Kamis, 9 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13784

Media Islam Diblokir, Fadli Zon: Itu Diskriminatif dan Sewenang-Wenang

Putut A
-
0
Media Islam Diblokir, Fadli Zon: Itu Diskriminatif dan Sewenang-Wenang
media islam VOA-Islam.com Alhamdulillah masih aktif. Foto: printscreen

batampos.co.id – Pemerintah memblokir 11 media online Islam pada 30 Desember 2016. Aksi pemerintah itu dinilai sewenang-wenang dan diskriminatif.

Sikap pemerintah itu menuai kecaman dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah berbuat diskriminatif dan sewenang-wenang.

Fadli Zon menambahkan, pemblokiran media online harus dilakukan secara transparan, serta melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

“Pemblokiran yang sewenang-wenang selain dapat melanggar konstitusi, juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun,” tegas Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/12/207).

Fadli menjelaskan, Kemenkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran sebuah situs. Seperti tahap pendahuluan, mulai dari verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga keputusan. Atau hanya cukup dengan peringatan keras atau sanksi pemblokiran.

“Para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi, bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur agar tidak subjektif,” imbuh Fadli Zon.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa masyarakat berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah.

Menurut Fadli, yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan pemerintah adalah keberadaan akun-akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan.

“Saya minta agar Kemenkominfo tidak gegabah dan tidak diskriminatif dalam mengontrol situs-situs di dunia maya. Upaya pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara,” tegas Fadli Zon.

Pemerintah memblokir 11 situs setelah menyatakan akan menertibkan media online yang berkonten fitnah dan provokasi. Apalagi kerap berbau unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara).

Sebelas media online Islam yang diblokir yaitu;
1. voa-islam.com
2. nahimunkar.com
3. kiblat.net
4. bisyarah.com
5. dakwahtangerang.com
6. islampos.com
7. suaranews.com
8. izzamedia.com
9. gensyiah.com
10. muqawamah.com
11. abuzubair.net

Sembilan situs diblokir karena dinilai mengandung konten negatif seperti ujaran kebencian, fitnah, provokasi, Sara, hingga penghinaan terhadap simbol negara. Sedangkan dua situs lain diblokir karena mengandung phising dan malware.

Sementara itu, penelusurian batampos.co.id, media Islam yang ditutup itu hampir semua bisa diakses kembali.  (wah/rmol/one/pojoksatu)

Rumah Sakit Ngaku Klaim Sêrêt Dibayar, BPJS bilang, Sudah Dibayar

Putut A
-
0
Rumah Sakit Ngaku Klaim Sêrêt Dibayar, BPJS bilang, Sudah Dibayar
ilustrasi

batampos.co.id – Sejumlah rumah sakit juga mengeluhkan sêrêtnya pembayaran klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan. Kondisi ini sedikit banyak mengganggu pelayanan dan operasional rumah sakit rujukan.

Humas Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) Batam Donny Irawan mengungkapkan, pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan juga sering terlambat. Misalnya dalam sebulan kalim seharusnya dibayar dengan cara diangsur sebanyak tiga kali, tapi dibayar baru dua kali.

“Padahal bulan baru akan masuk lagi. Ini yang perlu kami dudukkan bareng, supaya tahu di mana titik masalahnya,” kata Donny, Jumat (30/12).

Tak hanya itu, lanjut dia, hampir setiap tagihan juga tak dibayar 100 persen sesuai dengan yang diajukan pihak rumah sakit. Ini terjadi lantaran ada yang menurut BPJS Kesehatan ada verfikasi yang tak lulus.

“Kami, rumah sakit kan tangani dulu, BPJS Kesehatan verifikasi (untuk dibayar) nanti. Verifikasi ini juga harusnya jelas,” ucapnya.

Humas BPJS Kesehatan Cabang Batam, Irfan Rachmadi di Batam mengaku BPJS Kesehatan senantiasa lancar membayar klaim dari rumah sakit.

“Sampai saat ini seluruh klaim yang telah selesai diverifikasi telah dibayar,” ujar Irfan melalui pesan pendek.

Humas Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) Batam Donny Irawan berharap ke depan, harusnya sudah ada sistem online untuk memperjelas sistem verifikasi, selain itu sistem online juga dapat mepercepat verifikasi dibanding sistem manual yang dinilai lama dan syarat perbedaan.

