batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun masih terus bermimpi untuk menjadikan Provinsi Kepri sebagai poros maritim Indonesia. Atas dasar itu, Nurdin meminta Presiden untuk membangunan sekolah pelayaran di Kepri. Keinginan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Panja Konektivitas Transportasi Laut dari Komisi V DPR RI di Graha Kepri, Batam, Jumat (2/9)

Pada kesempatan itu, Nurdin sangat mengharapkan agar Presiden Joko Widodo merealisasikan permohonan pembangunan Sekolah Maritim atau Sekolah Pelayaran di Provinsi Kepri. Pasalnya, kebutuhan tenaga pelayaran yang berkompeten di bidang kelautan dan bertaraf internasional sangat mendesak di Provinsi Kepri. Apalagi seiring dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mengembangkan Industri Maritim di Kepulauan Riau.

“Terus terang saya sampaikan, saya minta dukungan politis dari Komisi V DPR RI dan juga Dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan ke Presiden Joko Widodo untuk membangun sekolah pelayaran di Kepri,” ujar Gubernur.

Menurut Nurdin, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang Kelautan ini sangat mendesak. Karena Kepri tidak punya daratan yang potensial untuk diolah. Atas dasar itu, Nurdin sangat mengharapkan sekali agar sekolah ini bisa terealisasi sehingga program Presiden dalam bidang maritim juga berjalan. Nurdin juga berharap rencana pembangunan sekolah pelayan tersebut bisa direalisasikan Tahun 2017 nanti.

“Kami butuh bantuan pemerintah pusat untuk bangunan fisiknya. Untuk lahan, kami sudah siapkan di Tanjung Uban dengan lokasi strategis yang dekat dengan pelabuban. Tenaga pengajar yang berkualitas banyak di sini. Saya pun mau turun langsung untuk mengajar,” tegas Nurdin.

Selain permintaan sekolah pelayaran, berbagai masalah terkait pembangunan kelautan di Kepri, juga diungkapkan Irwansyah, Anggota Komisi III DPRD Kepri. Diantaranya adalah realisasi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar menjadi pelabuhan kontainer dan transit kapal bertaraf internasional selalu gagal. Padahal pemerintah Kepri dan BP Kawasan (dulu Otorita Batam) sudah sejak 5 tahun lalu mengusahakan berbagai hal untuk pelabuhan itu.

“Posisi strategis, lahan ok, listrik ok , semua fasilitas sudah bagus. Tetapi realisasinya tidak ada juga sampai saat ini. Pelabuhan Batu Ampar juga sudah beberapa kali dikunjungi, disepakati, tapi ujung-ujungnya gagal. Kami mohonlah kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan pelabuhan ini. Kalau pelabuhan ini selesai tentu membawa perubahan besar kepada transportasi laut,” jelas Irwansyah.

Tidak itu saja, Irwansyah juga menyampaikan persoalan parkir kapal atau labuh jangkar, yakni 0 – 12 mile. Selama ini pendapatan dari sektor tersebut diambil pemerintah pusat seluruhnya. Ada sekitar 18 lokasi labuh jangkar yang tersebar di seluruh Kepri. Jika satu titik, potensi penerimaannya bisa mencapai Rp42 miliar, tentu untuk 18 titik lebih besar lagi.

“Kami mohon sama Komisi V membantu Kepri menyelesaikan ini. Padahal menurut UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, jelas disebutkan kalau itu hak daerah. Tetapi Kementerian Perhubungan menggunakan UU Kelautan, jadi tidak pernah bertemu kesepakatan. Kondisi defisit keuangan sepeti sekarang membuat Kepri sulit untuk membangun. Tambah lagi Natuna . Sebagai penghasil migas, saat ini Kepri hanya dapat dana bagi hasil Rp.11 M, dari sebelumnya Rp.800 M,” ungkapnya.

Irwasnyah juga menambahkan, apabila pemerintah pusat menyerahkan pengelolaannya ke Kepri, ia optomis defisit anggaran yang terjadi bisa dibantu lewat sektor labuh jangkar.

Menanggapi beberapa permintaan Pemerintah Provinsi Kepri, Ketua Komisi V, Michael Wattimena, yang juga Ketua Tim Panja Konektivitas laut berjanji akan menyampaikan ke pemerintah pusat dan sekaligus menjadi mediator. “Berbagai persoalan yang disampaikan ini, akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat. Kami akan minta keterangan dari instansi terkait,” janji Michael.

Hal yang sama juga disampaikan Dirjend Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Tonny Budiono. ” Saya akan sampaikan berbagai keluhan dan permintaan Kepri itu ke bapak Menteri. Semoga segera ada kebijakan,” katanya.

Kunjungan Komisi V atau Panja Konektivitas Transportasi Laut ke Kepulauan Riau dalam rangka meminta tanggapan, klarisifikasi, dan saran terhadap rencana pemerintah pusat membangun Tol Laut, sistem transportasi laut nasional, dan kesiapan pelabuhan di Kepri. Pertemuan tersebut juga dihadiri seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan transportasi laut.(jpg/bpos)