batampos – Politeknik Bintan Cakrawala (PBC) menggelar Expo Tugas Akhir Mahasiswa pada Jumat (24/7) di kampus mereka yang berlokasi di Kawasan Wisata Bintan Resort, Lagoi.

Kegiatan ini menjadi puncak proses akademik mahasiswa tingkat akhir dari tiga program studi unggulan: Pengelolaan Perhotelan, Seni Kuliner, dan Perjalanan Wisata.

Sebanyak 30 karya dipamerkan dalam expo tersebut, terdiri dari 9 riset terapan, 18 produk inovatif kuliner dan non-kuliner, serta 3 desain paket wisata tematik.

Berbagai inovasi mahasiswa mencuri perhatian pengunjung, termasuk olahan unik seperti Rendang Kulit Pisang, Laksa Bulu Babi, hingga sabun ramah lingkungan berbahan ampas kelapa.

Direktur PBC, Emilia Ayu Dewi Karuniawati, dalam sesi berbagi juga menyoroti pentingnya pelestarian Bintan Langur (Presbytis Femoralis Bintanensis), primata endemik Pulau Bintan, sebagai potensi ekowisata berkelanjutan.

“Expo ini bukan sekadar pameran tugas akhir, tetapi bentuk kontribusi nyata mahasiswa terhadap pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan,” ujar Emilia.

Acara ini turut dihadiri oleh pelaku industri hospitality dan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Dewi Damayanti, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas karya mahasiswa.

“Produk-produknya kreatif, inovatif, dan menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan industri saat ini. Ini bukti bahwa pendidikan vokasi di PBC sangat relevan dengan tantangan dunia kerja,” ujar Dewi.

Mahasiswa dari Prodi Perhotelan menampilkan riset-riset seputar kepuasan tamu dan efisiensi operasional hotel. Sementara mahasiswa Perjalanan Wisata merancang paket tur tematik berbasis kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan.

Emilia berharap Expo Tugas Akhir ini mampu memperkuat kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Bintan. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Expo Tugas Akhir PBC Suguhkan Inovasi Kuliner Unik dan Riset Perhotelan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Praktik pungutan liar (pungli) diduga terjadi di kawasan wisata pemandian Batu Ampar, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.

Sejumlah pengunjung mengaku membayar tiket masuk dan parkir secara lengkap, namun hanya menerima sebagian tiket atau karcis yang seharusnya diberikan.

Fadhlan, salah satu pengunjung, mengatakan ia bersama lima rekannya datang ke Batu Ampar menggunakan tiga sepeda motor.

Mereka membayar total Rp33.000, yang terdiri dari tiket masuk Rp5.000 per orang dan parkir Rp1.000 per motor. Namun karcis yang diterima hanya untuk dua orang dan satu motor.

“Waktu itu kami berenam, pakai tiga motor. Seharusnya kami dapat enam tiket dan tiga karcis parkir. Tapi yang dikasih cuma dua tiket masuk dan satu karcis motor,” ujar Fadhlan, Jumat (25/7).

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Kurnia, pengunjung lain. Ia membayar untuk empat orang dan dua motor, tetapi hanya menerima dua tiket masuk dan satu karcis motor.

“Yang bikin heran, ada juga pengunjung yang malah nggak dipungut bayaran sama sekali. Ini bukan sekali dua kali terjadi,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, Harpiandi, mengaku belum menerima laporan soal dugaan pungli di kawasan wisata Batu Ampar.

“Ini belum saya terima. Terima kasih atas informasinya, nanti akan saya tindak lanjuti,” ujarnya saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena menyangkut potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Pengunjung Keluhkan Pungli di Wisata Batu Ampar Lingga, Dinas Pariwisata Janji Telusuri pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong ekonomi kerakyatan lewat pembentukan Koperasi Merah Putih mulai dijalankan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Namun, di balik semangat program tersebut, muncul berbagai kendala yang dikeluhkan oleh para kepala desa, mulai dari ketiadaan modal hingga urusan legalitas usaha.

Kepala Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Zainal Arifin, mengaku desanya langsung bergerak cepat membentuk kepengurusan koperasi setelah menerima instruksi. Tapi persoalan langsung muncul saat diminta mengurus akta notaris.

“Awalnya kami bingung karena tak ada anggaran. Biaya akta notaris saja Rp580 ribu. Akhirnya kami pakai dana desa dulu, katanya akan diganti. Tapi sampai sekarang juga belum jelas statusnya,” ungkap Zainal saat dihubungi, Jumat (25/7).

Zainal menyebut, meski akta notaris akhirnya bisa diselesaikan, masalah tak berhenti di situ. Pengurusan izin usaha dan NPWP koperasi pun belum rampung. Di sisi lain, modal awal untuk memulai usaha sama sekali tidak tersedia.

