Jumat, 24 April 2026
Beranda blog Halaman 13830

SCADA ATB Batam Terbaik Se-Indonesia

0
Puluhan direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) se-Indonesia berkunjung ke ruang kendali teknologi Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) dan Geographic Information System (GIS) milik PT Adhya Tirta Batam (ATB), Mukakuning, Selasa (17/1). Teknologi tersebut digunakan untuk mengoptimalkan tiga hal yaitu pengawasan kebocoran, produksi dan distribusi air di Batam. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

Selasa (17/1), puluhan Pimpinan dan Perwakilan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Air Minum di Indonesia (PERPAMSI) berkunjung ke PT Adhya Tirta Batam (ATB).

Kunjungan tersebut, sengaja dilakukan guna melihat secara langsung pengoperasian teknologi Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) & Geographic Information System (GIS) yang ada di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mukakuning, Batam.

Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif PERPAMSI, Ashari Mardiono, President Director PT. Adhya Tirta Batam (ATB) Ir. Benny Andrianto, MM, beserta jajaran Managemen ATB dan tamu undangan.

Sistem yang sudah dibangun sejak tahun 2011 ini, merupakan sistem unggulan yang dikembangkan oleh karyawan ATB secara langsung. Bahkan keunggulannya sudah melebihi beberapa perusahaan air yang juga menggunakan sistem seperti ini.

“Untuk saat ini, sistem SCADA dan GIS yang ada di ATB sudah terintegrasi dan terbilang lebih baik dari perusahaan air di Indonesia. Diantaranya Jakarta, Banjarmasin dan Malang,” terang Corporate Communication Manager ATB Enriqo Moreno.

Mengingat, SCADA di Malang dan Banjarmasin belum dioptimalkan dengan terintegrasi. PDAM Malang hanya menggunakan SCADA untuk Distribusi saja. Sedangkan PDAM Banjarmasin menggunakan SCADA untuk produksi. Begitu juga PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) untuk bagian produksi.

Sementara PT Adhya Tirta Batam , tambah Enriqo, menggunakan sistim SCADA dan GIS tersebut dioptimalkan untuk tiga hal. Yakni Pengawasan Kebocoran, Produksi dan Distribusi.

“Jadi, sementara ini ATB masih lebih baik dalam hal pengoptimalisasi sistem SCADA dan GIS ini. Bahkan untuk beberapa negara di Luar Negeri, ATB masih lebih baik. Diantaranya Kota Manila, Philipina yang masih fokus pada Produksi,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Sistem GIS dibangun oleh ATB sejak tahun 2011. Seiring berjalannya waktu, sistem ini mengalami perkembangan fungsi dan keunggulan untuk mendukung produktifitas dan efisiensi terutama dalam hal penurunan jumlah kebocoran.

Selain itu, GIS juga berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, mulai dari GIS Pelanggan, GIS Sambung baru, GIS Pencatatan meter dan GIS meter services untuk pemasangan meter air baru maupun penggantian.

Ia menambahkan, setelah menggunakan beragam teknologi pendukung, kebocoran air ATB terus menurun. Dan kini, tingkat kebocoran ATB paling rendah bila dibandingkan dengan PDAM besar lain di Indonesia.

“Pada Mei 2016 lalu, tingkat kebocoran air ATB bahkan sempat mencapai 11,90 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dari rata-rata tingkat kebocoran air nasional yang masih diangka 33-34 persen,” jelasnya.

Pengoperasian teknologi SCADA tersebut, terintegrasi dengan GIS dan terbilang sangat penting guna memantau, mengontrol, maupun melakukan otomasi peralatan operasional, baik dalam pengelolaan maupun distribusi air kepada pelanggan.

Dengan sistem ini, debit air, pressure/flow, kapasitas, hingga kualitas air dalam proses produksi yang dibutuhkan untuk disalurkan ke pelanggan dapat dimonitor dan dikontrol secara remote dalam satu tempat.

