Sabtu, 4 April 2026
Beranda blog Halaman 13593

Bocah 18 Bulan Ratapi Mayat Ibunya dengan Leher Nyaris Terpotong

0

batampos.co.id – Suliha, 30, tergeletak tak bernyawa dengan leher nyaris putus. Nl, anak Suliha yang masih berusia 18 bulan, menangis histeris di dekat sang ibu yang ditemukan sudah tidak bernyawa, Selasa (28/2).

Sekitar pukul 10.30, Usman, warga Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Bangkalan, berkunjung ke rumah Suliha di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan.

Usman dan Suliha masih bersaudara. Kedatangan Usman ke rumah sang adik untuk bersilaturahmi. Saat itu dia membawa makanan.

Sampai di halaman rumah, Usman memanggil nama Suliha berkali-kali. Selama itu pula dia hanya mendengar suara tangis anak kecil. Tangisan si Nl, keponakannya. Karena panggilan tak ada jawaban, dia pun masuk rumah.

Saat itu juga Usman kaget bukan kepalang. Matanya terbelalak melibat sesosok mayat bersimbah darah. Dia melihat tubuh adiknya yang mengenakan baju daster merah tergeletak di lantai. Di samping jasad perempuan itu Nl menangis.

Seketika Usman berteriak minta tolong. Teriakan pria itu membuat kaget warga sekitar. Mereka berbondong-bondong menuju sumber suara di tempat kejadian perkara (TKP). Mereka tak menyangka ibu muda itu meninggal secara sadis.

Warga terus beradatangan ke lokasi. Kemudian, ada warga yang memberi tahu kepala desa (Kades). Setelah itu, Kades setempat langsung berkoordinasi dengan Polsek Socah.

Sekitar pukul 11.30 anggota polsek dan Polres Bangkalan bergerak ke lokasi. Tak berselang lama mobil ambulans RSUD Syamrabu juga datang.

Sekitar pukul 14.00 jenazah yang diduga kuat korban pembunuhan itu dilarikan ke RSUD. Di dalam mobil puskesmas keliling tersebut berisi kerabat korban, tim medis, dan kepolisian.

Kapolsek Socah AKP Sumono mengatakan, pihaknya menuju lokasi setelah mendapat informasi dari Kades. Setiba di lokasi, pihaknya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu, ada tim yang meminta keterangan saksi, termasuk Usman.

”Sangat keji pelaku pembunuhan ini,” terangnya.

Sumono mengungkapkan, korban tinggal bersama suaminya, Jamal, dan anaknya, Nl. Saat kejadian itu, Jamal tidak berada di rumah tersebut. Pihaknya tidak bisa berspekulasi untuk menuduh seseorang sebagai pembunuh Suliha.

”Ada yang bilang suami korban hanya pengangguran dan ada juga yang bilang bekerja,” tuturnya di lokasi. Untuk sementara, Suliha meninggal dibunuh orang tak dikenal (OTK).

Pihaknya terus menyelidiki kasus tersebut. Pengumpulan keterangan saksi diharapkan dapat mengungkap pelaku. ”Doakan saja pelakunya bisa terungkap,” pintanya.

Sumono menambahkan, dari TKP pihaknya mengamankan barang bukti (BB) sebilah celurit. Namun, senjata tajam (sajam) itu diyakini tidak digunakan menggorok leher Suliha. Sebab, di celurit tersebut tidak ada bercak darah.

Bercak darah justru ditemukan di seprai. Sementara itu, Kepala Ruangan Pemulasaran Jenazah RSUD Syamrabu Bangkalan Sugianto mengatakan, mayat langsung diautopsi. Suliha hanya mengalami luka di leher. Luka tersebut akibat sajam. ”Lehernya nyaris putus,” terangnya. (bam/luq)

Bentley Bentayga Menggelinding di Indonesia

0

batampos.co.id – Mobil supermewah, Bentley Bentayga resmi meluncur di Indonesia.

Adalah PT Grandauto Dinamika (GAD), sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Bentley di Indonesia.