“Ini untuk meminimalkan perbedaan persepsi diagnosis sehingga tak lagi perbedaan. Jika Kalau sudah begini tak masalah,” katanya.

Tak hanya itu, dia berharap BPJS Kesehatan juga rumah sakit dapat melakukan pertemuan periodik untuk mengevaluasi kerjasama kedua belah pihak.

“Ibaratnya, rapor untuk rumah sakit. Evaluasinya baik dari sisi kepatuhan, layanan maupun lainnya,” ujarnya.(ceu/rng/cr13)

Subsidi Dicabut, Tarif Listrik di Luar Batam Naik

Putut A
-
0

batampos.co.id – Selamat datang tarif baru…

Target APBN Perubahan 2016 Meleset

Putut A
-
0
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani

batampos.co.id – Meski telah dirombak menjadi lebih realistis, pemerintah tetap gagal mencapai target dalam APBN-P 2016. Sejumlah asumsi makro juga meleset dari proyeksi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di posisi 5,0 persen atau lebih rendah dari target 5,2 persen.

Namun, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi asumsi makro telah mendekati proyeksi.

”Secara umum, pada 2016, realisasi indikator dari asumsi makro ekonomi sangat mendekati (target, Red) APBN-P,” ujarnya dalam konferensi pers realisasi APBN-P 2016 di gedung Djuanda, Kemenkeu, Selasa (3/1/2016).

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara sebesar Rp 1.551,8 triliun atau 86,9 persen dari target APBN-P yang sebesar Rp 1.786,2 triliun. Realisasi pendapatan tersebut berasal dari pendapatan dalam negeri, yakni Rp 1.546 triliun atau 86,6 persen dari target Rp 1.784,2 triliun. Sementara itu, penerimaan hibah mencapai Rp 5,8 triliun atau 295,2 persen dari target Rp 2 triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.283,6 triliun atau hanya 83,4 persen dari target Rp 1.539,2 triliun. Perinciannya, penerimaan pajak sebesar 81,5 persen atau Rp 1.104,9 triliun dari target Rp 1.355,2 triliun, bea cukai sebesar Rp 178,7 triliun atau 97,2 persen dari target Rp 184 triliun.

Meski lagi-lagi meleset dari target, menurut Sri Mulyani, ada pertumbuhan penerimaan pajak jika dibandingkan dengan tahun lalu. ”Penerimaan pajak secara umum mengalami pertumbuhan 4,2 persen. Tapi, memang kalau dilihat dari penerimaan yang tumbuh ini, lebih rendah Rp 33 triliun dari outlook yang telah saya sampaikan,” terangnya.

Terkait penerimaan Bea Cukai, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengakui adanya penurunan sebesar 0,5 persen. Hal itu disebabkan adanya kenaikan cukai rokok dan penurunan produksi rokok. Sementara terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pencapaiannya lebih tinggi Rp 17 triliun dari yang diharapakan. Hal tersebut terkait dengan realisasi lifting minyak dan gas yang di atas asumsi.

”Selain itu, ada peningkatan deviden BUMN. Tapi, yang perlu dijaga adalah cost recovery migas yang pada 2016 melampaui target dari Rp 8 miliar menjadi Rp 11,9 miliar. Ini perlu diwaspadai,” tegasnya.

Di sisi lain, untuk pos belanja negara, terealisasi Rp 1.859,5 triliun atau 89,3 persen dari target yang telah ditetapkan pada APBN-P 2016, yakni sebesar Rp 2.082,9 triliun. Perinciannya, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 1.148,5 triliun atau 87,9 persen dari target Rp 1.306,7 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 710,9 triliun atau 91,5 persen dari target Rp 776,3 triliun.

Defisit di APBN-P 2016 sebesar Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen terhadap PDB (produk domestik bruto). Realisasinya membengkak dari target 2,35 persen terhadap PDB atau Rp 296,7 triliun. (ken/c5/sof/jpgrup)

Kenaikan PNBP Kendaraan Bermotor Kurang Sosialisasi

Putut A
-
0
Renault ZOE, mobil listrik buatan Renault yang sudah mengaspal di Malaysia. Di Indonesia kini PNBP kendaraan bermotor naik lebih dari 100 persen mulai 6 Januari 2016. Foto: istimewa

batampos.co.id – Sejumlah warga mengaku kaget dengan penerapan PP Nomor 60 Tahun 2016 yang mengatur besaran kenaikan pajak kendaraan bermotor. Mereka menilai selama ini tidak ada sosialisasi dari pemerintah.