Hal ini memberikan efesiensi yang dibutuhkan ATB dalam pengelolaan sistem produksi dan distribusi air dalam mengoptimalkan suplai kepada pelanggan. (*)

29 Kades Dilantik Serentak

0

batampos.co.id – Sebanyak 29 Kepala Desa di Natuna yang terpilih dalam Pemilu Kepala Desa bulan November 2016 lalu dilantik serentak oleh Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal di gedung Sri Serindit Ranai, Selasa (17/1).

Pengambilan sumpah dan pelantikan 29 Kepala Desa yang sekaligus pelantikan tim penggerak pèmberdayaan PKK Kecamatan tersebut Hamid menegaskan, agar 29 Kades terpilih menjalankan amanah memajukan Desa dan mensejahterakan masyarakat.

“Kades terpilih yang sudah disumpàh dan dilantik, saatnya menyatukan kembali terpecahnya masyarakat setelah pesta demokrasi Pilkades selesai. Mulailah pembenahan sosial, sama-sama membangun Desa,” pesan Hamid.

Pemerintah Daerah sambungnya, memberikan apresiasi kepada seluruh unsur baik masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkades yang demokratis, berjalan aman dan lancar.

“Pelantikan serentak ini bukan untuk menjauhkan Kades dari masyarakat, namun implementasi dari aturan terkait Pilkades serentak. Pelantikan juga harus serentak.

Hamid mengatakan, jabatan Kepala Desa saat ini jauh berbeda dari dahulunya. Desa kini menjadi perhatian penuh Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo. Desa kini mengelola anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Hamid, menjadi seorang Kades saat ini sangat sulit. Dulu anggarannya kecil, kini sudah miliaran rupiah. Anggaran dikucurkan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi Kades sekarang sulit. Anggaran satu rupiah pun harus dipertanggung jawabkan. Seandainya ada kurang jelas, tanyakan ke Dinas dan Badan teknis pengelola keuangan daerah,” ujar Hamid.(arn)

Oxley Convention Center Pameran di TCC Mall

0
Oxley Convention Center Pameran di TCC. foto: Cipi Cikandina/batampos.

batampos.co.id – Oxley Convention Center melalui Joy Property menggelar pameran di Tanjungpinang City Center (TCC) Mall selama satu bulan sejak 13 Januari hingga 12 Februari mendatang.

Dalam pameran ini Oxley menghadirkan market miniatur yang dipajang sehingga semua masyarakat Tanjungpinang bisa lebih jelas melihat jenis property beserta konsepnya yang dibangun di Batam ini.

Direktur Joy Property, Julianto mengatakan Oxley Holdings Limited merupakan developer Singapura yang telah go public dan sahamnya terjual secara terbuka di Singapura. Oxley Singapura telah membangun banyak gedung tinggi diberbagai negara seperti di Inggris, Irlandia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, dan Singapura.

“Di Indonesia ini adalah pilot project pertama. Kami bangga Batam dipilih sebagai proyek pertama Oxley International. Ini karena Batam memiliki potensi besar untuk pengembangan property karena letaknya yang strategis dengan Singapura dan Malaysia,” ujar Julianto.

Dikatakan Juliato, developer asal Singapura ini hadir di kawasan Batam Center yang terintegrasi lengkap dengan pusat konvensi kelas dunia, menara bisnis, hotel eksklusif, retail, dan kuliner.

Julianto berharap, hunian mewah dengan tiga menara setinggi 32 lantai ini dapat membangkitkan perekonomian Indonesia khususnya Batam.

“Oxley Convention City menghadirkan 5 tower diatas tanah seluas dua hektare,” kata Julianto.

Dijelaskan Julianto, pihaknya menawarkan tiga tower untuk hunian mewah atau apartemen yang terdiri dari 32 lantai dengan total 624 unit hunian untuk tower A, tower B sebanyak 569 unit, dan tower C sebanyak 442 unit, sehingga total keseluruhan sebanyak 1.635 unit apartemen.