Mobil SUV mewah ini diklaim sebagai mobil tercepat di dunia.

Chief Operating Officer GDA Roland Staehler menjelaskan, Bentley Bentayga merupakan kombinasi dari kemewahan yang luar biasa, dan bisa menempuh semua medan dengan tetap mengutamakan kenyamanan.

”Bentley Bentayga merupakan kombinasi kemewahan, performa serta kemampuan off-road yang dapat digunakan sehari-hari dalam segala kondisi berkendara. Kami optimis, Bentayga menjadi game-changer untuk pasar SUV mewah di Indonesia,” tandasnya.

Mobil ini akan menjadi model keempat dari Bentley setelah Continental, Flying Spur, dan Mulsanne. Bentayga dibuat secara hand made seperti model-model premium Bentley lainnya. Konsekuensinya, para peminat mobil ini harus inden dalam waktu yang cukup lama.

Menurut Staehler, jika seseorang tertarik untuk memesan Bentayga, maka ia harus menunggu sekitar empat hingga lima bulan. Namun dapat dipastikan, SUV mewah ini tidak akan mengecewakan.

”Harga yang ditawarkan untuk mobil ini berkisar antara Rp 10-11 M, tergantung dari spesifikasi yang diminta konsumen,” katanya.

Kendati demikian, Roland mengaku saat ini Bentley Bentayga tak memiliki kompetitor? di segmen SUV super mewah. Karena itu dia meyakini, produk barunya ?bakal membuka segmen baru di kelas SUV ultra-luxury.

Diketahui, rata-rata konsumen Bentayga merupakan para pelaku bisnis alias pengusaha. Itu bergeser dari konsumen yang biasanya berasal dari pengacara, hingga birokrat. Para pembeli Bentayga juga bukan orang sembarangan, atau datang dari kalangan anak muda. Sebaliknya, dengan pundi-pundi yang sangat banyak, mereka biasanya memiliki usia matang antara 40-60 tahun. ?

Bentayga dibekali mesin W12 berkapasitas 6.000 cc twin turbo yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 600 hp dengan torsi puncak 900 Nm. Kecepatan maksimal mobil ini mencapai 301 km/jam dan dapat berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam waktu empat detik.

Untuk fase awal, GAD telah mendatangkan sembilan unit Bentayga untuk dijual di Indonesia. Menariknya, kesembilan mobil tersebut telah laku terjual! Artinya, para pembeli Bentayga di Indonesia sudah memesan jauh-jauh hari sebelum peluncuran mobil ini 27 Februari 2017 kemarin.

Memulai debut dunia di Frankfurt Motor Show 2015 lalu, Bentley tetap memadukan desain eksklusif yang menawan, kecanggihan teknologi, performa hebat serta kemewahan dan kenyamanan aristokrat khas Bentley. Ditambah kapabilitas off-road melalui penggerak seluruh roda (AWD) dan ground clearance tinggi, menciptakan daya jelajah lebih baik dibanding model Bentley lainnya. (dew)

Renovasi Pelabuhan Beton Sekupang Selesai Sebelum Lebaran

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana menyelesaikan renovasi pelabuhan Beton Sekupang sebelum lebaran. Saat ini , pelabuhan untuk kapal Pelni masih menggunakan Pelabuhan Batuampar yang notabene merupakan pelabuhan kargo.

“Revitalisasi pelabuhan Sekupang dijadwalkan selesai sebelum lebaran. Jika sudah siap, akan segera kami pindahkan ke Sekupang,” ujar Staff Ahli Deputi III BP Batam, Nasrul Amri Latif, Selasa (28/2).

Saat ini, pengelola pelabuhan Beton Sekupang, Persero Batam tengah melakukan renovasi. Prosesnya berjalan lancar.”Persero punya kewajiban untuk siapkan fasilitas yang sesuai dengan standar Pelni,” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Persero telah melakukan kunjungan ke pelabuhan Pelni yang ada di Semarang. “Tujuannya adalah untuk mempelajari standar pelabuhan yang dibutuhkan kapal Pelni untuk bisa bersandar,” ungkapnya.

