Kamis, 16 April 2026
Beranda blog Halaman 13607

Pemkab akan Kawal Kegiatan Hingga ke Pusat

0

batampos.co.id – Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra, mengungkapkan, pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak lama lagi akan melaksanakan Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten.

Pembangunan yang diprioritaskan akan dikawal hingga ke tingkat Provinsi bahkan pemda siap mengawal program yang sudah direncanakan hingga ke tingkat musrenbang nasional yang rencananya dilaksanakan akhir April atau awal bulan Mei mendatang. “Kita akan kawal program-program daerah hingga ke Provinsi bahkan hingga ke pusat,” ungkapnya kepada wartawan Kamis (16/3).

Wan Zuhendra juga menegaskan bahwa seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) agar dapat lebih proaktif dalam menjalankan program kerja yang sesuai dengan visi misi. Jika hal ini tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan maka tidak menutup kemungkinan jabatan yang diemban oleh kepala OPD akan dievaluasi.

“Ya sudah tentu kita berharap seluruh kepala OPD dapat bekerja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dalam visi misi. Jika ada yang terkesan lamban menjalankan program tersebut maka akan dilakukan evaluasi terkait jabatannya,” ungkapnya.

Menurutnya, program kerja Pemkab sejalan dengan program kerja Pemprov terkait pengembangan pembangunan pariwisata dan perikanan. Berdasarkan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun kemarin dapat disimpulkan bahwa program kerja bisa dilaksanakan dengan kerja sama yang baik.

Pada prinsipnya Pemprov sangat mendukung dan akan mendorong program kerja dibidang pariwisata dan perikanan khususnya. Namun bukan berarti program lain tidak diperhatikan, tapi yang lebih fokus yakni dibidang pengembangan wisata dan perikanan.

“Pemprov sangat mendukung. Program kerja bisa dilaksanakan dengan melakukan kerja sama yang baik. Beberapa waktu kedepannya kita akan meminta pihak pemprov dapat mengatur jadwal kegiatan pertemuan untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya,” jelasnya.

Ia juga berharap kepada kepala OPD agar dapat melakukan komunikasi dengan intansi terkait di Pemprov. Ia tidak ingin lagi mendengar
bahwasanya pihak Pemkab yang terkesan kurang melakukan komunikasi. Semua itu bisa dilaksanakan, asal memiliki niat dalam bekerja dan sudah tentu harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

Kata Wan Zuhendra, sejauh ini kinerja para kepala OPD masih bisa dikatakan baik dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi
kedepannya. Pihaknya juga mengaku bahwa hasil kinerja setiap OPD tetap dipantau dan dilakukan evaluasi, jika ada kendala dalam pelaksanaan program kerja maka diperlukan bersama-sama mencari solusinya agar segala persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan benar.

“Saat ini kinerja setiap OPD masih baik dan kita terus melakukan rapat kerja untuk mencari solusi dan hal itu dilakukan apabila ada kendala dalam menjalankan program kerja,” pungkasnya. (sya)

Empat Sektor Unggulan Ekonomi Ini Harus Diperkuat

0

batampos.co.id – Bupati Lingga, Alias Wello buka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 di aula Kantor Bupati Lingga, Kamis (16/3) pagi.

Dalam kegiatan tersebut nampak hadir seluruh jajaran pemkab Lingga, dewan maupun camat, termasuk kepala Puskesmas di Kabupaten Lingga. Selain itu juga ada anggota DPD RI Haripinto dan Anggota DPRD Kerpi, Hanafi Ekra.

Dalam sambutannya, Awe sapaan akrab bupati Lingga meminta para SKPD nya untuk tetap memperhatikan hasil Musrenbang terutama tingkat kecamatan. Kata Awe hal tersebut harus jadi skala prioritas.

Usulan-usulan yang telah tercatat dikatakannya harus menjadi penentu kebijakan dalam pembangunan daerah kedepan.

