batampos.co.id – “Biar saja semua bergulir sesuai peraturan yang ada. Pengadilan let’s go. Siapa yang salah pasti nanti akan terungkap,” Itulah komen Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly tentang namanya disebut jaksa dan diduga ikut terlibat dalam korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP, saat dikonfirmasi, Kamis (9/3)..
Saat dikonfirmasi, Yasonna tidak mempermasalahkan jika nanti namanya disebut dalam sidang kasus proyek e-KTP tersebut. Menurutnya, KPK juga harus membongkar kasus tersebut sampai dengan tuntas, sehingga bisa menjadi titik terang siapa yang bersalah dan tidak.
Menurut mantan anggota Komisi II DPR ini, hingga kini dirinya belum membaca surat dakwaan yang telah beredar luas di masyarakat dan media sosial tersebut. Pasalnya dirinya saat ini masif fokus pada kegiatannya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Aku belum liat tuh,” katanya.
Menurut Yasonna, program e-KTP tersebut sebenarnya bertujuan baik. Namun pada prakteknya ada kendala oleh pihak-pihak yang memainkan anggaran tersebut sehingga bisa diselewengkan.
“Program ini sebenarnya baik, eksekusinya yang tidak baik. Pelaksanaan tidak baik,” pungkasnya.
Dalam kasus ini dugaan korupsi e-KTP yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu, lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini baru menetapkan dua tersangka dari pihak eksekutif, yakni mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) sekaligus pejabat pembuat komitmen, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemedagri, Irman.(cr2/JPG)