Saat ini, banyak pihak yang mengeluhkan pemindahan pelabuhan penumpang ke Batuampar karena merupakan pelabuhan kargo. Akibat dari hal tersebut, banyak mengganggu kegiatan bongkar muat di pelabuhan Batuampar.(leo)

PGN Beri Permodalan dan Pelatihan Warga Desa di Batam

0

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) terus berkomitmen mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasi PGN. Salah satunya memberikan bantuan berupa permodalan dan pelatihan ke warga desa di sekitar Stasiun Panaran, Pulau Lance, Batam, Kepulauan Riau.

Divison Head Corporate Social Responsibility PGN Enik Indriastuti mengatakan, pelaksanaan Program Bina Desa seperti di Panaran ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar. Melalui program ini, masyarakat diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayahnya, sehingga secara finansial mereka mendapatkan sumber pendapatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

“Program Bina Desa adalah upaya PGN untuk memberdayakan masyarakat sekitar wilayah operasi agar mereka mendapat manfaat langsung kehadiran PGN.

Melalui sistem pendampingan dan bantuan permodalan, PGN berharap kegiatan ekonomi di wilayah operasi yang terpencil ini akan terus berkembang dan masyarakatnya dapat semakin mandiri secara ekonomi,” kata Enik di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (28/2/2017).

Dalam menjalankan program Bina Desa di wilayah Panaran, PGN melibatkan Kelompok Perempuan Kreatif Mandiri (KPKM).

Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan pembuatan keripik ubi, pelatihan pengelolahan ikan dan pemeriksaan kesehatan gratis bersama Posyandu Lansia di pulau tersebut. PGN juga menyerahkan permodalan untuk menjalankan usaha masyarakat tersebut. Program Bina Desa ini berlangsung selama 1 tahun untuk periode 2016–2017.

“Sebelumnya PGN telah menjalankan program yang sama di wilayah Stasiun Gas Pagardewa, Sumatera Selatan,” ungkap Enik.

Enik menjelaskan, dukungan dan kerja sama antara PGN dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi sangat penting untuk menjaga dan menjamin kegiatan usaha perusahaan. Oleh karena itu, PGN memprioritaskan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di sekitar wilayah operasi.

Program TJSL memiliki empat pilar utama yang meliputi; Peningkataan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan, Kelestarian Lingkungan Berkelanjutan dan Dukungan terhadap inisiatif-inisiatif pengembangan pendapatan lokal melalui pelatihan, dan pinjaman lunak usaha mikro dan/atau kecil.

“Sebagai BUMN Gas Bumi, PGN akan terus mendukung upaya pemerintah melalui penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Melalui kerja sama yang positif dengan masyarakat ini PGN juga dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik dalam jangka panjang,” jelas Enik.

Komitmen dan konsistensi PGN dalam mengembangkan program TJSL telah mendapatkan pengakuan dari sejumlah lembaga independen. Pada tahun 2016, PGN meraih dua penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam CSR Award 2016 yang diselenggarakan oleh Center for Enterpreneurship Change and Third Sector (CECT) Universitas Trisakti.

PGN meraih penghargaan Silver Winner untuk Overall Fundamental Aspects dan Human Rights Aspect.

CECT dikembangkan oleh Universitas Trisakti sebagai bentuk kepedulian sosial yang tinggi terhadap masalah sosial serta kewirausahaan. Kegiatan tersebut meliputi penelitian, penyusunan kurikulum magister Manajemen dengan konsentrasi CSR dan penyebar luasan hasil penelitian. (rilis)

DPRD Batam Minta Jodoh Boulevard Ditataulang

0
Petugas kebersihan menyapu kawasan Jodoh Boulevard, Rabu (8/6). Kawasan ini banyak kios kaki lima, sampah banyak, fasilitas pada rusak dan kumuh. Parahnya lagi tempat ini menjadi sarang preman buat mabuk-mabukan. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Kawasan Jodoh Boulevard yang dibangun tahun 2007 di kawasan Tanjungpantun, Jodoh, dulunya diharapkan menjadi ikon Batam dengan kawasan taman untuk rekreasi keluarga di pusat kota. Tetapi kini sangat kumuh, banyak pedagang kaki lima (PKL), dipenuhi sampah, bahkan menjadi tempat judi dan transaksi prostitusi.