“Ada 5 pilihan tipe, yaitu tipe studio, one bedroom, two bedroom, three bedroom, dan pent house. Selain itu, kami juga menawarkan sekitar 130 unit ruko dengan berbagai tipe. Oxley juga membangun 1 tower hotel dengan 520 kamar dan 1 tower Office dengan 320 unit. Termasuk shopping center dan convention center yang terintegrasi dalam 1 area,” jelasnya.

Oxley Convention City dekat dengan fasilitas umum seperti bank, mega mall, pelabuhan feri Internasional, dan pusat pemerintahan.

“Untuk tahap awal sekitar 800 unit apartemen dan sudah terjual sekitar 45 persen. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke TCC Mall atau kantor kami di Pelita Batam,” ungkapnya. (cca)

Warga Air Bini Ingin Pendidikan Paket C

0

batampos.co.id – Sejumlah remaja yang ada di desa Air Bini kecamatan Siantan Selatan menginginkan agar di desa mereka diadakan lagi kegiatan kejar pakat C atau sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Pasalnya masih banyak pemuda di desa tersebut belum mengenyam pendidikan yang memadai.

Salah seorang remaja putri asal Air Bini Liawati, mengatakan jika saat ini dirinya dan belasan remaja desa Air Bini ingin merasakan pendidikan setingkat SLTA. “Masih banyak pak bupati, ada sekitar belasan remaja yang ingin ikut kejar paket C,” ungkap Liawati ketika ramah tamah dengan Bupati kepulauan Anambas Abdul Haris dan sejumlah Kepala SKPD hingga instansi vertical di aula kantor Camat Siantan Selatan Selasa (17/1).

Gadis yang kerap disapa Lia, itu mengaku sangat membutuhkan ijazah setingkat SLTA meski hanya dari paket C. “Saya butuh ijazah itu, meski hanya ijazah paket C, kita juga ingin melanjutkan sekolah,” ungkapnya lagi.

Diakuinya memang pernah ada kejar paket C, namun itu di desa lain. Kalau di desa Air Bini belum pernah ada. “Kemarin ada tapi di kecamatan Siantan Timur, jadi kalau kita ikut kesana terlalu jauh,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Anambas Andi Agrial, belum dapat menjelaskan secara gamblang pasalnya pihaknya baru bertugas sekitar dua minggu. Namun dirinya akan tetap mencari jalan keluar mengenai masalah tersebut.

“Untuk kejar paket C ini sekarang sudah tidak ada karena di pemerintah daerah sekarang ini tidak ada bidang Pendidikan Menengah dan Tinggu (Dikmenti). Jadi kita akan pelajari dulu,” jelas Andi kepada Lia dan masyarakat lainnya.

Sementara itu Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, mengatakan jika di Anambas saat ini yang ada hanya kejar paket A dan B. Sementara itu untuk kejar paket C itu sekarang sudah merupakan wewenang Provinsi.

Namun demikian dirinya memerintahkan kepada Andi Agrial untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah Privinsi. “Kepada Kepala Dinas Pendidikan agar berkoordinasi kepada pemprov, tanyakan masalah paket ini, apakah boleh diadakan di daerah atau tidak,” ungkap Haris kepada Andi. (sya)

Pelayanan Rontgen Pusksmas Dibuka Kembali

0

batampos.co.id – Kepala dinas kesehatan Kabupaten Karimun Rahmadi menegaskan pihaknya berupaya membuka kembali pelayanan rontgen (radiologi) yang sempat ditutup. Dikatakan ditutupnya pelayanan rontgen di puskesmas Tanjungbatu disebabkan belum adanya surat izin bekerja (SIB) dari badan pengawas tenaga nuklir (Bapeten). Hal itu disampaikan Rahmadi saat meninjau penempatan gedung puskesmas baru Senin 16/1 kemarin.