“Kalau koperasi mau jalan, kami perlu modal. Kami mau buka usaha sembako. Tapi kami khawatir harus pinjam ke bank, karena kalau sampai ratusan juta atau miliaran, kami tentu tak berani. Apalagi sampai sekarang bantuan modal dari pemerintah belum ada,” jelasnya.

Menurut Zainal, kondisi serupa juga dialami desa-desa lain di Anambas. Ia berharap pemerintah pusat benar-benar hadir membantu desa tertinggal, bukan hanya fokus ke daerah perkotaan.

“Kalau memang ingin ekonomi rakyat bangkit, bantu kami di daerah 3T ini. Jangan cuma dijadikan simbol saja,” tegasnya.

Program Koperasi Merah Putih diyakini punya potensi besar untuk membangun ekonomi rakyat. Namun tanpa dukungan konkret seperti modal dan pendampingan, harapan itu bisa sulit terwujud, terutama di wilayah-wilayah kepulauan seperti Anambas. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Koperasi Merah Putih Anambas Belum Jalan, Kades: Modal Nol, Izin Macet pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sebanyak 42 unit Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (21/7), hingga kini belum menjalankan kegiatan usahanya secara maksimal.

Seluruh koperasi tersebut masih menghadapi kendala administrasi, terutama terkait izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Anambas, Isma Susanti, membenarkan bahwa koperasi-koperasi yang telah dibentuk belum memulai operasionalnya.

“Legalitas dasarnya memang sudah ada dari Kemenkumham, tapi izin usaha dan NPWP masih dalam proses pengurusan,” ujar Isma, Jumat (25/7).

Menurutnya, penyelesaian izin ini bergantung pada inisiatif masing-masing pengurus koperasi di tingkat desa. Pihaknya hanya dapat memberikan pendampingan dan dorongan agar proses administrasi bisa segera diselesaikan.

“Itu semua tergantung koperasi desanya. Kami dari dinas terus mengingatkan agar segera dilengkapi,” katanya.

Selain izin, persoalan modal juga menjadi hambatan utama. Bantuan permodalan dari pemerintah baru bisa dicairkan apabila koperasi telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang berlaku.

“Kalau izin lengkap, baru bisa diusulkan bantuannya. Itu sesuai regulasi,” jelas Isma.

Rata-rata koperasi Merah Putih ini dirancang untuk bergerak di sektor usaha kebutuhan pokok seperti sembako dan usaha cold storage atau penyimpanan ikan beku. Bidang ini dinilai strategis untuk menopang ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.

Isma berharap, seluruh koperasi tersebut dapat segera aktif dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian desa.

“Koperasi Merah Putih ini pondasi penting untuk menggerakkan ekonomi rakyat, terutama di daerah pesisir,” pungkasnya. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Koperasi Merah Putih di Anambas Terkendala Izin Usaha dan Modal pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Situasi konflik yang tengah memanas antara Thailand dan Kamboja menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga pekerja migran asal Indonesia, termasuk dari Provinsi Kepulauan Riau.

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri mencatat, terdapat lima warga asal Kota Tanjungpinang yang saat ini dilaporkan masih berada di Kamboja.

Laporan tersebut diterima dari pihak keluarga yang mengkhawatirkan keselamatan kerabatnya di tengah eskalasi konflik kawasan.

“Ada lima orang, ini laporan dari keluarga yang merasa anggota keluarganya bekerja di Kamboja,” kata Ketua Tim Perlindungan BP3MI Kepri, Darman Sagala, Jumat (25/7).

Darman menyebutkan, hingga kini BP3MI belum memiliki data pasti terkait jumlah warga Kepri yang berada di Kamboja. Sebab, negara tersebut bukan merupakan negara tujuan resmi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kamboja bukan negara penempatan resmi. Mayoritas dari mereka diduga bekerja secara ilegal atau sembunyi-sembunyi,” jelasnya.

Di sisi lain, Kantor Imigrasi Tanjungpinang juga belum menerima laporan resmi mengenai keberadaan warga Tanjungpinang di kawasan konflik Kamboja dan Thailand.

“Kita belum mendapatkan data jumlahnya. Sejauh ini memang masih belum ada laporan masuk,” ujar Humas Imigrasi Tanjungpinang, Ryawantri.

Situasi keamanan yang tidak stabil di kawasan perbatasan Kamboja dan Thailand menimbulkan kekhawatiran meningkatnya risiko keselamatan bagi WNI yang bekerja tanpa perlindungan resmi pemerintah. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel BP3MI Kepri: Lima Warga Tanjungpinang Masih di Kamboja Saat Konflik Memanas pertama kali tampil pada Kepri.