“Tujuan awal menjadi wajah kota Batam. Tapi sekarang amburadul tak terurus dan sudah tak nyaman lagi,” kata anggota Komisi III DPRD Batam, Rohaizat, Selasa (28/2).

Menurut Rohaizat, anggaran untuk membangun Jodoh Boulevard di Tanjungpantun pun tak sedikit. Anggaran sebesar Rp 3,2 miliar di ambil dari APBD kota Batam waktu saat itu. Termasuk juga bantuan tambahan anggaran dari provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Ini yang sangat kita sayangkan, anggaran besar tak sesuai kenyataan,” tuturnya.

Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Lubukbaja itu menambahkan, Jodoh Boulevard dibangun dengan luas 50×750 meter dimana konsep awal taman bermain dan arena rekreasi bersama keluarga. Tahun 2016 dianggarkan dan pada tahun 2008 baru mulai dioperasikan.

“Saya lihat pembangunannya tak sesuai tujuan awal,” kata Rohaizat.

Bahkan kawasan ini sudah dipenuhi pedagang kaki lima yang menyebabkan beberapa hotel dan ruko yang ada di daerah tersebut gulung tikar. “Tak ada pengawasan, kios-kios liar dibiarkan berdiri hingga menjamur seperti yang terjadi saat ini,” kata Rohaizat.

Ia menambahkan, dari hasil pembicaraan dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sempat disinggung tentang Jodoh Boulevard. Namun bagimana nasibkan apakah ditata ulang lagi atau dikembalikan ke bentuk semula belum ada keputusan pasti dari pemerintah daerah.

“Ya harapan kita dikembalikan ke tujuan awalnya. Kalau memang untuk taman bermain, buatlah taman bermain, jangan malah jadi ajang perjudian dan prostisusi,” tutur dia.

Dewan sendiri, lanjutnya meminta pemerintah kota agar secepatnya menanggapi kawasan Jodoh Boulevard ini. Bila memang mau ditata ulang kembali, DPRD sendiri siap menganggarkan di APBD Perubahan 2017 nanti. Komitmen yang kuat diminta dari sekarang.

“Karena kalau dibiarkan seperti ini, image Batam sendiri bakal hilang. Dan ternyata sampai sekarang belum pernah dianggarkan untuk ditata ulang kembali,” lanjutnya.

Sukaryo, anggota Komisi I DPRD Batam menilai, butuh upaya yang serius untuk menata ulang kembali Jodoh Boulevard.

“Sampai sekarang masih menjadi pertanyaan kami di dewan. Kenapa program ini berhenti dan tidak ada kejelasan sampai sekarang,” katanya.

Keseriusan menjalankan progtram ini juga menjadi tanggungjawab pemerintah kota Batam. Harus ada evaluasi dan keseriusan.

“Pemko Batam jangan setengah-setengah membangun Jodoh Boulevard ini. Karena penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan,” katanya. (rng)

Jalan Nagoya Diaspal April

0

batampos.co.id – Kondisi jalan sekitar kawasan Nagoya terlihat mulai rusak, padahal jalan itu baru saja diperbaiki dan diperlebar. Bahkan antara jalan yang diaspal dan dibeton sudah terdapat celah yang cukup besar. Dikhawatirkan hal ini berbahaya bagi pengendara, khususnya roda dua.

Tak hanya itu, beberapa lubang besar juga terlihat ditengah jalan kawasan bisnis tersebut. Jumlahnya cukup banyak dengan ukuran yang lumayan besar.

Rispa misalnya, pengendara roda yang kerap bolak-balik di kawasan itu berharap ada perbaikan dari pemerintah. Apalagi, jalan tersebut baru saja diperbaiki.

