangkan pulau baru.
Faktanya seluruh awasan industri dibangun oleh pihak swasta. Tidak ada satu sen pun menggunakan duit pemerintah.
“Tujuannya kan kita bersama-sama membangun negara, menyediakan lapangan kerja juga membayar pajak,” ujar John.
Mengembangkan pulau baru, imbuh John, lebih baik sebab tak perlu ribut tentang UWTO dan sejenisnya. (ptt)
batampos.co.id – Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan kualitas pendidikan Kepri, semakin ke depan harus semakin bertambah baik. Dengan kualitas yang semakin baik, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan juga semakin baik.
“Kualitas SDM yang baik bisa memgubah negeri ini menjadi semakin baik,” kata Nurdin saat memimpin Apel Pagi di SMA Negeri 1 Anambas, Tarempa, Rabu (15/3).
Karena itu, Nurdin yakin, anak-anak Anambas, anak-anak Kepri mampu bersaing dan berkompetisi dengan anak-anak dari daerah lain. Kehadiran dirinya dan sejumlah petinggi Kepri juga merupakan bagian dari motivasi untuk para pelajar.
“Saya yakin anak-anak akan sukses. Yang penting segala sesuatu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kerja keras,” kata Nurdin sambil menambahkan hal terpenting adalah selalu mendengar orang tua, menurut pada tunjuk ajar mereka.
Karena sudah di bawah provinsi, Nurdin menegaskan keberadaan SMA harus semakin baik. Tidak ada lagi sekolah yang bocor, sekolah yang roboh. Tentu, kata Nurdin, tangan dingin para guru dan tenaga pengajar sangat penting untuk membangun SDM yang berkualitas itu.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan ancaman yang terus mengintai generasi muda. Apalagi untuk Anambas sebagai daerah perbatasan. Ancaman berupa perusakan ideologi dengan masuknya ajaran radikalisme terus mengintai.
“Ancaman narkoba paling berbahaya. Jangan sekali-kali terlibat dengan narkoba. Hindari, dan katakan tidak pada narkoba,” kata Nurdin.
Karena, kata Nurdin, ancaman narkoba ini bisa merusak segala umur. Bahkan bisa diolah dalam bentuk permen dan bisa disukai anak-anak.
“Jagalah negeri ini dari ancaman-ancaman itu,” kata Nurdin.
Pada kesempatan itu, Nurdin juga mengingatkan kepada para pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nurdin juga mempromosikan keberadaan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kundur dan Politeknik Batam. Malah, di Politeknik Batam, ada studi tentang dunia penerbangan. Gubernur pun ingin anak-anak Anambas mengenyam pendidikan di sana. Apalagi di Kabupaten Anambas karena ada dua bandara udara.
Sebelum ke SMA 1 Anambas, Gubernur juga mengunjungi SMA 1 Letung, Jemaja. Di sini, Nurdin juga mendorong para pelajar yang sedang ada di sekolah untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nurdin juga mengisahkan tentang SPN dan Politeknik Batam.
Nurdin juga mengunjungi pesantren modern di Tarempa. Gubernur melakukan dialog dengan pengelola tentang apa saja yang bisa dikontribusikan. Intinya bagaimana SDM yang Qurani juga harus terbangun dengan baik.
Di tiap sekolah yang dikunjungi, Gubernur juga memperhatikan sarana dan prasarana olah raga, seperti lapangan sepak bola atau bola voli. Karena kata Nurdin, di dalam tubuh yang sehat, terdapat otak yang hebat. Kepri
batampos.co.id – Ketika masih berusia sebulan, hidung Xu Qinqin, 21, digigit tikus hingga cupingnya hilang.
Xu pun mengalami masa kecil dan remaja yang tidak enak.
Perempuan asal Sichuan, Tiongkok, tersebut sampai berhenti sekolah pada usia 6 tahun karena sering diejek. Nasib malangnya berlanjut saat pindah ke kota besar pada usia 17 tahun. Setelah setahun merantau, dia menikah dengan pria yang lebih tua 8 tahun daripada dirinya. Sayangnya, pernikahan itu berlangsung kilat. Xu menggugat cerai sang suami lantaran sering dapat tindak kekerasan.
Nah, tahun ini Xu akhirnya berhasil mengalahkan nasib buruk peninggalan si tikus. Dia menemukan Lin Zhuoqiang, 24, lewat aplikasi kencan online.
Meski awalnya malu-malu dan menjadi bahan pembicaraan, Xu nyaman dan nyambung dengan Lin. Hanya 46 hari kenalan, Lin dan Xu menikah. Keduanya resmi menjadi pasangan suami istri bulan ini.
