batampos – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri menggelar sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston Nagoya Thamrin, Batam, pada Rabu (25/6), dan turut menggandeng DPRD Kepri serta sejumlah pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan.

Kepala Dinas ESDM Kepri, Muhammad Darwin, menjelaskan sosialisasi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman para pemangku kepentingan terhadap regulasi baru yang mendorong pemanfaatan PLTS Atap.

“Kita ingin regulasi ini tersampaikan dengan baik kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk umum, khususnya PLN Batam dan pelaku usaha lainnya,” katanya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, serta Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM. Lalu, ada juga perwakilan dari PLN Batam. Ketiganya berperan langsung dalam implementasi regulasi dan pengembangan PLTS di tingkat nasional maupun daerah.

Darwin menyebut, Kepri telah merintis penggunaan PLTS untuk melistriki pulau-pulau kecil yang berpenduduk di bawah 30 kepala keluarga. Saat ini, sekitar 15 pulau di Kepri telah mendapatkan pasokan listrik dari PLTS yang dibangun oleh pemerintah provinsi.

Selain itu, terdapat sekitar 10 pulau lainnya yang sudah menerima bantuan PLTS komunal dari pemerintah pusat. Sistem ini mampu menyediakan listrik secara berkelanjutan dan menjadi solusi andal untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

Darwin menyampaikan, PLN Persero berkomitmen membangun PLTS komunal di enam lokasi di Kepri sepanjang 2024. Ia harap, pembangunan ini mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya hanya mendapat listrik selama 14 jam per hari.

“Tiga lokasi di antaranya berada di Batam, dua di Lingga, dan satu di Karimun,” ujar dia.

Hingga 2027 mendatang, puluhan pulau di Kepri dijadwalkan akan mendapatkan fasilitas PLTS komunal. Ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah bersama PLN untuk mewujudkan elektrifikasi merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas ESDM Kepri, saat ini masih ada sekitar 30 pulau di Kepri yang belum menikmati layanan listrik dari PLN atau pemerintah. Sebagian dari pulau-pulau tersebut masih mengandalkan swadaya masyarakat, sementara sebagian lainnya hanya memiliki pasokan listrik terbatas.

Peningkatan layanan listrik juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan lain, seperti tower crossing dan kabel laut. “Kalau jarak antarpulau di bawah 500 meter, bisa kita sambungkan pakai tower crossing. Ini sudah kita lakukan di Bintan, Galang, dan Lingga,” tambah Darwin.

Untuk pulau-pulau dengan kebutuhan listrik besar dan jarak yang lebih jauh, pemerintah menggunakan kabel laut sebagai solusi. Pulau-pulau seperti Dabo, Singkep, Selayar, Sambu, dan Pulau Buluh kini sudah mulai terhubung dengan jaringan listrik utama melalui teknologi ini.

Pihaknya optimistis bahwa pemerataan akses listrik di wilayah kepulauan akan semakin cepat terwujud. Upaya ini juga sejalan dengan target nasional dalam transisi energi dan pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTS. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Dinas ESDM Kepri Sosialisasikan Aturan Baru PLTS Atap, Dorong Elektrifikasi Pulau Kecil pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dua terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan, Mardi dan Sidiq, dituntut hukuman total lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aditya dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (23/6).

Keduanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kekerasan terhadap seorang perempuan lansia bernama Waginah,72, saat melakukan aksi perampokan di rumah korban, kawasan Kampung Sembulang, Galang.

Dalam pembacaan tuntutannya, JPU menyatakan bahwa kedua terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari.

Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana berat karena disertai kekerasan dan dilakukan terhadap korban lanjut usia.

“Menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan untuk perkara pencurian dengan kekerasan, dan tambahan dua tahun untuk perkara pencurian dengan pemberatan,” ujar JPU Adit di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Andi Bayu Mandala Putra, serta dua hakim anggota, Douglas Napitupulu dan Dina Puspasari.

Peristiwa perampokan tersebut terjadi saat dini hari. Kedua terdakwa diketahui masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela dapur menggunakan alat bantu. Keduanya mengenakan masker dan membawa senjata tajam untuk melancarkan aksinya.

Setelah berhasil masuk, Mardi dan Sidiq langsung membangunkan Waginah dan suaminya, Jumangin, yang sedang tertidur. Mereka mengancam dan memukuli korban dengan batang kayu.

Akibat penganiayaan itu, Waginah mengalami luka robek di bagian kepala dan wajah. Suaminya yang berusaha melindungi istri juga turut menjadi sasaran kekerasan.

“Pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp 25 ribu, satu unit tabung gas elpiji tiga kilogram, satu unit ponsel, STNK, kunci motor, serta satu karung jengkol seberat 15 kilogram,” ungkap JPU saat membacakan rincian hasil kejahatan.

Korban kemudian menjalani perawatan medis dan visum di RS Bhayangkara Batam. Hasil visum menunjukkan adanya luka memar dan bengkak di sejumlah bagian tubuh akibat hantaman benda tumpul.

Dalam kesaksiannya di persidangan, Waginah mengaku masih mengalami trauma berat akibat kejadian tersebut. Ia sulit tidur dan merasa ketakutan setiap malam.

“Saya masih trauma. Kalau malam, saya tidak bisa tidur tenang,” ucapnya lirih di ruang sidang. Ia berharap pelaku dihukum seberat-beratnya agar kejadian serupa tidak terulang terhadap warga lain, terutama lansia.

Kedua terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyebutkan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi. Dalam sidang sebelumnya, mereka juga mengakui pernah melakukan aksi serupa di dua rumah lain yang masih berada di kawasan yang sama, yakni Kampung Sembulang.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari tim kuasa hukum kedua terdakwa. Sementara itu, majelis hakim menjadwalkan sidang pembacaan vonis dua minggu mendatang. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Dua Perampok Lansia di Sembulang Dituntut 5,5 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran kapal MT Federal II di galangan kapal PT ASL, Tanjunguncang, Batuaji. Ia mengaku tengah melakukan penyelidikan.

“Kepastiannya (penyebab kebakaran) harus melalui uji ilmiah atau scientific investigation yang dilakukan Inafis Polresta Barelang dan Puslabfor Medan,” ujarnya, Rabu (25/6).

Zaenal menjelaskan kebakaran ini terjadi saat kapal tengah docking atau pemeliharaan. Kemudian api muncul dan menyambar sembilan orang pekerja.

Baca Juga: Polisi Periksa Pemilik PT Desa Air Cargo Batam, Penyebab Kebakaran Belum Diketahui

Adapun korban yang tewas berjumlah empat orang, luka berat empat orang, dan luka ringan satu orang.

“Tadi malam kita fokus evakuasi korban dan memadamkan api. Untuk korban dirawat di dua rumah sakit,” katanya.

Disinggung adanya kelalaian dalam pekerjaan ini, Zaenal mengaku belum bisa menyimpulkannya.

“Semua kemungkinan ada, tapi saya belum bisa menyimpulkan adanya kelalaian,” ungkapnya.

Baca Juga: Tragedi Nahas MT Federal II di PT ASL, Disnakertrans Kepri Selidiki Unsur Kelalaian

Sementara UPT Pengawas Tenaga Kerja Batam, Susi Juniarti mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan data terkait kelalaian dalam pengerjaan kapal ini.

“Kami belum bisa memberikan keterangan. Karena sampai saat ini masih mengumpulkan data-data dan penyelidikan kepolisian juga,” ujarnya singkat. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Selidiki Penyebab Kebakaran Kapal di PT ASL Tanjuncang, Polisi Libatkan Puslabfor Medan pertama kali tampil pada Metropolis.