“Kalau tak salah selesainya beberapa bulan lalu. Tapi sekarang sudah ada lubang lagi. Kok bisa ya, kalau bisa diperbaiki lagi, soalnya cukup banyak,” kata wanita yang tinggal di kawasan Seipanas ini, kemarin.

Ia mengaku hampir pernah terjatuh karena tidak sadar dengan celah yang ada diantara aspal dan beton. Namun untungnya dia cukup ligat mengendalikan stang sepeda motor hingga tak jadi jatuh.

“Udah lama juga sih hampir jatuh disana. Soalnya buru-buru, jadi tak terlalu lihat jalan. Kalau bisa secepatnya diperbaiki,” ungkap Rispa.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Pemko Batam Ardi Winata mengatakan  jalan tersebut masih dalam masa perawatan. Pihaknya akan segera memperbaiki jalanan sehingga membuat nyaman pengendara.

“Tujuan kita untuk perbaikan dan pelebaran adalah membuat nyaman pengendara. Jalan itu kalau tak salah masih dalam jangka masa perawatan,” kata Ardi yang dihubungi, kemarin.

Disinggung mengenai kapan dilaksanakan pengaspalan, menurut Ardi secepatnya. Sebab Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air masih melakukan tahap pelelangan untuk pengaspalan jalan tersebut.

“Sekarang masih proses lelang, mudah-mudahan April sudah bisa diaspal. Jalan yang diaspal sekitar kawasan Nagoya dan Seipanas,” jelas Ardi.

Masih kata Ardi, pada tahun ini ada 68 paket perbaikan dan pelebaran jalan hingga jembatan oleh Dinas Bina Marga. Untuk tahap awal, Dinas tersebut akan memproses 15 kegiatan perbaikan dan pengaspalan jalan.

“Mudah-mudahan April paket proyek perbaikan itu sudah dilaksanakan,” pungkas Ardi. (she)

Juru Parkir Liar (masih) Meresahkan

0

batampos.co.id – Keberadaan juru parkir (jukir) liar di beberapa kawasan di Batam masih meresahkan sejumlah masyarakat. Sebab, mereka tiba-tiba muncul meminta biaya parkir tanpa memberi pelayanan kepada pengendara.

Keresahan itu diutaran Agus, warga yang tinggal di kawasan Seraya. Ia bingung dengan tugas jukir yang hanya meminta uang kepadanya karena parkir dipinggir jalan.

“Seperti biaya, mereka tiba-tiba datang dan minta uang parkir. Jumlahnya memang tak banyak, tapi itu bikin kesal, karena mereka tak membantu kita saat parkir,” kata Agus.

Menurut dia, biaya parkir sebenarnya tak menjadi persoalan yang berat baginya. Hanya saja, harus esuai dengan pelayanan yang diberikan oleh juru parkir. Bahkan, kehadiran juru parkir yang tiba-tiba dan langsung meminta uang itu yang bikin kesal.

“Kita parkir dipinggir jalan dan mereka minta uang. Itu yang bikin kesal. Kalau kitanya dibantu sih tak apa-apa, ini tahunya cuma minta uang aja,” kesal Agus lagi.

Hal senada juga disampaikan Novi warga Bengkong yang kesal dengan kehadiran jukir yang bak “hantu”. Bahkan hal itu membuatnya tidak nyaman sama sekali meski hanya mengeluarkan uang Rp 1000 setiap kali parkir.

“Sama sekali tak nyaman. Harusnya pemerintah dapat memperbaiki sistem untuk parkir. Jangan tahunya cuma minta retribusi parkir saja,” tukas Novi.

Sementara, Kabag Humas dan Protokol Batam, Ardi Winata , Pemko Batam berjanji untuk memperbaiki sistem perparkiran di Batam. Hanya saja, saat ini Perda yang diusulkan ke DPRD Batam belum disahkan.

“Sistem perparkiran pasti akan kita perbaiki. Namun masih menunggu Perda baru,” terang Ardi.