“Nanti saya akan meminjam tenaga petugas peñata rontgen di rumah sakit HM. Sani Karimun yang memiliki SIB dari Bapeten. Karena di RS HM.Sani sendiri ada dua orang tenaga piñata rontgen yang memiliki SIB, menjadi bertanggungjawab di puskesmas Tanjungbatu. Yang penting rontgen bisa operasional sehingga warga tidak perlu lagi ke Karimun,”terang Rahmadi.

Lebih lanjut dikatakan selain belum adanya tenaga piñata rontgen yang memiliki SIB ternyata alat rontgen juga sudah cukup lama. Dan yang tak kalah pentingnya standar ruangan rontgen harus direnovasi terlebih dahulu. Kita akan konsultasi terelebih dahulu dengan Bapeten, bagaimanapun Kundur merupakan daerah kepulauan sehingga kebutuhan sangat urgen sekali.

Diakuinya jika sebelumnya keberadaan rontgen izinya satu paket dengan puskesmas, ternyata ada aturan baru rontgen izin operasionalnya dari Bapeten. Sehingga pelayanan rontgen untuk sementara masih diupayakan. Rahmadi juga menyebutkan jika tahun ini Provinsi Kepri akan melengkapi alat kesehatan (alkes) karena gedung baru sudah cukup

layak karena untuk operasional rumah sakit.

Sementara Kepala Puskesmas Tanjungbatu Sumiran menyebutkan tenaga medis yang ada hanya dokter umum ada lima orang. Yang sangat dibutuhkan dokter gigi dan apoteker saat ini belum ada, kita harapkan dinas kesehatan segera mencarikan solusi untuk memberikan pelayanan masyarakat. (ims)

Pemindahan Pelabuhan Bongkar Muat Taman Bunga

0

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun terus menggesa proses pemindahan pelabuhan bongkar muat Taman Bunga ke Parit Rempak, Kecamatan Meral. Untuk mempercepat proses pemindahannya, Bupati Aunur Rafiq bertemu dengan Dirut PT Pelindo I Medan, Bambang Eka, Selasa (17/1) di Medan.

Pemindahan aktivitas bongkar muat dari Pelabuhan Taman Bunga ke Parit Rempak sudah lama diwacanakan. Selain dinilai sangat tidak layak, juga terkesan sempit. Bahkan aktivitas pelabuhan bongkar muat yang berhadapan dengan rumah dinas bupati ini, terkesan mengganggu arus lalulintas warga.

“Memang ada beberapa hal yang kita sampaikan kepada Dirut PT Pelindo I di Medan. Terutama, usulan proses pemindahan pelabuhan bongkar muat Taman Bunga ke pelabuhan Parit Rempak,” ungkap Bupati Aunur Rafiq melalui sambungan telepon.
Makanya, lanjut Bupati, dalam pertemuan dibawa Dirut Badan Usaha Kepelabuhan (BUP) Karimun, dan Kepala Dinas Perhubungan. Mengingat, proses pemindahan pelabuhan internasional ke Tanjung Penagak, Kecamatan Tebing, pun ikut digesa. Jarak pelabuhan internasional ke Tanjungpenagak sekitar 7 kilometer. Dan Pemerintah Kabupaten Karimun telah menyiapkan Penaga sebagai kawasan kota baru.

“Artinya, Pemerintah Karimun menyampaikan usulan ke PT Pelindo I di Medan. Alhamdulillah, usulan kita diapresiasi. Tindaklanjutnya, Pemkab Karimun dan PT Pelindo I di Medan akan memperkuat kerja sama dengan penandatanganan MoU,” beber Rafiq.
Relokasi atau perpindahan kedua pelabuhan tersebut akan diawali dengan perencanaan dan konsultasi dengan konsultan nantinya. Sebelumnya sudah ada pertemuan antara pihak Pelindo, Pemprov Kepri, dan Pemkab Karimun untuk membahas relokasi kedua pelabuhan tersebut.

