Selasa, 7 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13958

Rumah Anggota DPD RI di Sukajadi Dibobol Maling, Emas, Berlian, dan Uang Tunai Dibawa Kabur

Putut A
-
0
Rumah Anggota DPD RI Jasarmen Purba yang dibobol maling. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Rumah Anggota DPD RI Jasarmen Purba yang dibobol maling. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

batampos.co.id – Rumah mewah dengan pengawasan ketat di Buki Indah Sukajadi, tak jauh dari Sekolah Charitas, Batam di bobol pencuri, Senin (18/7/2016) pagi.

Rumah tersebut adalah rumah Anggota DPD RI asal Kepri, Djasarmen Purba. Jasarmen pun rugi besar karena pelaku berhasil menggasak emas, berlian, dan uang tunai Rp 5,5 juta.

Maling ini leluasa mengambil perhiasan di rumah itu karena terduga pelaku adalah pembantu di rumah itu yangbarubekerja 10 hari. Ia beraksi saat rumah sedang kosong, karena anak Djasarmen, Johana Christian Purba (39) sedang mengantarkan anaknya pergi sekolah.

Saat pulang korban merasa curiga, karena pintu teralis bagian depan rumahnya dalam keadaan terkunci. Sehingga korban menghubugi sekuriti perumahan untuk membukakan pintu.

Melihat perhiasan, berlian, dan uang tunainya hilang, Johana langsung melapor ke Mapolsek Batam Kota di Batam Centre.

Sumber kepolisian menyebutkan, total kerugian sekitar Rp 55 juta.

Kapolsek Batamkota, Kompol Arwin mengungkapkan saat ini pihaknya telah mengetahui terduga pelaku pencurian dan sedang dalam tahap pengejaran.

“Pelakunya diduga pembantunya yang baru saja bekerja selama sepuluh hari. Saat ini anggota sedang melakukan pengejaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut Arwin mengungkapkan saat ini pihaknya masih mengantongi ciri-ciri terduga pelaku. “Tempat tinggalnya saat ini juga tidak jelas,” lanjutnya.

Masih kata Arwin, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

“Saat ini kita masih meminta keterangan dari saksi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku,” pungkasnya. (eggi)

Pemko Batam Mencari Pegawai Profesional, Apakah Itu Anda?!

Putut A
-
0
pnsbatam-1-F-Cecep-Mulyana
foto: cecep mulyana / batampos

batampos.co.id – Rencana rotasi, mutasi dan promosi jabatan di kabinet Rudi-Amsakar akan dilakukan September mendatang. Beberapa PNS mulai was-was akan tersingkir dari jabatan yang telah diemban. Sebab banyak isu beredar, jabatan penting di lingkungan Pemko akan diisin oleh orang-orang yang dekat dengan kepala daerah baru tersebut.

Namun, hal itu dibantah oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Menurutnya, jabatan-jabatan strategis dilingkungan Pemko Batam akan diduduki PNS yang mampu bekerja. Bahkan pemilihan akan dilakukan secara profesional.

“Saya ingin Pemko hidup dan berkembang kembali. Rotasi, mutasi pegawai akan secara profesional. Siapa yang mampu bekerja, itulah yang dipilih,” terang Rudi di Kantor Pemko Batam, kemarin.

Dikatakannya, pemilihan calon pejabat di lingkungan Pemko Batam tak mengenal seberapa dekat pihak tersebut dengan dirinya. Apalagi untuk posisi SKPD yang memang harus mampu bekerja sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Batam. Jika asal tunjuk, maka rencana itu tak akan tercapai, dan SKPD itu hanya menerima gaji dan tunjangans setiap bulannya.

“Siapa yang mampu, dia yang kami andalkan. Semua kita mampu tinggal mau atau tidak melaksanakan tugas itu. Jangan sampai Kepala Dinas makan gaji  dan tunjangan, sementara kerjanya duduk-duduk saja,” tegas Rudi.

Hingga tiga bulan ke depan, ia masih memberi kesempatan SKPD terkait untuk dapat berbenah. Sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan Kota Batam. Ia juga membuka seluas-luasnya kesempatan bagi PNS Pemko Batam yang ingin ikut lelang posisi SKPD.

“Khsusus yang belum punya jabatan dan belum mengikuti psikotes, silahkan mendatar ke BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat). Saya sudah sampaikan kepada Pak Syahir untuk memberi kesempatan kepada yang belum ikut,” imbuh Rudi

Ia juga mewanti-wanti agar lelang SKDP dan jabatan lain di lingkungan Pemko Batam bebas dari suap. Apalagi untuk mendapatkan nilai bagus, seorang oknum yang ingin mencalon malah menyogok.