Antony, seorang warga yang ditemui Kantor Samsat Kepri di Batamcenter mengaku belum mengetahui informasi kenaikan tarif tersebut. Ia menilai, seharusnya pemerintah dan kepolisian melakukan sosialiasi terlebih dahulu.

“Gak tahu ada kenaikan. Sosialisasinya yang saya nilai masih kurang,” ujarnya.

Menurut Antony, kenaikan ini jelas akan memberatkan masyarakat. Apalagi melihat kondisi ekonomi saat ini yang masih belum membaik. “Kalau semuanya naik, masyarakat lah korbannya,” tutur warga Batamcentre itu.

Apalagi, lanjut dia, kenaikan tarif atau biaya PNBP yang berlaku di Polri itu cukup signifikan. Persentasenya ada yang mencapai 100 persen, bahkan lebih.

Sementara Kepala Sesi (Kasi) Penerimaan Dinas Pendapatan Kepri Juniarto mengatakan, perubahan PP itu merupakan ranahnya pihak kepolisian. Karena PP tersebut mengatur tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nantinya akan disetor langsung ke kas negara.

Namun begitu, dia mengklaim selama ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi. “Dispenda bersama Ditlantas Polda Kepri terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kepulauan Riau (Kepri),” katanya saat dihubungi melalui telepon, kemarin. (ska/rng)

APBD 2017 Tak Kunjung Disahkan, Ribuan Honorer Batam Terancam Tak Gajian

Putut A
-
0
APBD 2017 Tak Kunjung Disahkan, Ribuan Honorer Batam Terancam Tak Gajian
Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Pemko Batam usai melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional di Dataran Engku Putri Batamcenter, Senin (2/5/2016) lalu. Pembahasan APBD Batam 2017 yang molorberimbas pada nasib ribuan honorer yang bakal tak bisa gajian tepat waktu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – DPRD Batam terkesan tak serius dan tak komitmen menyelesaikan pembahasan APBD Batam 2017. Buktinya, hingga tahun berganti ke 2017, pembahasan belum juga disahkan.

Padahal, sesuai ketentuan, harusnya APBD Batam 2017 sudah harus diketok paling lambat akhir 2016. Namun Dewan Batam tak kunjung merampungkan pembahasan tersebut.

Molornya pembahasan dan pengesahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2017 berdampak luas. Satu di antaranya adalah ribuan honorer di lingkungan Pemko Batam yang terancam tak gajian dalam beberapa bulan ke depan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin, mengakui hal itu. Sebab di lingkunan Dinas Pendidikan sendiri ada guru dan tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit.

“Ini yang akan menjadi masalah, karena gaji mereka dari APBD,” kata Muslim, Selasa (3/1/2016).

Dia berharap pengesahan APBD Batam 2017 bisa segera dilakukan. Sehingga tidak ada keterlambatan pembayaran gaji para honorer. Kalaupun terlambat, setidaknya tidak sampai berlangsung lama.

“Secepatnyalah, karena gaji ini masalah yang cukup riskan,” kata dia.

Selain gaji honorer, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan Pemko Batam dalam APBD 2017 otomatis juga akan tertunda. Apalagi sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari DPRD Batam untuk segera mengesahkan APBD 2017, dalam waktu dekat ini.

“Kalau untuk proyek kegiatan belum bisa jalan. Menunggu APBD disahkan dulu,” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, kemarin (3/1).

Namun mantan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batam ini memastikan anggaran operasional pemerintahan tak akan terganggu. Semua kegiatan operasional bisa berjalan sebagaimana mestinya, walaupun saat ini sudah ada beberapa dinas baru sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disahkan.

“Gaji PNS, listrik atau anggaran untuk operasional masih berdasarkan APBD 2016. Jadi tak ada masalah meski OPD baru,” terang Jefridin.