“Setiap musrenbang ini tentu harus merujuk pada skala prioritas. Karena kalau tidak, setiap program pembangunan yang diusulkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Awe.

Kegiatan yang merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan berkelanjutan dimulai dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

Untuk dapat menghasilkan output yang baik pada kegiatan ini, dikatakan Alias Wello perlu ada penekanan-penekanan sektoral agar menjadi acuan penyusunan rencana kerja kedepan.

Penekanan sektoral yang perlu ditekankan yakni berupa Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata dengan memperhatikan segala kebutuhan prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat.

Empat sektor unggulan tersebut lanjut Awe, sebagai penentu arah kebijakan ekonomi yang berbasis kemasyarakatan. Hal ini perlu diperkuat dengan pelayanan-pelayanan besar seperti pendidikan dan kesehatan secara gratis.

“Hasil musrenbang ini penting dalam menyahuti aspirasi masyarakat. Untuk itu saya tekankan keempat sektor harus menjadi acuan kalian dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang akan dimasukkan pada RAPBD mendatang,” ungkap Awe.

Didalam kegiatan itu, Awe juga berpesan kepada seluruh OPD untuk bisa lebih produktif dan kreatif dalam membantu pundi-pundi keuangan daerah.

“OPD harus produktif dan kreatif. Untuk menunjang segala sektor ini pasti membutuhkan anggaran yang besar. Kita akui keterbatasan ini. Saya harap Musrenbang kali ini bisa menghasilkan program aspirasi masyarakat,” pungkas Awe. (mhb)

Disdik Rawan Praktik Pungli, Guru dan Kepsek Target OTT

0

batampos.co.id – Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul menegaskan kepada seluruh pihak yang mengabdi di dunia pendidikan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pendidik sesuai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi). Apabila dalam melaksanaan tugas di luar tupoksi tersebut akan berhadapan dengan sanksi hukum.

“Saya tegaskan kepada pendidik baik itu guru maupun kepala sekolah (kepsek) bekerjalah sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku. Jika sampai diluar dari koridor itu karena akan berhadapan dengan kepolisian,” ujar Syahrul usai membuka acara Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) di lngkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang, Aula Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kamis (16/3).

Sesuai instruksi dari Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016, kata Syahrul, untuk memberantas praktik pungli dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungli Kota Tanjungpinang. Tugas mereka untuk menindak siapa saja yang melakukan praktik pungli diseluruh instansi sentral pelayanan baik vertikal maupun horizontal.

Instansi yang sangat rawan dengan praktik pungli ini, lanjut Syahrul, salah satunya Disdik. Sebab banyak modus yang dilakukan pendidik dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan atau uang. Mulai dari kegiatan penerimaan murid baru, penyerahan ijazah atau rapor, perpisahaan murid usai ujian, pengadaan pakaian dan buku-buku serta penyeleksian paskibraka, pramuka dan perhelatan pawai sekolahan.

“Salah satu sasaran Satgas Saber Pungli yaitu Disdik. Sebab instansi ini sangat rawan terjadinya praktik pungli. Maka saya tegaskan jangan sampai guru dan kepsek jadi target Operasi Tangkap Tangan (OTT),” bebernya.

Syahrul berharap komite sekolah berperan aktif dalam memberantas praktik pungli diseluruh sekolah. Jika mendapati suatu kegiatan sekolahan diwarnai praktik pungli oleh guru dan kepsek segera melaporkan ke Satgas Saber Pungli Kota Tanjungpinang.

Kemudian juga dihimbau kepada seluruh pendidik tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Sebab bisa mencoreng dunia pendidikan, indetitas sekolahan sampai daerah yang menjadi tempatnya bertugas.

“Saya inginkan adanya keterbukaan informasi antara semua pihak sehingga tidak terjadi hal yang mencurigakan. Dan janganlah melakukan sesuatu yang dapat mencoreng pemerintah,” harapnya.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Tanjungpinang, Kompol Andi Rahmansyah menegaskan kepada guru dan kepsek tidak melakukan praktik pungli dalam kegiatan apapun disekolahan. Karena jika didapati adanya praktik tersebut pihaknya akan menindak tegas dengan mengusutnya sampai tuntas.