Jika Perda parkir yang baru disahkan, maka kemungkinan parkir di Batam akan berlaku hingga 24 jam. Namun, tentunya dengan memperbaiki pelayanan kedepannya.

“Kita juga sedang berbenah memperbaiki layanan. Dan kemungkinan retribusi parkir akan 24 jam, bahkan rencana kembali menggunakan sistem parkir langganan,” jelas Ardi.

Menurut dia, rencana menerapkan sistem parkir 24 jam juga bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir. Yang mana, tahun ini Pemko Batam menargetkan PAD Rp 30 miliar dari retribusi parkir.

“Bahkan, jukir itu nantinya akan kita gaji, sehingga bisa memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mengenai tarif, masih tentatif, belum pasti naik,” pungkas Ardi. (she)

Pemko Batam Kesulitan Terbitkan IMB

0

batampos.co.id – Terhentinya pelayanan Fatwa Planologi di Badan Pengusahaan Batam Juli hingga Desember 2016 lalu benar-benar membuat Pemko Batam kesulitan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pasalnya, fatwa planologi menjadi syarat utama penerbitan IMB.

Kondisi ini juga berimbas pada berkurangnya penghasilan asli daerah (PAD) Batam dari Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Saat fatwa planologi tidak keluar, IMB tidak biasa terbit, developer tidak bisa membangun, otomatis dana BPHTB dan retribusi lainnya juga terhenti.

“Jelas mengganggu pembangunan dan alur pendapatan Pemko Batam,” ujar Achyar Arfan,  sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (REI) Batam, di Gedung Bersama Pemko Batam, usai mengikuti rapat lanjutan pembahasan penggunaan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Selasa (28/2).

Tak ingin pendapatan dan pembangunan terganggu, Pemko Batam bersama REI dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sudah beberapa kali bertemu membahas penggunaan KRK sebagai pengganti fatwa planologi untuk memudahkan penertiban IMB. Baik secara keseluruhan maupun sebahagian.

KRK diyakini bisa menggantikan fatwa planologi karena kewenangan teknis yang tertera di fatwa, juga dimuat di KRK. Bedanya, fatwa dikeluarkan oleh BP Batam, sementara kewenangan mengeluarkan KRK ada di Pemko Batam melalui Dinas Tata Kota. KRK juga bisa mencegah saling sandra dokumen perizinan antara BP Batam dengan Pemko Batam.

Secara singkat, KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota pada lokasi tertentu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005.  KRK telah lama diterapkan di seluruh Indonesia, kecuali Batam.

Definisi KRK sama dengan definisi Fatwa Planologi yang bisa dilihat di website BP Batam. Fatwa Planologi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan pemerintah pada lokasi tertentu atau lahan yang dimohon.

KRK dan Fatwa Planologi memiliki teknis yang sama. Kedua dokumen tersebut berisi berbagai sejumlah informasi situasi lapangan, seperti fungsi bangunan gedung, ketinggian gedung maksimum, jumlah lantai atau lapis gedung, garis sempadan, koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum, koefisien luas bangunan (KLB) maksimum,  dan jaringan utilitas kota.

Selama ini, proses perizinan lahan sejak mendapatkan alokasi lahan, pemohon harus melewati perjalanan panjang hingga bisa mengelola lahan tersebut. Termasuk pengurusan PL atau pecah PL yang bisa memakan waktu setahun lebih. Tumpang tindih seperti inilah yang dikeluhkan Pemko Batam karena mengganggu aktivitas penerbitan IMB.

“Namun sekarang fatwa juga sudah menyimpang karena pengembang diminta untuk menggambar site plan secara tiga dimensi. Padahal baru lagi dapat Penetapan Lokasi (PL),” ungkap ketua Dewan Kehormatan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Kepri, Supriyanto di tempat yang sama.

Supriyanto juga membenarkan seluruh wilayah Indonesia telah memberlakukan KRK, hanya Batam yang berbeda. “Padahjal banyak kekeliruan yang terdapat di fatwa,” ungkapnya lagi.

