batampos – Sejumlah orang tua siswa di Kecamatan Sekupang mengeluhkan anak-anak mereka belum bisa diterima di sekolah negeri. Permasalahan muncul akibat kegagalan sistem saat pendaftaran online, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan unggah berkas secara daring.

Nuryanti, warga Tanjung Pinggir, Sekupang, mengatakan anaknya belum juga mendapatkan sekolah karena gagal dalam proses unggah data.

“Waktu bikin akun bisa, tapi saat mau unggah berkas pendaftaran tidak bisa. Sudah tanya ke dinas, diarahkan ke sekolah. Tapi sekolah juga tidak beri penjelasan, sehingga sampai sekarang kami tidak tahu anak kami mau sekolah di mana,” ujarnya, Jumat (27/6).

Ia menyayangkan proses yang rumit dan saling lempar tanggung jawab antara pihak sekolah dan dinas. “Kami sudah punya bukti daftar online, tapi waktu login lagi tidak bisa. Ketika kami bawa bukti ke sekolah, mereka bilang belum daftar. Gimana bisa lanjut kalau masuk ke sistem saja tidak bisa,” kata Nuryanti.

Orang tua siswa lainnya, Rosniati, juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang cenderung melepas tanggung jawab. “Sekolah swasta tidak semurah yang dibayangkan. Uang pangkal saja bisa jutaan, sementara yang disubsidi hanya uang bulanan. Pemerintah harus hadir dan menjamin hak pendidikan bagi semua anak bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan teknis seperti tidak bisa login atau unggah data semestinya tidak serta merta menjadi alasan anak-anak kehilangan hak mendapatkan pendidikan. “Masalahnya bukan kami tidak daftar, tapi sistemnya yang gagal. Jadi jangan langsung arahkan ke swasta, itu bukan solusi,” katanya.

Para orang tua berharap Pemko Batam segera turun tangan dan memberikan solusi adil agar anak-anak tetap bisa mengenyam pendidikan, sesuai amanat wajib belajar yang menjadi tanggung jawab negara.

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Sekupang, Odit Lubis, mengungkapkan ada puluhan anak yang menghadapi kendala serupa di beberapa sekolah negeri.

“Di SDN 003 Sekupang saja ada 11 anak yang gagal menyelesaikan pendaftaran karena tak bisa unggah data. Ini bukan hanya satu dua orang tua yang mengalami, kami temukan di lapangan ada juga di SDN 008 dan SDN 006,” kata Odit.

Ia menyebutkan, meskipun pemerintah menawarkan solusi berupa subsidi Rp 300 ribu bagi siswa yang masuk ke sekolah swasta, namun itu dinilai tidak menyelesaikan masalah. “Bagaimana dengan anak-anak yang rumahnya dekat sekolah negeri, tapi disuruh sekolah ke swasta yang jaraknya jauh? Belum lagi biaya tambahan lain, sementara orang tuanya tidak semua mampu,” jelasnya.

FKDM yang dibentuk melalui SK Wali Kota Batam, kata Odit, memiliki tugas menyampaikan segala bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan masyarakat kepada pemerintah. “Dan kami anggap ini bagian dari masalah yang perlu dicarikan solusi konkret,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto belum bisa dikonfirmasi Batam Pos mengenai adanya keluhan sejumlah orang tua tersebut. (*) 

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Orang Tua Keluhkan Anak Tak Bisa Daftar Sekolah Negeri, Pemerintah Diminta Hadirkan Solusi Nyata pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam resmi menetapkan R, mantan Manajer Non Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Karina Kota Batam, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 3,92 miliar. R diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) beserta barang bukti setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21.

“Iya berkas sudah dinyatakan lengkap dan sesuai petunjuk kami, dilakukan tahap dua ke penuntut umum,” ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Batam, Tohom Hasiholan, Kamis (26/6).

Menurut Tohom, saat ini tim jaksa tengah menyusun surat dakwaan dan kelengkapan administrasi lainnya sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

“Begitu surat dakwaan selesai, perkara akan segera didaftarkan untuk disidangkan,” tambahnya.

Dalam menjalankan aksinya, R diketahui menjabat sebagai Manajer Non Gadai Pegadaian Syariah Karina selama periode 2023 hingga 2024. Dalam masa jabatannya, ia menyalahgunakan wewenang dengan merekayasa sebanyak 77 transaksi kredit mikro fiktif.

Data yang digunakan bukan milik pribadi, melainkan data milik keluarga, teman, hingga nasabah lama. Bahkan, beberapa identitas diperoleh dari media sosial tanpa seizin pemiliknya.

