batampos-Alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas putusan vonis Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta kepada Lisa Rachmat, dinilai tidak relavan dan tidak punya dasar hukum.

“Alasan banding JPU atas putusan vonis kepada Lisa Rachmat tidak punya dasar hukum,’’ tegas Andi Syarifuddin SH MH, salah satu kuasa hukum Lisa Rachmat, Sabtu (28/6/2025) di kawasan Mega Kuningan Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan, JPU mengajukan banding atas vonis Lisa.

“Iya (mengajukan) banding,” ujar Harli, Kamis (26/6/2025). “Alasan banding karena terkait barang bukti ada yang dikembalikan. Padahal JPU menuntut untuk dirampas,” tutur Harli. Namun tidak dijelaskan barang bukti mana saja yang dipersoalkan JPU.

JPU menuntut penjara 14 tahun dan denda Rp750 juta, subsider enam bulan penjara kepada Lisa Rachmat, pengacara Gregorius Ronald Tannur. Pada sidang di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Rabu, 28/5/2025, JPU juga menuntut barang bukti yang disita dirampas untuk negara.

BACA JUGA: Tanpa Dua Alat Bukti yang Sah, Hanya Berdasarkan Chat dan Catatan, Lisa Rachmat Dituntut 14 Tahun Penjara

Dalam kasus ini, jaksa menyita sejumlah barang bukti berupa barang berharga, uang Rupiah, Dolar Singapura dan Dolar Amerika Serikat dari Lisa, David Rachmat (adik Lisa), dan Linggo Hadiprayitno (suami Lisa), berjumlah sekitar Rp27 miliar.

Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara 11 tahun dan denda Rp750 juta. Majelis sependapat dengan kuasa hukum Lisa, barang bukti yang disita JPU harus dikembalikan kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Lisa adalah pemberi suap bukan penerima suap.

“Bahwa terhadap barang bukti berupa uang rupiah maupun uang asing serta dokumen yang telah disita dari David Rachmat dan Linggo Hadiprayitno, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa barang bukti tersebut patut dikembalikan karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah pemberi suap bukan sebagai penerima suap,” kata Hakim Ketua Rosihan Juhriah Rangkuti saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Rabu, 18/6/2025.

Hakim meyakini, uang suap dalam kasus ini sudah diserahkan kepada majelis hakim PN Surabaya dan eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

“Oleh karena berdasarkan fakta bahwa uang suap telah diserahkan kepada penerima yaitu hakim tingkat pertama yang mengadili perkara Gregorius Ronald Tannur dan juga kepada Zarof Ricar untuk pengurusan perkara tingkat kasasi, maka dapat dipastikan bahwa uang yang disita tersebut sudah tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ini,” lanjut amar putusan.

Kuasa hukum Lisa Rachmat Andi Syarifuddin menjelaskan, logikanya, sebagai pemberi suap, barang atau uang yang diterima Lisa sudah berpindah kepada penerima suap. “Mestinya uang yang diterima para penerima suap itu yang dirampas untuk negara,” ujar Andi.

Andi menegaskan, tidak relevan dan tidak berdasar uang di dompet Lisa, adik dan suami Lisa dijadikan barang bukti dan diminta kepada majelis hakim dirampas untuk negara.

“Jangan sampai masyarakat beranggapan negara dijadikan alat dengan alasan penegakan hukum untuk mengambil hak orang lain,” tutur Andi.

Penyidik, kata Andi, boleh menyita suatu barang milik orang lain dalam suatu penggeledahan, jika barang tersebut diduga keras diperoleh dari hasil tindak kejahatan. Atau barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan/atau barang yang disitanya itu ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diselidikinya.

Apabila barang yang disita tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diselidiki, maka penyidik harus membuat sprindik baru jika barang yang disitanya itu diduga hasil dari kejahatan atau barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

“Jika barang yang disita oleh penyidik tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang diselidikinya, dan penyidik tidak menemukan tindak pidana lain yang ada hubungan dengan barang sitaan itu, maka penyidik berkewajiban untuk mengembalikan barang sitaan tersebut kepada pemilik yang sah. Bukan malah membawanya ke pengadilan dijadikan barang bukti dan dimohonkan dirampas untuk negara,” jelas Andi.

