batampos-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menerapkan metode pembelajaran campuran dalam pelatihan vokasi atau dikenal dengan istilah blanded learning.

Penerapan metode blanded learning ini dilaksanakan berbarengan dengan penandatanganan nota kesepakatan perjanjian kerja sama antara Disnakertrans Kepri dengan PT Nanshan Fashion Bintan Indonesia dan PT Bintan Celular Indonesia (BCI), dua perusahaan industri strategis.

Penandatanganan kesepakatan perjanjian kerja sama dilaksanakan Rabu (25/6) di Aula UPTD Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Kepri, Kota Tanjungpinang.

Kerjasama mencakup perencanaan pelatihan, penyediaan fasilitas pelatihan dan sertifikasi. Peserta pelatihan nantinya juga akan mengikuti program pemagangan alumni dan instruktur, serta penempatan tenaga kerja lulusan pelatihan ke dalam industri terkait.

Untuk dikethaui, PT Nanshan Fashion Bintan Indonesia bergerak di bidang industri tekstil dan konveksi. Sementara PT Bintan Celular Indonesia fokus pada pengembangan dan produksi panel tenaga surya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad melalui Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya menjelaskan, kerja sama ini sangat penting dalam menciptakan tenaga kerja kompeten yang adaptif terhadap tuntutan Revolusi Industri 5.0 yang menekankan integrasi antara manusia dan teknologi canggih.

Langkah ini merupakan sebuah inovasi Pemprov Kepri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah, sekaligus menandai upaya konkret dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan modern yang menuntut fleksibilitas pembelajaran dan sinergi multisektor.

“Langkah-langkah seperti ini sangat penting sebagai bentuk dukungan bagi para pencari kerja dan calon tenaga kerja agar memiliki kompetensi unggul, sekaligus membuka peluang kerja baru yang lebih luas di Kepulauan Riau,” ujarnya.

Penerapan awal metode blanded learning adalah berupa pelatihan program pengolahan data menggunakan Microsoft Excel – Level Basic, melibatkan peserta dari Kabupaten Bintan, Lingga, dan Kota Tanjungpinang. Pelatihan berlangsung 24 – 26 Juni 2025.

Dalam kesempatan sama diakhiri pula dua program pelatihan keterampilan. Kepala UPTD BLKPP Kepri, Lili Hendrayani dalam laporannya menjelaskan, pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan itu adalah pelatihan dan sertifikasi pemasangan instalasi otomasi listrik industri serta pelatihan komponen perakitan pabrikasi (las teralis), diikuti oleh total 32 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Kepri.

Sebagai bentuk pengakuan terhadap kualitas lembaga pelatihan, pada kesempatan sama juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat akreditasi kepada UPTD BLKPP Kepri untuk Program Pelatihan Operator Listrik Industri, serta kepada LPK Bintan Cakrawala.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri Dr Tengku Afrizal, Anggota Komisi IV DPRD Kepri Ir Onward Siahaan, Kepala BBPVP Medan, Kepala Administrator KEK Galang Batang, pimpinan perusahaan mitra industri, seperti PT Bintan Alumina Indonesia, PT Bintan Celular Indonesia, PT Nanshan Fashion Bintan Indonesia, PT Bintan Inti Industrial Estate Lobam, serta pimpinan LPK Bintan Cakrawala dan perwakilan dinas tenaga kerja kabupaten/kota se-Kepri.

BACA JUGA: Puluhan Buruh Duduki Kantor Disnakertrans Kepri Kawal Keputusan UMP 2025

Dibarengi Penguatan Softskill

Menurut Diky, pelatihan vokasi tidak hanya mengenai keterampilan teknis (hardskill), tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan softskill, integritas, dan etos kerja.

Ia mengajak semua pihak untuk memberi perhatian khusus pada kelompok rentan seperti keluarga miskin, putus sekolah, dan korban PHK, agar pelatihan benar-benar memberikan dampak yang merata dan berkelanjutan.

Dengan diterapkannya metode blended learning serta terjalinnya kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan keseriusannya dalam membangun ekosistem pelatihan kerja yang modern, inklusif, dan terhubung langsung dengan dunia industri.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan SDM Kepri yang unggul, mandiri, dan siap bersaing di level nasional maupun global. (*)

batampos-Ada yang lain di lingkungan Pemprov Kepulauan Riau di hari Kamis. Hari itu ASN tak lagi mengenakan batik, tapi seragam olahraga. Upaya memancarkan semangat gotong royong.

