batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam menegaskan agar seluruh satuan pendidikan negeri maupun swasta menjalankan kegiatan Sumatif Akhir Semester (SAS) Genap dan pembagian rapor sesuai kalender pendidikan tahun ajaran 2024/2025 yang telah ditetapkan.

Penegasan ini disampaikan melalui surat edaran resmi bernomor 270/400.3.5.1/VI/2025 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto. Dalam surat tersebut disebutkan masih ada satuan pendidikan yang melaksanakan SAS tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan SAS Genap sesuai ketentuan waktu dalam kalender pendidikan Dinas Pendidikan Kota Batam,” demikian isi surat edaran tersebut.

Tri Wahyu Rubianto mengatakan bahwa kalender akademik sudah disusun secara matang dan telah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak terkait.

“Untuk kalender akademik, sudah disusun dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),” ujar Tri Wahyu, Minggu (22/6).

Ia menambahkan, surat edaran ini bersifat sebagai pengingat kembali kepada sekolah-sekolah agar mengikuti ketentuan yang sudah disepakati.

“SE hanya mengingatkan kembali. Kita sudah sampaikan ke sekolah-sekolah swasta juga, agar melaksanakan sesuai surat edaran. Dan kita minta bersama-sama melaksanakannya,” ujarnya.

Dalam edaran itu, Disdik Batam juga melarang penyerahan rapor dilakukan sebelum tanggal 28 Juni 2025. Namun, ada pengecualian untuk sekolah yang menerapkan sistem lima hari kerja (Senin–Jumat), baik negeri maupun swasta, yang diizinkan membagikan rapor pada Kamis, 26 Juni 2025.

“Kalau untuk yang lima hari, mereka umumnya memajukan pembagian rapor ke tanggal 26, karena tanggal 27 itu libur. Sebab ada juga sekolah negeri dan swasta yang menerapkan lima hari kerja,” jelas Tri Wahyu.

Libur semester genap atau libur kenaikan kelas ditetapkan mulai Senin, 30 Juni hingga Sabtu, 12 Juli 2025. Sedangkan awal tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai pada Senin, 14 Juli 2025.

Dinas Pendidikan juga meminta sekolah agar menyampaikan informasi pembagian rapor secara resmi dan terkoordinasi kepada orang tua atau wali peserta didik.

Selain itu, Disdik akan melakukan pemantauan, evaluasi, serta memberikan teguran tertulis jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

“Ini demi keteraturan dan keseragaman pelaksanaan pendidikan di Batam. Harapannya semua satuan pendidikan bisa patuh,” tutup Tri Wahyu. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Disdik Batam Tegaskan Sekolah Wajib Ikuti Jadwal SAS dan Pembagian Rapor Sesuai Kalender Pendidikan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Program stimulus ekonomi berupa diskon tarif tiket kapal hingga 50 persen yang diluncurkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT PELNI sejak awal Juni 2025, mendapat sambutan positif dari masyarakat, termasuk di Batam.

Kepala Cabang PT PELNI Batam, Edwin Kurniansyah, mencatat selama periode 1 hingga 22 Juni 2025, jumlah penumpang kapal yang berangkat dari Batam mencapai 13.619 orang. Angka tersebut meningkat sekitar 9 persen dibandingkan periode libur sekolah tahun lalu yang hanya 12.678 penumpang.

“Kenaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat Batam sangat terbantu dengan adanya program diskon tarif tiket kapal. Mereka memanfaatkan momentum libur sekolah untuk bepergian ke luar daerah,” kata Edwin, Minggu (22/6).

Program diskon tarif tiket kapal ini berlaku untuk seluruh rute kapal PELNI di Indonesia dan akan berlangsung hingga 31 Juli 2025. Edwin optimistis, jumlah penumpang dari Batam masih akan terus bertambah hingga akhir periode stimulus.

Secara nasional, PELNI mencatat program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam waktu singkat. Direktur Utama PT PELNI, Tri Andayani, menyampaikan bahwa dalam 15 hari pertama pelaksanaan program terhitung sejak 5 hingga 20 Juni 2025 kuota diskon tarif tiket kapal telah terserap hingga 40 persen.

“Periode stimulus ekonomi untuk potongan tarif tiket ini berlangsung hingga 31 Juli, dan ini baru berjalan 15 hari, tapi kuota tiketnya sudah terserap hingga 40 persen dari kuota Rp134 miliar,” kata Tri.

Ia menyebutkan, antusiasme masyarakat sangat tinggi karena program ini bertepatan dengan masa libur sekolah. “Terlihat sekali bahwa masyarakat sangat terbantu oleh program stimulus ekonomi ini, apalagi bertepatan dengan musim libur sekolah. Jadi ini peak season libur sekolah rasa mudik Lebaran,” ujarnya.