Dalam pertemuan singkat itu, turut disampaikan kelanjutan pembangunan pelabuhan Malarko, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing. Meski pembangunan yang dimulai tahun 2012 dengan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun baru rampung 80 persen. Jika rampung, diyakini Pelabuhan Malarko bakal menjadi pelabuhan kargo terbesar di Kabupaten Karimun.

“Pembangunan pelabuhan Malarko, merupakan proyek nasional. Itu sejalan dengan misi dan visi Presiden RI Joko Widodo bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Kita minta Pelindo menindaklanjuti pembangunan pelabuhan tersebut,” katanya.
Dirut BUP Karimun, Indrawan Susanto mendukung langkah Pemerintah Karimun untuk segera memproses pemindahan pelabuhan bongkar muat Taman Bunga ke Pelabuhan Parit Rempak. Karena diyakini, pemindahan itu akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah melalui jasa kepelabuhanan.

“Ada hal positif yang akan kita peroleh dengan pemindahan pelabuhan. Selain memperindah tatakota, juga berdampak terhadap pemasukan daerah dari jasa kepelabuhanan,” terang Indrawan Susanto. (enl/tri)

Keluhan Pengusaha Properti pada BP Batam

0
ilustrasi Foto. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam mencatat, setidaknya ada 2.000 transaksi properti yang tertunda akibat kondisi ini.

Ketua DPD REI Khusus Batam, Djaja Roeslim, mengatakan kendala utama dari tertundanya 2.000 transaksi properti itu karena pengusaha tak bisa mengurus izin peralihan hak (IPH) di BP Batam sejak November 2016 lalu. Padahal, IPH merupakan salah satu syarat utama pelaksanaan akad kredit pemilikan rumah (KPR) dengan perbankan.

Semua terhenti gara-gara perizinan ini,” kata Djaja, Selasa (17/1).

Kondisi ini, kata Djaja, membuat para pengembang dan industri properti benar-benar terpukul. Djaja berharap, kondisi ini tak berlarut-larut supaya kerugian para pengembang tidak semakin membengkak.

Alasan BP Batam belum bisa melayani pengurusan IPH karena masih harus menunggu tarif baru sewa lahan atau Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang dijanjikan akan terbit pada 24 Januari ini. Namun sebenarnya, kata Djaja, pengusaha bersedia membayar UWTO sesuai tarif lama yang tertuang dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 Tahun 2016. Akan tetapi, menurut Djaja, pihak BP Batam terkesan mempersulit.

“Sekarang ini serba sulit untuk dapat IPH ini. Transaksi semua tak jalan,” katanya.

Menurut Djaja, meski pengusaha rela membayar sesuai tarif lama yang lebih mahal, proses pengurusan IPH sangat lambat. Bahkan sampai empat minggu pengurursan IPH belum selesai juga.

“Padahal tahun-tahun sebelumnya urus IPH itu selesai dalam satu sampai dua hari saja,” katanya.

Selain itu, pengusaha yang memilih mengurus IPH dengan tarif lama diminta membuat surat pernyataan. Isi surat pernyataan itu antara lain pengusaha tidak akan mempermasalahkan atau menuntut tarif IPH tersebut di kemudian hari.

“Kami diminta buat ini itu, jadi terkesan dipersulit,” katanya.

Ia juga menyayangkan pelayanan yang saat ini masih manual di BP Batam. Program perizinan online yang didorong pusat sama sekali belum sepenuhnya diterapkan.

“Kalau sekarang ini tolong ditunjukkan di mana perizinan yang katanya hitungan jam, menurut saya tidak ada yang online. ” katanya.

Sementara Kepala Kantor Lahan BP Batam, Imam Bachroni, mengakui pengurusan IPH seharusnya menunggu keluarnya Perka baru. Namun dia mengklaim, layanan IPH tetap bisa dilayani asalkan pengusaha mau membayar UWTO dengan tarif lama sesuai Perka 19 tahun 2016.

“Pengurusan IPH dan perizinan bisa kok. Tetap jalan, tidak berhenti tetapi pakai tarif sebelumnya,” katanya.