Fakta selama persidangan, beber Andi, JPU tidak dapat membuktikan barang bukti yang dipersoalkan ini merupakan hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh Lisa. “Karena itu majelis hakim sependapat dengan kuasa hukum untuk mengembalikan semua barang bukti yang disita jaksa,” kata Andi.

“Atas dasar hal tersebut, kami menilai, alasan jaksa mengajukan banding tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum,” tandas Andi.

Andi menyatakan, pihak Lisa Rachmat juga mengajukan banding. “Kami mengajukan banding dengan alasan putusan majelis hakim tidak memenuhi unsur Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Asas Manfaat Hukum.

Terkait Asas Kepastian Hukum, Andi menjelaskan, fakta di persidangan perkara Lisa bukan kasus ketangkap tangan, sehingga harus didahului dengan proses Penyelidikan, Penyidikan, Penggeledahan dan Penyitaan yang sah.

“Proses ini tidak dilakukan,” beber Andi,

Andi menambahkan, para saksi yang dihadirkan JPU tidak ada satupun yang melihat, mendengar dan/atau mengalami langsung, tentang peristiwa hukum yang dituduhkan kepada Lisa. Juga alat bukti surat, saksi ahli, petunjuk dan pengakuan, tidak satu pun menjelaskan peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Lisa.

“Soal pengakuan Erintua Damanik berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak memenuhi kualitas sebagai alat bukti,” ujar Andi.

Sementara barang bukti yang tunjukkan JPU di persidangan berupa uang hasil sitaan penyidik dari ketiga Majelis Hakim pembebas Ronal Tanur di PN Surabaya, menurut Andi, “tidak ada satupun yang menjelaskan uang tersebut bersumber dari Lisa,”

Terkait Asas keadilan, Andi menyoroti vonis 3 tahun penjara kepada Mariska ibu dari Ronal Tanur, sementara Lisa divonis penjara 11 tahun. “Bagaimana dikatakan adil, orang yang memberi uang dan menyuruh menyuap hakim divonis 3 tahun, sementara orang yang disuruh menyuap hakim divonis 11 tahun penjara,” ujar Andi mempertanyakan.

“Putusan pengadilan yang tidak memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan, tidak memenuhi Asas Manfaat,” tandas Andi.
Andi berharap, Majelis Hakim Banding perkara Lisa menjatuhkan vonis sesuai ketentuan hukum dan bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan. “Selaku penasihat hukum Lisa Rachmat, kami yakin dan percaya, majelis hakim banding berani mengambil keputusan adil dan bijaksana. Bukan keputusan karena kasusnya viral, atau adanya tekanan dari pihak manapun,” ujar Andi. (*)

Artikel Lisa Rachmat Banding, Andi: Alasan Banding JPU Tidak Punya Dasar Hukum pertama kali tampil pada News.

batampos – Sun Life Indonesia telah merilis edisi kedua dari Sun Life Asia Financial Resilience Index: Balancing Today’s Needs and Tomorrow’s Goals, yang menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana masyarakat Indonesia mengelola keuangan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Meski terjadi sedikit peningkatan dalam persepsi terhadap kemapanan finansial secara keseluruhan, laporan ini mengungkapkan adanya kesenjangan ketahanan finansial yang signifikan antargenerasi.

Gen-Z tercatat sebagai kelompok paling rentan secara finansial dan memiliki ketahanan jangka panjang terendah. Sebagai perbandingan, nyatanya sebanyak 63 persen responden Baby Boomer merasa aman secara finansial, jauh di atas Gen-Z (49 persen).

Gen-Z Hadapi Tantangan Finansial yang Lebih Kompleks

Gen-Z menunjukkan tingkat kepercayaan diri dan kematangan perencanaan finansial yang paling rendah diantara seluruh kelompok usia. Hanya 49 persen dari mereka yang merasa aman secara finansial, dibandingkan 61 persen milenial, dan 63 persen baby boomer.

Sebanyak 58 persen Gen-Z menyebut diri mereka sebagai investor konservatif. Hal ini menunjukkan kecenderungan untuk menghindari risiko dan kemungkinan akan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya menyeimbangkan risiko dan imbal hasil jangka panjang.

Lebih dari seperempat Gen-Z (29 persen) tidak mencari bantuan atau nasihat dalam membuat keputusan finansial mereka. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.