Tri juga melaporkan bahwa sejak stimulus diberlakukan, penjualan tiket kapal PELNI untuk keberangkatan hingga akhir Juli sudah mencapai 310 ribu tiket. Angka ini naik tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang hanya mencatat 208 ribu tiket.

Peningkatan jumlah penumpang ini juga didukung oleh kebijakan dispensasi dari Kementerian Perhubungan terkait kapasitas penumpang di kapal, dengan rata-rata peningkatan kapasitas sebesar 52 persen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan yang mendukung penuh berjalannya stimulus ekonomi ini melalui pemberian diskon tiket kapal PELNI hingga 50 persen,” tambahnya.

Meski terjadi lonjakan penumpang, Tri menegaskan bahwa PELNI tetap berkomitmen pada prinsip keselamatan pelayaran.

“Safety first, selalu. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan adalah tiga hal utama yang selalu kami jaga dalam pelayanan kami, termasuk selama masa lonjakan penumpang ini,” tegasnya.

Dengan masih tersedianya kuota diskon hingga akhir Juli, PELNI mendorong masyarakat untuk segera memesan tiket lebih awal agar tidak kehabisan, sekaligus tetap mematuhi protokol keselamatan selama perjalanan laut. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Diskon Tiket Kapal PELNI Disambut Antusias, Penumpang di Batam Naik 9 Persen pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengeluarkan peringatan keras kepada para pemilik reklame yang telah dibongkar selama masa penertiban sejak 27 Mei 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, menyatakan bahwa sisa bongkaran reklame yang tidak diambil hingga 1 Juli 2025 akan disita dan dinyatakan menjadi milik pemerintah.

“Bagi pemilik reklame yang reklamenya sudah ditertibkan, kami beri kesempatan untuk mengambil sisa bongkaran tersebut. Jika lewat dari 1 Juli, maka akan kami sita dan akan dilelang,” katanya, Minggu (22/6).

Reklame yang telah dibongkar itu kini disimpan di Gedung Bersama Pemko Batam, Batam Center. Pemerintah setempat menekankan bahwa pengambilan bongkaran adalah tanggung jawab penuh pemilik reklame.

Sejak penertiban dimulai pada 27 Mei hingga 20 Juni 2025, tercatat sudah 457 reklame luar ruang yang dibongkar. Jenis reklame tersebut terdiri dari billboard, videotron, hingga papan reklame biasa, baik berukuran besar maupun kecil.

Menurut Jefridin, penertiban ini dilakukan atas dasar ketidaksesuaian izin dan pelanggaran tata ruang yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Banyak reklame tidak sesuai ketentuan dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

“Reklame yang tidak sesuai dengan aturan sangat mengganggu estetika kota, dan bahkan bisa membahayakan pengguna jalan jika strukturnya tidak layak,” kata dia.

Jefridin mengatakan, sebelumnya pemerintah sudah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada seluruh asosiasi dan penyelenggara reklame. Bahkan, Pemko Batam sudah mengirimkan surat resmi dan menggelar rapat koordinasi dengan para pelaku usaha reklame.

“Jadi ini bukan tindakan mendadak. Kami sudah beri waktu dan ruang dialog. Penertiban dilakukan sesuai prosedur dan pemberitahuan sebelumnya,” katanya.

Ia juga mengimbau agar para penyelenggara reklame segera melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum pemerintah turun tangan. Hal ini untuk menghindari kerugian lebih lanjut seperti penyitaan atau pembongkaran paksa.

Katanya, pemerintah sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwako) baru terkait penyelenggaraan reklame, untuk menggantikan Perwako Nomor 50 Tahun 2024 yang kini dalam tahap revisi. Dalam Perwako yang sedang digodok itu, akan diatur lebih tegas mengenai tata letak, izin, dan pemanfaatan ruang untuk reklame, termasuk pembagian kewenangan antara lahan Pemko dan BP Batam.

“SOP-nya akan diperjelas. Jadi ke depan, proses perizinan reklame tidak lagi simpang siur. Semua tertata, transparan, dan bisa dikontrol. Harapannya, penataan reklame ini bukan hanya menambah keindahan kota, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak reklame,” kata Jefridin.