“Saya titip, dalam promosi ini, jangan coba-coba untuk memberikan sesuatu kepada petugas. Baik ke BKD maupun orang lain yang dianggap mampu membantu,” harap Rudi.

Menurut dia, sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang ketahuan melakukan suap atau sejenisnya. Bisa berupa tak diberikan jabatan atau nonjob di lingkungan Pemko. Sebab, sogok menyogok saat lelang jabatan bukan menjadi hal yang baru

“Kalau kedapatan, akan saya nonjobkan. Ini kami ambil demi citra Pemko Batam termasuk mutasi yang masuk dari luar. Jadi tidak ada seperti dulu, titip A Rp 10 juta, titip B Rp 20 juta . tidak ada lagi,” tegas Rudi.

Sementara itu, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad meminta agar SKPD dan pegawainya tetap bekerja masksimal meski ada rencana rotasi jabatan. Ia berharap, semuanya dapat bekerja secara profesional, khususnya yang mengemban jabatan.

“Kalau tak sanggup, silahkan mundur dari pelaksanaan kegiatan sekaligus mundur dari posisi jabatannya. Jangan sampai tugas terbengkalai karena memikirkan mutasi ini,” beber Amsakar.

Menurut dia, rotasi atau mutasi jabatan dilakukan untuk memberi penyegaran bagi SKPD dan pejabatan lainnya. Jangan sampai, membuat jenuh bekerja karena terlalu lama menjabat.  Tak hanya itu, ia juga meminta agar SKPD mengesa pencapaian kinerja realisasi fisik dan keuangan secara berkelanjutan

“Bagaimana memacu semangat kerja, Jadi hanya untuk merefresh biar tak jenuh. Pergantian SKPD juga bisa lebih dari 8,” pungkas Amsakar. (she)

Izin 248 Titik Lahan Tidur Dicabut BP Batam, Pengusaha Pasrah

Putut A
-
0

bp_batambatampos.co.id – Sebanyak 17 dari 20 pengusaha pemilik lahan tidur akhirnya memenuhi panggilan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (18/7/2016). Para pengusaha itu menyatakan kerelaannya jika BP Batam mencabut izin pengalokasian lahan (PL) atas lahan tidur mereka.

“Intinya adalah mereka bersedia PL-nya dicabut,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Senin (18/7/2016).

BACA: Kumpulan Berita Terkait Lahan Tidur di Batam

Andi kemudian menjelaskan, selama ini pihaknya mengidentifikasi 248 titik lahan yang sudah dialokasikan namun tak kunjung dimanfaatkan. Kemudian BP Batam memanggil para pengusaha yang mendapatkan izin PL ke-248 titik lahan tersebut untuk diverifikasi.

“Tujuan besarnya sih pencabutan. Arahnya semua yang diundang (untuk) dicabutlah. Kan namanya lahan tidur,” terang Andi.

Menurut Andi, saat menerbitkan izin PL kepada pengusaha, BP Batam dan pihak pengusaha terkait membuat perjanjian. Intinya, pengusaha tersebut harus segera melakukan pembangunan atau pemanfaatan lahan yang telah dialokasikan, maksimal dalam kurun waktu enam bulan.

Sementara ke-20 pengusaha yang telah dipanggil BP Batam ini, rata-rata sudah mendapat izin PL antara 3 sampai 4 tahun silam. Namun sampai saat ini lahan mereka dibiarkan kosong tanpa dibangun.

Kuat dugaan, lahan-lahan ini tidak kunjung dibangun hingga bertahun-tahun agar harganya meningkat sehingga bisa dijual kepada pihak ketiga.

“Ada yang beralasan belum dapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga tidak bisa dibangun. Ini yang masih kami telusuri,” katanya.

Andi menjelaskan, penarikan lahan tidur ini untuk menghindari dugaan praktik mafia lahan di Batam. Dengan ketegasan itu, BP Batam berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang inging memperjualbelikan lahan kepada pengusaha dan calon investor.

