batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam membenarkan perekrutan Alex, warga yang sempat viral dalam polemik penertiban aktivitas pengambilan pasir ilegal di kawasan sekitar Bandara Hang Nadim, sebagai tenaga outsourcing di Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam.

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian dan bantuan kepada warga yang kehilangan pekerjaan usai viralnya peristiwa tersebut.

Ariastuty menjelaskan, Alex diketahui sebelumnya sudah tidak lagi bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu kawasan perumahan di Batam. Setelah mendapat informasi itu, BP Batam kemudian melakukan pengecekan dan memutuskan untuk membantu dengan memberikan kesempatan kerja di lingkungan Ditpam BP Batam.

“Memang Alex ini informasinya sudah tidak bekerja lagi sebagai sekuriti. Kemarin juga dari Dinas Sosial sudah membantu, dan sekarang kami pekerjakan di Direktorat Pengamanan sebagai pegawai outsourcing,” ujar Ariastuty, Kamis (7/5).

Ia mengatakan, proses administrasi Alex saat ini sedang berjalan dan yang bersangkutan sudah datang ke Markas Komando Ditpam BP Batam untuk pengurusan awal.

“Hari ini sudah mulai proses pengurusannya, Alex juga sudah datang ke Mako Ditpam,” katanya.

Menurut Ariastuty, BP Batam terbuka membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, selama ada ruang dan kebutuhan di lingkungan kerja.

“Intinya kami membantu, kalau memang dibutuhkan dan bisa dibantu, tentu kita bantu,” ujarnya.

Sebelumnya, Alex menjadi sorotan setelah muncul dalam video inspeksi mendadak Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, saat menertibkan aktivitas pengambilan pasir ilegal di kawasan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Bandara Hang Nadim.

Video tersebut memicu polemik di tengah masyarakat setelah adanya pernyataan keras terkait warga pendatang yang bekerja di lokasi itu. Namun, dengan direkrutnya Alex ke Ditpam BP Batam, langkah tersebut dinilai menjadi bentuk tindak lanjut sekaligus pembinaan terhadap warga yang terdampak secara sosial dan ekonomi.(*)

Artikel BP Batam Beri Kesempatan Kerja kepada Alex di Ditpam, Ariastuty sebut Bentuk Kepedulian pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dua nelayan asal Pulau Pecong, Kota Batam, akhirnya kembali berkumpul dengan keluarga setelah sempat hanyut di laut selama delapan hari akibat kerusakan mesin pompong saat melaut.

Kedua nelayan tersebut ditemukan dan ditolong oleh nelayan Malaysia sebelum akhirnya dibawa ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia untuk proses penanganan lebih lanjut.

Proses penjemputan kedua nelayan dilakukan oleh Satuan Polisi Air (Polair) Polresta Barelang di wilayah perbatasan perairan Indonesia-Malaysia, Kamis, (7/5).

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepulauan Riau, Distrawandi, mengapresiasi gerak cepat seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulangan nelayan tersebut.

Ia mengatakan, insiden bermula ketika kedua nelayan itu pergi memancing dari Pulau Pecong. Namun di tengah perjalanan, mesin pompong yang mereka gunakan mengalami kerusakan hingga membuat mereka hanyut terbawa arus sampai masuk ke wilayah perairan Malaysia.

“Alhamdulillah mereka ditemukan nelayan Malaysia dan diamankan. Kemudian dibawa ke KJRI Malaysia sebelum dijemput oleh Polair Polresta Barelang di perbatasan,” kata Distrawandi.

Distrawandi bersama Wakil Ketua HNSI Kepri, Jeki, turut mendampingi proses kepulangan kedua nelayan tersebut dan memastikan kondisi mereka dalam keadaan sehat.

Ia menyebut, sekitar pukul 13.30 WIB kedua nelayan tiba dan langsung menjalani pendataan singkat sebelum dipulangkan ke keluarga masing-masing.“Alhamdulillah saya cek langsung kondisi fisik mereka, keduanya sehat walafiat. Yang paling penting, mereka juga pulang bersama alat tangkap dan pompongnya,” ujarnya.

Atas kejadian tersebut, HNSI Kepri menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kepri, Dinas Kelautan dan Perikanan, Polda Kepri, Polresta Barelang, khususnya Polair Polresta Barelang yang telah membantu proses penjemputan hingga nelayan bisa kembali dengan selamat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada KSOP serta Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam yang ikut mendukung proses koordinasi.

Distrawandi mengatakan, wilayah perbatasan memang memiliki risiko tinggi bagi nelayan, terutama ketika menghadapi cuaca buruk atau gangguan teknis saat melaut.

Namun, hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, termasuk dukungan KJRI, dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat proses penyelamatan dan pemulangan nelayan.

“Ini menjadi bukti bahwa kerja sama lintas negara di wilayah perbatasan sangat penting untuk keselamatan nelayan kita. Kami sangat mengapresiasi dan berharap kerja sama seperti ini terus berjalan ke depannya,” katanya.