Penertiban reklame ke depan akan dilanjutkan ke wilayah lain, termasuk Lubuk Baja, Bengkong, Sekupang, Batuaji, Sagulung, dan Nongsa. Pemerintah memastikan penataan reklame akan terus berjalan hingga semua titik reklame di Batam sesuai aturan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pemko Batam Ultimatum Pemilik Reklame: Ambil Sisa Bongkaran Sebelum 1 Juli atau Disita pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Awod (64), korban kecelakaan lalu lintas di simpang lampu merah Tunas Regency, Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, akhirnya mengembuskan napas terakhir di RSUD Embung Fatimah, Sabtu (21/6) malam. Ia sempat dirawat intensif selama hampir dua hari di ruang ICU sebelum dinyatakan meninggal dunia pukul 19.21 WIB.

Kabar duka tersebut dikonfirmasi langsung oleh Humas RSUD Embung Fatimah, Elin. “Benar, pasien atas nama Awod meninggal dunia. Dirawat di ICU sejak masuk, kita hendak lakukan tindakan operasi tapi kondisinya terus memburuk,” ujar Elin, Minggu (22/6).

Menurut Elin, tim medis telah melakukan penanganan awal secara intensif, namun karena kondisi korban tidak stabil, rencana operasi tidak bisa segera dilakukan. Luka parah yang dialami Awod termasuk hantaman besi spion kendaraan lain yang menembus mata kanannya.

Kecelakaan yang menimpa Awod terjadi pada Kamis siang (19/6). Saat itu, ia tengah mengendarai sepeda motor dan diduga terlibat benturan dengan kendaraan lain yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, kebetulan melintas di lokasi dan langsung memberikan pertolongan awal.

Tragedi ini menambah panjang daftar kecelakaan akibat perilaku berkendara melawan arus yang semakin meresahkan warga di kawasan Batuaji dan Sagulung. sehari sebelum kecelakaan lansia ini juga terjadi kecelakaan lain di jalan yang sama. Sumber di lokasi kejadian sebut diduga kuat karena pengendara yang nekat melawan arus.

Salah satu insiden terjadi pada Minggu (15/6), di depan Mako Satpol PP. Dua pengendara motor bertabrakan hebat di jalur u-turn. Saksi mata menyebutkan salah satu pelaku melawan arus dengan kecepatan tinggi, membuat kecelakaan tidak bisa dihindari.

Kapolsek Batuaji, AKP Raden Bimo Dwi Lambang, menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan dan patroli di titik rawan. “Kami akan terus pantau dan minta agar masyarakat taat aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama,” ujarnya.

Warga mendesak agar Dishub dan aparat kepolisian lebih aktif melakukan penindakan. Mereka menilai pemasangan pembatas jalan dan kamera pengawas bisa menjadi solusi jangka panjang. Tanpa tindakan tegas, korban akibat perilaku lawan arus dikhawatirkan terus bertambah.

Dengan arus kendaraan yang semakin padat, kesadaran kolektif dan disiplin berlalu lintas dianggap menjadi kunci utama. Jika tidak segera ditangani, jalan-jalan utama di Batam bisa menjadi zona rawan kecelakaan yang terus merenggut korban jiwa. (*)

Reporter: Eusebius Sara 

Artikel Lansia Meninggal Dunia Usai Kecelakaan Tragis di Simpang Tunas Regency pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam menggelar kegiatan bertajuk Rutan Batam Berbagi pada Sabtu pagi (21/6) di Lapangan SP Plaza, Batu Aji, Batam. Dengan tema “Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat untuk Masyarakat,” acara ini terbuka untuk umum dan menghadirkan beragam kegiatan sosial, hiburan, serta pameran hasil karya warga binaan.

Acara berlangsung meriah dengan rangkaian kegiatan seperti senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, bakti sosial, hingga pameran hasil karya para warga binaan. Tak hanya itu, masyarakat juga disuguhi penampilan spesial dari Band Warga Binaan Rutan Batam dan berkesempatan mendapatkan door prize menarik.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kepri, Aris Munandar. Hadir pula perwakilan dari Polresta Barelang, Satbrimobda Kepri, serta mitra kerja lainnya. Dalam sambutannya, Aris menegaskan pentingnya pemasyarakatan yang tidak hanya fokus pada pembinaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“Melalui kegiatan seperti senam bersama, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pameran karya, kami ingin menunjukkan bahwa warga binaan memiliki potensi, kreativitas, dan kontribusi nyata,” ungkap Aris.

Ia juga mengapresiasi Rutan Batam atas inisiatif kegiatan ini yang dianggap sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan institusi pemasyarakatan.

Sebagai bagian dari kegiatan sosial, panitia membagikan 100 paket sembako, terdiri dari 50 paket untuk keluarga warga binaan dan 50 paket untuk masyarakat sekitar, khususnya kaum dhuafa. Layanan kesehatan yang disediakan bekerja sama dengan Puskesmas Sei Langkai dan Kimia Farma juga disambut baik oleh warga yang hadir.