Disebutkan, ke-20 perusahaan yang memiliki 248 titik lahan tersebut yakni:

  1. PT Batam Marine Centre,
  2. PT Batam Steel Indonesia,
  3. PT Citra Indo Perkasa,
  4. PT Gading Mas Prima,
  5. PT Gerbang Mas,
  6. PT Gunung Puntang Mas,
  7. PT JHS Precast Concrete Industries,
  8. PT Kabil Shipyard Internasional,
  9. PT Kharisma Nuansa Dirgantara,
  10. PT Menteng Griya Lestari,
  11. PT Persero Batam,
  12. PT Perumtel,
  13. PT Pulau Mas Putih,
  14. PT Prisata Triwiratama,
  15. PT Lutan Abadi Perdana,
  16. PT Sulawesi Selatan Sejahtera,
  17. PT Surya Prima Bahtera,
  18. PT Tria Talang Mas,
  19. PT Repindo Raya,
  20. PT Wahana Cipta Prima Sejahtera.

“Dari 20 yang dipanggil, ada 17 yang datang dengan dokumen-dokumennya. Saat ini sedang dalam tahap review,” ungkap Andi. (leo)

Mendesak, Batam Perlu Berlakukan Pembatasan Penduduk

Putut A
-
0
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Mardanis mengatakan dalam satu tahun sebanyak 60 ribu orang orang baru masuk ke Batam dengan berbagai tujuan.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang masuk ke Batam, harusnya Batam bisa memiliki pengecualian untuk pemberlakuan Perdaduk (Perda Kependudukan).

“Tentunya harus ada kajian akademis terlebih dahulu, karena kita akan berhadapan dengan HAM dan Undang-Undang Kependudukan,” jelas mantan Camat Sekupang ini.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan pemberlakuan Perdaduk bisa saja dilakukan, jika keadaan suatu daerah membutuhkannya.

Melihat jumlah penduduk Batam yang mencapai 1,3 juta jiwa, dirinya berharap kedepan Batam bisa memiliki pengecualian, karena harus memilikirkan kebutuhan seperti air, dan tempat tinggal yang tersedia di Batam.

“Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Batam juga,” tukasnya.

Ia pun mengaku kesulitan untuk memberlakukan pembuatan E-KTP baru. E-KTP baru bisa dibuat setelah enam bulan pendatang masuk ke Batam.

Dia berharap Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bisa segera mengeluarkan Peraturan Wali Kota terkait KTP pendatang baru yang bisa diproses setelah enam bulan menetap di Batam.

“Masalahnya adalah, dalam enam bulan itu, mereka (Pendatang , red) harus pakai apa dulu sebagai pengenal, nah itu juga yang sedang dipikirkan,” terang dia.

Lajutnya, jika sudah ada peraturan yang mengikat untuk memberlakukan kebijakan tersebut, mungkin saja Batam bisa mulai memberlakukan Januari 2017 nanti.

“Kami mendukung apapun yang menjadi kebijakan pimpinan, semakin cepat semakin bagus,” ucapnya.

Walikota Batam Rudi SE meminta agar Disduk bisa mengontrol pembuatan KTP pendatang baru di Batam. Diyakini, jumlah penduduk Batam akan bertambah seiring banyaknya yang mencari kerja ke Batam.

“Ini bukan masalah pendatang warga negara kita. Tapi bagaimana menyikapi pertumbuhan penduduk Batam. Jadi saya harap pembuatan KTP dikontrol, jangan langsung memberi KTP bagi yang pendatang baru, kecuali yang sudah ada kerja,” sebutnya.

Dikatakan Rudi, jumlah penduduk yang sudah ada saja sudah menjadi permasalahan bagi Kota Batam karena banyaknya yang menganggur. Apalagi kedatangan warga luar Batam yang baru, yang juga untuk mencari kerja.

“Maka ini akan menjadi masalah besar,” kata dia. (cr17)

Ribuan Warga Baloi Kolam Demo BP dan Pemko Batam, Tolak TNI Ikut Campur

Putut A
-
0
Ribuan warga Baloi Kolam (Dam Baloi) demo di depan kantor PemkoBatam setelah demo di depan BP Batam, Selasa (19/7/2016). Foto: eggi/batampos.co.id
Ribuan warga Baloi Kolam (Dam Baloi) demo di depan kantor PemkoBatam setelah demo di depan BP Batam, Selasa (19/7/2016). Foto: eggi/batampos.co.id

batampos.co.id – Ribuan warga yang menghuni kawasan Baloi Kolam mendatangi BP Batam dan Pemko Batam, Selasa (19/7/2016). Mereka menolak campur tangan TNI di Baloi Kolam yang saat ini dalam sengketa warga dengan pihak pengusaha yang mengklaim pemilik lahan.