“Jangan sampailah ada guru dan kepsek jadi target OTT. Kalau itu terjadi saya sangat miris mendengarnya. Sebab guru dan kepsek merupakan contoh terpuji bagi masyarakat bukan sebaliknya,” tegas Andi.

Polisi berpangkat satu bunga emas dipundaknya ini menghimbau kepada guru dan kepsek agar mensosialisasikan terlebih dahulu kepada kepada komite sekolah ataupun wali murid sebelum mengeluarkan kebijakan terkait pemungutan dana sekolah.

Karena jika kebijakan itu diluar dari konteks pendanaan yang diatur dalam peraturan. Maka Satgas Saber Pungli berhak menangkap dan memperoses hukum kepada oknum guru dan kepsek yang mengeluarkan kebijakan tersebut.

“Sebenarnya kami hanya ingin mencegah terjadinya praktik pungli. Namun apabila kami mendapatkan oknum pendidik yang bermain terpaksa ditindak tegas. Jadi janganlah melakukan praktik yang berbau dengan pungli,” ungkapnya. (ary)

38 Kamar The Evitel Hotel Batam Sudah Beroperasi

0

batampos.co.id – The Evitel Hotel yang berada di kawasan Nagoya Hills, resmi mengoperasikan 38 kamar, Kamis (16/3). The Evitel Hotel dikelola oleh Asiawood Hotels & Resort dan yang bekerjasama dengan PT Arya Jaya Sukses hadir untuk memenuhi kebutuhan penyediaan akomodasi di Batam.

CEO dan Presiden Direktur Asiawood Hotel Management, Anies Heriyanto Wibowo, The Evitel Hotel merupakan hotel berbintang tiga plus, hadir dengan konsep yang berbeda dengan mempertahankan bangunan hotel sebelumnya Hotel Golden Virgo. Dengan menghadirkan sisi unggulan berupa suatu tempat bersantai dan berkumpul bersama keluarga yakni rooftop di lantai atas.

“Bangunan hotel ini sudah ada, sehingga konsep yang diterapkan tidak leluasa, karena sepenuhnya semua konsep yang diinginkan tidak bisa terlaksana. Kekurangan itu semua harus bisa kami gantikan, dan di terapkan di hotel ini. Sebab itu kami menawarkan suatu tempat berkumpul semacam restoran di rooftop yang bisa di nikmati keluarga, dimana mereka bisa bersama menikmati view disekitarnya,” terangnya.

Anies mengatakan pihaknya Asiawood Hotel & Resort sudah mempelajari peluang usaha hotel dan melihat kondisi di Batam sejak 2004 dari data kunjungan dan target wisata. Dari study tersebut tergambar Batam merupakan salah satu menjadi incaran negara tetangga untuk berlibur maupun berbisnis. Oleh sebab itu, Asiawood Hotel & Resort menghadirkan hotel dengan konsep berbeda, yang bersifat bisa bisnis dan bisa menjadi leisure.

“Hari libur bisa menjadi resort untuk liburan, sedangkan untuk hari biasa bisa menjadi hotel bisnis. Konsepnya lebih ke holiday dan family yang dibandling dengan konsep bisnis,” ucap Anies.

The Evitel Hotel sendiri terdiri dari tujuh lantai dengan total kamar 74 dan empat ruang pertemuan. Hadir dengan tiga tipe kamar, yakni Superior, Deluxe dan Suite. Hotel ini juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti FoodWork Restaurant di lobby, fitness centre, serta empat ruang meeting yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para tamu. Serta Aurora Skylounge & Bar di lantai rooftop sebagai fitur tambahan.

“Saat ini yang sudah siap sekitar 38 kamar beroperasi. Dan sesuai rencana grand opening akan diadakan sebelum lebaran akhir Juni mendatang,” jelasnya.