Menurut dia, jika APBD tak kunjung disahkan atau tidak disetujui, maka APBD 2017 akan merujuk pada APBD 2016 dengan angka Rp 2,3 triliun. Namun jika APBD yang baru disahkan, maka APBD 2017 Kota Batam Rp 2,5 triliun.

“Kita harapkan bulan ini sudah disahkan. Sebab saat ini masih kita usahakan,” jelas Jefridin.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, buntut dari molornya pengesahan APBD ini berimbas pada banyak rencana pembangunan Kota Batam yang tertunda.

“Proyek jadi masalah, penyusunan DED (Detailed Engineering Design, red) terlambat,” katanya,

Meski begitu, dirinya tetap meminta agar kepala dinas menyiapkan segala sesuatu untuk persyaratan lelang kegiatan ke depan. Hal itu merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta untuk infrastruktur lebih diutaman.

“Kalau kira-kira program yang pasti jalan, jangan ragu-ragu. Siapkan saja. Yang jelas, laksanakan lelang sesuai prosedur, mudah-mudahan APBD bisa segera disahkan,” jelas Rudi.

Rudi menambahkan, para pejabat setingkat kepala dinas juga akan ikut merasakan dampak molornya pengesahan APBD 2017 ini. Mereka belum bisa menikmati kenaikan tunjangan baru. Setidaknya pada bulan ini. Sebab penggunaan anggaran operasional masih merujuk pada pagu anggaran lama.

“Februari mungkin ada kenaikkan tunjangan. Bulan ini tidak ada perubahan karena masih ikut APBD lama,” katanya.

Terpisah Wakil Wali Kota Amsakar Achmad berharap pembahasan APBD tak berlarut-larut sehingga tak mengganggu semua program yang sudah dirancang. Menurut dia, semua kegiatan yang sudah disusun sesuai mekanisme yang ada. Rancangan APBD tahun ini juga sudah mengakomodir hasil reses anggota DPRD Batam.

“Semua sudah sesuai mekanisme pembahasan Musrembang,” terangnya.

Dikatakannya, semua hasil reses anggota DPRD dimasukkan namun ada yang tereliminasi karena masing-masing tahapan dari kelurahan, kecamatan dan tingkat kota masing-masing ada skala prioritas. Hal tersebut lantaran terbatasanya anggaran.

“Hasil reses dan hasil Musrembang kita satukan, kemudian mana kira-kira yang menjadi skala prioritasnya. Bisa dibilang ini beauty contest, mana yang terbaik kita masukkan,” kata Amsakar.

Ia juga mengaku pihaknya telah menyiapkan surat untuk dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat merupakan penjelasan tentang kronologis terlambatnya pengesahan APBD Batam 2017.

“Hari ini pegawai kita akan langsung ke Kemendagri,” sebut Amsakar, kemarin. (she/cr17)

Terinspirasi Aksi Bela Islam, Kini Hadir Mesin Pencari Islami Goo212

Putut A
-
0
Terinspirasi Aksi Bela Islam, Kini Hadir Mesin Pencari Islami Goo212

batampos.co.id – Sebuah aplikasi alternatif berbasis search engine islami kini hadir di Google PlayStore. Salah satu pengembang bernama WEBHAPPEN yang bermarkas di Serpong, Tangerang Selatan, membuat mesin pencari Islami bernama Goo212.

Nama Goo212 diambil dari kata Google dengan tulisan dua huruf O dan 212 merupakan nama lain Aksi Bela Islam III pada 2 Desember lalu.

Dalam profilnya di Google Play Store, Goo212 menawarkan mesin pencari yang memfilter konten palsu (hoax), penyesatan akidah, paham liberal, pornografi dan konten negatif lainnya.

Pengembang Goo212 juga menuliskan, mesin pencari ini lahir karena dilandasi semangat umat Islam di Indonesia untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

“Kini saatnya umat muslim memiliki layanan mesin pencari website yang islami, bebas dari konten yang menyesatkan umat, seperti aliran sesat, pemikiran liberal, konten berbau pornografi, dan masih banyak lagi yang dapat ditemukan jika menggunakan mesin pencari pada umumnya,” tulis pengembang dalam deskripsi Goo212 di Google Play Store, Selasa (3/1).

Goo212 mengklaim hanya menampilkan website yang sudah difilter dengan baik oleh tim yang terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan sehingga dapat terhindar dari konten yang di luar dari akidah Islam.