BACA: Berita-Berita Lain tentang Dam Baloi atau Baloi Kolam

Aksi di Pemko Batamsempat diwarnai aksi dorong-dorongan antara ribuan massa dengan polisi yang berjaga. Namun itu hanya sesaat, warga menyampaikan aspirasinya dengan santun dan terkendali.

Sebenarnya aksi demo ini bukan kali ini saja yang di lakukan oleh masyarakat Baloi Kolam. Namun kali ini, mereka datang dalam jumlah besar, menuntut hak mereka yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Dalam aksi tersebut, serjumlah anggota dewan menemui warga Baloi Kolam. Mereka berjanji akan mencarikan jalan keluar terbaik agar persoalan pemukiman warga yang dinilai ilegal itu ada solusi.

Baloi Kolam kini dihuni ribuan kepala keluarga. Sementara lahan tersebut telah dialokasikan ke konsorsium pengusaha

Baloi Kolam bagian dari Hutan Lindung. Luasnya mencapai 119,6 hektare.

Lahan tersebut sudah dialihfungsikan menjadi area peruntukan lain (APL) untuk menjadi kawasan bisnis, jasa, properti, dan fasilitas umum lainnya. Dengan kata lain, akan jadi Land Mark Kota Batam.

Status Hutan Lindung Baloi, resmi dicabut di era Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. Ditandai erbitnya dua Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No. 724/menhut-II/2010 tentang penetapan kawasan Hutan Lindung Sei Tembesi seluas 838,8 hektar sebagai pengganti hutan lindung Baloi.

Kemudian SK No. 725/menhut-II/2010 tentang pelepasan kawasan Hutan Lindung Baloi seluas 119,6 hektar.

Kedua SK tersebut ditekenm tertanggal 30 Desember 2010. SK Menhut itu diserahkan Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasansaat itu kepada Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Widjaja pada 25 April 2011 di Graha Kepri, Batam.

Siapa pemilik lahan seluas 119,6 hektare itu? Data batampos, sedikitnya ada 10 perusahaan yang tergabung dalam satu konsorsium yang menjadi pemilik lahan di eks Dam Baloi. Kesemuanya pengusaha besar di Batam, termasuk perusahaan properti di Batam.

Persoalan terbesar yang dialami pemilik lahan di eks Dam Baloi itu adalah pemukiman liar (ruli). Kawasan itu dihuni ribuan ruli sehingga menjadi tantangan serius bagi pengembangn yang ingin mengelola lahan tersebut. (eggi/nur)

Dua Tersangka Dugaan Korupsi Bansos Batam Ditahan

Putut A
-
0
Rustam Sinaga, pengurus PS Batam usai dimintai keterangan penyidik Kejati Kepri terkait dana Bansos Batam. Foto: osias/batampos
Rustam Sinaga, pengurus PS Batam usai dimintai keterangan penyidik Kejati Kepri terkait dana Bansos Batam. Senin (18/7/2016) Rustam dan Khairullah, tersangka lainnya resmi ditahan. Foto: osias/batampos

batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Senin (18/7/2016), menahan dua tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemko Batam tahun anggaran 2011-2012, Khairullah dan Rustam Sinaga.

Keduanya dijebloskan ke Rutan Kelas IA Tanjungpinang. Khairullah dan Rustam Sinaga disangkakan terlibat dalam penyalahgunaan dana bansos untuk Persatuan Sepak Bola (PS) Batam dengan kerugian negara Rp 715 juta.

Selain keduanya, mantan Wakil Ketua DPRD Batam Aris Hardy Halim juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Untuk pengurus PS Batam, penahanan kami lakukan karena pemeriksaan terhadap para tersangka sudah rampung,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, N Rahmat, kemarin.

Khairullah dan Rustam ini, sebut Rahmat, akan ditahan selama 20 hari ke depan. Nantinya setelah berkas acara pemeriksaan (BAP)-nya rampung, maka berkas keduanya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang untuk disidangkan.

Sementara untuk tersangka Aris, sampai kemarin belum ditahan. Sebab yang bersangkutan belum memenuhi panggilan Kejati.

“Aris belum datang, hari ini (Selasa) kami layangkan panggilan kembali terhadap yang bersangkutan,” kata Rahmat.

Rahmat menjelaskan, saat ini sudah ada enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bansos Pemko Batam. Selain Khairullah, Rustam, dan Aris, Kejati juga telah menyematkan status tersangka terhadap Ketua Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam, JM, dan dua pejabat Pemko Batam masing-masing berinisial JD dan HS.