Tetapi jika tarif lama dianggap terlalu mahal, dia menyarankan pengusaha menunggu sampai tarif baru diterbitkan. Sebab selain tarif baru yang lebih murah, pihaknya menjanjikan proses layanan akan lebih cepat karena menggunakan sistem online.

Ditanya soal layanan IPH yang lambat dan terkesan dipersulit, Bachroni enggan berkomentar.

“Kami usahakan cepat kok. Tapi jangan dibilang perizinan di kami tak jalan,” katanya, mengelak. ***

Torpedo Ditemukan Mengapung di Berakit

0
Tim WFQR Lantamal IV menemukan benda mirip torpedo di perairan Berakit, Bintan, Selasa (17/1). F.Dispen Lantamal IV

batampos.co.id – Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV bersama masyarakat Pegudang Berakit, menemukan benda mengapung mirip Torpedo atau alat deteksi bawah air berukuran kurang lebih dua meter dengan berat mencapai 300 Kg dalam kondisi berkarat di perairan Berakit Bintan, Selasa (17/1).

Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI S. Irawan mengatakan benda yang ditemukan tersebut belum dapat dipastikan apakah Torpedo sisa perang dunia ke dua atau alat deteksi bawah air yang terbawa arus laut dan masuk ke perairan Indonesia. Diperkirakan benda temuan tersebut masih dalam kondisi aktif dan berbahaya.

“Belum bisa dipastikan Torpedo atau alat deteksi bawah air,” jelas Irawan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Irawan memerintahkan jajaran Pos Angkatan Laut (Posal) Berakit dibantu personel tim WFQR Lantamal IV untuk mengamankan area penemuan.

“Untuk alasan keamanan dan keselamatan, masyarakat sekitar dilarang mendekat ke area penemuan benda mirip torpedo tersebut,” paparnya.

Selanjutnya benda temuan tersebut akan dibawa ke Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut (Dislitbangal) di Jakarta untuk dilakukan penelitian secara mendalam.

“Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti negara manakah yang memproduksi dan mengoperasikannya,” tegasnya. (odi)

Menyalahi Izin Tinggal, Warga Malaysia Diamankan

0

batampos.co.id – Kantor Imigrasi Kelas IA Tanjungpinang, Selasa (17/1) siang, mengamankan Chee Pak Mohon, warga negara Malaysia, yang menyalahi izin tinggal di Tanjungpinang dengan berpraktek sebagai ahli Akupuntur, di Apotek Bintan Pilia, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kilometer Lima bawah.

Kasi Wasdakim Imigrasi Tanjungpinang, Babay Baynulllah, mengatakan diamankannya WNA tersebut berdasarkan dari informasi yang diperoleh Imigrasi, yang kemudian dilakukan penyelidikan.

“Informasi awal yang kami dapat, bahwa ada dokter dari negara luar yang bekerja disini. Makanya kami lakukan penyelidikan dengan menurunkan tim,”ujar Babay.

Dikatakan Babay, setelah melakukan penyelidikan. Akhirnya diketahui, bahwa yang bersangkutan menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) berpraktek disitu.

“Dia menyalahi izin tinggal dengan berpraktek sebagai ahli akupuntur,”katanya.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, sambung Babay, WNA yang ingin membuka praktek kesehatan harus mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan dan sejumlah izin lainnya.

“Untuk membuka praktek pengobatan seperti itu, sangat rumit. Karena selain harus dapat izin untuk membuka usaha, praktek dan keimigrasian,”sebut Babay.

Saat ini, lanjut Babay, terhadap yang bersangkutan. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan awal terlebih dulu. Untuk mengetahui secara pasti kegiatannya di Tanjungpinang.

“Belum kami ketahui siapa yang mempekerjakan dia disini dan masih dalam penyelidikan. Termasuk siapa pemilik yayasan nya itu. Ini akan kami proses terlebih dulu. Kesalahan dia yakni penyalahgunaan izin tinggal,”ucapnya.(ias)

PDAM Siap Layani Sambungan Baru

0

batampos.co.id – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri akan fokus melayani sambungan baru ke rumah warga, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan ketersediaan air bersih oleh Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Sei Gesek dan Sei Pulai.