Mengenai harga yang ditawarkan, berbeda dengan The Evitel Hotel di Jakarta maupun di Ubud Bali. Kalau di Jakarta harga mulai dari Rp 600 ribuan, dan di Ubud di mulai dari Rp 900 ribu, sedangkan di Batam sekitar Rp 400 ribuan saja.

“Harga masih disesuaikan, rata-rata Rp 400 ribuan, mungkin bisa saja naik dan bisa turun, tergantung keadaan,” ucapnya.

Asiawood Hotels & Resort sendiri merupakan perusahan hotel operator yang menawarkan konsep manajemen, pengembangan, branding dan positioning layanan untuk hotel independen. Saat ini Asiawood Hotel & Resort telah mengelola empat hotel dengan brand Everyday Smart Hotels di Jakarta, Bali, dan Malang, serta tiga hotel dengan brand The Evitel di wilayah Ubud-Bali, Cibitung, dan Batam.

“Karna kami jaringan hotel yang memiliki nama yang sama, maka konsep harus sama, agar seirama satu sama lainnya,” ujar (cr12).

“Dijual” Kampung KB

0

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah saat membuka workshop

batampos.co.id – Kampung KB adalah salah satu cara membangun indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup manusia, sejalan dengan semangat luhur yang terkandung dalam nawacita.

“Berdasarkan amanat dari Presiden tersebut, BKKBN Kepri diberi mandat untuk membangun 70 kampung KB di tiap kecamatan dalam Kabupaten Kota,” kata Plt Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau, Syaifuddin, dalam workshop BKKBN di Hotel Allium, Batuampar, Selasa (14/3).

Saat ini baru terbentuk 8 Kampung KB di Kepri. Dengan perencanaan kegiatan kampung KB ini, BKKBN akan berupaya menyelaraskan program-program lintas sektor.

Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Republik Indonesia, Apon Humprey mengatakan pada prinsipnya kampung KB ini adalah sebuah totalitas pembenahan kampung atau desa.

“Bagaimana mengintervensi program ini hingga menghasilkan kampung atau desa menjadi lebih baik. Semua lini harus ikut mengintervensi program ini, agar bisa berjalan dengan baik,” kata Humprey.

Dengan kerjasama lintas sektor ini, keterbatasan BKKBN dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat bisa memperoleh hasil yang signifikan.

Nama Kampung KB ialah pemberian Presiden RI Joko Widodo. Ada beberapa kriteria sebuah desa bisa dibentuk menjadi Kampung KB. Yang jelas pembangunan Kampung KB ialah keroyokan. Semua lembaga pemerintah maupun swsata bisa berpartisipasi di Kampung KB.

“Misal Dinkes kota punya program A, nah program itu bisa dilaksanakan di Kampung KB, Jadi tidak perlu anggaran khusus,” jelas Humprey.

“CSR perusahaan swasta pun bisa diarahkan ke Kampung KB,” imbuhnya.

Nama Kampung KB pun tak perlu menjadi masalah. Silakan saja lembaga manapun menamai apa yang jelas titik lokasinya ya di Kampung KB itu.

Setelah diintervensi oleh lintas sektor harapannya ada perubahan ke arah yang lebih maju sehingga terlihat signifikan.

Ia berharap program ini akan menghasilkan sesuatu yang dicita-citakan bersama-sama. “Sehingga apa yang ditanamkan oleh BKKBN dan lintas sektor ini akan dapat kita nikmati hasilnya,” harap Humprey.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah mengatakan siap mendukung program lintas sektor yang melibatkan seluruh SKPD Kepri, sehingga dapat mengaplikasikan program kampung KB ini dengan baik.

“Seperti ini adalah kegiatan terpadu, satu sasaran kita, bagaimana keluarga yang tidak mampu cukup dua anak dan bisa mengatur perekonomiannya secara baik. Selain itu, di daerah itu kita kejar pembangunan. Kemudian dilakukan kegiatan yang terpadu juga,” jelas Arif.

