batampos – Presiden Prabowo Subianto buka suara soal kewajiban Indonesia untuk membeli sebanyak 50 pesawat Boeing dari Amerika Serikat (AS). Ia menilai, pembelian armada baru ini sejalan dengan kebutuhan dan niat dirinya untuk membesarkan perusahaan pelat merah, Garuda Indonesia.

Untuk diketahui, kewajiban ini sebagaimana telah disampaikan Presiden AS Donald Trump seiring dengan rampungnya proses negosiasi tarif impor AS ke Indonesia yang telah ditetapkan sebesar 19 persen.

“Ya memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Garuda adalah kebanggaan kita, Garuda adalah flight carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru,” kata Prabowo kepada wartawan di sela jadwal kepulangannya ke Indonesia usai melakukan kunjungan kerja di Paris, Kamis (16/7).

“Saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual, pesawat Boeing juga cukup bagus, kita juga tetap dari Airbus,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengatakan tak hanya kewajiban untuk membeli pesawat Boeing, tetapi dari kesepakatan antara kedua negara juga mewajibkan RI untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM), Gandum hingga kedelai.

“Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan, kita juga butuh sebagai contoh kita masih impor BBM, kita masih impor gas, kita masih perlu impor gandum, kita masih perlu impor kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Maskapai Garuda Indonesia, merencanakan akan menambah jumlah armada dengan membeli sebanyak 50-75 pesawat Boeing dari Amerika Serikat (AS). Untuk diketahui, Boeing adalah perusahaan kedirgantaraan yang merupakan produsen pesawat terbesar di dunia.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani memastikan rencana pembelian ini menjadi salah satu upaya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk merayu AS di tengah proses negosiasi tarif resiprokal yang dikenakan Presiden Donald Trump dan bakal jatuh tempo pada Rabu (9/7) mendatang.

“Iya, sama Boeing-lah. Kita masih penjajakan untuk kemungkinan pembelian pesawat Boeing,” kata Wamildan Tsani kepada wartawan usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7).

Lebih lanjut, Wamildan menyebut berdasarkan rencana puluhan pesawat yang akan dibeli oleh maskapai pelat merah diantaranya, yaitu tipe 737 max dan 787. Meski begitu, ia belum bisa memastikan secara detail soal nominal transaksi hingga tipe apa saja yang akan diborong Garuda Indonesia.

Dia hanya mengatakan bahwa seluruh hal terkait rencana ini masih dalam tahap pembicaraan. Wamildan meminta seluruh pihak untuk terus menunggu kabar terbaru, jika komitmen antara keduanya sudah terjalin dan memasuki dalam kesepakatan final.

“Antara 50-75 pesawat. Tipe 737 Max. Ada 737, ada 787, makanya masih dalam tahap pembicaraan,” ujar Wamildan.

“Ditunggu aja, ya. Nilainya nanti deh, kan masih dalam tahap pembicaraan,” pungkasnya. (*)

Artikel Indonesia Wajib Beli 50 Pesawat Boeing dari AS, Ini Kata Prabowo pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat sedikitnya 17 poin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi. KPK tengah memfinalisasi kajian internal terkait hal tersebut dan berencana menyampaikan langsung masukan resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR.

“Dalam perkembangan diskusi di internal KPK setidaknya ada 17 poin yang menjadi catatan dan ini masih terus kami diskusikan dan tentu nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR sebagai masukan terkait dengan rancangan undang-undang hukum acara pidana tersebut,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/7).

Budi menjelaskan, sejumlah poin dalam RKUHAP yang sedang dibahas Komisi III DPR berpotensi melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

KPK akan menguraikan 17 poin tersebut ke dalam surat resmi yang nantinya diserahkan ke Presiden Prabowo dan DPR RI.

“Nanti akan kami sampaikan secara detail seperti apa ya termasuk soal lex specialist ya, karena korupsi ini sebagai extraordinary crime ya tentu juga butuh upaya-upaya hukum yang khusus ya, di mana korupsi di dalam KUHAP juga disebutkan sebagai lex specialist. Artinya, KUHAP tentu butuh untuk mengatur itu secara khusus juga,” ucap Budi.

Menurutnya, prinsip lex specialist harus dijaga agar hukum acara pidana umum tidak mereduksi mekanisme khusus yang selama ini diadopsi oleh KPK dalam menangani perkara korupsi. Ia menilai, perlu ada perlindungan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi melalui pengaturan yang sesuai dalam RKUHAP.

“Kajian sudah selesai. Kita sedang finalisasi. Kami akan segera kirim masukan itu,” tegas Budi.

Selain memberikan surat resmi ke Presiden dan DPR, lanjut Budi, KPK juga akan membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar proses legislasi RKUHAP tidak menjadi batu sandungan dalam melawan korupsi yang semakin kompleks di Tanah Air.

“Kami berharap proses pembahasan RKUHAP ini bisa melibatkan seluruh elemen bangsa, khususnya lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil, agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar memperkuat, bukan malah melemahkan, agenda pemberantasan korupsi nasional,” pungkasnya. (*)

Artikel KPK Ungkap Ada 17 Poin RKUHAP yang Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi pertama kali tampil pada News.

batampos – Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta menyampaikan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sudah bisa digunakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang jalan-jalan ke Jepang mulai 1 Agustus 2025.

“Tanggal 17 yang akan datang kita akan me-launching crossborder QRIS dengan Jepang, ini baru tahap pertama itu adalah Indonesia Outbound,” kata Fili dalam konferensi pers secara daring, Rabu (16/7).

“Jadi orang Indonesia yang pergi ke Jepang, bisa menggunakan QRIS-nya untuk scan Japanese QR,” tambahnya.

Meski begitu, ia memastikan kemudahan pembayaran QRIS bagi warga Jepang di Indonesia baru bisa dilakukan pada akhir tahun 2025 mendatang.

“Berikutnya mudah-mudahan akhir tahun bisa Indonesia inbound, jadi orang Jepang yang ke Indonesia bisa menggunakan JP QR-nya untuk men-scan QR kita,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 15 Mei lalu, BI dan penyedia sistem pembayaran di Jepang telah melakukan serangkaian uji coba (sandbox). Tak hanya Jepang, BI juga sedang melakukan perluasan penggunaan QRIS ke negara lain, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Arab Saudi.

BI menyebut, saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi QRIS antarnegara di Tiongkok. Adapun prosesnya masih berada di tahap perjanjian kerja sama bisnis, teknis, dan operasional antara Union Pay Internasional China dengan pihak Indonesia yakni Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Selain itu, perjanjian juga telah dilakukan antara empat penyedia layanan pembayaran di Indonesia dengan Union Pay Internasional China, yakni PT Rintis Sejahtera, PT Alto Network, PT Artajasa Pembayaran Elektronis, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara untuk pengembangan sistem dan sandbox.

Sementara itu untuk India, saat ini prosesnya sudah memasuki tahap diskusi teknikal antara ASPI dan National Payments Corporation of India (NPCI) terkait spesifikasi teknis. BI menargetka proses perluasan penggunaan QRIS di India ini dapat mulai diimplementasikan tahun ini.

Di sisi lain, proses penerapan QRIS di Korea Selatan prosesnya masih di tahap evaluasi dan finalisasi perjanjian di level industri. (*)

Artikel Mulai Agustus 2025, QRIS Bisa Digunakan Belanja di Jepang pertama kali tampil pada News.