Direktur PDAM Tirta Kepri Abdul Kholik mengatakan hingga saat ini, PDAM Tirta Kepri, kembali membuka pelayanan pemasangan baru ke rumah warga sebanyak 2.700 sambungan baru yang dilayani IPA Sei Gesek, sebanyak 2.500 sambungan baru, dan 200 lainnya dari IPA Sungai Pulai.

“Khusus di Dam Gesek, kapasitasnya bisa mencapai 100 liter/detik. Jadi bisa melayani sekitar 8.000 pelanggan. Saat ini, PDAM sudah memiliki sekitar 5.000-an pelanggan yang dilayani oleh IPA Gesek, jadi tinggal sekitar 2.500 lagi,” ungkap Kholik usai menggelar rapat kordinasi bersama 16 pengembang perumahan di Kantor PDAM Tirta Kepri, Kota Tanjungpinang, Selasa (17/1).

Dia menjelaskan dari 2.500 sambungan baru tersebut, saat ini sudah 1.000 sambungan baru memasuki tahap penyelesaian pipa sekunder dan tersier dan pada tahap pematangan, termasuk pipa jaringan kerumah-rumah. Sedangkan sisanya, sekitar 1.500 akan disediakan untuk pengembang.

“Dari 16 developer ini mencakupi 1.450 sambungan baru, yang bisa dilayani IPA Sei Gesek. Namun saat ini ada kendala, pipa utama kita jauh dari perumahan. Pipa skunder yang akan disambungkan ke pelanggan, membutuhkan dana besar dan kami tidak menyediakan dana tersebut lagi. Untuk mencari solusinya kami mengumpulkan developer tersebut,” terangnya.

Alternatifnya, kata Kholik, daerah perumahan yang berpotensi untuk bisa dipasang akan diajukan permohonan bantuan sambungan air bersih bagi masyarakat kepada pemerintah pusat, melalui program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Tahapannya sudah kita lakukan, dari pengecekan tekanan air untuk kemungkinan dipasang, kemudian kita sudah buat RAB dan DED. Tinggal kita sampaikan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Provinsi Kepri, apakah nanti melalui APBN atau APBD,” katanya kembali.

Selain itu, lanjut Kholik, sementara ini sumber air bersih masih berada di dua titik saja, yakni Dam Sei Gesek dan Waduk Sei Pulai yang ada di Kabupaten Bintan. Secara teknis belum mampu menyuplai daftar tunggu yang ada, sampai saat ini mencapai 4.000-an.

Sebab, kata Kholik, antara kapasitas produksi air bersih IPA di dua titik tersebut dengan jumlah pelanggan yang ada ditambah dengan sambungan baru tersebut, saat ini masih belum bisa terpenuhi.

Maka untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, PDAM Tirta Kepri telah mencanangkan pembangunan waduk Kawal. Dengan begitu, penambahan waduk bisa mengimbangi peningkatan jumlah penduduk dan permintaan air bersih.

“Kita harapkan penambahan waduk ini, daftar tunggu dan penambahan permintaan air bersih bisa terpenuhi secepatnya hingga ke daerah-daerah yang belum bisa terjangkau dan terlayani oleh PDAM Tirta Kepri,” harapnya.

Dia juga menghimbau, kepada masyarakat dan pengembang untuk mengirim surat pengajuan. Karena PDAM Tirta Kepri butuh itu, untuk bisa membuat perencanaan instalasi pipa PDAM dan penambahan air baku.

“Jadi kami juga optimis, kedepan bakal membawa kemajuan dalam dunia properti di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Karena diperkirakan nantinya, debit air dari waduk Kawal ini berkisar antara 300 sampai 400 liter/detik,” pungkasnya. (cr20)