Padahal, Gen Z justru menjadi kelompok yang paling membutuhkan panduan dan struktur dalam membangun masa depan finansialnya. Menariknya, 21 persen dari Gen-Z mengandalkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan konsultasi keuangan, sedangkan Milenial (21 persen), Gen X (9 persen), dan baby boomer (11 persen).

Kah jing Lee, Chief Client and Distribution Officer Sun Life Indonesia, mengatakan, Gen Z memiliki waktu yang panjang untuk merancang masa depan keuangan mereka, tetapi banyak dari mereka justru diliputi kekhawatiran dan keraguan. Mereka tumbuh dalam era ekonomi yang penuh ketidakpastian dan tekanan biaya hidup yang tinggi.

“Meningkatkan literasi finansial serta memperluas akses terhadap informasi terpercaya dapat menjadi kunci dalam membantu mereka membangun ketahanan finansial jangka panjang,” katanya dalam rangkuman laporan yang dirilis Jumat (27/6).

Fokus Keuangan Jangka Pendek Mendominasi

Inflasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak orang kesulitan menyeimbangkan kebutuhan harian dan rencana keuangan jangka panjang mereka. Sebanyak 92 persen responden mengaku merasakan langsung dampak dari inflasi, dan 46 persen menyatakan bahwa hal tersebut berdampak besar terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibatnya, fokus keuangan masyarakat bergeser ke tujuan jangka pendek.

Sebanyak 62 persen responden menyatakan bahwa mengelola uang untuk kebutuhan sehari-hari adalah prioritas utama, sedikit menurun dari 63 persen pada tahun 2024. Sementara itu, perencanaan pensiun yang sebelumnya menempati posisi kedua kini turun menjadi peringkat kelima. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan perencanaan pensiun yang sebelumnya menjadi salah satu fokus utama.

Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, menabung untuk dana darurat kini menjadi prioritas kedua yang paling penting (42 persen).

Namun, kesiapan masyarakat untuk membangun ketahanan finansial jangka panjang masih tergolong rendah. Lebih dari separuh responden (55 persen) belum memiliki rencana keuangan lebih dari 12 bulan ke depan, dan hanya 9 persen yang mempersiapkan rencana keuangan hingga lebih dari 10 tahun ke depan. Angka ini menandakan masih minimnya perencanaan jangka panjang yang dibutuhkan untuk mencapai ketahanan finansial yang berkelanjutan.

Kesenjangan Ketahanan Finansial yang Masih Terlihat Jelas

Laporan ini juga menyoroti perbedaan yang cukup signifikan antara individu yang memiliki ketahanan finansial tinggi dan mereka yang memiliki ketahanan rendah.

Kelompok dengan ketahanan finansial tinggi mampu menghadapi tantangan ekonomi tanpa harus mengorbankan tujuan finansial jangka panjang. Selain itu, mereka lebih memprioritaskan dana darurat (45 persen) dan pendidikan diri atau anak-anak (38 persen).

Sebaliknya, individu dengan ketahanan finansial rendah lebih fokus pada pelunasan utang (53 persen) dan dana darurat (45 persen). Hanya 27 persen dari mereka merasa mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek, dan hanya 15 persen yang yakin dapat mencapai tujuan finansial jangka panjang.

Bahkan, 68 persen dari kelompok ini menyatakan tidak akan mampu bertahan lebih dari enam bulan jika kehilangan pekerjaan atau mengalami gangguan kesehatan serius.

Sementara itu, kelompok berketahanan tinggi menunjukkan keyakinan yang lebih besar: 81 persen merasa mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek, dan 87 persen yakin akan mencapai tujuan tabungan jangka panjang.

Sebanyak 51 persen bahkan percaya diri dapat bertahan lebih dari enam bulan dalam situasi darurat. Mereka juga cenderung lebih proaktif dalam mengelola keuangan, di mana 44 persen berkonsultasi dengan penasihat keuangan, 50 persen secara rutin mempelajari topik-topik keuangan, dan 48 persen aktif berinvestasi.

Kah jing Lee menambahkan, laporan ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang semakin jelas antara mereka yang secara aktif merencanakan masa depan finansialnya dan mereka yang masih terjebak pemenuhi kebutuhan sehari-hari. “Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, literasi dan perencanaan keuangan menjadi semakin penting,” pungkasnya.(*)

Artikel Gen-Z jadi Kelompok Paling Rentan secara Finansial, Tapi Banyak yang Ogah Cari Nasihat pertama kali tampil pada News.