Kecurangan tersebut mulai terungkap setelah Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Pegadaian menemukan adanya transaksi mencurigakan dalam audit rutin. Temuan itu kemudian dilaporkan ke pihak Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi, menyatakan bahwa penyidik telah mengantongi sedikitnya empat alat bukti yang cukup kuat, yaitu: keterangan 22 orang saksi, dokumen transaksi, petunjuk lapangan, serta keterangan ahli.

Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau, total kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp 3,92 miliar.

“Dana hasil korupsi tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk bermain judi online,” kata Kasna.

Atas perbuatannya, R dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika terbukti bersalah, R terancam hukuman penjara maksimal selama 20 tahun. (*) 

Reporter : AZIS MAULANA

Artikel Kredit Fiktif Pegadaian Syariah Rugikan Negara Rp 3,92 Miliar, Pelaku Resmi Diserahkan ke JPU pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Belasan papan reklame berukuran besar tergeletak di pinggir jalan kawasan Batamkota, Jumat (27/6). Papan reklame yang dinilai melanggar itu dibongkar sehari sebelumnya oleh tim terpadu Kota Batam, namun tak langsung diangkut.

Pantauan Batam Pos, belasan papan reklame itu tampak tergolek begitu saja di beberapa sudut jalan protokol. Kondisinya mencolok, sebagian terbalik dan menutupi sebagian trotoar. Keberadaannya pun menuai pertanyaan warga.

“Saya kira sudah ditertibkan, kok malah dibiarkan begitu saja? Jadi mengganggu pemandangan,” kata Asri, seorang pengendara yang melintas di kawasan itu.

Ia berharap, papan reklame yang telah dibongkar itu segera dibersihkan agar tak menimbulkan kesan semrawut. “Ukurannya besar-besar, dan jadi kelihatan semak. Harusnya langsung diangkut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Batam Imam Tohari, pihaknya memang sengaja membiarkan papan reklame tersebut di lokasi pembongkaran sementara waktu. Tujuannya, agar pemiliknya dapat dengan mudah mengangkut sendiri papan tersebut.

“Papan reklame itu baru kami bongkar kemarin. Kami letakkan di situ supaya pemiliknya gampang ambil. Mereka sudah tahu posisinya,” kata Imam, Jumat (27/6).

Imam menyebutkan, pembongkaran dilakukan lebih awal sebagai bagian dari penertiban menjelang batas waktu yang telah ditentukan, yakni 30 Juni 2025. Setelah tanggal tersebut, papan reklame yang belum diangkut akan disita.

“Kalau lewat 30 Juni belum diambil, akan kami serahkan ke Disperindag dan dianggap jadi milik Pemko. Jadi kami kasih kesempatan dulu,” tegasnya.

Ia mengimbau pemilik papan reklame untuk segera mengambil dan menyimpan reklamenya sebelum tenggat waktu. Jika tidak, maka reklame tidak bisa lagi diklaim atau diambil kembali.

“Kami sengaja bongkar lebih awal, jadi pemilik tinggal angkut. Nggak perlu repot lagi. Ini juga untuk memudahkan mereka,” ujarnya.

Diketahui, Satpol PP bersama tim terpadu tengah gencar menertibkan papan reklame yang tidak sesuai aturan, terutama yang masa izinnya telah habis atau berdiri tanpa izin resmi.

Penertiban ini juga bagian dari upaya penataan kota dan keselamatan pengguna jalan. Papan reklame yang dibongkar sebagian besar berada di jalur utama dan simpang padat lalu lintas. (*) 

Reporter : Yashinta 

Artikel Belasan Papan Reklame yang Dibongkar Tergeletak di Pinggir Jalan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Puluhan bangunan semi permanen yang berdiri di sepanjang Jalan Tengku Sulung, akhirnya dibongkar tim terpadu dari Pemerintah Kota Batam, Kamis (26/6) pagi. Penertiban yang dilakukan Satpol PP itu sempat diwarnai penolakan dari sejumlah warga yang enggan bangunannya dibongkar.

Petugas tampak bersiaga sejak pagi. Satu per satu bangunan liar dibongkar dengan alat manual. Beberapa warga terlihat pasrah, namun tak sedikit pula yang mencoba mempertahankan bangunan miliknya.

Kepala Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, mengatakan bahwa penertiban ini sudah sesuai prosedur. Pihaknya telah memberikan surat peringatan sejak beberapa waktu lalu kepada para pemilik bangunan.

“Sudah ada pemberitahuan jauh-jauh hari. Banyak warga yang memahami dan membongkar sendiri bangunannya. Tapi memang ada juga yang menolak,” ujar Imam.