“JM, HS, dan JD merupakan pihak penyalur dana bansos untuk insentif guru TPQ Kota Batam,” katanya. (ias)

DPRD Batam Kembali Bertanya tentang Ketidakterlibatan dalam Pembentukan DK

Putut A
-
0
Ketua Fraksi PAN Batam, Safari Ramadhan
Ketua Fraksi PAN Batam, Safari Ramadhan

batampos.co.id – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam bertemu dengan Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang juga selaku ketua Dewan Kawasan (DK) Batam di Jakarta (18/7). Pertemuan kedua ini untuk mempertanyakan ketidakterlibatan DPRD Batam dalam pembentukan DK.

“Intinya kami di dewan meminta Menko Perekonomian bijak dalam mengambil kebijakan di BP Kawasan. Baik itu dalam hal keanggotaan atau kejelasan DPRD Batam secara hukum,” ujar Ketua Fraksi PAN Batam, Safari Ramadhan.

Apalagi, BP Kawasan bersentuhan langsung dengan masyarakat Batam. Sisi penting keberadaan DPRD di struktur DK adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sehingga pelaksanaan pemerintah bisa berjalan maksimal.

“Sebagai wakil rakyat, kita punya wewenang menyampaikan aspirasi kepada BP Batam. Namun yang terjadi dewan kesulitan berkoordinasi, terutama dalam membahas persolan masyarakat yang berkaitan dengan BP,” sebutnya.

Dalam pembicaraan tersebut dewan juga meminta agar BP Batam dan Pemko Batam saling bersinergi. Begitupun DPRD Batam ke BP Batam atau Pemko Batam saling bersinergi sehingga Batam menjadi lebih baik ke depannya.

Menurut Safari, ketua Dewan Kawasan (DK) Batam Darmin Nasution yang diwakili oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah menyambut baik masukan yang disampaikan para wakil rakyat Batam itu.

Menurutnya, dari komisi VI DPR RI pun membenarkan, bahwasanya secara anggaran BP Batam bertanggungjawab langsung kepada Komisi VI. Namun disisi pengawasan, itu menjadi tanggungjawab Pemko dan DPRD Batam.

“Mereka (DK) juga mengakui kalau tak mungkin DPRD Batam tak dimasukan ke dalam struktur DK,” pungkasnya. (rng/ray/jpnn)

Sambut Asian Games 2018, Bangun Ikon RS Mohammad Hoesin

Putut A
-
0
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Rumah Sakit Dr Mohammad Hoesin terus berbenah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terbaru, Rumah sakit yang berada di Jl Jend Sudirman ini membangun gedung delapan lantai sebagai ruang pelayanan terpadu.

“Seperti jembatan Ampera merupakan ikon Palembang, gedung 8 lantai itu menjadi ikon RSMH,” ujar Direktur Utama RSMH dr M Syahril SpP MPH dalam acara Halal Bihalal, kepada Sumatera Ekspress (Jawa Pos Group),  Senin (18/7).

Menurutnya, RSMH merupakan pusat pengobatan rujukan nasional yang juga melayani tidak hanya warga Sumsel, namun juga pasien dari Bangka Belitung dan Jambi. Guna memberikan pelayanan dibangun gedung yang baru dan akan menjadi ikon RSMH. “Rencananya, gedung tersebut akan dijadikan pusat pelayanan terpadu dan unggulan RSMH,’’bebernya.

Menjadi pusat pelayanan terpadu, lanjutnya, seperti pusat pengobatan jantung dan saraf terpadu. Selama ini RSMH sudah bisa menangani berbagai keluhan jantung maupun saraf, karenanya masyarakat tidak perlu berobat hingga keluar kota bahkan keluar negeri. “Tapi, kalau masyarakat banyak uang, gak masalah berobat keluar,” ucapnya tersenyum.

Pusat pelayanan terpadu itu, tentunya akan dilengkapi dengan tim medis seperti dokter spesialis dan perawat. Dia berharap, pembangunan dapat selesai di akhir tahun 2017 mendatang. “Jadi, gedung tersebut bisa menyambut Asian Games 2018 nanti,” harapnya.

Mengenai Halal Bihalal yang dilakukan pascaIdul Fitri, diakui Syahril, merupakan ajang silaturahmi dengan karyawan intern rumah sakit maupun luar instansi seperti Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. “Untuk memberikan pelayanan terbaik, kami butuh kerjasama dan saling besinergi satu dengan yang lainnya,”katanya.

