batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat sedikitnya 17 poin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi. KPK tengah memfinalisasi kajian internal terkait hal tersebut dan berencana menyampaikan langsung masukan resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR.

“Dalam perkembangan diskusi di internal KPK setidaknya ada 17 poin yang menjadi catatan dan ini masih terus kami diskusikan dan tentu nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR sebagai masukan terkait dengan rancangan undang-undang hukum acara pidana tersebut,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/7).

Budi menjelaskan, sejumlah poin dalam RKUHAP yang sedang dibahas Komisi III DPR berpotensi melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

KPK akan menguraikan 17 poin tersebut ke dalam surat resmi yang nantinya diserahkan ke Presiden Prabowo dan DPR RI.

“Nanti akan kami sampaikan secara detail seperti apa ya termasuk soal lex specialist ya, karena korupsi ini sebagai extraordinary crime ya tentu juga butuh upaya-upaya hukum yang khusus ya, di mana korupsi di dalam KUHAP juga disebutkan sebagai lex specialist. Artinya, KUHAP tentu butuh untuk mengatur itu secara khusus juga,” ucap Budi.

Menurutnya, prinsip lex specialist harus dijaga agar hukum acara pidana umum tidak mereduksi mekanisme khusus yang selama ini diadopsi oleh KPK dalam menangani perkara korupsi. Ia menilai, perlu ada perlindungan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi melalui pengaturan yang sesuai dalam RKUHAP.

“Kajian sudah selesai. Kita sedang finalisasi. Kami akan segera kirim masukan itu,” tegas Budi.

Selain memberikan surat resmi ke Presiden dan DPR, lanjut Budi, KPK juga akan membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar proses legislasi RKUHAP tidak menjadi batu sandungan dalam melawan korupsi yang semakin kompleks di Tanah Air.

“Kami berharap proses pembahasan RKUHAP ini bisa melibatkan seluruh elemen bangsa, khususnya lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil, agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar memperkuat, bukan malah melemahkan, agenda pemberantasan korupsi nasional,” pungkasnya. (*)

Artikel KPK Ungkap Ada 17 Poin RKUHAP yang Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi pertama kali tampil pada News.

batampos – Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta menyampaikan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sudah bisa digunakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang jalan-jalan ke Jepang mulai 1 Agustus 2025.

“Tanggal 17 yang akan datang kita akan me-launching crossborder QRIS dengan Jepang, ini baru tahap pertama itu adalah Indonesia Outbound,” kata Fili dalam konferensi pers secara daring, Rabu (16/7).

“Jadi orang Indonesia yang pergi ke Jepang, bisa menggunakan QRIS-nya untuk scan Japanese QR,” tambahnya.

Meski begitu, ia memastikan kemudahan pembayaran QRIS bagi warga Jepang di Indonesia baru bisa dilakukan pada akhir tahun 2025 mendatang.

“Berikutnya mudah-mudahan akhir tahun bisa Indonesia inbound, jadi orang Jepang yang ke Indonesia bisa menggunakan JP QR-nya untuk men-scan QR kita,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 15 Mei lalu, BI dan penyedia sistem pembayaran di Jepang telah melakukan serangkaian uji coba (sandbox). Tak hanya Jepang, BI juga sedang melakukan perluasan penggunaan QRIS ke negara lain, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Arab Saudi.

BI menyebut, saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi QRIS antarnegara di Tiongkok. Adapun prosesnya masih berada di tahap perjanjian kerja sama bisnis, teknis, dan operasional antara Union Pay Internasional China dengan pihak Indonesia yakni Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Selain itu, perjanjian juga telah dilakukan antara empat penyedia layanan pembayaran di Indonesia dengan Union Pay Internasional China, yakni PT Rintis Sejahtera, PT Alto Network, PT Artajasa Pembayaran Elektronis, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara untuk pengembangan sistem dan sandbox.

Sementara itu untuk India, saat ini prosesnya sudah memasuki tahap diskusi teknikal antara ASPI dan National Payments Corporation of India (NPCI) terkait spesifikasi teknis. BI menargetka proses perluasan penggunaan QRIS di India ini dapat mulai diimplementasikan tahun ini.

Di sisi lain, proses penerapan QRIS di Korea Selatan prosesnya masih di tahap evaluasi dan finalisasi perjanjian di level industri. (*)

Artikel Mulai Agustus 2025, QRIS Bisa Digunakan Belanja di Jepang pertama kali tampil pada News.

batampos – Pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong seiring prospek perekonomian global yang melemah. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi ditopang investasi non bangunan terkait kegiatan di sektor transportasi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan, kinerja ekspor cukup baik. Ditopang ekspor berbasis sumber daya alam (SDA) dan produk manufaktur. Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Tercermin pada penjualan eceran yang melambat.

Secara sektoral, lapangan usaha pertanian tetap tumbuh. Ditopang kinerja subsektor perkebunan dan dukungan program pemerintah.

Sedangkan kinerja beberapa lapangan usaha utama lain seperti industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan makan minum belum kuat.

“Secara spasial, ekonomi di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) masih tumbuh di atas 5 persen. Sedangkan wilayah lainnya belum meningkat,” kata Perry usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (16/7).

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi semester II 2025 membaik. Secara keseluruhan 2025 berada dalam kisaran 4,6 sampai 5,4 persen. Di samping membaiknya permintaan domestik, perbaikan ini juga didukung tetap positifnya kinerja ekspor.

“Sejalan dengan hasil perundingan tarif dengan pemerintah AS,” ungkap Perry Warjiyo.

Berbagai respons bauran kebijakan pemerintah dan BI bertujuan untuk meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi. Yang pada akhirnya akan mendorong kegiatan ekonomi. Stimulus fiskal ditempuh pemerintah untuk perlindungan sosial dan implementasi program-program unggulan.

Kebijakan BI juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Yakni melalui penurunan BI rate, pelonggaran likuiditas, serta peningkatan insentif makroprudensial kepada perbankan. Guna mendorong kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas.

“BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap pejabat asal Sukoharjo itu. (*)

Artikel BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 4,6-5,4 Persen Tahun Ini pertama kali tampil pada News.

batampos – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 dipastikan akan digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

“Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/7).

Hasan menyebut, panitia pelaksanaan HUT ke-80 RI telah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Panitianya sudah dibentuk, ya panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada dan PCO juga menjadi bagian dari itu,” ujar Hasan.

Hasan menjelaskan, pembentukan panitia telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Tak dipungkiri, sempat beredar wacana bahwa HUT ke-80 RI akan digelar di IKN, seperti pada perayaan tahun lalu.

Sementara, terkait peluncuran logo dan tema resmi peringatan Kemerdekaan RI tahun ini akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Logo dan tema menjadi bagian penting dari rangkaian perayaan yang menandai delapan dekade kemerdekaan Indonesia.

“Mengenai logo, dan tema peringatan 17 Agustus tahun ini perayaan kemerdekaan kita, perayaan 80 tahun kemerdekaan kita akan segera di-launching dalam waktu dekat, tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, peluncuran tersebut kemungkinan besar akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo. Meski memang belum disebutkan tanggal pastinya.

“Tapi pasti dalam waktu dekat akan dilaunching mungkin oleh presiden ya mengenai logo dan temanya. Jadi kita tunggu ya,” pungkasnya. (*)

Artikel HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta Bukan di IKN, Ini Penjelasan Pihak Istana pertama kali tampil pada News.