Aplikasi ini juga mengajak kepada umat Islam untuk turut berpartisipasi menambahkan website terpercaya ke direktori database mesin pencari Goo212.

Sudah ada 10 ribu pengunduh yang mendownload aplikasi pencari ini. Saat ini aplikasi ini hanya tersedia untuk smartphone berbasis Android. (jpnn)

Jalani Kemo Kelima, Aldi Taher Banjir Dukungan dan Doa Netizen

Putut A
-
0
Aldi Taher. (foto: instagram)

batampos.co.id – Artis dan komedian Aldi Taher masih terus berjuang melawan penyakit kanker getah bening yang dideritanya.

Terbaru, Aldi sudah menjalani kemoterapi kelima di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta.

Hal itu diketahui lewat postingan foto di akun Instagram miliknya. Mantan suami siri Dewi Perssik ini mengunggah foto tengah berbaring di rumah sakit.

“Bismillah, perjuangan kemo ke 5 #semangat #survive #cancer #kemo #smile #ikhtiar #staypositive #sehat #lancar cc @georgiaisyah @riairawan @juliaperrezz @inilililoh,” tulis Aldi.

Melihat posting-an itu Aldi kembali banjir dukungan dan doa dari netizen. Mereka mendoakan agar Aldi cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. (zul/ps)

Nomor Paling Cantik Plat Kendaraan Kini Harganya Rp 20 Juta

Putut A
-
0
Nomor Paling Cantik Plat Kendaraan Kini Harganya Rp 20 Juta
Contoh nomor plat kendaraan roda empat yang bisa diperoleh dengan biaya Rp 20 juta (satu angka tanpa huruf di belakang). Foto: istimewa

batampos.co.id – Mulai 6 Januari 2017 ini, pembuatan nomor register kendaraan bermotor (NRKB) pilihan, biasa disebut nomor polisi (nopol) cantik, tak lagi gratis. Pemerintah menerapkan tarif mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 20 juta.

Klasifikasi tarif tersebut berdasarkan tingkat keunikan pelat nomor. Semakin unik dan cantik, maka tarifnya semakin mahal.

Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Asep Akbar Hikmawa mengatakan, tarif tersebut diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Ada beberapa yang baru klasifikasi tarif PNBP, ada juga yang lama namun tarifnya naik,” kata Asep, Selasa (3/1/2016).

Asep menjelaskan, tarif pelat cantik termahal dibanderol Rp 20 juta. Ini untuk pelat nomor yang terdiri satu angka tanpa kombinasi huruf di belakangnya. Sementara untuk pelat satu angka dengan kombinasi huruf di belakangnya dikenakan tarif sebesar Rp 15 juta.

Lalu untuk nopol dengan dua angka tanpa huruf di belakangnya juga dikenakan tarif Rp 15 juta. Sedangkan untuk nomor polisi dua angka dengan huruf di belakangnya dikenakan biaya Rp 10 juta.

Sementara bagi masyarakat yang menginginkan pelat tiga angka tanpa huruf di belakangnya diharuskan membayar tarif sebesar Rp 10 juta. Kemudian pelat tiga angka dengan huruf, tarifnya Rp 7,5 juta.  Tarif Rp 7,5 juta ini juga berlaku untuk nopol pilihan empat angka tanpa huruf di belakangnya.

Sedangkan yang nopol cantik empat angka dengan huruf di belakangnya dikenakan biaya sebesar Rp 5 juta.

Asep menjelaskan, selama ini tidak ada tarif resmi untuk pembuatan pelat nomor cantik atau pilihan ini. Meskipun masyarakat yang menginginkan nomor cantik harus membayar mahal kepada oknum tertentu.

“Sekarang sudah ada biayanya, dan jelas,” ucap Asep.

Dalam PP Nomor 60 ini juga ada peraturan baru mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM). Di mana SIM C dibagi atas tiga jenis, yakni SIM C biasa untuk kendaraan di bawah 250 cc, lalu SIM C-I di atas 250 cc hingga 500 cc. Sedangkan Sim C-II untuk kendaraan di atas 500 cc.

“Tarifnya, buat baru itu Rp 100 ribu, sedangkan perpanjangan Rp 75 ribu saja,” ungkapnya.