Dengan pola tersebut, melalui perangkat daerah terkait bisa rundingkan solusinya. Sehingga pendidikan, kesehatan dan faktor lainnya bisa dirasakan oleh masyarakat. (cr18)

Asen Bawa 1 Kg Sabu-sabu dari Malaysia

0
Kepala Kanwil Khusus DJBC Kepri, Farjiya bersama Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol Rakhmad Setyadi dan Kabid PSO Raden Evi menunjukkan barang bukti. Foto : Sandi/batampos.

batampos.co.id – Kapal patroli BC 20003 milik Kanwil Khusus DJBC Kepri di Tanjungbalai Karimun berhasil menangkap KM Kuala Kapias 1 GT 86 GT Nomor 302/PPo di Perairan Tukong, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Selasa (14/3) pukul 22.30 WIB . Kapal yang mengangkut berbagai jenis barang dari Port Klang, Malaysia ini di dalamnya juga ditemukan narkotika jenis sabu sabu.

”Ini hasil dari patroli rutin yang kami lakukan. Awalnya petugas BC melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen. Ternyata, berbagai jenis barang makanan dan perlengkapan rumah tangga asal Port Klang, Malaysia tidak ada dokumennya. Kemudian, dilanjutkan pemeriksaan di setiap kamar yang ada di dalam kapal,” ujar Kepala Kanwil Khusus DJBC Kepri di Tanjungbalai Karimun, Farjiya kepada Batam Pos, Kamis (16/3).

Pada saat dilakukan pemeriksaan ke kamar-kamar, petugas BC menemukan dua batang paralon berkuruan sekitar satu meter yang dibungkus dengan kertas. Petugas mulai curiga ketika dua batang paralon tersebut terasa berat dan ada isinya. Lantas, kertas pembungkus dibuka dan ternyata di dalamnya ada bungkusan plastik. Setelah dikeluarkan dan dicek menggunakan alat yang dibawa ternyata narkotika jenis SS yang beratnya hampir 1 kg atau tepatnya 993,12 gram.

”Satu per satu kru kapal kita tanya dan diketahui kamar tersebut milik dari Samsir alias Asen yang merupakan bertugas sebagai cincu. Dan, ketika kita tanya diakui oleh Samsir bahwa barang tersebut memang miliknya yang dibeli dengan harga 33 ribu ringgit Malaysia. Jadi, dalam kasus ini ada dua perkara yang ditangani, yakni tentang kepabeanan dan narkotika. Untuk pelanggaran tindak pidana kepabeanan yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka adalah nakhoda kapal Syarifudin,” paparnya.

Atas penangkapan ini pihak BC sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengembangan. ”Keterangan sementara yang kami dapat, rencanya SS tersebut akan dibawa ke Panipahan,” jelasnya. (san)

Pemerintah Sambut Praktek Lapangan Praja IPDN

0

batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menerima ratusan praja IPDN Sumatera Barat melakukan praktek lapangan di Natuna, Rabu (15/3).

Sebanyak 103 Praja IPDN Satuan Nindya Praja Program Studi Keuangan Daerah dan 51 praja Satuan Madya yang melakukan praktek hingga bulan April mendatang.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, semangat reformasi birokrasi saat ini menuntut aparatur pemerintahan untuk mempersiapkan diri untuk mewujudkan pelayanan prima.

Pelaksanaan tugas yang efisien, efektif, tepat sasaran merata dan professional, terutama diwilayah perbatasan NKRI yang merupakan cerminan sistem pemerintahan dan miniatur pembangunan bangsa di beranda terdepan.

Hamid menyatakan apresiasi kepada pihak IPDN yang telah menetapkan Kabupaten Natuna sebagai tujuan daerah praktek lapangan untuk tahun ini. Dengan harapan segala ilmu terapan yang didapat selama masa pendidikan di kampus dapat memberikan pengaruh positif.