Menurut Imam, bangunan semi permanen itu berdiri di atas lahan fasilitas umum. Selain menjadi penyebab baniir, keberadaan bangunan tersebut juga dianggap mengganggu aktivitas lalu lintas dan kenyamanan warga lainnya.

“Lahan ini bukan untuk bangunan permanen atau kios. Keberadaannya melanggar aturan, makanya harus ditertibkan. Ada 47 bangunan yang ditertibkan,” tegasnya.

Dalam proses penertiban, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan kepolisian ikut dikerahkan. Sejumlah warga tampak membawa barang-barang mereka sebelum pembongkaran dilakukan.

Proses penertibaan bangunan semi permanen dilakukan mulai dari Simpang Taras hingga bundaran SMA Negeri 3 Batam.

Ira salah satu warga mengaku lega akhirnya bangunan di pinggir jalan tersebut dibongkar. Sebab, keberadaan bangunan tersebut sering menimbulkan macet.

“Sebenarnya kasiahan juga, cuma disatu sisi jalanan sering kacet, karena kendaraan warga sering berhenti sembarangan untuk berbelanja,” ujarnya.

Ia berharap, setelah ini pemerintah bisa  secepatnya memperlebar jalan tersebut.

Hal itu dikarenakan jalan Tengku Sulung menjadi akses yang padat dilalui kendaraan setiap hari.

“Berharap segera diperlebar, karena hampir setiap hari macet karena padatnya kendaraan yang lewat,” pungkasnya

Sehari pasca pembongkaran puluhan bangunan permanen di Jalan Tengku Sulung, pengumpul barang bekas pun panen. Seperti, Jumat (27/6), puluhan pengumpul barang bekas mengais sisa-sisa barang di lokasi bangunan yang dibongkar.  (*) 

Reporter: Yashinta 

Artikel Puluhan Bangunan di Jalan Tengku Sulung Dibongkar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Batam memperketat prosedur pemeriksaan terhadap setiap pengunjung yang datang menjenguk warga binaan. Kepala Lapas Batam, Yugo Indra Wicaksi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) demi mencegah peredaran barang terlarang, terutama narkoba, di dalam lapas.

Setiap pengunjung wajib menjalani pemeriksaan menyeluruh, termasuk pemeriksaan badan dan barang bawaan. Untuk pengunjung wanita, pemeriksaan dilakukan oleh petugas wanita di ruangan khusus yang disediakan guna menjaga kenyamanan dan privasi.

“Bukan untuk tujuan negatif, tetapi karena memang sudah SOP seperti itu,” ujar Yugo, Jumat (27/6).

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan ketat ini sangat penting mengingat narkoba adalah barang berukuran kecil yang bisa diselipkan di mana saja, termasuk di dalam makanan atau pakaian. Alat pendeteksi memang tersedia, namun untuk narkoba, menurutnya, kurang efektif jika hanya mengandalkan alat tanpa pemeriksaan manual.

Pihak lapas juga menerapkan prosedur baru, yakni penyediaan sandal khusus bagi pengunjung. Alas kaki seperti sepatu atau sandal pribadi harus ditinggal sementara dan diganti dengan sandal dari pihak lapas selama berada di area kunjungan.

“Ini bagian dari upaya menutup semua celah penyelundupan,” katanya.

Pemeriksaan juga dilakukan secara teliti pada wanita berhijab, termasuk bagian kerudung, namun tetap dengan prosedur khusus di ruangan pemeriksaan tertutup yang hanya boleh dilakukan oleh petugas wanita.

“Kami pastikan tetap menjunjung etika dan kenyamanan pengunjung, tanpa mengabaikan SOP pengamanan,” kata Yugo.

Langkah-langkah ini, sambung Yugo, merupakan bentuk antisipasi menyeluruh terhadap berbagai modus penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas. Menurutnya, peredaran narkoba masih sangat rawan, sehingga tidak bisa ditoleransi sedikit pun.

 “Kita tidak ingin Lapas justru jadi tempat nyaman bagi peredaran narkoba,” tegasnya.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari keluhan sejumlah pengunjung, terutama kaum perempuan, yang merasa risih atau keberatan karena pemeriksaan dianggap terlalu mendalam hingga menyentuh area pakaian dalam. Terkait hal ini, pihak Lapas menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan atas persetujuan pengunjung.

“Pengunjung terlebih dahulu ditanya apakah bersedia diperiksa. Bila menolak, kami tidak memaksa, tapi konsekuensinya tidak bisa masuk menemui warga binaan. Barang bawaan masih bisa dititipkan, tentunya setelah kami periksa,” ujar Yugo menjelaskan prosedur yang berlaku.