Lin menjelaskan, dirinya suka Xu apa adanya.
’’Aku laki-laki yang simpel. Kalau ada perempuan yang kusuka dan kami nyambung, aku bakal menikahinya,’’ tuturnya sebagaimana dikutip Mirror.
Dia menegaskan tidak peduli menjadi bahan omongan karena menikah dengan perempuan yang tidak berhidung.
’’Aku menikahinya bukan untuk cari nama. Aku ingin punya keluarga bahagia dengan istriku,’’ tegasnya. Ah, cinta memang lebih dari sekadar hidung… (Mirror/fam/c14/na)
batampos.co.id – Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro memaparkan persoalan lahan di Batam.
Ia mengajak semua hadiri Diskusi Publik Mengatasi Kelesuan Ekonomi dan Dampak Perubahan Pelayanan di BP Batam yang diselengarakan saat ini di Hotel Harmoni One untuk “masuk” pada ruang arsip BP Batam.
Semrawut.
Hantanto geleng-geleng dengan kondisi pengarsipan soal lahan yang ada di Batam.
“Untuk itu kami akan mem[erbaikinya,” ujarnya.
Ia menyontohkan, ada HPL yang arsipnya ada di Jakarta.
“Itu baru satu data,” imbuhnya.
Hatanto mengatakan arsip yang dimiliki BP tersimpan di kantor BP Batam di Batam Center, Sekupang juga Jakarta.
“Harusnya kan satu nama pemilik seluruh datanya dari sejak aplikasi terkumpul dalam satu bundle,” keluh Hatanto.
Itulah yang dihadapi pemimpin BP Batam saat ini.
Mantan Dubes ini berkisah, mula menginjak Batam banyak kawan yang berbisik,”tolong bereskan lantai dua. Saya heran ada apa dengan lantai dua… ooo ternyata lahan.”
Kini BP Batam sedang menyusun kembali pengarsipan.
“Kami bahkan hire mahasiswa untuk input data ke komputer,” imbuhnya. (ptt)
Penjual daging menyiapkan daging sapi di Pasar KUD Tanjungpinang, Belum lama ini. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan ketersediaan daging sapi segar dari peternakan sapi di daerah ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang. Sebab daging sapi yang dapat disediakan hanya 850 ton pertahunnya. Sedangkan permintaan dari masyrakat mencapai 1.453 ton pertahunnya.
“Masih kurang 677 ton daging sapi lagi setiap tahunnya. Sehingga kami terpaksa menutupi kekurangan itu dengan mendatangkan daging sapi dari Lampung,” ujar Lis ketika dikonfirmasi, kemarin.
Agar ketersediaan daging sapi segar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, kata Lis Pemko Tanjungpinang akan bekerjasama dengan Kota Metro dan Lampung. Kerjasama itu bukan untuk impor daging sapi melainkan pengembangan peternakan sapi.
Melalui kerjasama itu, lanjut Lis diyakini ke depannya peternakan sapi di Tanjungpinang mampu memenuhi permintaan masyarakat. Cara yang akan dilakukan dalam waktu dekat, sambung Lis, dengan mendorong percepatan peningkatan populasi sapi melalui Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus Siwab).
“Kami yakin peternakan di daerah ini bisa memproduksi daging sapi segar dengan kapasitas hasilnya lebih besar. Sehingga tidak ada lagi impor daging dari luar,” bebernya.
Dalam mengembangkan Upsus Siwab ini, masih Lis, Pemko Tanjungpinang akan menyediakan lahan di Kawasan Batu 9. Sebab hanya kawasan itu yang masih memliki lahan kosong. Lahan yang dipergunakan untuk peternakan sampai tempat pemotongan sapi itu akan diperoleh melalui pinjam pakai dengan pemiliknya. Bahkan akan menyurati BPN untuk pemanfaatan lahan sebagai hak guna usaha pertanian dan peternakan.
Kemudian Pemko Tanjungpinang juga akan meningkatkan koordinasi dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Tujuannya untuk mendapatkan pola-pola baru peternakn guna menunjang stabilitas pangan asal ternak. Sehingga sektor pertanian dan perternakan di Kota Tanjungpinang akan berkembang pesat.
“Kami akan coba buka peternakan baru dan rumah potong pada hari-hari tertentu. Dengan begitu kami juga bisa mengontrol dan mentertibkan pedagang sapi dan pangan ternak ,” ungkapnya. (ary)
