batampos.co.id – Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar, santai saja namanya disebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor, terkait kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Saat dikonfimasi, Novanto mengaku tidak mepermasalahkan namanya disebut dalam persidangan tersebut.

Pasalnya dirinya telah memberikan penjelasan secara detail kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sudah disidik dua kali, sudah memberikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui dan apa yang saya dengar,” ujar Novanto dalam Rakornis Partai Golkar di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta, Kamis (9/3).

Meski demikian, Ketua DPR tersebut mengaku mendukung dan berharap lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo bisa mengusut kasus tersebut sampai tuntas, sehingga bisa menjadi terang benderang.

“Saya mendukung apa yang sudah dilakukan oleh KPK dan mengapresiasi pada pimpinan KPK dan juga baik Pak Agus maupun pimpinan yang lain khusunya para penyidik yang sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap juga termasuk saya,” katanya.

Sekadar informasi, dalam persidangan Novanto juga disebut bersama-sama melakukan korupsi dengan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) sekaligus pejabat pembuat komitmen, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemedagri, Irman.

Di mana peran Novanto adalah merayu fraksi-fraksi di DPR agar mendukung proyek pengadaan e-KTP tersbut. Dalam kasus ini dugaan korupsi e-KTP telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. (cr2/JPG)

batampos.co.id – “Biar saja semua bergulir sesuai peraturan yang ada. Pengadilan let’s go. Siapa yang salah pasti nanti akan terungkap,” Itulah komen Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly tentang namanya disebut jaksa dan diduga ikut terlibat dalam korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP, saat dikonfirmasi, Kamis (9/3)..

Saat dikonfirmasi, Yasonna tidak mempermasalahkan jika nanti namanya disebut dalam sidang kasus proyek e-KTP tersebut. Menurutnya,  KPK juga harus membongkar kasus tersebut sampai dengan tuntas, sehingga bisa menjadi titik terang siapa yang bersalah dan tidak.

Menurut mantan anggota Komisi II DPR ini, hingga kini dirinya  belum membaca surat dakwaan yang telah beredar luas di masyarakat dan media sosial tersebut. Pasalnya dirinya saat ini masif fokus pada kegiatannya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Aku belum liat tuh,” katanya.

Menurut Yasonna, program e-KTP tersebut sebenarnya bertujuan baik. Namun pada prakteknya ada kendala oleh pihak-pihak yang memainkan anggaran tersebut sehingga bisa diselewengkan.

“Program ini sebenarnya baik, eksekusinya yang tidak baik. Pelaksanaan tidak baik,” pungkasnya.

Dalam kasus ini dugaan korupsi e-KTP yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu, lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini baru menetapkan dua tersangka dari pihak eksekutif, yakni mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) sekaligus pejabat pembuat komitmen, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemedagri, Irman.(cr2/JPG)