Menurut Yugo, upaya ini tak lain untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ia berharap masyarakat memahami bahwa tindakan ini bukanlah bentuk pelecehan atau tindakan sewenang-wenang, melainkan kewajiban yang harus dijalankan untuk mencegah masuknya narkoba dan barang terlarang lainnya.

“Kami selalu terbuka terhadap masukan, namun kami juga punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan lapas tetap bersih dari narkoba. Ini demi kebaikan bersama,” pungkasnya.

Reporter : Eusebius Sara

Artikel Cegah Narkoba, Lapas Batam Perketat Pemeriksaan Pengunjung pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Tragedi ledakan kapal tanker Federal II yang terjadi di galangan kapal PT ASL, Tanjunguncang, Batam, menelan korban jiwa dan luka serius dari kalangan pekerja dua perusahaan subkontraktor, yakni PT Manchar Marine Batam (MMB) dan PT Ocean Pulse Solution (OPS). Sebanyak sembilan pekerja menjadi korban dalam insiden yang mengguncang dunia perkapalan Batam itu.

Empat dari sembilan korban meninggal dunia. Mereka adalah Gunawan Sinulingga (MMB), Hermansyah Putra (OPS), Berkat Setiawan Gulo (MMB), dan Janu Arius Silaban (MMB). Jenazah mereka sempat disemayamkan di RS Bhayangkara Polda Kepri sebelum diserahkan kembali ke keluarga.

Gunawan Sinulingga (46), warga Kibing, Batuaji, merupakan pekerja berpengalaman di PT MMB. Hermansyah Putra (29) berasal dari Tanjung Uban, Bintan. Sementara dua lainnya, Berkat dan Janu, masing-masing berusia 22 dan 24 tahun, berasal dari Tapanuli Tengah. Ketiganya diketahui bertugas di area kapal saat insiden terjadi.

Selain korban jiwa, lima pekerja lainnya mengalami luka serius hingga ringan. Empat di antaranya menderita luka bakar berat dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di RS Graha Hermine dan RS Mutiara Aini, Batam. Mereka adalah Amel Rivensky Gembira Nababan, Benni Silaban, Rekki Harianto Butar Butar, dan Upik Abdul Wahid.

Satu korban lainnya, Alatas Manopan Silaban, mengalami luka bakar ringan dan telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Seluruh korban merupakan tenaga kerja aktif dari MMB dan OPS yang saat itu ditugaskan mengerjakan bagian bawah kapal tanker Federal II.

Insiden ini memicu respons keras dari kalangan pekerja galangan kapal. Mereka mendesak agar keselamatan kerja atau K3 benar-benar ditegakkan di lingkungan industri galangan.

Imran, pekerja galangan yang sudah belasan tahun berkecimpung di sektor ini, menyebut banyak perusahaan yang hanya ketat di pintu masuk, tapi lalai dalam pengawasan di area kerja.

“Pernah saya kerja di subcon ASL, disuruh masuk ruangan pengap tanpa blower dan lampu penerangan yang cukup. Saya keluar. Ini bukan soal uang, tapi nyawa,” ungkap Imran.

Hal serupa disampaikan Hendra, pekerja aktif di salah satu galangan di Tanjunguncang. Ia menyoroti lemahnya pemeriksaan awal sebelum pengerjaan kapal dilakukan. Padahal, menurutnya, SOP jelas menyebutkan bahwa tangki harus dikosongkan dari minyak dan gas beracun sebelum pekerja masuk ke dalamnya.

“Itu kapal Federal II katanya masih ada minyak mentah di dalam. Kalau sudah begitu, apalagi kerja pakai api, ya jelas bisa meledak,” tegasnya.

Dari informasi yang beredar di kalangan pekerja, kapal Federal II bukanlah kapal minyak sawit, melainkan kapal tanker pengangkut minyak mentah. Dugaan sementara menyebutkan kebakaran disebabkan uap dan sisa minyak mentah di dasar kapal.

Pihak PT ASL maupun kedua perusahaan subkontraktor belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian ini. Hingga kini, belum ada kejelasan tentang langkah evaluasi atau tanggung jawab terhadap para korban.

Kapolsek Batuaji AKP Raden Bimo Dwi Lambang menyatakan, penanganan kasus ini telah dilimpahkan ke Polresta Barelang. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mendalami penyebab pasti ledakan dan kemungkinan adanya unsur kelalaian. Penyelidikan terus berlanjut. (*)

Reporter : Eusebius Sara 

Artikel Insiden Kapal Federal II, Pekerja Galangan Desak Evaluasi K3 di Lingkungan Perusahaan pertama kali tampil pada Metropolis.