Saat ini, kedua nelayan tersebut telah kembali ke rumah masing-masing dan berkumpul bersama keluarga setelah melewati situasi yang cukup menegangkan di tengah laut.(*)

Artikel Delapan Hari Hanyut di Laut, Dua Nelayan Batam Pulang dari Malaysia dengan Selamat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Koperasi madrasah di Kota Batam kini tidak lagi hanya diarahkan untuk mengelola kantin atau toko alat tulis sekolah. Melalui pendampingan yang digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemko Batam, koperasi madrasah didorong naik kelas menjadi pelaku usaha profesional yang mampu bersaing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi madrasah sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi koperasi di lingkungan pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, pemateri Rinto Silitonga menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang memiliki dasar hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menurutnya, koperasi madrasah memiliki potensi besar untuk berkembang apabila dikelola secara profesional dan mengikuti perkembangan sistem usaha modern.

“Selama ini koperasi identik dengan usaha kecil di lingkungan sekolah. Padahal, jika dikelola dengan baik, koperasi juga bisa masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat tiga sektor usaha yang dapat dikembangkan koperasi, yakni usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan. Ketiganya dinilai dapat menjadi pondasi dalam memperkuat ekonomi koperasi secara berkelanjutan.

Rinto juga menyoroti pentingnya legalitas usaha melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk pengelolaan kantin madrasah, koperasi dapat menggunakan KBLI 47212 tentang perdagangan eceran makanan. Sementara usaha penjualan alat tulis kantor (ATK) dapat menggunakan KBLI 47611 terkait perdagangan eceran alat tulis dan gambar.

Tak hanya itu, koperasi madrasah juga disebut memiliki peluang ikut dalam sistem pengadaan pemerintah melalui INAPROC yang terhubung dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Peluang tersebut terbuka terutama untuk paket pengadaan berskala kecil yang diprioritaskan bagi UMKM dan koperasi.
Meski demikian, Rinto menegaskan bahwa koperasi harus memenuhi sejumlah syarat administratif agar mampu bersaing, mulai dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), kesesuaian KBLI, hingga kesiapan dokumen dan manajemen usaha.

“Legalitas dan tata kelola menjadi kunci. Kalau koperasi ingin berkembang dan dipercaya, semua harus dipersiapkan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Batam, Andika Setiawan, menyebut kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi madrasah di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif.

Ia berharap koperasi madrasah tidak hanya menjadi unit usaha internal sekolah, tetapi mampu bertransformasi menjadi badan usaha yang profesional, mandiri, dan kompetitif.

“Kami ingin koperasi madrasah memiliki daya saing, tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga mampu terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku,” ujarnya.

Melalui pendampingan ini, koperasi madrasah di Batam diharapkan mampu berkembang lebih modern dan adaptif, dari sekadar pengelola kantin sekolah menjadi pelaku usaha yang siap bersaing di tingkat yang lebih luas.(*)

Artikel Koperasi Madrasah di Batam Naik Kelas, Disiapkan Tembus Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penanganan kasus dugaan penipuan dalam pembelian kapal penumpang Irfan Jaya 9 terus bergulir di Polresta Barelang. Penyidik Satreskrim Polresta Barelang kini telah memanggil pihak pembeli selaku pelapor, Frans Tjung, serta pihak penjual dari PT Tiger Trans International yang dilaporkan dalam kasus tersebut.

Dalam proses penyidikan, polisi juga telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap pengusaha galangan kapal asal Singapura berinisial SE untuk hadir pada Rabu (6/5/2026). Namun, SE dikabarkan tidak memenuhi panggilan penyidik atau mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan.

“Panggilan dari kami untuk hadir kemarin, tapi yang bersangkutan (SE) belum hadir,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP M Debby Tri Andrestian melalui Kanit I Satreskrim Ipda Muhammad Hafidz Zulfajri, Kamis (8/5/2026).

Polisi saat ini masih menunggu itikad baik dari pihak terlapor untuk memenuhi panggilan pemeriksaan selanjutnya.
Sementara itu, kuasa hukum terlapor, Mustari, membenarkan adanya jadwal pemanggilan terhadap SE oleh penyidik Satreskrim Polresta Barelang. Menurutnya, SE belum sempat hadir lantaran memiliki kegiatan lain. “Iya jadwalnya hari Rabu, beliau belum sempat datang, mungkin ada kegiatan,” kata Mustari saat dikonfirmasi.

Mustari menegaskan pihaknya tetap kooperatif dan akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada penyidik terkait ketidakhadiran kliennya tersebut. “Nanti kita surati sesuai prosedur, kami kooperatif,” ujarnya. Meski SE tidak hadir, salah satu kliennya yang lain, yakni AN atau Bu Ani, tetap datang memenuhi panggilan penyidik di Polresta Barelang. “Semalam Bu Ani datang,” tambahnya.

Diketahui, kasus ini bermula dari laporan Frans Tjung ke Polresta Barelang pada 24 Juli 2025 terkait dugaan penipuan spesifikasi mesin dalam pembelian kapal penumpang Irfan Jaya 9. Dalam laporan tersebut, Frans mengaku mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah setelah mesin kapal yang dijanjikan tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang ditawarkan pihak penjual.(*)

Artikel Pengusaha Singapura Mangkir dari Panggilan Polisi dalam Kasus Dugaan Penipuan Pembelian Kapal Irfan Jaya 9 pertama kali tampil pada Metropolis.