“Kami harap, melalui praktek lapangan para praja bisa mengimplementasi pembenahan sistem pemerintahan dan peningkatan mutu pelayanan dan rencana pembangunan daerah,” ujar Hamid.

Rektor IPDN Jatinangor, Prof. DR Ermaya mengatakan, bahwa program ini merupakan penjabaran dari program Nawacita. Khususnya pada poin ke 3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka NKRI. Dan menjadikan IPDN sebagai kampus pelopor kader revolusi mental sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Juni 2015.

Ketua pelaksana kegiatan praktek lapangan IPDN Sumbar Mustaufik Amin mengatakan, praktek lapangan ini adalah memperkenalkan dan mendekatkan peserta didik praja IPDN terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat di Desa atau di Kelurahan.

“Praktek lapangan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan, pembentukan sikap dan ketrampilan para Praja sebagai persiapan bekal untuk pelaksanaan tugas di lapangan kelak,” ujar Amin.

Praktek lapangan praja IPDN ditempatkan di empat Kecamatan. Yaitu Kecamatan Bunguran Timur di Desa Ceruk 14 Nindya Praja, Desa Kelanga 14 Nindya Praja, Kecamatan Bunguran Tengah Desa Air Lengit 15 Nindya Praja, Desa Harapan Jaya 15 Nindya Praja, Desa Tapau 15 Nindya Praja, Kecamatan Bunguran Selatan Desa Cemaga 15 Nindya Praja, Desa Cemaga Tengah 15 Nindya Praja.

Sedangkan untuk Madya praja ditempatkan di 2 Kelurahan dan 2 Desa di Kecamatan Bunguran Timur. Kelurahan Ranai Darat dan Kelurahan Bandarsyah masing – masing 14 Madya Praja, Desa Batu Gajah 11 Madya Para dan Desa Sungai Ulu 12 Madya Praja.(arn)

Lantamal IV Gelar Pengobatan Gratis di Pulau Mantang

0
Petugas Mengecek tensi, salah satu warga Mantang yang hadir di Baksos Lantamal IV Tanjungpinang, Dispen Lantamal IV. Foto : ist.

batampos.co.id– Guna memelihara dan memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Lantamal IV Tanjungpinang, menyelenggarakan kegiatan Bhakti Sosial Kesehatan TNI AL, di Pulau Mantang Baru, pada Rabu (15/3) lalu.

Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama (Laksama) TNI S Irawan, mengatakan kegiatan Bhakti sosial itu sengaja dilakukan. Karena TNI AL bertekad akan terus melaksanakan kegiatan itu didaerahnya terpencil yang masih kurang pelayanan kesehatan.

“Ini juga tujuannya untuk membantu Pemda dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pesisir,”ujar Irawan.

Dikatakan Irawan, selain itu dalam kegiatan yang diikuti satgas gabungan dari Dinas Kesehatan, Satkamla dan Dispotmar yang dipimpin langsung Kadispotmar Letkol Laut (KH) Safrudin, yang berlangsung selama satu hari penuh yakni memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), gangguan system’ pencernaan, kelainan kulit, hipertensi, infeksi telinga, rematik dan demam.

“Selain itu melalui unsur Dispotmar dalam menjalankan tugas bidang teritorial bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir untuk menggali dan memanfaatkan potensi baik sumber daya alam yang tersedia untuk diolah sedemikian rupa sehingga mampu memberikan nilai ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Irawan.

Meski begitu, sambung Irawan, upaya memberdayakan masyarakat pesisir. Lantamal IV Tanjungpinang, senantiasa bersinergi dengan berbagai stakeholder yang ada di Kepri.

“Sehingga upaya-upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan secara terarah dan berkesinambungan,”ucapnya.

Sementara itu, sejak pagi hari hingga menjelang siang. Kapal Angkatan Laut (KAL) Pintar atau yang biasa disebut perpustakaan terapung terus dibanjiri pelajar di pulau tersebut.

