batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam menggelar sidang perdana perkara peredaran obat keras ilegal dengan terdakwa Moh Hasbi, Senin (21/7). Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tiwik, serta dua hakim anggota Verdian Martin dan Andi Bayu Mandala Putra, mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Aditya Otavian.

Dalam dakwaannya, jaksa mengungkap bahwa Hasbi, seorang karyawan Apotek Nasifa Farma, diduga secara sadar memesan dan mengedarkan tablet LL yang mengandung zat aktif Trihexyphenidyl. Obat tersebut merupakan obat keras yang telah dilarang peredarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejak 2013 karena kerap disalahgunakan untuk efek halusinasi.

“Perbuatan terdakwa jelas memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi tindakan sadar untuk mencari keuntungan,” kata jaksa Aditya dalam persidangan.

Tablet LL diketahui masuk dalam kategori Obat-obatan Tertentu (OOT) yang penggunaannya sangat terbatas. Dalam praktiknya, tablet tersebut sering dijual bebas dan disalahgunakan, terutama oleh kalangan remaja.

Baca Juga: Laporan Pencurian Rp 210 Juta di KFC Tiban Ternyata Palsu, Guru SMAN 24 Batam Akui Rekayasa Karena Terlilit Utang

Jaksa menyebut pelanggaran ini terungkap dari hasil inspeksi Balai POM Batam pada 3 Juni 2024. Inspeksi dilakukan setelah ditemukan adanya pengiriman obat Tugesal dan Dolgesik-50 dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) ke Apotek Nasifa Farma pada April hingga Mei 2024. Namun saat diperiksa, baik stok fisik maupun dokumen pembelian tidak ditemukan.

“Apoteker penanggung jawab bahkan membantah pernah memesan obat-obatan tersebut. Ini menandakan ada celah yang dimanfaatkan terdakwa untuk melakukan transaksi secara pribadi,” kata jaksa.

Meski telah dikenakan sanksi administratif oleh Balai POM, Hasbi tetap melanjutkan aksinya. Pada Agustus 2024, ia memesan 1.000 butir tablet LL secara daring dan menjualnya seharga Rp1.200 per butir. Tidak berhenti di situ, pada Januari 2025 ia kembali memesan 2.000 butir obat serupa.

“Jelas ini pola bisnis ilegal yang dijalankan secara sistematis, di luar pengetahuan apoteker dan tanpa jalur distribusi resmi,” kata Aditya.

Penangkapan Hasbi dilakukan pada 10 Januari 2025. Petugas Balai POM mengamankan dua botol masing-masing berisi 1.000 tablet LL dari sebuah paket pengiriman. Selain itu, ponsel milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan pemasok juga turut disita sebagai barang bukti.

Dalam ponsel tersebut, penyidik menemukan isi percakapan WhatsApp antara Hasbi dan pemasok obat.

“Percakapan itu menjadi bukti kuat bahwa transaksi dilakukan secara diam-diam, tanpa prosedur resmi dan di luar pengawasan farmasi,” ujar jaksa.

Baca Juga: Pasangan Kekasih Diadili Terkait Penyelundupan Sabu 1,1 Kg di Bandara Hang Nadim

Hasil uji laboratorium BPOM Batam memastikan bahwa tablet LL mengandung zat Trihexyphenidyl yang telah dilarang beredar lebih dari satu dekade lalu. Menurut jaksa, peredaran obat keras tanpa izin seperti ini sangat berbahaya dan bisa merusak masa depan generasi muda.

Dalam sidang yang berlangsung terbuka untuk umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan perubahan status penahanan dari tahanan rumah menjadi tahanan kota. Namun permintaan itu belum dikabulkan majelis hakim.

“Surat permohonan baru masuk ke PTSP. Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut,” ujar hakim ketua Tiwik.

Atas perbuatannya, terdakwa Hasbi didakwa melanggar Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan tindak pidana. Ia terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari Balai POM Batam. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Sidang Kasus Penjualan Obat Keras Ilegal, Karyawan Apotek Didakwa Edarkan Tablet yang Timbulkan Efek Halusinasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus dugaan pencurian dengan pemberatan (Curat) senilai Rp 210 juta yang dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Ita, 46, warga Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam, di kawasan KFC Tiban, Sekupang, Senin (14/7), ternyata hanyalah laporan palsu.

Pelapor yang belakangan diketahui merupakan seorang guru di SMAN 24 Batam ini mengaku sengaja merekayasa cerita pencurian karena terlilit utang besar yang sudah jatuh tempo.

Kepastian bahwa laporan tersebut fiktif terungkap setelah penyelidikan mendalam oleh jajaran Polsek Sekupang. Pihak kepolisian memeriksa rekaman CCTv di lokasi kejadian dan tidak menemukan tanda-tanda mobil Suzuki Ignis warna oranye milik pelapor dibobol.

“Kami sudah cek rekaman CCTV dari berbagai sudut lokasi, tidak ada tanda-tanda mobil pelapor didatangi pelaku ataupun dibobol,” kata Kanit Reskrim Polsek Sekupang, Iptu Ridho Lubis, Rabu (23/7).

Tak hanya itu, penyidik juga mengecek pengakuan pelapor yang menyebut baru mengambil uang tunai dalam jumlah besar dari Bank Bukopin Nagoya. Namun hasil konfirmasi ke pihak bank justru menemukan fakta sebaliknya.