Turut hadir dalam acara itu, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sumsel, Ahmad Najib mengatakan, menyambut Asian Games 2018 akan hadir 1500 atlit se Asia. Tentunya, Sumsel harus siap dengan semua fasilitas termasuk RS. Salah satu RS yang menjadi rujukan yakni RSMH Palembang.

“Ketika ada seorang atlit yang sakit. Ia berharap pelayanan RS dapat menunjukkan sikap dan pelayanan yang baik. Untuk menunjukkan pelayanan Sumsel terhadap para tamu dari luar,” tukasnya. (jpg)

Unit Kapal Pengamat Perambuan Diluncurkan di Batam

Putut A
-
0
Peluncuran Kapal Pengamat Perambuan (KPP) 32 M project Hull-296 KN Benggala dan Hull- 297 KN Bepondi. foto:humas pemprov
Peluncuran Kapal Pengamat Perambuan (KPP) 32 M project Hull-296 KN Benggala dan Hull- 297 KN Bepondi. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Produksi kapal-kapal di Shipyard Batam kembali bergairah. Kali ini, dua unit kapal produksi PT Citra Shipyard Tanjung Uncang diluncurkan. Dua unit kapal tersebut yakni Kapal Pengamat Perambuan (KPP) 32 M project Hull-296 KN Benggala dan Hull- 297 KN Bepondi. Peluncuran kapal itu dihadiri langsung Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan juga Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, A. Tonny Budiono pada Sabtu (16/7) lalu.

Nantinya 2 jenis kapal tersebut akan diperuntukkan bagi operasional KPP diwilayah Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. “Penyelesaian kapal tersebut akan dilakukan bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yakni 17 Agustus 2016 sekaligus kado kemerdekaan, ” jelas Direktur PT Citra Shipyard Ali Ulai.

Sementara itu Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan, PT Citra Shipyard sudah ambil bagian dalam terus memajukan industri shipyard. Karenanya, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan, Gubernur Kepri mendukung keberlanjutan industri perkapalan di Kota Batam.

Terlebih, kata Nurdin, Kepri siap menyongsong Poros Maritim Indonesia dan Dunia. Salah satunya dengan terus memajukan industri shipyard yang sudah ada, agar lebih maju lagi. Kepri juga terus mendorong kemajuan maritim dengan bisa segera merealisasikan Akademi Maritim di Kepri.

“Ini yang kita inginkan, guna memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepri dibidang maritim, seperti tujuan utama pembangunan Kepri, “harap Nurdin Basirun. Dengan kuat dibidang maritim, maka potensi besar kelautan Kepri bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Dirjend Kelautan Tonny Budiono menyatakan bangga, karena kebutuhan akan kapal di kementerian perhubungan bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Tentu dengan standar yang memadai, ia yakin produksi kapal asal Kota Batam bisa diandalkan. “Sehingga kedepan, bila ada pengadaan kembali kapal, asalkan sesuai dengan standar dalam pengerjaannya bisa kembali mendapatkan proyek kapal baru,” jelasnya.(jpg/bpos)

Bandara Hang Nadim Kekurangan Trolley

Putut A
-
0
Trolley seperti sangat membantu penumpang dengan bawaan banyak. foto: cecep mulyana / batampos
Trolley seperti sangat membantu penumpang dengan bawaan banyak.
foto: cecep mulyana / batampos

batampos.co.id – Bandara Hang Nadim, Batam kekurangan trolley alias kereta dorong barang. Pada saat peak season seperti libur lebaran tempo hari, sangat nampak kekurangan itu. Pada terminal kedatangan penumpang yang menunggu barang harus lari keluar dari terminal menambil trolley bekas pakai penumpang lain, barulah ia kembali antre barang.

Rupanya Hang Nadim hanya memiliki 250 buah trolley. Jumlah itu didistribusikan di dua terminal, kedatangan dan keberangkatan.

“Peak season seperti saat ini terasa masih sangat kurang,” Kabag Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso, mengakui.

“Kami sudah mengajukan penambahan. Sampai akhir 2016 akan ditambah 200 buah lagi, secara beratahap akan bandara penuhi demi pelayanan,” tegas Suwarso.

Bandara kebanggan warga Batam dan Kepri ini memang sangat padat saat libur lebaran tempo hari.

Suwarso mengatakan dalam satu hari mencapai 11 ribuan. Minggu (17/7) pagi, ribuan penumpang terlihat memadati area bandara. (ptt/cr13)

1...13,95713,95813,959...14,105Halaman 13,958 dari 14,105

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000