Panitia pun sengaja mengatur waktu berkunjung secara bergilir, mengingat keterbatasan ruang yang ada. Waktu berkunjung pun dilakukan secara bergilir. Yang mana pengunjung pertama menerima 120 orang pelajar SD mantang yang dilanjutkan menerima kunjungan 130 orang siswa SMP Mantang.

Meski ruang perpustakaan terapung agak sempit. Namun, tampak para pelajar sangat antusias membaca koleksi ribuan buku yang tersusun rapi dilemari dan rak buku. Sebab, suasana yang nyaman karena kapal pintar itu dilengkapi dengan alat pendingin ruangan AC sehingga para pelajar betah berlama-lama didalam kapal.(ias)

Aris Hardy Halim Dihukum Penjara 18 Bulan dan ….

1
Aris Hardy Halim (berkacamata) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos Batam.
foto: yusnadi / batampos

batampos.co.id – Mantan Ketua PS Batam, Aris Hardy Halim, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana Bansos Kota Batam yang mengalir ke PS Batam.

Mantan anggota DPRD Batam dari PKS itu divonis 18 bulan penjara dan denda denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Aris Hardy Halim terbukti secara sah dan menyakinkah bersalah bersama melakukan pidana korupsi,” kata ketua majelis hakim Iriaty Khairul Ummah di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (15/3) malam.

Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun empat bulan dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti dengan hukuman kurangan tiga bulan,” lanjut Iriaty.

Aris terbukti melanggar pasal 3 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP.

Dalam sidang terpisah,majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Manager PS Batam Rustam Sinaga dan Plt Kabag Keuangan Sekretariat Pemko Batam dan bendahara PS Batam, Khairullah, selama satu tahun penjara dalam kasus yang sama.

Sama halnya dengan Aris Hardy. Khairullah juga terbukti melanggar pasal yang sama.

“Kepada terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan,” kata

Mendengar putusan yang dibacakan majelis hakim. Ketiga terdakwa melalui masing-masing Penasehat Hukumnya menyatakan pikir-pikir.(ias)

Gaji 342 Tenaga Honor Dinkes Batam segera Cair

0
ilustrasi Honorer. Foto: istimewa

batampos.co.id – 342 tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam akan segera menerima gaji setelah tiga bulan terakhir terhenti.

Yap, mereka belum menerima gaji sejak Januari 2017.

Terlambatnya pembayaran gaji tenaga honorer disebabkan kosongnya kursi Kepala Dinas sejak awal tahun 2017.

“Sebelumnya dijabat Plt, jadi wewenangnya belum penuh,” kata Kepala Dinas kesehatan Kota Batam, dr Didi Kusmarijadi SpOG, kepada Batam Pos, Kamis (16/3).

Didi menyebutkan, tenaga honorer yang belum menerima haknya terdiri dari 18 dokter, dan 324 bidan, perawat, apoteker, dan bagian umum.

“Masuk bulan maret ini berarti ada tiga bulan yang harus kami bayarkan,” ujarnya.

Dokter spesialis kandungan ini menambahkan, pembayaran gaji tenaga honorer sudah diajukan, tinggal menunggu pencairannya saja.

“Secepatnyalah akan kami bayarkan. Kami usahakan hingga akhir bulan ini semua bisa selesai,” tambahnya.

Untuk satu bulannya, Dinkes Kota Batam menggelontorkan hampir 1,6 miliar untuk pembayaran gaji honorer.

“Kami bayarkan secara bertahap, karena jumlah cukup banyak,” ungkap mantan direktur salah satu rumah sakit di Tanjunguban ini.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meminta Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam untuk segera menuntaskan permasalahan gaji tenaga honorer yang belum dibayarkan.

“Setelah saya lantik, saya minta kadinkes cepat menyelesaikan, karena itu hak mereka, kasihan juga yang lain sudah, sedangkan mereka belum,” kata Rudi usai melantik eselon II di Lantai IV Kantor Walikota Batam beberapa hari lalu. (cr17)