batampos – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam mencatat mayoritas kendaraan roda empat hingga roda dua belas berbahan bakar bensin dan pertalite yang mengikuti uji emisi gratis dinyatakan lulus pengujian. Namun, hasil berbeda tercatat untuk kendaraan berbahan bakar solar, di mana sekitar 40 persen tidak memenuhi standar ambang batas emisi gas buang.

Kegiatan uji emisi ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 Juni 2025, di tiga titik lokasi yakni Mall Top 100 Tembesi, CGC Sagulung, dan Dataran Engku Hamidah (Edukit Sei Panas). Uji emisi ini digelar sempena peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Bhayangkara ke-79.

Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Batam, IP, menyampaikan bahwa dari total 1.574 kendaraan yang diuji, sebanyak 796 kendaraan merupakan kendaraan berbahan bakar bensin, premium, dan pertalite. Dari jumlah tersebut, 736 kendaraan atau sebesar 92,5 persen dinyatakan lulus uji emisi.

“Sedangkan sisanya sebanyak 60 unit atau 7,5 persen tidak lulus,” kata IP, Jumat (27/6).

Baca Juga: Disnakertrans Kepri: Pengangguran Tinggi, Banyak Pencari Kerja Tak Punya Kompetensi

Sementara itu, untuk kendaraan berbahan bakar solar, dari 778 unit yang diuji, hanya 463 kendaraan atau sekitar 59,5 persen yang memenuhi standar emisi. Sisanya sebanyak 315 kendaraan atau 40,5 persen tidak lulus uji emisi.

Menurut IP, angka ketidaklulusan kendaraan solar ini menjadi perhatian khusus DLH Batam karena jumlahnya cukup signifikan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mengetahui faktor penyebabnya, yang antara lain disinyalir akibat kurangnya pemeliharaan mesin secara berkala dan kualitas bahan bakar yang digunakan.

“Salah satu faktornya kemungkinan karena pemeliharaan mesin yang tidak rutin dan kualitas bahan bakar yang mungkin tidak sesuai,” jelasnya.

IP juga menegaskan bahwa data hasil uji emisi ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi kualitas udara perkotaan. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan DLH dalam menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Batam.

“Tujuan jangka panjangnya adalah menjaga kualitas udara dan memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi standar ramah lingkungan,” ujarnya.

Baca Juga: Lagi, 76 PMI Dideportasi Dari Malaysia, Ada 3 Anak

Ia mengimbau pemilik kendaraan, khususnya kendaraan berbahan bakar solar, agar lebih rutin melakukan servis berkala guna memastikan performa mesin tetap optimal dan emisi gas buang tidak mencemari lingkungan.

“Kami berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi kendaraan semakin meningkat. Perawatan rutin tidak hanya berdampak pada kelulusan uji emisi, tapi juga pada efisiensi bahan bakar dan keselamatan berkendara,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel DLH Batam Gelar Uji Emisi di Tiga Lokasi, 40 Persen Kendaraan Pengguna Solar Gagal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, mengungkapkan persoalan pengangguran di wilayahnya yang masih menjadi tantangan serius meski laju investasi tergolong tinggi.

Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri mencapai 6,8 persen dari sekitar satu juta angkatan kerja produktif.

“Artinya ada sekitar 70 ribu orang yang menganggur. Ini bukan hanya dari masyarakat lokal, tetapi juga dari para pendatang yang datang ke Kepri, terutama Batam, untuk mencari pekerjaan,” katanya, Jumat (27/6).

Menurutnya, Batam yang menjadi pusat industri dan pariwisata menjelma sebagai magnet bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia. Meski begitu, ada anomali dalam persoalan ini: tingginya investasi dan ketersediaan lapangan kerja ternyata tak serta-merta menekan angka pengangguran.

Baca Juga: Orang Tua Keluhkan Anak Tak Bisa Daftar Sekolah Negeri, Pemerintah Diminta Hadirkan Solusi Nyata

Diky menjelaskan, banyak pencari kerja yang gagal terserap ke industri karena tidak memiliki keterampilan dan sertifikasi yang dibutuhkan.

“Misalnya, ada lowongan barista, ribuan yang melamar tapi tidak ada yang diterima karena tidak punya sertifikasi barista. Begitu juga welder atau helper, ditolak semua karena tidak punya skill,” ujarnya.