Jika terus bertumpu pada Fatwa Planologi, apalagi pembenahan pelayanan perizinan lahan di BP Batam berjalan lamban, maka yang dirugikan bukan hanya Pemko Batam dan pengembang, tapi masyarakat selaku konsumen.

“Contohnya ketika baru membeli rumah, masyarakat sudah bayar 10 persen. Tapi tak ada IMB keluar karena terganjal belum keluarnya fatwa, rumah tidak bisa dibangun,” ujarnya.

Menurut Supriyanto, KRK sudah sangat tepat diberlakukan di Batam. Dengan keberadaan dua instansi yang masing-masing mengeluarkan perizinan mengenai pembangunan lahan, sudah sepantasnya BP Batam hanya mengurus soal legalitas lahan. Sedangkan urusan teknis, khususnya segala hal terkait bangunan yang dibangun di atas lahan tersebut seharusnya dilimpahkan ke Pemko Batam.

Dengan demikian jika KRK diberlakukan, maka BP Batam hanya mengurus perizinan lahan dimulai dari penerbitan Penetapan Lokasi (PL), Surat Persetujuan (SPJ) dan Surat Keputusan (Skep), lalu penerbitan izin pematangan lahan, penerbitan rekomendasi untuk mendapatkan HGB, tanpa adanya fatwa planologi.

Sedangkan Pemko akan mengeluarkan KRK, kemudian IMB. Jika luas lahan di atas 25 hektare maka harus mengurus dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang juga kewenangannya ada di Pemko Batam.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pintu Pemko Batam, Gustian Riau belum mau bicara banyak soal ini. “Masih dalam pembahasan awal mengenai KRK ini,” ungkapnya.

Sedangkan pihak BP Batam lewat Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan dokumen Fatwa Planologi itu dibuat di Biro Perencanaan Teknis (Rentek) BP Batam, bukan di Kantor Lahan.

“Hingga saat ini sudah banyak dokumen fatwa yang sudah ditandatangani,” jelasnya.

Ketika ditanya mengapa tak ada dokumen fatwa yang keluar dari Juli hingga Desember, Andi hanya menjawab singkat.

“Kendalanya saat itu ada lokasinya berada di bukit-bukit terjal sehingga harus ditata grading plan-nya dan penyesuaian dengan lingkungan sekitar termasuk jalan dan drainase,” katanya. (leo)

Progear Kacamata Khusus untuk Olahraga

0
Sholaiman memperlihatkan kacamata sport Progear di Optik Tunggal, Nagoya Hill, Senin (27/2). Foto: Lenni Julia/batampos

batampos.co.id- Optik Tunggal di Nagoya Hill menawarkan kacamata sport Progear, yakni kacamata yang diperuntukkan untuk olahraga seperti futsal, basket, volli, climbing, badminton, golf, sepeda, hingga olahraga ekstrim lainnya.

Assistant Refraksi Opticion Optik Tunggal, Sholaiman mengatakan keunggulan dari kacamata asal Amerika ini mempunyai fitur yang nyaman dipakai. Terbuat dari bahan policarbonate yang sudah di standarisasi dari Amerika sehingga kacamata ini aman digunakan saat olahraga agar mengurangi cidera pada mata. “Fiturnya dari karet, menggunakan tali sportband untuk perekat agar tidak jatuh saat olahraga, agar lebih safety,” kata Sholaiman.

Kacamata ini juga dilengkapi dengan nose path dari karet yang aman sehingga melindungi mata dari debu, sinar UV, dan asap. Selain itu, kacamata olahraga ini juga dapat menyaring sinar matahari yang menyilaukan. Hadir dengan tampil lebih sporty, ringan, tidak mudah patah, dan mudah dibawa kemana-mana.

Semantara itu, kacamata sport ini bisa digunakan mulai dari usia delapan hingga 40 tahun. Bisa digunakan untuk pria dan wanita, tersedia dengan berbagai warna dan ukuran. Mulai dari ukuran Small (S), Medium (M), dan Large (L), untuk ukuran anak-anak, dan dewasa tersedia hingga Extra Large (XL). “Harga kacamata ini dibandrol mulai dari Rp 1,6 juta, dengan garansi cuci service dan stel selama kacamata masih dipakai,” ucapnya.