Suasana non formal itu – khususnya di Pulau Dompak sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau – telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2025.

Tertanggal 16 Juni 2025, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengeluarkan kebijak melalui Surat Edaran Nomor B/800.1.12.5/19/BKDKORPRI-SET/2025, mengatur tentang Pengaturan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam SE tersebut, Gubernur menetapkan bahwa setiap hari Kamis, ASN dan pegawai non-ASN mengenakan baju olahraga sebagai bagian dari jadwal pakaian dinas yang kini lebih variatif dan kontekstual.

“Ini bukan sekadar soal seragam, tapi tentang semangat baru. Kami ingin menciptakan suasana kerja yang segar dan sehat, tanpa mengurangi produktivitas dan kedisiplinan,” ujar Gubernur Ansar Ahmad dalam keterangannya.

Melalui kebijakan ini, rutinitas perkantoran terasa lebih ringan, menciptakan iklim kerja yang akrab dan terkesan fleksibel.

Dari halaman parkir hingga ruang pelayanan publik, pegawai tampak mengenakan pakaian olahraga beragam warna, beraneka model, bahkan modis.

Beberapa mengenakan kaos berkerah, kaos oblong, celana training, hingga sepatu kets yang mencolok—namun tetap sopan dan profesional. Tawa ringan dan interaksi hangat pun lebih sering terdengar.

Penerapan seragam olahraga juga diyakini membawa semangat baru dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Bagi sebagian ASN, Kamis kini menjadi hari yang ditunggu-tunggu—karena bisa tetap tampil rapi tanpa harus terasa kaku.

ASN bahu membahu melaksanakan bersih-bersih lingkungan kantor masing-masing. Tidak sedikit juga OPD yang memanfaatkan momen, menyisipkan kegiatan fisik ringan di pagi hari, seperti senam peregangan atau jalan santai sebelum jam kerja.

Kepala BKD atau OPD terkait menyebutkan bahwa perubahan ini merupakan hasil Rapat Koordinasi bersama seluruh perangkat daerah pada 10 Juni 2025 lalu. Rakor memutuskan dilakukan penyesuaikan pengaturan pakaian dinas dengan kebutuhan dan dinamika zaman.

Meski terlihat lebih santai, pelayanan publik di hari Kamis tetap berjalan seperti biasa.

BACA JUGA: Gorong-gorong di Desa Ekang Anculai Amblas Akibat Tanah Tergerus, Kendaraan Berat Dilarang Melintas

Ini disambut positif, khususnya bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan Gubernur itu dianggap mencerminkan sisi humanis birokrasi yang adaptif dan dekat dengan masyarakat.

“Seragam olahraga bukan berarti tidak serius, justru ini cara baru untuk menyegarkan semangat kerja di tengah rutinitas yang padat,” ujar salah satu pegawai di Dinas Kominfo Kepri.

Kebijakan ini juga dianggap menjadi simbol semangat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, inklusif, dan fleksibel, sesuai dengan tuntutan zaman.

Tidak hanya di kawasan kantor, semangat gotong royong di hari Kamis sudah merambat ke luar kantor. Ini dimulai dengan dilaksanakan gotong royong di kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat yang dipimpin Gubernur Ansar Ahmad pada 5 Juni 2025 lalu.

Sejumlah OPD bahkan telah berencana melaksanakan gotorong royong bersih bersih di sejumlah area publik yang menjadi kewenangannya.

Dengan semangat baru setiap Kamis, Pemprov Kepri terus menunjukkan bahwa reformasi birokrasi juga bisa dimulai dari hal sederhana—mulai dari seragam yang membumi, namun membawa makna besar bagi semangat kerja pegawai.(*)

Berikut Pengaturan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan SE Gubernur Nomor: B/800.1.12.5/19/BKDKORPRI-SET/2025:

Senin : PDH Khaki
Selasa : Kemeja Putih
Rabu : Batik
Kamis : Seragam Olahraga
Jumat : Baju Kurung Melayu. (*)