Oleh karena itu, Disnakertrans Kepri kini fokus meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. “Kami memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di Tanjungpinang, Tanjungbalai Karimun, dan Batam. Ini yang akan kami dorong terus agar sesuai dengan kebutuhan industri,” tambah dia.

Lulusan SMA menjadi fokus Disnakertrans Kepri karena masih belum memiliki keahlian teknis tertentu. Program pelatihan kerja ini akan dilakukan secara masif dan menyeluruh.

Disnakertrans Kepri berkomitmen menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar bisa menurunkan angka pengangguran secara signifikan.

“Berbeda dengan lulusan SMK yang sudah punya dasar keahlian, banyak lulusan SMA yang belum siap masuk dunia kerja. Inilah yang menjadi fokus kami agar mereka bisa ikut pelatihan,” ujar Diky.

Baca Juga: Puluhan Bangunan di Jalan Tengku Sulung Dibongkar

Selain isu pengangguran, dia mengamini lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di banyak perusahaan di Kepri. Ia menyebut, masih banyak perusahaan yang abai terhadap aspek keselamatan pekerja mereka.

“Kami selalu mengingatkan para pelaku usaha untuk patuh pada penerapan K3. Ini penting untuk melindungi para pekerja dari risiko kecelakaan kerja yang bisa merugikan semua pihak,” katanya.

Disnakertrans Kepri secara rutin melakukan pengawasan terhadap implementasi K3 di perusahaan-perusahaan. Pihaknya tidak segan-segan memberi sanksi jika ditemukan pelanggaran.

“Sanksinya bisa ringan hingga berat. Sanksi terberat tentu saja adalah penutupan, pemblokiran, atau pencabutan izin usaha,” ujar Diky.

Ia berharap, para pengusaha di Kepri semakin sadar untuk penerapan K3, dan di saat yang sama juga ikut ambil bagian dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten melalui kolaborasi pelatihan dan rekrutmen.

“Kami hadir untuk melindungi dua pihak: pekerja dan dunia usaha. Kami ingin pertumbuhan ekonomi Kepri tidak hanya tinggi, tapi juga berkualitas dan berkelanjutan,” kata Diky. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Disnakertrans Kepri: Pengangguran Tinggi, Banyak Pencari Kerja Tak Punya Kompetensi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebanyak 76 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center, kemarin . Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya merupakan anak-anak yang ikut dipulangkan bersama orang tuanya.

Suasana pelabuhan tampak lebih ramai dari biasanya. Di area kedatangan, puluhan PMI turun dari kapal dengan membawa barang bawaan dalam tas besar, kardus, hingga ransel seadanya. Raut kelelahan dan kelegaan terlihat jelas di wajah mereka setelah menempuh perjalanan dari Stulang Laut, Johor Bahru.

Baca Juga: Korban Terakhir Long Boat Tenggelam di Selat Nenek Teridentifikasi, Operasi SAR Resmi Dihentikan

Proses pemulangan dilakukan dalam dua trip kapal karena jumlah deportan yang cukup banyak. Syahbandar Pelabuhan Internasional Batam Center, Mario, menyebutkan bahwa gelombang pertama tiba sekitar pukul 12.00 WIB dan disusul oleh gelombang kedua satu jam kemudian.

“Mereka dibawa dalam dua trip kapal. Totalnya ada 76 orang, terdiri dari 45 laki-laki, 28 perempuan, dan tiga anak-anak,” jelas Mario kepada Batam Pos.

Menurut Mario, para PMI yang datang langsung dibawa ke shelter sementara di kawasan Imperium, Batam Kota. Di lokasi tersebut, para PMI akan beristirahat sebelum diberangkatkan ke daerah asal masing-masing di berbagai wilayah di Indonesia.

“Sampai langsung dibawa ke selter oleh petugas BP3MI,” ujar Mario.

Baca Juga: Situasi Geopolitik Memanas, Pemulangan Jamaah Haji Debarkasi Batam Tetap Lancar

Menurut Mario, mayoritas PMI yang dideportasi adalah mereka yang masuk ke Malaysia secara nonprosedural. Selain itu, ada juga yang sudah melewati masa izin tinggal atau tidak memiliki dokumen yang sah.

“Mereka ditangkap otoritas imigrasi Malaysia dan kemudian dipulangkan melalui jalur resmi. Setibanya di sini, kami langsung bantu proses pengarahannya ke shelter,” tambahnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Lagi, 76 PMI Dideportasi Dari Malaysia, Ada 3 Anak pertama kali tampil pada Metropolis.