Tak hanya itu kacamata ini juga bisa digunakan bagi mereka penderita mata minus. “Bisa normal hingga minus tiga,” ujar Sholaiman.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain memperkenalkan kacamata sport, Optik Tunggal juga mengenalkan lensa terbaru merek Carl Zeiss yakni Zeiss Drivesafe. Lensa ini bisa digunakan saat berkendaraan dicuaca buruk pada malam hari. “Lensa ini mampu menghilangkan blur pada kacamata, sehingga penglihatan lebih terang, dan mata tidak mudah lelah saat menggunakannya malam hari dicuaca buruk,” jelasnya.

Carl Zeiss Drivasafe merupakan teknologi terbaru dari Carl Zeiss, yang mampu berubah dari bening ke gelap dalam hitungan detik. Untuk pengerjaan menggunakan teknologi canggih dari Jerman dengan lama pemesanan satu bulan. “Produknya langsung dari Jerman, dengan harga lensa mulai dari Rp 4,7 juta,” terangnya.

Mengenai pembayaran bisa menggunakan kartu kredit bank BNI, BCA, dan Niaga. Bisa di cicilan selama enam bulan dengan bunga nol persen. Infomasi lebih detail kunjungi Optik Tunggal di lantai basement Nagoya Hill. (cr12)

Penanganan Infrastruktur Dominasi Usulan Musrenbang

0

batampos.co.id – Masalah infrastuktur di Kota Batam masih mendominasi usulan dalam msuyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 yang dilakasanakan Pemerintahan Kota (Pemko) Batam.

“Mayoritas untuk pembangunan infrastruktur. Sama seperti tahun lalu, lebih banyak penganganan jalan, perbaikan drainase, fasilitas umum, pemasangan batu miring dan sebagainya,” ujar Aman, anggota Komisi II DPRD Batam, usai mengawal musrenbang di daerah pemilihannya, Selasa (28/2).

Menurut Aman, usulan musrenbang dan reses hampir mengakomodir 80 persen dari APBD Kota Batam, yang hanya sebesar Rp 2,551 triliun. Namun realitasnya sendiri, untuk belanja modal infrastruktur tahun ini hanya sebesar 27 persen APBD Batamatau berkisar diangka Rp 680 miliar.

“Harusnya anggaran selaras dengan hasil reses dan musrenbang. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Untuk itulah kita meminta agar belanja modal lebih ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Saat ini, kata Aman, memang pemerintah sudah mulai konsen terhadap pembangunan infrastruktur. Namun demikian, ia menilai masih kurang bila melihat usulan masyarakat. Aman juga memaklumi, pemerintah tidak serta merta bisa mengikuti semua kebutuhan tersebut secara keseluruhan.

“Kita sadari ada biaya-biaya lain yang harus dibiayai pemerintah,” terang Aman.

Tetapi dengan belanja modal menurut dia, masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara mengurangi biaya-biaya yang tidak fokus kepada pembangunan infrastruktur. Semisal, belanja barang dan jasa yang dirasa belum penting atau belum dibutuhkan bisa dialihkan ke belanja modal infrastrukur.

“Artinya, masih banyak persoalan infrastruktur di masyarakat yang harus dibenahi,” katanya.

Idealnya, belanja modal ini sekitar 60 persen dari belanja langsung atau 40 persen dari APBD. “Di daerah lain memang angkanya sudah segitu. Makanya kita minta pemerintah juga fokus dengan belanja modal ini. Ke depan kita berharap, 40 persen dari APBD menjadi belanja modal,” ucapnya.

Terpisah, anggota Komisi II Mukriyadi mengatakan, usulan prioritas paling banyak pada pembangunan infrastruktur di perumahan, gorong-gorong, seminasi jalan perumahan. “Dari semua usulan warga memang sangat dibutuhkan oleh warga, untuk peningkatan infrastruktur,” katanya. (rng)