“Dari CCTV bank, tidak ada rekaman korban menarik uang dalam jumlah besar. Bahkan yang bersangkutan bukan nasabah bank tersebut,” jelas Ridho.

Kecurigaan polisi semakin menguat saat Ita kerap berbelit dalam memberikan keterangan dan menolak kembali ke lokasi kejadian. Setelah dilakukan pendalaman, Ita akhirnya mengakui bahwa seluruh laporan tersebut hanyalah rekayasa.

Di hadapan penyidik, guru SMAN 24 Batam ini mengaku membuat laporan palsu demi menghindari tekanan dari penagih utang yang sudah menagih pembayaran.

Akibat perbuatannya ika dapat dikenakan sanksi pidana laporan palsu sebagaimana di ataur dalam pasal 220 KUHP.

Iptu Ridho Lubis mengimbau masyarakat agar tidak membuat laporan bohong. Menurutnya, laporan palsu hanya akan menyulitkan diri sendiri dan membuang sumber daya aparat penegak hukum.

“Jangan pernah membuat laporan palsu. Laporkan setiap kejadian secara nyata dan sesuai dengan fakta. Jika terbukti laporan tersebut palsu, pelapor bisa terancam pidana,” tegasnya.

Sebelumnya, Ita mengaku kehilangan uang Rp 210 juta yang disimpan di dalam mobil saat berhenti di KFC Tiban. Ia sempat mengklaim uang tersebut digondol pencuri yang membobol pintu mobilnya menggunakan alat khusus. Namun kini semua pengakuan tersebut dipastikan tidak benar.

“Polsek sekupang telah membuat laporan polisi terkait laporan palsu tersebut, yang nantinya akan beresiko hukum bagi pelapor yang melaporkan laporan palsu/fiktif tersebut,” tutup Iptu Lubis.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Laporan Pencurian Rp 210 Juta di KFC Tiban Ternyata Palsu, Guru SMAN 24 Batam Akui Rekayasa Karena Terlilit Utang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menyebutkan bahwa LKPJ kepala daerah kepada DPRD merupakan salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi. Hal itu disampaikan DPRD saat rapat Paripurna, Senin 21 Juli 2025.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus sebagai wujud pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Esensinya, kepala daerah menyampaikan deskripsi kinerja yang telah dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu satu tahun, kemudian hasilnya menjadi landasan bagi upaya perbaikan dan koreksi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tahun selanjutnya, sehingga dapat lebih optimal capaian hasilnya.

Di samping itu, penyampaian LKPJ Wali Kota Batam tahun 2024 merupakan amanat undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 69 ayat (1), bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Yang dalam penyusunannya, pemerintah telah menetapkan peraturan teknis yang mengatur mekanisme dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah, melalui peraturan pemerintah no. 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan permendagri no. 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksana peraturan pemerintah no. 13 tahun 2019.

BACA JUGA: DPRD Batam Gelar Bahas Ranperda Adminduk pada Rapat Paripurna

Kedudukan LKPJ tahun 2024 merupakan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2025-2029. artinya, sebagai pertanggungjawawaban tahun kedua itu berarti pemerintah harus sudah siap dalam menjalanjkan dasar – dasar pembangunan lima tahun untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam rpjmd tersebut.

Terhadap dokumen LKPJ Wali Kota Batam tahun 2024, pansus telah melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi dan telah dilaporkan pada rapat paripurna yang terhormat tanggal 30 april 2025 mendasarkan pada empat ruang lingkup, yakni pertama, capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah; kedua, capaian indikator kinerja visi dan misi daerah; ketiga, capaian indikator kinerja keuangan daerah; dan keempat, capaian kinerja organisasi perangkat daerah.(*)

Reporter: Alfian

Artikel DPRD Batam Gelar Paripurna Laporan Pansus DPRD LKPJ Wali Kota Batam 2024 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos-DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna, Senin (21/7). Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhamad Kamaluddin. Didampingi Wakil Ketua I, Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Budi Mardianto. Sementara dari Pemerintah Kota Batam, hadir langsung Wali Kota Batam Amsakar Achmad.

Ada beberapa agenda yang dibahas dalam rapat paripurna ini di antaranya, Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kemudian Penyampian dan Penjelasan Pengusul atas Ranperda Kota ramah Anak. Dan agenda ketiga di antaranya Laporan Pansus Pembahasan LKPJ Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2024 terhadap Tindaklanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

BACA JUGA: DPRD Batam Usul Penarikan Retribusi Sampah Melalui Tagihan Air, Ini Alasannya

Amsakar Achmad dalam penjelasannya mengatakan bahwa administrasi kependudukan adalah pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Data kependudukan yang akurat dan terpercaya menjadi dasar utama dalam perencanaan pembangunan, distribusi sumber daya, pelayanan publik serta penegakan hukum.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bukanlah sekadar tugas administratif biasa, melainkan sebuah kewajiban konstitusional
dan moral. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk
menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Ini termasuk, dan penting untuk kita garis bawahi, kewajiban untuk membentuk pengaturan teknis penyelenggaraan yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab ini juga diperkuat dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (*)

Reporter: Alfian

Artikel DPRD Batam Gelar Bahas Ranperda Adminduk pada Rapat Paripurna pertama kali tampil pada Metropolis.