Pameran hasil karya warga binaan menjadi sorotan utama. Aneka produk seperti kerajinan tangan, lukisan, hingga hasil pertanian dipajang dan menarik minat pengunjung. Produk-produk ini merupakan hasil pembinaan keterampilan yang dilakukan di dalam rutan sebagai upaya kemandirian warga binaan.

Dengan semangat kebersamaan dan kontribusi nyata, kegiatan Rutan Batam Berbagi berhasil mempererat hubungan antara pemasyarakatan dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan mampu bertransformasi menjadi institusi yang aktif memberikan dampak positif di tengah masyarakat. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Rutan Batam Berbagi, Warga Binaan Tampilkan Karya dan Kepedulian Sosial pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Shelter atau rumah singgah PSDKP Batam yang terletak di Jembatan II Barelang menjadi tempat penampungan bagi puluhan warga negara asing (WNA) asal Vietnam yang tertangkap karena kasus illegal fishing di perairan Indonesia.

Mereka tinggal di rumah singgah ini dalam berbagai status, mulai dari yang masih menjalani proses hukum hingga yang tengah menunggu proses pemulangan ke negara asal.

Dari puluhan WNA yang berada di sana, sosok pria bernama Mimbang (24) mencuri perhatian rombongan Komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke kantor PSDKP Batam pada Jumat (20/6) sore.

Mimbang menjadi sorotan karena ekspresi tubuh dan permohonannya yang emosional saat rombongan memasuki area shelter.

Mimbang berdiri di barisan depan dan mencoba menjalin komunikasi dengan rombongan dewan meski tak mampu berbicara dalam bahasa Indonesia. Melalui bahasa tubuh yang penuh harap, ia meminta perhatian langsung.

BACA JUGA: PSDKP Batam Cabut Segel, Reklamasi di Lingga Dilanjutkan

Karena kesulitan memahami, anggota Komisi IV akhirnya meminta bantuan petugas PSDKP yang menguasai bahasa Vietnam untuk menjadi penerjemah.

Kepada para wakil rakyat, Mimbang mengungkapkan permohonannya agar bisa segera dipulangkan ke Vietnam. Ia mengaku sudah dua tahun tinggal di shelter PSDKP tanpa kejelasan, tanpa keluarga, dan tanpa kartu identitas yang memadai. Hal inilah yang membuat proses pemulangannya tertunda begitu lama.

Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono yang turut mendampingi kunjungan menjelaskan, Mimbang sebenarnya sudah menyelesaikan proses hukumnya di Indonesia. Namun, negara asalnya belum bersedia menerima karena tidak ada data identitas maupun pihak keluarga yang dapat dijadikan rujukan untuk pemulangan.

“Prosedur negara asalnya agak ribet dengan proses deportasi. Tak punya kartu identitas dan keluarganya pun tak ada lagi,” ujar Pung Nugroho kepada anggota Komisi IV.

Pung menjelaskan, pihaknya masih terus berupaya untuk memulangkan Mimbang, Termasuk dengan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Vietnam guna mencari solusi terbaik bagi nasib Mimbang dan WNA lainnya yang mengalami kendala serupa. Upaya diplomatik akan terus dilakukan demi memberikan kepastian bagi mereka yang tertahan dalam waktu lama.

Kondisi rumah singgah dan nasib para WNA ini menjadi perhatian serius bagi Komisi IV. Mereka menilai jumlah WNA yang mencapai 50 orang dan masa tinggal yang lama menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit, mulai dari kebutuhan makan, minum, hingga kesehatan. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran PSDKP di pusat.

“Ada banyak hal yang kita temukan dan memang harus diperhatikan. Termasuk persoalan salah satu WN Vietnam tadi (Mimbang) yang mengaku sudah dua tahun di sini. Ini akan kita bawa ke pusat untuk pembahasan, termasuk untuk usulan tambahan anggaran,” kata Ketua Tim Kunjungan Komisi IV, Abdul Kharis Almasyhari.

Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI menilai perlunya dukungan lebih besar terhadap operasional PSDKP, baik dari sisi armada pengawasan laut maupun anggaran untuk penampungan WNA yang terjerat kasus IUU fishing. Mereka menegaskan akan mendukung setiap usulan anggaran yang masuk untuk memperkuat kinerja KKP dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Tanpa Identitas dan Keluarga, Dua Tahun Nelayan Vietnam Tertahan di PSDKP Batam pertama kali tampil pada Metropolis.