Lalu untuk SIM A, BI, BII untuk penerbitan baru dikenakan biaya Rp 120 ribu, namun perpanjangan hanya Rp 80 ribu. SIM D, D I, untuk yang memiliki kebutuhan khusus buat baru dikenakan biaya Rp 50 ribu. Sedangkan perpanjangannya hanya Rp 30 ribu.

“SIM Intern dikenakan biaya Rp 250 ribu,” ungkapnya.

Nantinya setiap pengesahan STNK baru untuk kendaraan roda dua dan tiga, dikenakan biaya Rp 25 ribu, untuk kendaraan roda empat biaya pengesahannya Rp 50 ribu. Biaya yang sama juga berlaku untuk Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).

“Untuk STNK roda dua atau tiga, barunya Rp 100 ribu sedangkan perpanjangan Rp 100 ribu. Untuk kendaran roda empat dan lebih, barunya Rp 200 ribu dan perpajangan Rp 200 ribu,” tuturnya.

Tarif untuk pemasangan TNKB roda dua atau tiga sebesar Rp 60 ribu, untuk roda empat dan lebih sebesar Rp 100 ribu. Tarif mutasi kendaraan roda dua atau tiga sebesar Rp 150 ribu, roda empat atau lebih biayanya sebesar Rp 250 ribu.

Tarif BPKB roda dua atau tiga baru dipungut sebesar Rp 225 ribu, bila adanya pergantian kepemilikan biaya yang yang dikeluarkan sebesar Rp 225 ribu.

Sementara itu untuk roda empat atau lebih dikenakan biaya Rp 375 ribu, jumlah biaya yang sama dikenakan untuk ganti kepemilikan. (ska/rng)

Ahok Klaim Punya Amunisi untuk Penjarakan Habib Novel

Putut A
-
0
Habib Novel. (foto: jpnn)

batampos.co.id – Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sepertinya memendam dendam kesumat terhadap Novel Bamukmin alias Habib Novel.

Ahok bahkan berniat memenjarakan sekretaris jenderal Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta tersebut dan mengklaim sudah memegang data tentang kelakuan Novel. Ahok menuding Novel menyodorkan data palsu saat bersaksi di persidangan.

Ahok mengatakan, di dalam persidangan dugaan kasus penistaan agama yang keempat kalinya, Selasa (3/1), dia sempat tertawa saat tahu adanya kesalahan data diri Novel Bamukmin. Padahal, kata Ahok, pria yang beken disapa dengan panggilan Habib Novel itu sudah menandatangani data diri sebagai saksi.

“Ada saksi yang malu kerja di Pizza Hut tapi sengaja diubah jadi fitsha hets (dalam penulisan Pizza Hut, red). Dia bilangnya tak memperhatikan,” ujar Ahok saat ditemui usai sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (3/1).

Menurutnya, Novel sengaja mengubah data diri karena merasa malu bekerja di Pizza Hut. Sebab, Pizza Hut merupakan perusahaan asal Amerika Serikat.

Selain itu Ahok juga mempersoalkan kesaksian Novel yang mengaku menerima telepon dari warga Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dalam pengakuan Novel, warga Kepulauan Seribu itu menyebut Ahok telah menista agama.

Namun, kata Ahok menambahkan, Novel saat bersaksi di persidangan justru mengaku telah menghapus isi percakapan dan pesan dari warga Kepulauan Seribu yang mengadu itu. Karenanya Ahok akan melacak kebenaran pengakuan Novel dengan mengajukan permohonan ke operator telepon seluler untuk membuka call data record (CDR).

Pelacakan itu untuk membuktikan apakah benar warga Kepulauan Seribu itu berkata Ahok telah menistakan agama. Sebab, Habib Novel mengaku di persidangan kalau percakapan dan pesan soal curhatan warga Kepulauan Seribu itu telah dihapus.

Selain itu, Ahok juga menuding Novel membuat tuduhan palsu.

“Ini saksi atas nama Habib Novel dan menuduh saya membunuh dua anak buahnya juga. Kalau ketahuan kesaksiannya itu palsu, saya harap dia dipenjara tujuh tahun,” tandasnya. (elf/JPG)

1...13,78313,78413,785...14,119Halaman 13,784 dari 14,119

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000